Friday, June 23, 2017

Headlines News

 

Situs Web Resmi Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan




Move
-

Kliping Berita

Top Headline
Penyidik KLHK Tangkap Pelaku Perdagangan Illegal Trenggiling Senilai Rp2,5 Miliar


PENYIDIK dan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Medan, menangkap pelaku perdagangan illegal satwa yang dilindungi sebanyak 225 ekor trenggiling dan lima karung kulit atau sisik trenggiling kering, serta 4 kulit atau sisik trenggiling basah. Diperkirakan nilainya lebih dari Rp2,5 miliar.

Penangkapan pada pelaku dilakukan Selasa (13/6/2017), sekitar pukul 16.30 WIB.  Trenggiling tersebut diduga dimiliki oleh H (34) dan S (42), warga Sumatera Utara. Selain menangkap pelaku, barang bukti juga berhasil diamankan dari lokasi penggerebekan, jalan Yos Sudarso Kompleks pergudangan 77 Medan. 

Dalam rilis yang disampaikan Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, Rabu (14/6/2017), operasi penangkapan ini dilakukan melalui hasil operasi Lantamal 1 Belawan bersama SPORC KLHK Brigade Macan Tutul.

Dikatakannya persoalan perdagangan illegal trenggiling merupakan kejahatan transnational yang menjadi perhatian dunia, dengan pasar beberapa negara asia, seperti Vietnam
dan China. Untuk menyelamatkan kekayaan keanekaragam hayati Indonesia, tindakan tegas pada pelaku kejahatan satwa dilindungi telah menjadi prioritas KLHK.

"Sepanjang tahun 2015-2017 operasi peredaran TSL telah menyelamatkan 6.343 TSL hidup dan telah mengamankan 4.580 lembar kulit TSL dan 713 bagian tubuh lainnya. Total kejahatan terkait TSL yang ditangani oleh KLHK selama 2015-2017 mencapai 119 kasus," jelas Ridho.

Sementara itu, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Halasan Tulus  menyampaikan bahwa saat ini para tersangka masih dalam pemeriksaan penyidik Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera, tepatnya...

Read More...
Jokowi dan Kemenangan Rp 18 Triliun Melawan Pembakar Hutan


Jakarta - Bermodal UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintahan Jokowi lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menang saat melawan perusak lingkungan. Total kemenangan mencapai Rp 18 triliun dalam kasus kebakaran hutan dan perusakan hutan.

Entah kebetulan atau tidak, kini para pengusaha itu menggugat UU terkait ke Mahkamah Konstitusi.

"Judicial review oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) refleksi ketakutan terhadap tindakan tegas pemerintah atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan yang mereka lakukan selama ini yang sudah merampas hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (UUD 1945 Pasal 28 huruf H)," kata Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani dalam siaran pers yang diterima detikcom, Kamis (8/6/2017).

Sebagai asosiasi, seharusnya APHI dan Gapki menjadi mitra pemerintah dalam membangun perilaku korporasi yang taat pada hukum, bukan menyalahkan pasal-pasal dalam UU dengan melakukan judicial review.

"Untuk korporasi yang selama ini mempunyai komitmen, kemampuan, dan taat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, kami mengapresiasi dan tidak perlu kuatir," cetus Rasio.

Menurut KLHK, pasal-pasal yang digugat APHI dan Gapki ke MK menjadi penting untuk memastikan korporasi bertanggung jawab dan bertindak konstitusional dalam mewujudkan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat Pasal 28H dan Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945.

"Sekali lagi bahwa penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan melalui...

Read More...
Pasal 'Sakti' Menjerat Pelaku Karhutla Digugat Pengusaha, Ini Penjelasan Dirjen Gakkum KLHK


JAKARTA--Pasal 'sakti' yang bisa menjerat pelaku pembakar lahan dan hutan, mendapat perlawanan dari kekuatan korporasi. APHI dan GAPKI mengajukan Judicial Review (JR) terkait Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 UU Lingkungan Hidup ke Mahkamah Konstitusi.

Lalu bagaimana pandangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)? Berikut penjelasan lugas Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, terkait JR tersebut, Kamis (8/6/2017)

1. Apa pandangan terhadap uji materi Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 UU Lingkungan Hidup, yang saat ini tengah dilakukan JR di MK?

a. Judicial Review (JR) yang dilakukan oleh APHI dan GAPKI ini merupakan upaya untuk melepas tanggung jawab, dengan mengkambing-hitamkan masyarakat atas ketidakmampuan korporasi sebagai pemegang izin, dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di kawasan konsesi mereka. Seolah-olah kebakaran hutan dan lahan yang meluas selama ini terjadi di konsesi korporasi karena adanya praktek kearifan masyarakat lokal (Pasal 69 ayat 2).

Korporasi sudah diberi keistimewaan untuk mengelola puluhan ribu hingga jutaan hektar kawasan hutan, karena korporasi dianggap mempunyai sumberdaya dan kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan di konsesi, termasuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.  Seharusnyalah korporasi mampu mencegah dan mengatasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi mereka.

b. Pengawasan dan penindakan yang kami lakukan menunjukkan bahwa meluasnya kebakaran hutan di konsesi selama ini dikarenakan korporasi tidak serius dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Bayangkan ada satu...

Read More...
Menteri LHK: Tidak Ada Pemutihan RTRW Riau, Jangan Ada yang Bohong!


JAKARTA--Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, bereaksi keras menerima informasi yang beredar di masyarakat, terkait kelanjutan pembahasan Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Riau. Terlebih lagi ada kesan pembelokan informasi dengan menyebut akan ada langkah pemutihan kawasan melalui RTRW, pasca rapat kabinet terbatas Presiden bersama Gubernur Riau beberapa waktu lalu.

''Tidak benar ada langkah-langkah pemutihan oleh KLHK untuk RTRWP Riau,'' tegas Menteri Siti dalam rilis yang dikeluarkan, Selasa (6/6/2017).

Ia pun menjelaskan jalannya pelaksanaan Rataskab membahas RTRW Riau. Presiden Joko Widodo kala itu meminta agar Menteri LHK dan Menteri ATR membantu Pemprov Riau agar menyelesaikan Perda RTRWP yang masih 'tertahan' di DPRD Riau.

''Saat itu Presiden tanya bisa berapa lama, saya menjawab mungkin bisa bantu dua atau satu bulan. Tapi saya bilang, oke kita coba bantu satu bulan. Begitu persisnya. Jadi kita hanya membantu, poin pentingnya tetap di mereka (DPRD dan Pemprov Riau),'' ungkap Menteri Siti.

Namun saya tegaskan, bahwa KLHK membantu tetap menggunakan prosedur UU. Dalam UU otonomi daerah, berkaitan dengan PERDA/RAPERDA Tata ruang memang harus dengan judicial preview (sebelum dibahas dan diputuskan, dan saat menjadi rancangan Perda  dilaporkan dulu ke pusat). Yang seperti ini dalam UU hanya untuk Raperda Tata Ruang dan Raperda RAPBD tahunan.

Artinya sebelum berproses menjadi Perda Tata Ruang, maka substansinya harus mendapat catatan dari pemerintah pusat. Sebelum diputus oleh DPRD, maka Gubernur harus menjelaskan Raperda kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan catatan...

Read More...
Kejar Untung Boleh, Kelestarian Alam Tetap Prioritas


Pelaku wisata di Indonesia diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi dalam pengelolaannya, namun turut mengedepankan kelestarian dan keseimbangan keanekaragaman hayati. Berkurangnya keanekaragaman hayati juga telah menjadi salah satu penyumbang laju perubahan iklim di Indonesia.

“Banyak industri pariwisata di tanah air yang menjalankan usahanya tanpa memperhatikan dampak terhadap kelangsungan keanekaragaman hayati, lingkungan, dan perubahan iklim.” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Agus Justianto dalam Pojok Iklim, Jakarta, Rabu (31/5).

Agus mencontohkan, masih ditemukan tumpukan sampah plastik serta limbah di kawasan wisata, yang dapat merusak biodiversitas sekitarnya. “Sampah di obyek wisata ini harusnya bisa dikelola dengan baik, misalnya dengan membatasi penggunaan plastik di kawasan wisata dan sekitarnya,” kata Agus.

Selain itu, penyediaan lahan hutan untuk industri wisata juga harus memperhatikan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang baik, untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pengaruh pemanasan global dalam kenaikan temperatur permukaan laut di Indonesia diperkirakan mencapai 1,0 derajat celcius selama abad ke-20.

80 persen dari bencana yang terjadi di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, yang diakibatkan perubahan iklim. Di awal abad ke-21, bencana ini menyebabkan 4.936 orang meninggal dan yang terkena dampak sekitar 17,7 juta jiwa.

Menurut Agus, penebangan ilegal, pembukaan lahan tambang, dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan yang tidak sesuai...

Read More...

Sejak terbentuknya pada bulan Juni 2015, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum LHK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah bertugas efektif melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum. Dari 200 pengaduan kasus yang diterima oleh KLHK di tahun 2017, sampai bulan Mei ini telah tertangani hampir 95%, yaitu 75 selesai dan sisanya dalam proses. Hal ini disampaikan Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Gakkum LHK saat mengawali diskusi dengan media di Gedung Manggala Wanabakti (24/05/2017).

Selain itu, KLHK juga melakukan pencegahan tindakan pidana peredaran hasil hutan dan pengamanan kawasan hutan, yang dilaksanakan pada 187 lokasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, selama tahun 2015-2017, tercatat pembalakan liar sebanyak 7.090 m3, perambahan kawasan seluas kurang lebih 4,2 juta Ha, dan peredaran tumbuhan dan satwa liar sebanyak 11.636 unit.

“Dalam melakukan penegakan hukum, KLHK menggunakan tiga instrumen yaitu penerapan sanksi administrasi, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum perdata, termasuk untuk penanganan kasus pencemaran lingkungan, serta kebakaran hutan dan lahan”, jelas Rasio Ridho Sani.

Sebanyak 393 sanksi administrasi diterbitkan selama dua tahun ini, terdiri dari 189 surat peringatan, 23 teguran tertulis, 156 paksaan pemerintah, 21 pembekuan izin, dan 3 pencabutan izin. Dalam penanganan kasus pidana, sebanyak 381 kasus telah masuk P-21, sedangkan untuk kasus perdata, Rasio Radho menerangkan telah dilakukan melalui kesepakatan di luar pengadilan sebanyak 40 kasus, serta melalui pengadilan dihasilkan beberapa putusan dan eksekusi.

Dalam kesempatan...

Read More...
Karhutla di Riau, Pengadilan Tinggi Menangkan KLHK

KBR, Jakarta- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memenangkan gugatan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh PT Jatim Jaya Perkasa. Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho berharap putusan Pengadilan Tinggi ini bisa menimbulkan efek jera bagi perusahaan-perusahaan nakal.

"JJP harus membayar ganti rugi sebesar Rp 119 milyar dan memulihkan lahan seluas 1000 hektare. Ini sesuai dengan gugatan awal kami," jelas Rasio, Rabu (24/5).

Maret 2015 silam, PN Jakarta Utara memutuskan PT JJP bersalah dan harus membayar ganti rugi kepada pemerintah. Namun jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp 7,1 milyar. Perusahaan tersebut juga hanya diwajibkan memulihkan 120 ha lahan dengan perkiraan biaya pemulihan Rp 22 milyar.

Putusan ini jauh di bawah nilai ganti rugi yang diajukan KLHK dalam gugatannya. KLHK menggugat perusahaan sawit pemasok Wilmar Group ini membayar ganti rugi sebesar Rp 119,9 miliar dan memulihkan 1000 ha lahan yang terbakar di Simpang Damar, Desa Sei Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Atas putusan pengadilan itu, maka KLHK mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Ini berita menggembirakan. Kami apresiasi keputusan hakim."

Selain itu, Pengadilan Tinggi juga memerintahkan PT JJP membayar uang paksa sejumlah Rp 25 juta per hari untuk setiap keterlambatannya pemulihan lingkungan.  sumber : http://kbr.id/berita/05-2017/karhutla_di_riau__pengadilan_tinggi__menangkan_klhk/90304.html
  

Read More...
Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Hutan Indonesia

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerima penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), pada acara penutupan Gelar Pameran dan Simposium Pelayanan Publik Jawa Timur di GOR Joko Samudra, Gresik, Jawa Timur, (20/05/2017).

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang terpilih sebagai salah satu dari 99 terbaik inovasi pelayanan publik tahun 2017. Sistem baru ini membantu industri perkayuan serta kehutanan untuk mengurangi beban biaya ekonomi tinggi dalam pengurusan dokumen-dokumen kayu.

Bambang mengatakan, pengurusan berbagai dokumen selama ini menimbulkan citra panjangnya rantai birokrasi. "SIPUHH, berperan memperbaharui penatausahaan pengelolaan hutan serta mengurangi biaya ekonomi tinggi dan mencegah tindak pemalsuan dokumen," ujar Bambang.

Penerapan teknologi informasi dalam pengurusan dokumen membuat proses pengurusan menjadi lebih cepat, efisien, dan terbuka. Identitas dan asal-usul setiap batang kayu termasuk legalitasnya menjadi terjamin serta dapat dimonitor secara berjenjang dan online.

Dengan diterapkannya SIPUHH, perusahaan pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) hutan alam dan hutan tanaman dapat mengurus dokumen kayu secara online. Dokumen tersebut kemudian dapat dicetak langsung setelah membayar iuran secara online juga.

“Perusahaan diberikan kepercayaan penuh melalui self assessment. Meski dilakukan sendiri,...

Read More...
Move
-

Wawancara & Kolom

Top Headline
Minister details role of peat governance in Indonesian GDP

JAKARTA (foresthints.news) - Numerous fundamental steps that have been taken in an effort to implement peat governance in a comprehensive manner are based on various directions from President Joko Widodo. These measures seek, among other things, to prevent any repetition of forest and land fires, in particular those originating in peatlands, in the future. This was reiterated by Environment and Forestry Minister Dr. Siti Nurbaya to foresthints.news at her official residence on Sunday (May 28). The minister recalled how the widespread forest and land fires of 2015 spread significantly across peat domes, making them extremely difficult to extinguish, as happened in the province of South Sumatra that same year. “The fact is that more than 90% of the peat domes on the island of Sumatra have been turned into acacia and palm oil plantations. The situation certainly requires comprehensive peat governance,”...

Read More...
Minister reaffirms backing from President on peat reforms

JAKARTA (foresthints.news) - In a cabinet meeting led by President Joko Widodo, the agenda of which was to evaluate arrangements concerning the recently-issued peat regulations (Apr 26), Environment and Forestry Minister Siti Nurbaya delivered a presentation on the key points of progress made based on various of the President's directives, especially with respect to peat governance reforms. “President Jokowi explained that environmental and economic interests have clashed for ages, to the extent that the government felt it necessary to try and improve peat governance. This commitment has not changed,” Minister Siti Nurbaya told foresthints.news on the weekend (Apr 29) at the ministry building. The President, continued the minister, reaffirmed that the corporate sector must be open to taking part in peat governance reforms, and if they are unwilling to do so, they will be compelled to accept government intervention through regulations...

Read More...
Minister decides to review logging permit in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia’s Environment and Forestry Minister Dr Siti Nurbaya has received an investigative report from her team concerning the operations of logging concession PT MPK which include the construction of new canals - despite the issuance of a revised government regulation on peat protection which was signed by President Joko Widodo in early December last year. In fact, the President’s administration, by means of a ministerial circular letter released in November 2015, has banned forestry and plantation companies from undertaking any new peat development, including the construction of new canals. Since receiving the investigative report, the minister has taken several important measures, including the immediate imposition of sanctions on the company, a review of the logging concession's permit,...

Read More...
Minister stops peat violations in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Minister of the Environment and Forestry Dr Siti Nurbaya has asserted that PT MPK, the permit holder of a logging concession dominated by the habitat of the Bornean orangutan, has committed peat violations by constructing new canals. This logging concession, located in Ketapang regency, West Kalimantan province, covers an area roughly 70% of the size of Singapore.“I have already ordered an end to PT MPK’s operations due to its peat violations. We are currently investigating this case,” Siti Nurbaya confirmed (Mar 20) at the ministry building. While PT MPK did explain to the ministry that the construction of new canals has been ended, heavy machinery still exists at the concession location to neaten those canals that have already been developed. The following Google Earth images depict land cover changes from 2014 to 2016 within the boundary of the PT MPK concession (delineated in yellow).        

The minister left no doubt about her seriousness...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cari Artikel Disini

email : info@sitinurbaya.com

Liputan Kinerja KLHK 2016
KLIK DISINI

Like Us On Facebook

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Semua Artikelku Untukmu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Online Saat Ini

We have 24 guests online