- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melantik 10 Pejabat Pi...
- Jelang Momen Mudik Lebaran Idul Fitri 1444H Menteri LHK Siti Nurbaya menghimbau...
- Pada pertemuan Menteri G7 tentang Iklim, Energi dan Lingkungan yang digelar sela...
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya bersama dengan United...
- Menteri LHK Siti Nurbaya menerima kunjungan kerja United States’ Congressional...
Terbaru dari Siti Nurbaya

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KLHK di Jakarta, Selasa (18/4). Dari ke 10 pejabat ini, dua orang diantaranya merupakan promosi dari hasil seleksi terbuka (open bidding), dan delapan orang lainnya hasil uji kompetensi mutasi JPT Pratama.Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti berpesan kepada seluruh Pejabat Pimpinan di KLHK untuk lebih sensitif lagi dengan segala situasi yang ada, dengan satu arah yaitu menjaga KLHK agar berfungsi dengan baik. Dirinya juga mengingatkan bahwa ada tugas berat yang disandang dalam tugas di KLHK bagi kepentingan dan keselamatan tumpah darah dan bangsa.“Tinggal beberapa belas bulan lagi akan pemilu dan saya minta kita semua betul-betul menjadi pemimpin dan teladan, memberi contoh yang baik sebagai pimpinan birokrasi. Saya juga berpesan kepada seluruh jajaran KLHK dalam melaksanakan tugas, mempersiapkan (preparasi) kebijakan, dan membuat keputusan agar menjunjung tinggi profesionalisme yang bercirikan integritas dan terukur,” ujar Menteri Siti.Selanjutnya, Menteri Siti mengajak seluruh jajarannya untuk selalu mengikuti perkembangan situasi dan kemajuan kerja-kerja pemerintah, pemerintahan, dan KLHK, sebagaimana janji dan arah kebijakan dasar dari Presiden Joko Widodo.“Kita lakukan secara operasional, tidak boleh ada yang tertinggal, dan dilakukan evaluasi terus-menerus,” katanya.Terakhir, Menteri Siti menyampaikan segenap jajaran KLHK harus turut mengawal dan memastikan dapat berjalan baik seluruh program dan kebijakan KLHK khususnya agenda Folu Net Sink 2030 dan operasionalisasi perdagangan karbon sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik hari ini yaitu:1. Dr. Ir. Drasospolino, M.Sc. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.2. Ir. Erwan Sudaryanto, M.M. sebagai Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan.3. Vinda Damayanti Ansjar, S.Si., M.Sc. sebagai Direktur Pengurangan Sampah.4. Yulia Suryati, S.Si., M.Sc. sebagai Direktur Mitigasi Perubahan Iklim.5. Ir. Hari Wibowo sebagai Direktur...
Read More...
Jelang Momen Mudik Lebaran Idul Fitri 1444H Menteri LHK Siti Nurbaya menghimbau para pemudik untuk menerapkan mudik minim sampah. Hal ini disampaikan Menteri Siti saat melakukan peninjauan arus mudik di Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, Selasa, 18/04/2023. Himbauan Mudik Minim Sampah merupakan upaya Pemerintah cq Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong para pihak, baik pemerintah daerah, pengusaha, maupun masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pengurangan sampah khususnya pada perhelatan Bulan Ramadan dan libur Hari Raya Idul Fitri."Kampanye Mudik Minim Sampah sudah dilakukan KLHK sejak tahun 2016, Pemerintah terus belajar untuk mengurangi timbulan sampah salah satunya lewat himbauan mudik minim sampah kepada para pemudik," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya.Menteri Siti pun mengucapkan selamat menempuh perjalanan mudik kepada para pemudik di Terminal Pulo Gebang. Ia mengungkapkan jika momen mudik lebaran merupakan momen paling membahagiakan karena dinantikan setiap perantau yang merindukan kampung halaman. Menteri Siti tetap berpesan hati-hati di jalan dan jangan lupa tetap minim sampah.Dalam rentang dua minggu masa mudik lebaran kali ini diperkirakan akan ada sampah yang dihasilkan sebanyak 49.520 ton dari sekitar 123,8 juta orang jumlah pemudik lebaran tahun 2023. Timbulan sampah tersebut berasal dari sisa makanan, sampah plastik kemasan makanan dan minuman yang ada pada tiap titik pemberhentian ataupun di sepanjang jalur mudik. Untuk itu KLHK meninjau sekaligus mendukung para pengelola tempat pemberangkatan pemudik seperti di terminal bus, stasiun kereta, pelabuhan, bandara dan juga rest area jalan tol untuk menambahkan sarana prasarana pengelolaan sampahnya, agar sampah terkelola baik dan pemudik nyaman. "Memang untuk mengelola sampah di tempat umum seperti ini butuh dukungan sarana prasarana yang cukup dan memadai," imbuh Menteri Siti.Pada peninjauan ini Menteri LHK juga menyerahkan bantuan sarana prasarana pengelolaan sampah berupa gerobak sampah terpilah, tempat sampah terpilah, dan tempat sampah besar kepada Pengelola Terminal...
Read More...
Pada pertemuan Menteri G7 tentang Iklim, Energi dan Lingkungan yang digelar selama dua hari (15-16 April 2023), di Sapporo Jepang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menggarisbawahi pentingnya upaya konkrit untuk mengatasi tantangan krisis global saat ini.Dalam semangat ini, Menteri Siti menyatakan paradigma kolaborasi harus dikedepankan. Setiap negara harus menjadi bagian dari solusi dan berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.“Kita harus dapat berbagi dan memobilisasi inovasi, teknologi, pengetahuan yang tersedia termasuk metodologi, serta sumber daya keuangan. Negara yang lebih mampu harus mendukung dan memberdayakan negara lain,” ujarnya.Menteri Siti menyampaikan sejumlah aksi nyata Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim diantaranya melalui FOLU Net Sink 2030, pengelolaan sampah dan pemulihan ekosistem. Dalam implementasinya, terdapat potensi kerjasama teknis dengan berbagai mitra, termasuk negara anggota G7.Lebih lanjut, Menteri Siti mengungkakan semua upaya nasional perlu dilengkapi dengan dukungan internasional yang jelas, investasi dalam efisiensi sumber daya dan ekonomi sirkular. Hal ini juga termasuk pembentukan pasar karbon yang efektif dan adil, investasi untuk pengembangan dan penerapan teknologi, serta pemenuhan pendanaan iklim.“Oleh karena itu, kami meminta G7 untuk memimpin, memfasilitasi dukungan, khususnya dalam sistem dan teknologi, dan memobilisasi pendanaan iklim. Kita semua perlu terus bekerja sama dalam solidaritas untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan untuk generasi mendatang,” katanya.Pertemuan Menteri G7 tentang Iklim, Energi dan Lingkungan merupakan salah satu pertemuan tingkat menteri yang diadakan bersamaan dengan KTT G7. Indonesia sebagai pemegang Keketuaan ASEAN 2023 hadir menjadi salah satu negara undangan.
Read More...
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya bersama dengan United States’ Congressional Delegation/Delegasi Kongres AS melanjutkan kegiatan kunjungan kerja dengan melakukan penanaman mangrove di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta (12/4/2023). Sebelumnya, kedua pihak juga melakukan rapat bersama di Manggala Wanabakti membahas membahas isu-isu iklim dan pengelolaan keanekaragaman hayati khususnya Primata/Orangutan.Delegasi Kongres AS yang terdiri dari Senator Jeff Merkley, Senator Chris Van Hollen, Representative Lloyd Doggett, Representative Pramila Jayapal, dan Representative Ilhan Omar serta beberapa jajaran staf.Dalam kegiatan penanaman di TWA Angke Kapuk ini, Delegasi Kongres AS menerima penjelasan terkait proses rehabilitasi pesisir sekitar TWA. Kawasan TWA Angke Kapuk dahulu sempat digarap oleh puluhan penambak liar. Kemudian kawasan ini mulai direstorasi tahun 1998. Perubahan kawasan dari hutan menjadi areal tambak ikan tidak hanya menghilangkan pepohonan namun juga merusak alam dan ekosistem mangrove. Setelah 12 tahun berjuang untuk membersihkan kawasan dari penggarap illegal dan menanami kembali pepopohonan mangrove yang hilang, akhirnya TWA Angke Kapuk dapat diresmikan pada tgl 25 Januari 2010. Setelah mendapatkan penjelasan, Delegasi Kongres AS memberikan applause dan apresiasi atas upaya rehabilitasi pesisir dengan penanaman mangrove. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan mangrove terbesar di dunia. Berdasarkan peta Mangrove Nasional pada tahun 2021, kawasan mangrove di Indonesia mencapai luasan sebesar 3.364.080 juta Ha. Luasan tersebut kemudian terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu mangrove lebat seluas 3.121.240 Ha atau 92,78% dari total luasan, kemudian mangrove sedang seluas 188.366 (5,60%), dan mangrove jarang seluas 54.474 Ha (1,62%). Ekosistem mangrove memiliki fungsi yang sangat penting bagi lingkungan hidup dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Mangrove menyediakan bahan baku yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, seperti hasil hutan bukan kayu, sumber pangan, hasil ikan, dan sebagainya. Mangrove...
Read More...
Menteri LHK Siti Nurbaya menerima kunjungan kerja United States’ Congressional Delegation/Delegasi Kongres AS di Jakarta, (11/04/2023l. Dalam kunjungannya ke Indonesia selama tiga hari (11 - 13 April 2023) mereka dijadwalkan akan akan mengunjungi beberapa lokasi di Jakarta dan Kalimantan Timur dengan agenda utama membahas isu-isu iklim dan pengelolaan keanekaragaman hayati khususnya Primata/Orangutan.Delegasi Kongres AS yang terdiri dari Senator Jeff Merkley, Senator Chris Van Hollen, Representative Lloyd Doggett, Representative Pramila Jayapal, dan Representative Ilhan Omar dan jajaran staf mengaku takjub dengan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim, mereka pun memuji keberhasilan Indonesia saat menjadi Presidensi G20 tahun lalu dan juga sebagai ketua ASEAN pada tahun ini.Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan jika komitmen kuat Indonesia mengatasi perubahan iklim diwujudkan dengan melakukan penguatan Nationally Determined Contribution (NDC) dari first NDC tahun 2016 menjadi Update NDC tahun 2021 dan menjadi Enhanced-NDC (E-NDC) pada September 2022, dengan kondisi peningkatan komitmen penurunan emisi dari yang tercantum pada NDC menjadi pada E-NDC, yaitu dari 29% menjadi 31,89% dengan kemampuan nasional (sendiri) serta dari 41% menjadi 43,2% (dengan dukungan kerjasama internasional)."Peningkatan target NDC kami didasarkan pada kemajuan kebijakan nasional terkini terkait perubahan iklim, termasuk FOLU Net-sink Indonesia 2030, percepatan penggunaan kendaraan listrik, kebijakan B40, peningkatan aksi di sektor pengelolaan limbah, serta peningkatan target untuk sektor industri dan pertanian," ujar Menteri Siti.Lebih lanjut Menteri Siti menjelaskan jika target penurunan emisi Indonesia dalam E-NDC disajikan untuk sektor-sektor yang meliputi: Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lain (FOLU) dan Pertanian untuk sektor terkait lahan; serta Energi, Limbah, dan Industri untuk sektor yang tidak terkait dengan lahan. Sektor FOLU sendiri ditargetkan berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi nasional.Ia pun memaparkan jika rehabilitasi lahan kritis termasuk...
Read More...
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia Siti Nurbaya menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) di Jakarta, Rabu (5/4/2023). Dari EPA, MoU ditandatangani oleh Administrator EPA Michael Regan.Acara penandatanganan hari ini dihadiri oleh Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y. Kim dan Direktur Kantor Urusan Internasional EPA Mark Kasman. MoU ini ditujukan untuk memperkuat hubungan bilateral kerjasama perlindungan lingkungan dan aksi iklim.Nota kesepahaman tersebut menetapkan kerangka kerja untuk kolaborasi dalam berbagai isu lingkungan, seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan kualitas udara, pengelolaan kualitas air, pengelolaan limbah, pendidikan lingkungan, penegakan hukum lingkungan, dan pendekatan sirkular ekonomi. MoU juga bertujuan untuk mendorong pertukaran teknis dan berbagi informasi antara kedua negara.Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sejarah kerja sama yang panjang dalam isu lingkungan. MOU ini akan semakin meningkatkan kerja sama dan saling belajar di antara kedua negara."Kami berharap dapat bekerja sama dengan EPA dalam mengimplementasikan tindakan nyata yang akan bermanfaat bagi negara kita dan planet ini," ujar Menteri Siti.“MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk menempatkan masalah pengelolaan sampah sebagai prioritas utama,” tambanya. Menteri Siti juga menjelaskan bahwa sebagian besar peraturan lingkungan Indonesia terinspirasi oleh peraturan US EPA, yang telah menjadi referensi akademis untuk peraturan lingkungan Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Administrator EPA Regan mengungkapkan EPA bangga dapat bermitra dengan KLHK untuk memajukan tujuan bersama dalam melindungi kesehatan manusia dan lingkungan."MoU ini mencerminkan komitmen kami untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan lingkungan global yang kita hadapi saat ini dan yang pasti akan kita hadapi di masa depan," katanya.MoU dibangun berdasarkan kemitraan yang ada antara KLHK dan EPA di bawah Kemitraan Strategis AS-Indonesia, yang didirikan pada tahun 2015 untuk meningkatkan...
Read More...
Usai mengunjungi Persemaian Rumpin di Kab. Bogor (27/3/2023), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia (RI), Siti Nurbaya mengajak Menteri Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan, Republik Kongo, Arlette Soudan-Nonault meninjau kawasan Titik Nol Ibu Kota Negara dan Persemaian Mentawir, di Prov. Kalimantan Timur pada Rabu (29/3/2023).Menteri Siti mengungkapkan bahwa selama 5 hari mengajak Menteri Arlette ke lapangan, diantaranya; (1) Bali untuk melihat contoh pengelolaan sampah dan persemaian mangrove; (2) Persemaian Rumpin; (3) Persemaian Mentawir, serta Titik Nol IKN dalam rangka observasi pekerjaan di lapangan. Selama perjalanan tersebut, catatan yang penting dari Menteri Arlette adalah kekagumannya atas banyak pekerjaan yang dilakukan oleh Indonesia. "Perjalanan ke lapangan sejak tahun 2018 hingga sekarang sejak datang, menurut Menteri Arlette sangat banyak hal yang dikerjakan Indonesia," terang Menteri Siti.Menteri Siti kemudian mengungkapkan bahwa tantangan yang cukup besar adalah bagaimana membuat pihak lain memahami dan mengetahui apa yang telah dikerjakan Indonesia yang sangat positif."Catatan saya dan Menteri Arlette di dunia internasional sama, yaitu negara maju ngomong, saran, diskusi dan paper, tapi riil di lapangannya seperti apa. Namun ketika Menteri Arlette di Indonesia, dia mengatakan inilah yang disebut pekerjaan," ungkap Menteri Siti.Kunjungan Menteri Arlette ke Indonesia ini merupakan yang kedua kalinya setelah pada tahun 2018 lalu saat membicarakan pengelolaan kawasan gambut. Bersama Pemerintah Republik Kongo dan Pemerintah Republik Demokratik Kongo, Indonesia menjadi rumah Pusat Gambut Tropis Internasional atau International Tropical Peatland Centre (ITPC). Terdapat lebih dari 1.500 pakar dari peneliti, ilmuwan, pembuat kebijakan, dll yang terdaftar di direktori ITPC ini.Melalui ITPC Indonesia telah berbagi pengalaman, pelajaran dan praktik dalam mengelola lahan gambut tropis untuk pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian. Indonesia juga memimpin south-south cooperation (kerjasama selatan-selatan) menangani gambut...
Read More...
Menteri Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan, Republik Kongo, Arlette Soudan-Nonault, mengungkapkan kekaguman terhadap aksi-aksi iklim yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Hal tersebut disampaikan Menteri Arlette saat melakukan rangkaian kunjungan kerja di Indonesia, salah satunya bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya pada Senin (27/3).Usai bertemu dan berdiskusi di ruang kerjanya, Menteri Siti mengajak Menteri Arlette Arlette berkeliling di Pusat Persemaian Modern (Nursery Center) Rumpin, Bogor. Di tempat inilah, jutaan bibit-bibit pohon dengan skala besar dihasilkan untuk program rehabilitasi lahan kritis dan penghijauan daerah aliran sungai.“Indonesia terus bekerja nyata mengatasi perubahan iklim dunia. Pusat persemaian seperti Rumpin juga dibuat di berbagai Provinsi lainnya, dan menjadi salah satu bentuk komitmen dan aksi konkret Indonesia dalam menangani perubahan iklim,” ujar Menteri Siti.Sebelumnya, Menteri Arlette melakukan observasi penanganan sampah TOSS di Klungkung dan Persemaian Mangrove, Bali. Menurutnya, itu pertama kali beliau tahu tentang pembibitan mangrove dan menyatakan kekagumannya.“Selama tujuh tahun menjadi Menteri dan keliling dunia, tidak ada pekerjaan sebaik seperti di Tahura Ngurah Rai dan di Rumpin,” ungkap Menteri Arlette.Selain sebagai Menteri LH Republik Kongo, Menteri Arlette telah berinteraksi aktif dengan berbagai negara dan terutama lembaga-lembaga PBB multi-lateral dalam kapasitasnya sebagai koordinator untuk 15 negara Afrika di Congo Basin atau lembah Kongo, meliputi negara yang memiliki lahan gambut terluas kedua di dunia.Bersama Pemerintah Republik Kongo dan Pemerintah Republik Demokratik Kongo, Indonesia menjadi rumah Pusat Gambut Tropis Internasional atau International Tropical Peatland Centre (ITPC). Terdapat lebih dari 1.500 pakar dari peneliti, ilmuwan, pembuat kebijakan, dll yang terdaftar di direktori ITPC ini.Melalui ITPC Indonesia telah berbagi pengalaman, pelajaran dan praktik dalam mengelola lahan gambut tropis...
Read More...
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bersama dengan Mahkamah Agung (MA), sepakat kerjasama dalam bidang hukum sebagai wujud perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) Indonesia. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, dengan Sekretaris MA, Hasbi Hasan di Gedung MA, Jakarta (21/03/2023).Menteri Siti dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi dasar pelaksanaan koordinasi antara kedua lembaga dalam mendukung upaya perlindungan LHK dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta aktualisasi hak masyarakat sesuai mandat konstitusi."Kita telah memiliki 3 Undang-Undang lingkungan hidup, dimulai dari UU Nomor 4 Tahun 1982 yang disebut umbrella provision lingkungan hidup, yang selanjutnya diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 1999, dan terakhir diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2009, memperlihatkan dinamika kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam kebijakan pemerintah yang mendorong perubahan UU dimaksud," ungkap Menteri Siti.Menteri Siti menjelaskan lebih lanjut, bahwa penambahan kata perlindungan memperlihatkan keprihatinan akan peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir, disesuaikan kembali melalui UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya yang menyangkut perizinan berusaha, dan pada konteks lingkungan hidup, lebih berorientasi dalam penyederhanaan prosedur birokrasi perizinan, tanpa mengubah prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Dengan UU Cipta Kerja, Pemerintah berupaya untuk tetap dapat memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemerintah melakukan penyederhanaan sistem perizinan dan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Regulasi ini juga mengatur mengenai penyelesaian masalah konflik tenurial, serta menegaskan keberpihakan kepada masyarakat. "Melalui pendekatan restorative justice, UU Cipta Kerja mengatur agar tidak ada lagi kriminalisasi pada masyarakat di dalam kawasan hutan maupun masyarakat adat," terang Menteri Siti.Menteri Siti bercerita, sebelum adanya UU...
Read More...
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mewisuda 207 pemuda dari berbagai regional yang merupakan peserta Pelatihan dan Pendidikan Green Leadership Indonesia (GLI) angkatan ke-2 di Jakarta, Senin (20/3).“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan GLI angkatan ke-2 hari ini. Pesan saya untuk terus beraktualisasi untuk lingkungan Indonesia yang makin baik dalam segala ukuran. Mari kita sama-sama bekerja untuk Indonesia kita,” ujarnya.Para alumni GLI tentu akan mengambil peran yang sangat penting dalam mengarusutamakan isu keadilan sosial dan ekologis institusi atau komunitas, dimana mereka akan lahir sebagai pemimpin. Mereka akan terus dapat memberikan inspirasi bagi banyak generasi muda lainnya, sehingga kedepan Indonesia akan surplus calon pemimpin yang peka terhadap isu-isu kelestarian hutan dan lingkungan.Program Green Leadership Indonesia ini diinisiasi oleh Institut Hijau Indonesia, serta didukung oleh Walhi, KNTI dan HUMA. Prakarsa kegiatan pendidikan lingkungan ini menerapkan model sekaligus antara kerja lapangan (skill) dan pembekalan keilmuan (knowledge). Suatu model internalisasi jiwa dan semangat cinta dan kesadaran lingkungan di kehidupan keseharian masyarakat.“Memulai dari generasi muda, merupakan langkah yang jitu. Sekali lagi, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi atas upaya ini,” ungkapnya.Ketua Institut Hijau Indonesia sekaligus Founder GLI, Chalid Muhammad menyampaikan prosesi wisuda adalah tahapan awal dimana para wisudawan sudah mendapat bekal menjadi leaders yang memiliki perspektif keadilan sosial dan ekologis. Selanjutnya, melalui perjalanan panjang mereka akan ditempa menjadi leaders yang akan membawa manfaat tidak hanya bagi komunitas atau wilayah asal mereka, tetapi juga manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan untuk planet bumi.“Karena kekuatan untuk menyelamatkan bumi dari dampak yang besar kedepan ada pada anak muda dan Insyaallah 207 orang inilah yang akan menjadi pelopor untuk membuat bumi menjadi lebih baik dan bisa tersenyum di masa mendatang,”...
Read More...- Menteri LHK Lantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
- Menteri LHK: Selamat Mudik Lebaran, Tetap Mudik Minim Sampah
- Menteri LHK Dorong Negara G7 Fasilitasi Dukungan Dan Mobilisasi Pendanaan Iklim
- Menteri LHK Dan Delegasi Kongres AS Tanam Mangrove Di Pesisir Jakarta
- Menteri LHK Terima Kunjungan United States’ Congressional Delegation
- KLHK Dan US EPA Tandatangani MoU Untuk Tingkatkan Kerjasama Lingkungan
- Kunjungi IKN, Menteri LH Republik Kongo Kagum Kerja Nyata Indonesia
- Menteri LH Republik Kongo Kagum Dengan Aksi-Aksi Iklim Indonesia
- KLHK Dan MA Perkuat Kerjasama Bidang Hukum Perlindungan LHK
- Menteri LHK Mewisuda 207 Peserta Didik Green Leadership Indonesia Angkatan Ke-2
Kliping Berita

Siti Nurbaya dan Bonita
Oleh
Chaidir Anwar Tanjung
Wartawan Detik.com
__
"Bu Siti" begitu namanya lebih familier di kalangan jurnalis dan aktivis di Riau. Nama lengkapnya Dr.Ir Siti Nurbaya Bakar,M.Sc. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.
Lantas Bonita ini siapa? Dia bukan aktris Hollywood, melainkan nama seekor harimau sumatera betina yang pernah konflik selama 3 bulan lebih di awal tahun 2018 lalu. Siti dan Bonita memang tidak pernah bersua, tak pernah bertegur sapa.
Tetapi keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Bonita salah satu satwa endemik di pulau Andalas yang terancam punah karena perburuan dan habitatnya menciut. Sedangkan Siti, Menteri yang dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi tentang ekosistem. Di sinilah keduanya memiliki keterikatan.
Nyawa Bonita ada di tangan Siti. Lha kok bisa? Januari 2018 harimau liar ini terlibat konflik di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau. Awalnya pekerja harian di kebun sawit bernama Jumiati tewas diserang harimau liar yang selanjutnya diidentifikasi bernama Bonita. Tim gabungan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama TNI/Polri, aktivis lingkungan dibentuk untuk mengevakuasi harimau liar itu. Juga melibatkan unsur perangkat desa dan masyarakat.
Di tengah upaya untuk mencarinya, dua bulan setelah menyerang korban pertama, Bonita kembali menyerang warga bernama Yusri yang juga tewas dan kembali menghebohkan jagat raya.
Bonita menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Riau dan juga menjadi perhatian peniliti harimau internasional. Peristiwa...

Kado Siti Nurbaya
Oleh
Ariyanto
Penikmat Roman Siti Nurbaya
____
Namanya Siti Nurbaya. Tapi ini bukan nama tokoh utama di buku roman berjudul ’’Siti Nurbaya’’ karya Marah Rusli. Yang dipaksa nikah dengan Datuk Maringgih. Pria tua renta dan berkulit kasar seperti katak. Gara-gara ayah perempuan Minang itu terbelit utang. Yang akhir hidupnya juga tragis: mati diracun!
Ini Siti Nurbaya lain. Kelahiran Jakarta pada 28 Agustus 1956. Dari keluarga asli Betawi. Yang puluhan tahun jadi birokrat. Pernah menjabat Sekjen Depdagri dan DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia). Yang kini menduduki orang nomor satu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian yang ’’sangat laki-laki’’.
Cerita Siti yang ini tentu berbeda. Di buku roman terbitan Balai Pustaka, Siti membungkukkan badannya. Menyerah kepada budaya dan tradisi yang mendiskriminasi. Tapi Siti yang satu lagi justru sangat menentang penindasan. Budaya patriarki tak pernah mengekang dirinya untuk bisa maju. Tak pernah menyerah kepada keadaan. Air mata tak pernah menyelesaikan persoalan. Ini ajaran ibunya. Yang sejak kecil menanamkan karakter dan prinsip ketegasan.
Sejak pertama menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2014, Siti sudah dihadapkan banyak pekerjaan. Mulai penggabungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup hingga persoalan kebakaran hutan dan pembalakan liar. Terjadi deforestasi besar-besaran. Hutan mengalami degradasi dan menyebabkan pemanasan global yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi persoalan dunia. Global warming yang bisa berdampak kepada krisis pangan.

Koleksi kayu terbesar keempat di dunia (67.864 spesimen) setelah Belanda (125.000 spesimen), USA (105.000 spesimen), dan Belgia (69.000 spesimen). Perlu lebih dari 70 ribu spesimen kayu untuk menjadi no 1 dunia!!!
Read More...
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc, meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keluarnya Peraturan Menteri (Permen) LHK nomor 20 tahun 2018.
Ia menilai, kekhawatiran masyarakat akhir-akhir ini diakibatkan karena banyaknya penyebaran berita yang tidak benar atau hoax di masyarakat.
Pihaknya berjanji secara terus menerus akan melakukan sosialisasi, edukasi, bahkan hingga pendampingan, sehingga masyarakat akan sama-sama terlibat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.
''Jangan khawatir, Permen 20/2018 Menteri LHK tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, tidak berlaku surut. Jadi tidak benar yang sedang melihara atau menangkar burung seperti murai batu, pleci, cucak rawa, dll akan dipidana. Itu hoax,'' tegas Wiratno melalui rilis pada media, Selasa (7/8/2018).
Melalui Permen 20 tahun 2018, justru pemerintah dalam hal ini KLHK, ingin agar satwa tersebut terjaga kelestariannya. Karena berdasarkan kajian LIPI, jenis-jenis burung tersebut sudah langka habitatnya di alam, meski saat ini banyak ditemukan di penangkaran.
Penetapan hewan dilindungi sebagaimana PP 7 tahun 1999, kriterianya yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik).
''Kajian LIPI ini sudah sejak 2015, jadi sudah lama. Data dari LIPI, dalam kurun waktu tahun 2000 sampai saat ini, terjadi penurunan populasi burung di habitat alamnya lebih dari 50 persen. Itu jumlah yang sangat besar sekali,'' kata Wiratno.
Untuk meningkatkan...

Samboja -- Orangutan Forest School yang terletak di KM 7 Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Samboja diresmikan pada Kamis (17/5/2018) lalu. Sebagai tanda, Kepala Kepala Balai Litbang Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA), Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, President Four Paws International, dan Pembina Yayasan Jejak Pulang serentak menggunting pita.
Peresmian ini menandai kesiapan fasilitas sekolah hutan bagi orangutan rehabilitan. Fasilitas yang telah dibangun itu antara lain Portacamp yang berfungsi sebagai klinik, gudang buah, kamar bayi orangutan, serta ruang teknisi. Selain itu juga telah dibangun pos pengamanan, rumah pengolahan kompos, dan kandang. Beberapa fasilitas lain masih dalam proses pengerjaan. Orangutan Forest School ini merupakan kawasan KHDTK Samboja yang dialokasikan sebagai tempat pendidikan dan rehabilitasi bagi individu orangutan secara langsung di alam. Luas area tersebut ialah 130 Ha dengan didukung 2 orang dokter hewan, 1 orang tenaga ahli perilaku satwa, 1 orang ahli biologi, 15 orang teknisi, dan disupport oleh 30 orang tenaga pengamanan sebagai pengelolanya.
Signe Preuschoft dari Jejak Pulang menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi orangutan dan menjaga keamanan sekolah hutan. “Kami sekuat tenaga menjaga keamanan Kawasan sekolah hutan orangutan dari berbagai ancaman dengan menyiapkan tenaga pengamanan 24 jam. Kami juga memberlakukan non-contact policy bagi bayi orangutan demi keberhasilan program rehabilitasi orangutan,” kata Signe Preuschoft, ahli perilaku satwa ini. ...

Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melepaskan 977.824 hektare (ha) lahan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hingga Mei 2018.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan pihaknya sedang menyiapkan tindak lanjut pendistribusian tanah tersebut untuk masyarakat yang berhak
Kriteria TORA itu antara lain alokasi 20 persen pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif, lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, serta pertanian lahan kering yang menjadi mata penaharian utama masyarakat setempat.
"Itu kan [tanah] yang baru dilepas KLHK. Yang paling penting dalam reforma agraria kan yang dibagikan ke rakyatnya. Habis dilepas lalu dibagikan ke rakyat itu bagaimana caranya?" kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).
Oleh sebab itu, Siti menyebut Menko Bidang Perekenomian akan segera memanggi pejabat eselon 1 KLHK yang terkait dengan TORA dan kehutanan sosial untuk membahas hal itu lebih lanjut.
"Sebetulnya, setelah (lahan) dilepas kan terkait erat dengan pemerintah daerah dan Menteri Pertanian, Menteri Desa dan Transmigrasi. Jadi sekarang distribusinya yang harus betul-betul disiapkan. Karena lepas dari hutan, (urusan) di KLHK selesai," kata Siti.
Sejak tahun 2016, KLHK menyatakan akan melepaskan 4,1 juta hektare lahan untuk masyarakat di kawasan hutan melalui program TORA. Reforma agraria itu dilakukan dengan legalisasi aset tanah bagi masyarakat dan penataan pemanfaatannya dengan baik.
Pelepasan lahan, kata Siti, terkait dengan dua hal.
Pertama, KLHK sedang berupaya merealisasikan lahan-lahan transmigrasi. Siti...

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan tenggat waktu enam bulan kepada PT Freeport Indonesia untuk menangani masalah tailing sesuai analisis mengenai dampak lingkungan 300 kiloton per day guna menyelesaikan dampak lingkungan.
“Kami berikan masa transisi, kami memang meberi waktu enam bulan. Hanya memang dia minta tolong bagaimana caranya supaya ini (tetap) bisa beroperasi, tapi bagaimana cara dia mengoperasikan untuk menurunkan TSS (Total Suspended Solid) harus ada prakondisi yang disiapkan bersama antara Pemerintah dan Freeport,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (24/5/2018).
KLHK, Siti mengatakan, saat ini sedang menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk PT FI berisi rencana dan program yang harus dilakukan terkait atau yang terpengaruh atau yang berpengaruh dengan persoalan tailing dan kerusakan sungai serta wilayah estuari.
Pada saat bersamaan, lanjutnya, PT FI harus berkonsultasi dengan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) untuk menjelaskan baseline teknologi yang digunakan untuk menangani tailing saat ini, studi teknologi apa saja yang mereka miliki, lalu ‘best practices’ apa saja yang dimiliki untuk menangani tailing.
“Nanti dari situ bersama KLHS -saya berharap KLHS selesai dua bulan ya sekarang sudah dua minggu jalan, dari Pemerintahnya sendiri harus melihat kebijakan apa yang diperlukan di situ. Misal dari pemerintah bobot pemanfaatan (tailing) harus seperti apa sehingga nanti bisa ada kebijakan baru apakah akan dimanfaatkan untuk membangun jalan seluruh Papua atau untuk industri...

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan PT Freeport Indonesia harus memperbaiki pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) berupa tailing miliknya di daerah penimbunan Ajkwa atau Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) di Kabupaten Mimika, Papua.
Hal itu telah tercantum dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 175/2018. Selain itu, kata Siti, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan potensi kerugian negara akibat pembuangan limbah Freeport mencapai Rp185,01 triliun.
"Kemarin itu saya ke Presiden, melaporkan tentang posisi penanganan lingkungannya Freeport. Poin utamanya adalah, dia harus memperbaiki itu walaupun tidak langsung sekaligus," kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).
Dalam Kepmen LHK 175/2018, Siti menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan Limbah B3 berupa tailing oleh Freeport berdasarkan Kepmen LHK 431/2008 sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini.
Diketahui, Kepmen LHK 431/2008 membolehkan perusahaan membuang tailing dengan total suspended solid (TSS) hingga 45 kali ambang baku mutu yang diperkenankan.
Meski Freeport harus memperbaiki semua kerusakan lingkungan yang ada, kata Siti, perusahaan tambang tembaga dan emas itu tidak bisa melakukanya sendiri. Freeport harus bekerja sama dengan pemerintah.
Namun, Siti menegaskan bantuan itu bukan berarti pemerintah harus bertanggung jawab dengan mengeluarkan duit negara. Melainkan membantu Freeport mencari jalan agar mampu mengelola tailing.
"[Bantuan] dalam artian, saat mencari solusinya, Freeport harus bersama pemerintah. Contohnya, tailing yang sudah begitu banyak sampai mengendapkan...
- Siti Nurbaya dan Bonita
- Kado Siti Nurbaya
- Mari kita ukir sejarah Xylarium Indonesia menjadi Peringkat Satu Dunia
- Jangan Khawatir, Permen LHK 20/2018 Tidak Berlaku Surut
- Orangutan Forest School Diresmikan
- Pemerintah Lepas 977 Ribu Hektare Tanah untuk Reforma Agraria
- Penanganan Tailing, Pemerintah Ultimatum Hal Ini ke PT Freeport Indonesia
- Menteri LHK Minta Freeport Perbaiki Pengelolaan Limbah B3
Wawancara & Kolom

JAKARTA (foresthints.news) - Numerous fundamental steps that have been taken in an effort to implement peat governance in a comprehensive manner are based on various directions from President Joko Widodo. These measures seek, among other things, to prevent any repetition of forest and land fires, in particular those originating in peatlands, in the future. This was reiterated by Environment and Forestry Minister Dr. Siti Nurbaya to foresthints.news at her official residence on Sunday (May 28). The minister recalled how the widespread forest and land fires of 2015 spread significantly across peat domes, making them extremely difficult to extinguish, as happened in the province of South Sumatra that same year. "The fact is that more than 90% of the peat domes on the island of Sumatra have been turned into acacia and palm oil plantations. The situation certainly requires comprehensive peat governance,"...
Read More...
JAKARTA (foresthints.news) - In a cabinet meeting led by President Joko Widodo, the agenda of which was to evaluate arrangements concerning the recently-issued peat regulations (Apr 26), Environment and Forestry Minister Siti Nurbaya delivered a presentation on the key points of progress made based on various of the President's directives, especially with respect to peat governance reforms. “President Jokowi explained that environmental and economic interests have clashed for ages, to the extent that the government felt it necessary to try and improve peat governance. This commitment has not changed,” Minister Siti Nurbaya told foresthints.news on the weekend (Apr 29) at the ministry building. The President, continued the minister, reaffirmed that the corporate sector must be open to taking part in peat governance reforms, and if they are unwilling to do so, they will be compelled to accept government intervention through regulations...
Read More...
JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Environment and Forestry Minister Dr Siti Nurbaya has received an investigative report from her team concerning the operations of logging concession PT MPK which include the construction of new canals - despite the issuance of a revised government regulation on peat protection which was signed by President Joko Widodo in early December last year. In fact, the President's administration, by means of a ministerial circular letter released in November 2015, has banned forestry and plantation companies from undertaking any new peat development, including the construction of new canals. Since receiving the investigative report, the minister has taken several important measures, including the immediate imposition of sanctions on the company, a review of the logging concession's permit,...
Read More...
JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Minister of the Environment and Forestry Dr Siti Nurbaya has asserted that PT MPK, the permit holder of a logging concession dominated by the habitat of the Bornean orangutan, has committed peat violations by constructing new canals. This logging concession, located in Ketapang regency, West Kalimantan province, covers an area roughly 70% of the size of Singapore.“I have already ordered an end to PT MPK’s operations due to its peat violations. We are currently investigating this case,” Siti Nurbaya confirmed (Mar 20) at the ministry building. While PT MPK did explain to the ministry that the construction of new canals has been ended, heavy machinery still exists at the concession location to neaten those canals that have already been developed. The following Google Earth images depict land cover changes from 2014 to 2016 within the boundary of the PT MPK concession (delineated in yellow).
The minister left no doubt about her seriousness...
Terms of The Day
-
Constitution Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
-
Government A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
-
Security The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
-
Consumer Price Index (CPI) A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
-
Risk A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
-
Quality In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Cari Artikel Disini
Like Us On Facebook
Kegiatan Siti Nurbaya
-
Menteri LHK Lantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan...
-
Menteri LHK: Selamat Mudik Lebaran, Tetap Mudik Minim Sampah Jelang Momen Mudik Lebaran Idul...
-
Menteri LHK Dorong Negara G7 Fasilitasi Dukungan Dan Mobilisasi Pendanaan Iklim Pada pertemuan Menteri G7 tentang...
-
Menteri LHK Dan Delegasi Kongres AS Tanam Mangrove Di Pesisir Jakarta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan...
-
Menteri LHK Terima Kunjungan United States’ Congressional Delegation Menteri LHK Siti Nurbaya menerima...
-
KLHK Dan US EPA Tandatangani MoU Untuk Tingkatkan Kerjasama Lingkungan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan...
-
Kunjungi IKN, Menteri LH Republik Kongo Kagum Kerja Nyata Indonesia Usai mengunjungi Persemaian Rumpin...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
Gallery Video
-
Momen Wapres K.H Ma'ruf Amin Kunjungi Paviliun Indonesia di COP27 Momen Wapres K.H Ma'ruf Amin Kunjungi...
-
Penandatanganan MoU melalui Kementerian LHK dengan Pemerintah Inggris dan Irlandia Utara Penandatanganan MoU melalui Kementerian...
-
Upaya Menteri KLHK Selamatkan Indonesia dari Krisis Iklim MetroTV, Dalam tiga tahun ini, Presiden...
-
Dirgahayu ke-20 Manggala Agni KLHK Manggala Agni telah menunjukkan kerja...
-
Joint Presscon MenLHK, MenLu, dan Menteri Lingkungan Norway Joint Presscon MenLHK, MenLu, dan Menteri...
-
Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim G20 Presidensi Indonesia Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
Artikel dan Pidato
-
Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas...
-
Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022 Sambutan Menteri LHK dalam Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka...
-
Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030 Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030. Jakarta, 4 April...
-
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan...
-
Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55 Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Wawancara & Kolom
-
Minister details role of peat governance in Indonesian GDP JAKARTA (foresthints.news) - Numerous...
-
Minister reaffirms backing from President on peat reforms JAKARTA (foresthints.news) - In a...
-
Minister decides to review logging permit in Bornean orangutan habitat JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's...
-
Minister stops peat violations in Bornean orangutan habitat JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's...
-
Minister gets tough on implementing President’s peat regulatory reforms JAKARTA (foresthints.news) - President...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9