Wednesday, April 01, 2020

Headlines News

 

Situs Web Resmi Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan


 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Hadapi Corona, KLHK Beli Hasil Petani dan Beri Gratis ke Tenaga Medis



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membeli produk hasil usaha petani hutan, untuk disalurkan kepada tenaga medis yang bertugas di garda terdepan penanganan virus Covid-19 Corona. Produk hasil hutan untuk menjaga daya tahan tubuh ini juga dibagikan kepada jurnalis yang tetap menjalankan tugas di tengah pandemi.

Khusus untuk wilayah DKI.Jakarta, disiapkan 2.000 paket produk herbal yang disalurkan ke berbagai RS rujukan pasien Corona. Selain itu 5.000 paket lainnya juga disediakan lima Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada masing-masing wilayahnya, dengan total anggaran mencapai Rp780 juta.

''Produk-produk ini dibeli dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) binaan KLHK di seluruh Indonesia. Dibagikan secara gratis kepada tenaga medis di rumah sakit yang sedang berjuang mengobati pasien Corona. Untuk tahap awal telah diserahkan oleh Direktur Jenderal PSKL KLHK Bambang Supriyanto, dukungan 200 paket suplemen peningkat daya tahan tubuh yang diterima oleh Dr. Muhammad Syahril, selaku Direktur Utama RSPI Prof. Dr. Sulianti Suroso, di Sunter, Jakarta Utara. Kami juga bagikan kepada rekan-rekan jurnalis yang bertugas,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta, (27/3).

Produksi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang dibagikan antara lain jahe instan, wedang uwuh, temulawak, madu, minyak kayu putih, gula semut, minuman serta makanan lain yang mengandung banyak vitamin C.

Berbagai produk hasil petani hutan ini diyakini dapat meningkatkan daya tahan tubuh, karena mengandung banyak zat pendorong imunitas tubuh manusia yang diolah dari alam.

Dengan pendampingan melalui program perhutanan sosial, produk para petani hutan tersebut kini sudah dikemas lebih modern dan melalui teknologi pengolahan yang memenuhi standar layak konsumsi.

Produk juga telah diteliti secara ilmiah kandungan antioksidan dan pelbagai zat yang membantu meningkatkan imunitas tubuh manusia dari serangan mikroogranisme penyebab penyakit.

''Kami terus dorong petani hutan untuk meningkatkan produksinya,...

Read More...
KLHK Bantu PMI untuk Percepat Mobilisasi Petugas Penyemprotan Disinfektan


Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 atau virus corona, merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat saling berbagi peran dalam menangkal penyebaran pandemi ini.

Begitu juga dengan KLHK, melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan serentak di seluruh satker baik pusat maupun satker di daerah. KLHK juga bergerak membantu untuk kelancaran tugas PMI. KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3), menyumbang 10 (sepuluh) unit motor roda 3 (tiga) kepada PMI Pusat. Kesepuluh motor tersebut diserahkan oleh Dirjen PSLB3 KLHK kepada pak Yadi mewakili PMI Pusat di kantor PMI Pusat jl. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat pada Jum'at (20/3).

Direktur Jenderal PSLB3 Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, bantuan ini dimaksudkan untuk mempermudah petugas menjangkau wilayah padat penduduk dalam rangka penyemprotan disinfektan Covid-19.

"Semoga wabah Covid-19 ini dapat teratasi secara cepat, dan kita semua bisa melewati masa sulit ini dengan baik" ungkapnya.

Sementara itu, KLHK juga terus melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan tetap menjaga kebersihan tempat dan lingkungan kerja, melakukan social distancing, dan melakukan penyemprotan disinfektan di setiap sudut gedung Manggala Wanabakti.

Selain itu, pemeriksaan suhu tubuh juga dilakukan untuk semua pegawai, dan tamu yang datang sebelum masuk ke dalam gedung Manggala Wanabakti. Hand Sanitizer juga tersedia di setiap sudut ruangan, agar dapat digunakan oleh Karyawan/ti atau tamu yang datang. KLHK juga terus hadir bekerja memberikan pelayanan publik baik di kantor maupun bekerja dari rumah (work from home), untuk membangun optimisme masyarakat (*)         

Read More...
Surat Edaran Menteri LHK tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona di lingkup kerja KLHK



Surat Edaran
Menteri LHK tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona di lingkup kerja KLHK 

Read More...
Duka Menteri LHK Melepas Jenazah Korban Kecelakaan di Taman Nasional Sebangau


Begitu memasuki kantor Taman Nasional Sebangau (TNS), di Kota Palangkaraya, Selasa (10/3/2020) pagi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar disambut jejeran enam foto rimbawan yang menjadi korban tewas insiden kecelakaan speadboat. Suasana duka begitu terasa. Terdengar suara tangisan keluarga dan rekan sejawat korban.

Didampingi Wamen LHK Alue Dohong, Sekjen Bambang Hendroyono, Dirjen KSDAE Wiratno, dan jajaran eselon I dan II KLHK, Menteri Siti tampak tak bisa menyembunyikan raut wajah dukanya saat duduk di hadapan peti jenazah pegawai TNS Tyas Novianti.

Saat memberikan kata sambutan, nada suaranya terdengar bergetar hebat menahan haru. Pada akhirnya air mata yang coba ditahan sedari mendarat di Palangkaraya tumpah jua.

"Selamat jalan anak, adik, sahabat, dan kolega kerja kami di Taman Nasional Sebangau yang gugur saat menjalankan tugas. Mewakili segenap keluarga besar KLHK dan Pemerintah, ikut berduka teramat dalam atas kepergian Abdi Darmansyah, Ibnu Yudistira Hendrawan, Mutiara, Tyas Novianti, Mansyah dan Umroatus Sholikhah. Kami mengembalikan pada-Mu ya Tuhan, putra putri terbaik KLHK ini," kata Menteri Siti dengan suara bergetar.

Setelah menyerahkan santunan duka pada keluarga korban, Menteri Siti memimpin penghormatan terakhir dan ikut mengantar sampai peti jenazah dimasukan ke ambulance untuk diantar ke pemakaman.

Perjalanan dilanjutkan ke rumah duka di Kelurahan Kereng Bangkirai. Ratusan pelayat memadati dua rumah  bersebelahan, tempat dimana Abdi Darmansyah (35) dan adik iparnya Ibnu Yudistira Hendrawan (27) disemayamkan.

Ibnu bertugas sebagai Manggala Agni di TNS. Sedangkan Abdi bertugas sebagai Polhut TNS yang meninggalkan istri yang sedang hamil 8 bulan dan seorang putri berusia 5 tahun.

"Bu Menteri, suami saya sekarang sudah tidak ada. Anak saya sudah tidak ada ayahnya," ratap istri Abdi saat menerima santunan.

Menteri Siti langsung menguatkan dengan memastikan bahwa keluarga besar KLHK akan terus memperhatikan keluarga korban yang...

Read More...
Menteri LHK: Saya Kawal, Derap Langkah Dinas LH se Indonesia Wajib Sama!



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar meminta seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan sebanyak 126 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota se Indonesia untuk bersinergi antar Dinas dan dengan Kementerian LHK sebagai modal utama menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan hidup di tingkat tapak.

Tidak boleh ada lagi pernyataan menolak atau menghindar dari keterlibatan membantu Kepala Daerah menyelesaikan masalah di lapangan, misalnya dengan alasan ditariknya kewenangan atau minimnya anggaran. Karena pemerintah berkewajiban melaksanakan amanat dalam UUD 1945 berkaitan dengan tanggungjawab memberikan lingkungan hidup berkualitas yang menjadi hak rakyat.

''Persoalan lingkungan terlalu kompleks, menyelesaikannya harus ada interaksi antar dinas. Semua harus satu derap langkah yang sama. Kalau tidak kuat di Kabupaten, pakai kekuatan Provinsi. Jika tidak kuat juga pakai kekuatan Kementerian. Akan saya kawal langsung ke Dirjen-dirjennya,'' tegas Menteri Siti membuka acara Rapat Kerja Tekhnis pemulihan lingkungan serta pengendalian pencemaran, yang digelar KLHK, di Lombok,NTB, Senin (9/3/2020).

Mantan Sekjen Kemendagri ini mengatakan Indonesia sedang memasuki mainstrem atau arus utama baru pembangunan. Tahun 2000 mainstrem-nya adalah perempuan (gender), lalu good governance (pemerintahan yang baik) tahun 2005, dan perubahan iklim di 2017.

''Sekarang Presiden Joko Widodo sangat tegas dan perhatian pada lingkungan hidup. Mainstrem pembangunan salah satunya akan sangat memperhatikan bencana alam. Jadi tidak ada lagi orang LH cuma mikirin tekhnis pencemaran dan AMDAL saja,  tapi harus seluruh aspek. Cara kerjanya jangan lagi seperti yang dulu-dulu, karena itu butuh interaksi dan sinergi,'' katanya.

Menteri Siti berkali-kali mengingatkan agar Kepala Dinas lebih aktif melakukan analisis  untuk memberi telaahan staf pada Kepala Daerah, mengingat mandat yang berat soal lingkungan dan kerja nyata pemerintah sangat ditunggu rakyat. Banyak daerah yang beban lingkungannya...

Read More...
Kisah Sukses Aktivis Lingkungan: Ciliwung Bersih Hingga Zero Karhutla



Tiga aktivis lingkungan menceritakan kisah sukses kemitraan masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), pada rangkaian acara Rapat Kerja Tekhnis pemulihan lingkungan serta pengendalian pencemaran, yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Lombok, NTB,Minggu (8/3/2020) malam.

Kolaborasi antara kelompok masyarakat, NGO, Pemda, Swasta, dan Pemerintah, dikatakan oleh para penggiat aktif di tingkat tapak ini telah terbukti membawa perubahan yang ditandai dengan pulihnya kualitas lingkungan hidup.

''Kami mulai berkecimpung di Ciliwung tahun 2000 dengan konsep konservasi alam dan petualangan untuk anak. Tahun 2010, kondisi Ciliwung semakin parah akibat sampah dan limbah. Akhirnya saya memilih pensiun dini dan bangun komunitas sahabat Ciliwung,'' kisah Hidayat, Pendiri Yayasan Sahabat Ciliwung.

Mantan karyawan swasta ini mendapat dukungan dari Pemda dan KLHK. Hingga saat ini sudah terbentuk 9 komunitas di masing-masing wilayah per kelurahan di Depok. Kegiatan yang mereka lakukan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga bisa memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, karena menggabungkan konsep konservasi, edukasi, dan wisata alam sungai.

''Kami dapat dukungan KLHK sampai terbentuk namanya patroli sungai. Sekarang semakin banyak yang terlibat membersihkan Ciliwung, sehingga mulai dapat dinikmati lagi ikan-ikan endemik Ciliwung. Harapan kami kondisi ini terus membaik dengan dukungan semua pihak,'' kata Hidayat.

Kisah sukses lainnya datang dari Sadikin, Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) berulang dan puncaknya tahun 2015, meninggalkan duka yang dalam. Tidak hanya rugi karena tanaman pertanian yang akan dipanen hangus terbakar, Sadikin juga harus kehilangan anaknya yang meninggal karena ISPA.

Ia lantas bangkit bersama warga sekitar untuk mengatasi Karhutla. Melalui binaan PT Pertamina (Persero) Refinery...

Read More...
Pengarahan Menteri LHK dalam Acara Pembukaan Rakernis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, di Lombok, NTB, 9 Maret 2020

             

Read More...
Pemda Mataram Sulap Sampah Jadi Energi



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengunjungi TPA Regional  Kebon Kongok di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melihat keberhasilan proses pengolahan sampah menjadi energi dengan teknologi RDF (Refused Derived Fuel).  Teknologi ini mampu mengubah sampah menjadi briket  yang dapat menjadi substitusi batu bara sebagai bahan bakar ramah lingkungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU. Alat pengolah sampah ini sebagian sudah mampu dibuat mandiri oleh Indonesia.

"Saya dan Pak Gubernur mengunjungi TPA, kami sudah dilaporkan bahwa sudah ada akitvitas teknologi RDF, dari sampah menjadi bahan bakar dengan teknik pellet dan melihat tadi bagus sekali, mesinnya juga dibuat sendiri, lalu pakai mesin pencacah, tekniknya dengan fermentasi, mesin pembentuk pelletnya. Itu bisa jadi bahan substitusi batu bara untuk PLTU. Selain juga bisa untuk gas", ujar Menteri Siti seusai melihat langsung proses pengolahan sampah tersebut.

Menteri Siti sangat mengapresiasi langkah konkrit yang ditunjukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB yang telah bekerjasama dengan PT. PLN dan PT. Indonesia Power untuk merealisasikan proyek pengolahan sampah ini. Proyek ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai sumber bahan baku sampahnya, sehingga dikenal juga dengan istilah Program Jeranjang Olah Sampah Setempat (JOSS). Dengan pelibatan masyarakat, maka selain lingkungan menjadi bersih dari sampah juga memutar ekonomi melalui skema circular economy.

"langkah ini sangat baik, seperti tadi saya katakan, ini contoh yang konkrit di lapangan, hasilnya juga kelihatan, nanti masyarakat akan dapat manfaatnya," katanya.

Melalui teknologi RDF di TPA Kebon Kongok Menteri Siti berharap permasalahan sampah di NTB khususnya di Mataram, Lombok dapat selesai. Dengan kapasitas pengolahan sampah mencapai 30 ton perhari  dan akan terus ditingkatkan, maka diharapkan produksi sampah perhari yang mencapai 300 ton bisa diselesaikan.

"Yang pasti masalah sampah kita selesaikan. Jadi dari 300 ton sampah per hari...

Read More...
Komunitas Selam KLHK Bersihkan Sampah Laut di Labuan Bajo



Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2020, Komunitas Diver (Penyelam) KLHK melaksanakan aksi pengambilan sampah laut (underwater clean up) di perairan Waecicu Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (5/3/2020).

Aksi bersih sampah yang melibatkan 22 penyelam ini, dilakukan di kedalaman 5 dan 10 meter, pada luas area 150 meter. Hasil yang didapatkan berupa sampah sekitar 48,99 kg, yang terdiri dari plastik daur ulang 86 buah (23,8 kg), plastik sekali pakai 46 buah (9,3 kg), kertas 2 buah (0,07 kg), karet 2 buah (0,1 kg), tekstil 1 buah (0,07 kg), kayu 2 buah (10,96 kg), logam 9 buah (0,07 kg), dan kaca 3 buah (4,62 kg).

Inspektur Wilayah II KLHK Sumarto, selaku koordinator Komunitas Selam KLHK, mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu sumbangsih para penyelam dalam rangka HPSN Tahun 2020.

"Jadi pada pelaksanaannya dibagi 4 grup, keempatnya bertemu di satu point pertemuan. Kita kumpulkan sampahnya, diangkut ke pesisir. Selanjutnya kita pilah menjadi 10 jenis sampah.
Dari masing-masing jenis itu kita timbang, contohnya plastik daur ulang kita hitung jumlah dan beratnya yaitu sekitar 23 kg dan seterusnya. Setelah dipilah, ditimbang, lalu dikirim ke pusat daur ulang," jelas Sumarto.

Pemilahan dilakukan untuk mengetahui jenis sampah apa yang dominan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengurangan sampah, khususnya plastik.

"Kebijakan umum sampah pada prinsipnya harus dimanfaatkan, agar memberikan manfaat ekonomi. Selain itu, prinsip pengelolaan sampah juga bisa dengan 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recyle," pungkas Sumarto. (*)  

Read More...
Nyanyian Anak SLB Labuan Bajo Ajak Indonesia Peduli Sampah


Didampingi penyanyi yang juga aktivis lingkungan Oppie Andaresta, puluhan anak-anak Sekolah Luar Biasa (SLB) Labuan Bajo menyanyikan lagu yang berisi ajakan peduli sampah.

Mereka menyanyi penuh semangat di hadapan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, yang datang bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, untuk memimpin aksi bersih pantai di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.

''Buang sampah di tempatnya, hanya semudah itu. Mulai dari hal kecil, kita harus disiplin. Sampah plastik dan organik kita pisahkan, karena bisa diolah lagi. Sampah plastik kita sulap jadi barang berguna. Sampah organik jadi pupuk tanaman,'' begitu bunyi petikan lirik lagu. Menko Luhut dan Menteri Siti terlihat ikut menikmati lagu dan memberikan semangat dengan bertepuk tangan.

Kehadiran anak-anak SLB ini merupakan rangkaian dari Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diikuti lebih dari 10.000 peserta, Jumat (6/3/2020). Berbagai agenda HPSN telah digelar di berbagai daerah se Indonesia, dan secara nasional dipusatkan di lima destinasi pariwisata super prioritas, yaitu Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, Danau Toba, dan Likupang.

''Kami sangat berterimakasih pada Bapak Presiden Jokowi, Pak Luhut dan Ibu Siti, yang telah memilih Labuan Bajo menjadi salah satu lokasi HPSN 2020,'' ungkap Wakil Gubernur NTT, Josep Nae Soi.

''Pemerintah telah banyak memberikan perhatian yang tidak henti-hentinya pada kami. Ini menjadi sinyal kuat bagi rakyat NTT untuk bersih-bersih sampah,'' tambah Josep.

Khusus di Labuan Bajo, pemerintah membangun fasilitas pengelolaan berupa TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) atau Pusat Daur Ulang Pengelolaan Sampah (PDU). Melengkapi sarana ini juga diberikan motor sampah sebanyak 8 unit dan 60 unit tempat sampah tematik.

KLHK juga melakukan langkah detasering bantuan pembinaan kepada Pemda Kabupaten Manggarai Barat, melalui pendampingan penyusunan Jakstrada, edukasi pengelolaan sampah melalui PDU dan Bank sampah, pemberian 40.000 bibit tanaman dan...

Read More...
Move
-

Kliping Berita

Top Headline
Mari kita ukir sejarah Xylarium Indonesia menjadi Peringkat Satu Dunia

 Koleksi kayu terbesar keempat di dunia (67.864 spesimen) setelah Belanda (125.000 spesimen), USA (105.000 spesimen), dan Belgia (69.000 spesimen). Perlu lebih dari 70 ribu spesimen kayu untuk menjadi no 1 dunia!!! 

Read More...


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc, meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keluarnya Peraturan Menteri (Permen) LHK nomor 20 tahun 2018.

Ia menilai, kekhawatiran masyarakat akhir-akhir ini diakibatkan karena banyaknya penyebaran berita yang tidak benar atau hoax di masyarakat.

Pihaknya berjanji secara terus menerus akan melakukan sosialisasi, edukasi, bahkan hingga pendampingan, sehingga masyarakat akan sama-sama terlibat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

''Jangan khawatir, Permen 20/2018 Menteri LHK tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, tidak berlaku surut. Jadi tidak benar yang sedang melihara atau menangkar burung seperti murai batu, pleci, cucak rawa, dll akan dipidana. Itu hoax,'' tegas Wiratno melalui rilis pada media, Selasa (7/8/2018).
 
Melalui Permen 20 tahun 2018, justru pemerintah dalam hal ini KLHK, ingin agar satwa tersebut terjaga kelestariannya. Karena berdasarkan kajian LIPI, jenis-jenis burung tersebut sudah langka habitatnya di alam, meski saat ini banyak ditemukan di penangkaran.

Penetapan hewan dilindungi sebagaimana PP 7 tahun 1999, kriterianya yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

''Kajian LIPI ini sudah sejak 2015, jadi sudah lama. Data dari LIPI, dalam kurun waktu tahun 2000 sampai saat ini, terjadi penurunan populasi burung di habitat alamnya lebih dari 50 persen. Itu jumlah yang sangat besar sekali,'' kata Wiratno.

Untuk meningkatkan...

Read More...
Orangutan Forest School Diresmikan

Samboja -- Orangutan Forest School yang terletak di KM 7 Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Samboja diresmikan pada Kamis (17/5/2018) lalu. Sebagai tanda, Kepala Kepala Balai Litbang Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA), Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, President Four Paws International, dan Pembina Yayasan Jejak Pulang serentak menggunting pita.

Peresmian ini menandai kesiapan fasilitas sekolah hutan bagi orangutan rehabilitan. Fasilitas yang telah dibangun itu antara lain Portacamp yang berfungsi sebagai klinik, gudang buah, kamar bayi orangutan, serta ruang teknisi. Selain itu juga telah dibangun pos pengamanan, rumah pengolahan kompos, dan kandang. Beberapa fasilitas lain masih dalam proses pengerjaan.  Orangutan Forest School ini merupakan kawasan KHDTK Samboja yang dialokasikan sebagai tempat pendidikan dan rehabilitasi bagi individu orangutan secara langsung di alam. Luas area tersebut ialah 130 Ha dengan didukung 2 orang dokter hewan, 1 orang tenaga ahli perilaku satwa, 1 orang ahli biologi, 15 orang teknisi, dan disupport oleh 30 orang tenaga pengamanan sebagai pengelolanya.

Signe Preuschoft dari Jejak Pulang menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi orangutan dan menjaga keamanan sekolah hutan. “Kami sekuat tenaga menjaga keamanan Kawasan sekolah hutan orangutan dari berbagai ancaman dengan menyiapkan tenaga pengamanan 24 jam. Kami juga memberlakukan non-contact policy bagi bayi orangutan demi keberhasilan program rehabilitasi orangutan,” kata Signe Preuschoft, ahli perilaku satwa ini.  ...

Read More...
Pemerintah Lepas 977 Ribu Hektare Tanah untuk Reforma Agraria

Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melepaskan 977.824 hektare (ha) lahan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hingga Mei 2018.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan pihaknya sedang menyiapkan tindak lanjut pendistribusian tanah tersebut untuk masyarakat yang berhak

Kriteria TORA itu antara lain alokasi 20 persen pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif, lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, serta pertanian lahan kering yang menjadi mata penaharian utama masyarakat setempat.

"Itu kan [tanah] yang baru dilepas KLHK. Yang paling penting dalam reforma agraria kan yang dibagikan ke rakyatnya. Habis dilepas lalu dibagikan ke rakyat itu bagaimana caranya?" kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).

Oleh sebab itu, Siti menyebut Menko Bidang Perekenomian akan segera memanggi pejabat eselon 1 KLHK yang terkait dengan TORA dan kehutanan sosial untuk membahas hal itu lebih lanjut.

"Sebetulnya, setelah (lahan) dilepas kan terkait erat dengan pemerintah daerah dan Menteri Pertanian, Menteri Desa dan Transmigrasi. Jadi sekarang distribusinya yang harus betul-betul disiapkan. Karena lepas dari hutan, (urusan) di KLHK selesai," kata Siti.

Sejak tahun 2016, KLHK menyatakan akan melepaskan 4,1 juta hektare lahan untuk masyarakat di kawasan hutan melalui program TORA. Reforma agraria itu dilakukan dengan legalisasi aset tanah bagi masyarakat dan penataan pemanfaatannya dengan baik.

Pelepasan lahan, kata Siti, terkait dengan dua hal.

Pertama, KLHK sedang berupaya merealisasikan lahan-lahan transmigrasi. Siti...

Read More...
Penanganan Tailing, Pemerintah Ultimatum Hal Ini ke PT Freeport Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan tenggat waktu enam bulan kepada PT Freeport Indonesia untuk menangani masalah tailing sesuai analisis mengenai dampak lingkungan 300 kiloton per day guna menyelesaikan dampak lingkungan.

“Kami berikan masa transisi, kami memang meberi waktu enam bulan. Hanya memang dia minta tolong bagaimana caranya supaya ini (tetap) bisa beroperasi, tapi bagaimana cara dia mengoperasikan untuk menurunkan TSS (Total Suspended Solid) harus ada prakondisi yang disiapkan bersama antara Pemerintah dan Freeport,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

KLHK, Siti mengatakan, saat ini sedang menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk PT FI berisi rencana dan program yang harus dilakukan terkait atau yang terpengaruh atau yang berpengaruh dengan persoalan tailing dan kerusakan sungai serta wilayah estuari.

Pada saat bersamaan, lanjutnya, PT FI harus berkonsultasi dengan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) untuk menjelaskan baseline teknologi yang digunakan untuk menangani tailing saat ini, studi teknologi apa saja yang mereka miliki, lalu ‘best practices’ apa saja yang dimiliki untuk menangani tailing.

“Nanti dari situ bersama KLHS -saya berharap KLHS selesai dua bulan ya sekarang sudah dua minggu jalan, dari Pemerintahnya sendiri harus melihat kebijakan apa yang diperlukan di situ. Misal dari pemerintah bobot pemanfaatan (tailing) harus seperti apa sehingga nanti bisa ada kebijakan baru apakah akan dimanfaatkan untuk membangun jalan seluruh Papua atau untuk industri...

Read More...
Menteri LHK Minta Freeport Perbaiki Pengelolaan Limbah B3

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan PT Freeport Indonesia harus memperbaiki pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) berupa tailing miliknya di daerah penimbunan Ajkwa atau Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) di Kabupaten Mimika, Papua.

Hal itu telah tercantum dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 175/2018. Selain itu, kata Siti, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan potensi kerugian negara akibat pembuangan limbah Freeport mencapai Rp185,01 triliun.

"Kemarin itu saya ke Presiden, melaporkan tentang posisi penanganan lingkungannya Freeport. Poin utamanya adalah, dia harus memperbaiki itu walaupun tidak langsung sekaligus," kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).

Dalam Kepmen LHK 175/2018, Siti menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan Limbah B3 berupa tailing oleh Freeport berdasarkan Kepmen LHK 431/2008 sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini.

Diketahui, Kepmen LHK 431/2008 membolehkan perusahaan membuang tailing dengan total suspended solid (TSS) hingga 45 kali ambang baku mutu yang diperkenankan.

Meski Freeport harus memperbaiki semua kerusakan lingkungan yang ada, kata Siti, perusahaan tambang tembaga dan emas itu tidak bisa melakukanya sendiri. Freeport harus bekerja sama dengan pemerintah.

Namun, Siti menegaskan bantuan itu bukan berarti pemerintah harus bertanggung jawab dengan mengeluarkan duit negara. Melainkan membantu Freeport mencari jalan agar mampu mengelola tailing.

"[Bantuan] dalam artian, saat mencari solusinya, Freeport harus bersama pemerintah. Contohnya, tailing yang sudah begitu banyak sampai mengendapkan...

Read More...
KY Sebut Korporasi Goda Hakim di Kasus Lingkungan dan Hutan

Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menyebut ada kepentingan korporasi dan kepentingan publik setiap para hakim menyelesaikan kasus lingkungan hidup dan kehutanan (LHK).

Hal itu disampaikannya usai menandatangi nota kesepahaman antara KY dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang hakim tangani perkara lingkungan hidup.

"Kita melihat, hakim itu harus independen dalam menghadapi kepentingan publik dan kepentingan korporasi. Dan godaan terbesar, kita tahu dari korporasi," kata Aidul didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (23/5).

Aidul tak menampik bahwa selalu ada kemungkinan hakim berpihak, terlebih jika terjadi praktik suap-menyuap.

"Karena korporasi kan ada kapital yang besar sekali. Tentu sangat mempengaruhi independensi hakim," ujarnya.   Selain itu, Aidul menilai masih sedikit hakim di Indonesia yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup. Padahal, perkara lingkungan hidup ditangani hakim yang bersertifikat lingkungan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung No 134/KMA/SK/IX/2011.

"Beberapa pengadilan, tidak punya malah (hakim bersertifikat lingkungan). Padahal, dia menghadapi kasus-kasus lingkungan hidup besar. Ini jadi masalah tersendiri dan kami harap kerjasama bisa mendorong itu," kata Aidul.

Aidul menyebut KY pun sebenarnya sudah memiliki program Peningkatan Kapasitas Hakim yang selain bersifat kode etik, tetapi juga tematik seperti pengetahuan LHK.

Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh KLHK menggunakan pendekatan multi instrumen,...

Read More...
KPK Tengahi Perselisihan Lahan di Antara 2 Kementerian

Jakarta - KPK membantu menyelesaikan konflik lahan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Konservasi (KLHK) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Sampai saat ini masih ada dispute (perselisihan) antara Kementerian LHK dan Kementerian ATR/BPN. Karena menurut Kementerian LHK itu kawasan hutan, tapi menurut Kementerian ATR itu ada dokumen-dokumen lain," ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/5/2018).

Menurut Siti, kini kedua kementerian berupaya menyatukan sikap dengan saling bertukar informasi peta tapal batas untuk memilah wilayah kewenangan masing-masing kementerian. Pemeriksaan patok di lapangan juga sudah dilakukan, tetapi masih juga ada selisih soal angka luas kawasan.

Contoh konfliknya terjadi di Trenggalek, Jawa Timur. Siti membeberkan masyarakat setempat memegang sertifikat lahan yang rupanya lahan tersebut juga milik Perhutani.

"Jadi setelah dipelajari dengan segala dokumen, maka solusi yang akan ditempuh adalah perhutanan sosial bagi kurang-lebih 4.709 KK yang harus di-cover dalam perhutanan sosial," ucap Siti.

Daerah lain yang mengalami konflik serupa adalah Telukjambe, Karawang, Jawa Barat. Di sana, lanjut Siti, ada dua konflik yang dihadapi masyarakat, yaitu dengan PT Pertiwi Lestari dan Perhutani.

Sebenarnya KLHK telah menyelesaikan masalah tersebut dan ditindaklanjuti pihak perusahaan dengan mengeluarkan lahan untuk permukiman. Namun di samping lahan permukiman, masyarakat juga disebutnya membutuhkan lahan garapan.

"Nah bersamaan dengan itu, di luar konflik masyarakat dengan perusahaan, dalam...

Read More...
Move
-

Wawancara & Kolom

Top Headline
Minister details role of peat governance in Indonesian GDP

JAKARTA (foresthints.news) - Numerous fundamental steps that have been taken in an effort to implement peat governance in a comprehensive manner are based on various directions from President Joko Widodo. These measures seek, among other things, to prevent any repetition of forest and land fires, in particular those originating in peatlands, in the future. This was reiterated by Environment and Forestry Minister Dr. Siti Nurbaya to foresthints.news at her official residence on Sunday (May 28). The minister recalled how the widespread forest and land fires of 2015 spread significantly across peat domes, making them extremely difficult to extinguish, as happened in the province of South Sumatra that same year. "The fact is that more than 90% of the peat domes on the island of Sumatra have been turned into acacia and palm oil plantations. The situation certainly requires comprehensive peat governance,"...

Read More...
Minister reaffirms backing from President on peat reforms

JAKARTA (foresthints.news) - In a cabinet meeting led by President Joko Widodo, the agenda of which was to evaluate arrangements concerning the recently-issued peat regulations (Apr 26), Environment and Forestry Minister Siti Nurbaya delivered a presentation on the key points of progress made based on various of the President's directives, especially with respect to peat governance reforms. “President Jokowi explained that environmental and economic interests have clashed for ages, to the extent that the government felt it necessary to try and improve peat governance. This commitment has not changed,” Minister Siti Nurbaya told foresthints.news on the weekend (Apr 29) at the ministry building. The President, continued the minister, reaffirmed that the corporate sector must be open to taking part in peat governance reforms, and if they are unwilling to do so, they will be compelled to accept government intervention through regulations...

Read More...
Minister decides to review logging permit in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Environment and Forestry Minister Dr Siti Nurbaya has received an investigative report from her team concerning the operations of logging concession PT MPK which include the construction of new canals - despite the issuance of a revised government regulation on peat protection which was signed by President Joko Widodo in early December last year. In fact, the President's administration, by means of a ministerial circular letter released in November 2015, has banned forestry and plantation companies from undertaking any new peat development, including the construction of new canals. Since receiving the investigative report, the minister has taken several important measures, including the immediate imposition of sanctions on the company, a review of the logging concession's permit,...

Read More...
Minister stops peat violations in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Minister of the Environment and Forestry Dr Siti Nurbaya has asserted that PT MPK, the permit holder of a logging concession dominated by the habitat of the Bornean orangutan, has committed peat violations by constructing new canals. This logging concession, located in Ketapang regency, West Kalimantan province, covers an area roughly 70% of the size of Singapore.“I have already ordered an end to PT MPK’s operations due to its peat violations. We are currently investigating this case,” Siti Nurbaya confirmed (Mar 20) at the ministry building. While PT MPK did explain to the ministry that the construction of new canals has been ended, heavy machinery still exists at the concession location to neaten those canals that have already been developed. The following Google Earth images depict land cover changes from 2014 to 2016 within the boundary of the PT MPK concession (delineated in yellow).        

The minister left no doubt about her seriousness...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cari Artikel Disini

Like Us On Facebook



 
 

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Online Saat Ini

We have 18 guests online