Thursday, July 19, 2018

Waspadai Gangguan Kohesi Sosial

Ketika masih di Sekolah Dasar, kita belajar tentang kohesi yaitu ikatan antar molekul dalam satu unsur dan selain itu juga adhesi yaitu ikatan  antar unsur yang berbeda. Prinsip dan sifat alam tentang kohesi itu  juga bisa kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat dengan bentuk kohesi  sosial, yaitu pertautan dan ikatan bersama dalam masyarakat, dalam satu  bangsa. Meskipun, tentu saja, definisi masyarakat atau unsur yang memiliki ikatan itu bisa saja diberikan pada  ukuran dan cakupan tertentu. Pada konteks ini, yang dimaksud ialah  bangsa Indonesia sebagai satu sistem sosial yang dilengkapi oleh satu  sistem ekologi yang utuh berupa alam dan lingkungan dengan segala isinya. Atau untuk keduanya dalam satu kesatuan disebut satu ekosistem  Indonesia. Pada sisi pandang ilmu lingkungan, dapat dilihat Indonesia sebagai satu ekosistem yang kuat dengan ciri-ciri antara lain diversifikasi unsur yang sangat beragam, baik secara fisik alam maupun secara budaya masyarakatnya.
 
Ditegaskan dalam faham lingkungan bahwa ekosistem dengan keaneka-ragaman yang tinggi adalah ekosistem yang kuat dan tidak mudah tergoyahkan dari luar. Teori juga mengatakan bahwa dalam ekosistem yang kuat, maka kesembuhan dari dalam secara alamiah atau pemulihan akibat satu peristiwa (hits) pada ekosistem itu, akan berjalan baik dengan sendirinya. Artinya secara alamiah, dengan instrumen sendiri yang ada didalam sistem, maka akan berlangsung proses penyembuhan yang disebut resiliensi.

imagesDalam pengertian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, resiliensi dimaksud bisa kita sebut sebagai ketahanan nasional bangsa. Kita sepertinya sering lupa bahwa ketahanan suatu bangsa itulah yang perlu terus dipupuk sehingga sesuai dengan hukum alam yang namanya resiliensi, akan terjadi; dan karena sifat resiliensi itu maka tidaklah mutlak dibutuhkan adanya unsur asing yang masuk dalam menyembuhkan setiap persoalan yang ada pada bangsa kita. Contoh penerapan prinsip resiliensi ini tampak jelas dijalankan oleh Malasyia dan Thailand dalam menghadapi krisis negaranya.

Dari prinsip alam ini kita juga bisa melihat bahwa bangsa Indonesia  juga memiliki kekuatan sistemnya sendiri dan sekaligus memiliki kekuatan dalam resiliensi atau daya tahannya sendiri. Sejarah bangsa sudah membuktikan itu dari satu peristiwa ke peristiwa lain dalam perjalanan kehidupan bernegara kita sejak 1920-an, 1928, 1945, 1965 sampai akhirnya ditahun 1998. Prinsip-prinsip alam membimbing perjalanan bangsa kita dengan cukup baik dan itu telah kita lalui. Pada perjalanan berikut, ekosistem Indonesia mengalami injeksi yang cukup intensif dari elemen-elemen luar dalam segala pengertian, apakah itu budget, expertise dan kemungkinan format sistem politik. Hal itu secara jelas ditunjukkan dalam konfigurasi pembangunan nasional Indonesia dengan besaran pinjaman dan segala persyaratannya, dukungan expert luar negeri misalnya untuk sistem keuangan dan akuntansi negara, pengaruh harga luar terhadap penetapan harga BBM dan lain sebagainya. Itu tidak dapat kita pungkiri. Tantangannya ke depan kemudian ialah melihat kembali ke dalam sistem Indonesia sebagai satu ekosistem yang terdiri dari sistem ekologi dan sistem sosialnya.
 
Bagian paling menarik untuk didalami kemudian disini ialah pada sistem  sosial bangsa, karena sistem ekologi dengan kebanyakan faktor fisik  (batu-batuan, iklim, tanah, air, udara, suhu, flora, fauna dan lain-lain) pada dasarnya akan mengalami perubahan dalam suatu proses dengan  rentang waktu cukup panjang (dalam ukuran puluhan, ratusan, ribuan hingga jutaan tahun); sedangkan sistem sosial merupakan bagian yang paling sensitif dan akan sangat cepat mengalami perubahan. Lebih fokus lagi, pendalaman pada aspek sistem sosial maka, sistem sosial dalam suatu eksoistem akan sangat cepat berubah akibat perkembangan berikut ini (Gross B.M di dalam Ewald, W.R, 1967) : Pertama, semakin banyaknya jumlah manusia dengan kegiatan yang sangat  banyak dan tingkat harapan hidup anak manusia yang semakin panjang. Kedua, semakin banyaknya orang terdidik dan profesional atau quasi-profesional yang masuk ke dunia kerja dan mungkin di satu saat muncul  gambaran bahwa angkatan kerja profesional justru jumlahnya lebih besar dari jumlah pekerja itu sendiri. Ketiga, perkembangan usaha keluarga dengan kekuatan modal yang tinggi  dan lebih berorientasi investasi daripada kewirausahaan serta terlepas  dari catatan akuntansi ekonomi.  Keempat, bentuk organisasi formal dari organisasi besar menjadi  berkembang dengan jaringan dunia yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah, usaha, asosiasi dan berbagai agen lainnya.  Kelima, menurunnya relevansi ukuran-ukuran pasar terhadap transaksi  internal, perhitungan keuntungan organisasi non-profit, dimana sektor  pasar akan tergantung pada aspek politik.  Keenam, adanya kepentingan-kepentingan baru, nilai-nilai baru dan  cara-cara operasional yang baru sebagai bagian dari individu, kelompok atau organisasi. Ketujuh, keterkaitan kekuatan baru dalam negara, munculnya konflik-konflik baru, munculnya pengetatan organisasi (rigiditas) dalam menghadapi perubahan dan ketidak pastian.

Persoalannya sekarang, mari kita lihat apakah ada gejala yang muncul ke  arah hal tersebut saat sekarang , ketika buku itu menyebutkannya di  tahun 1967 untuk keadaan dalam perhitungan waktu 50 tahun ke depan sejak tahun 1967 tersebut ? Kita bisa bayangkan apa yang sedang dan akan terjadi dengan kondisi  bangsa Indonesia saat ini. Itupun baru dari satu teori yang masih sangat potensial untuk dikonfirmasikan dengan pertimbangan-pertimbangan dan analisis dari sumber referensi atau teori yang lain. Bagi kita yang penting disini ialah kewaspadaan akan adanya perubahan dalam sistem sosial bangsa kita akibat perkembanagn yang terjadi. Perkembangan itu terjadi akibat perkembangan sistem dan nilai-nilai bangsa serta akibat bias dalam kebijakan (baik bias dalam aspek instrumen ataupun bias dari aspek aktornya).

Gambaran gangguan kohesi sosial (aktual dan potensial) di Indonesia dnegan  berbagai kejadian dan akibat kebijakan naisonal, cukup signifikan kita  lihat sejak tahun 1997 dan berkembang di negeri ini. Bentuk  gangguan kohesi sosial yang tinggi muncul di berbagai daerah pada  tingkatan makro nasional. Sejalan dengan itu juga gangguan kohesi sosial muncul secara mikro di tengah-tengah kelompok masyarakat. Beberapa indikasi gangguan kohesi sosial atau kohesi masyarakat meliputi :  Pertama, konflik horizontal atas alasan atau dibuat-buat atau  dihubung-hubungkan dengan alasan agama, seperti di Ambon, Poso, Bogor, Banten, Ambarawa, Sampang,  dan sebagainya. Kenyataan dengan fakta tersebut mempelrihatkan bahwa ikatan kohesif dalam masyarakat menjadi terganggu.  Kedua, simultan dengan indikasi konflik atas alasan agama, juga berkembang konflik atas alasan kesukuan seperti di Sambas, Sampit, Papua,  dan  sebagainya yang untuk itu melalui berbagai upaya proses damai, pada akhirnya dapat diatasi dan terjadi pemulihan. Gesekan antar etnis terdeteksi akibat misalnya antara lain format operasional budaya yang tidak sesuai serta indikasi persaingan dalam akses terhadap sumber-sumber perekonomian.  Ketiga, pertentangan massal antara penduduk kampung karena persoalan  kebijakan pemerintah, misalnya terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemekaran wilayah, kebijakan lingkungan seperti keberadaan suatu industri, kawasan hutan dan kawasan usaha tanu, tempat pembuangan akhir sampah, pencemaran sungai dan lain sebagainya. Keempat, pertentangan akibat kebijakan yang mengandung ekses lanjut seperti timbulnya “kecemburuan” sosial dalam masyarakat baik antar  kelompok atau antar individu.  Kelima, menjadi sangat penting juga indikasi gejala pemilahan sosial  yang tumbuh berbarengan dengan penguatan identitas social masyarakat  daerah akibat kebijakan desentralisasi.
Gejala  pemilahan sosial  antara lain ditunjukkan  oleh sikap bahwa dengan daerah memiliki segala-galanya dan tidak mau  “terganggu” oleh pusat maka daerah merasa tidak butuh lagi berurusan dengan Jakarta. Dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai peran sangat penting untuk sama-sama menjaga spirit kohesi sosial di antara bangsa  Indonesia dan tentu saja dalam menjaga hubungan nasional dan daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan konstitusi, UUD 1945. Dengan kata lain, pejabat negara atau pejabat pemerintah daerah harus tidak asal mudah meneriakkan otonomi khusus hanya atas alasan mereka tidak sama dengan wilayah lain yang ada di Indonesia; tetapi harus dengan pertimbangan sangat matang dari segala aspek dan dengan justifikasi yang benar dan arif.

Dari gambaran itu, sangat jelas dapat kita lihat bahwa peran kebijakan  pemerintah menjadi sangat penting dalam baik memunculkan ataupun  menghilangkan konflik, baik aktual maupun potensial. Pengembangan dialog, misalnya dialog lintas etnis, atau dibukanya pos-pos pengaduan dan komunikasi aparat, Mupsida, tokoh masyarakat dengan masyarakat menjadi sangat penting. Juga forum-forum komunikasi seperti forum ulama-umaroh atau forum komunikasi lingkungan, lembaga budaya dan lain-lain juga sangat penting. Dan jelas prinsipnya, yaitu dialog dan pengambilan keputusan lanjut.  Maka menjadi sangat penting pula bagi aparat untuk melihat kembali  format pengambilan keputusan dengan basis kemasyarakatan; artinya secara kongkret yaitu dengan prinsip-prinsip : prosedural, fleksibiltas dan akuntabilitas.(Linder, SH dan Peters B.G, 1991). Elemen lebih rinci dalam ketiga prinsip tersebut meliputi kepentingan invidual kelompok dan asosiasi (untuk flesksibilitas), serta secara prosedural dengan elemen pengawasan dan sistem hukum (yudisial) serta prinsip akuntabilitas dengan elemen yang meliputi aktualisadi pemerintah baik pemerintah daerah maupun nasional. Sesuai dengan fungsinya dalam pemerintahan, maka menjadi sangat penting bagi pemerintah sebagai inisiator dalam rule making untuk senantiasa menjaga kebijakan yang dihasilkan, yang harus didasarkan pada kaidah-kaidah pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat, sehingga tidak akan terjadi bias, baik bias dalam instrumen ataupun bias dalam hal aktor.

Terlalu besar resiko yang dihadapi dalam hal birokrat gagal dalam  mempersiapkan kebijakan yang tepat bagi para pejabat politis dan para  politisi untuk memutuskannya. Kembali disini jajaran birokrasi mendapatkan tantangan kerja. Sesuai dengan semangat yang fitri mari kita renung-ulang apa yang terjadi dan harus bagaimana melakukan introspeksi dan lakukan koreksi langkah yang harus diambil ke depan.

Siti Nurbaya Bakar
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Kawal Asian Games Bebas Asap

Pelaksanaan helat akbar olahraga Asian Games 2018 sudah di depan mata. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengerahkan upaya maksimal untuk mengawal Indonesia bebas asap, sebagaimana keberhasilan dua tahun sebelumnya.

Titik api yang mulai muncul di beberapa Provinsi rawan seperti Sumatera Selatan, Jambi dan Riau, diatasi sejak dini. Upaya antisipasi dan pemadaman Karhutla dilakukan tim terpadu setiap hari, dengan melibatkan Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat desa.

''Khusus menghadapi Asian Games, kami telah mendapat arahan dari Bu Menteri untuk siaga penuh. Upaya pencegahan hingga pemadaman, termasuk patroli dilakukan tiap hari. Kita mengajak masyarakat menjaga bersama-sama,'' kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

KLHK saat ini telah menyiagakan dan sudah mengoperasikan Manggala Agni di 11 provinsi rawan kebakaran dalam 34 daerah operasi dengan kekuatan 1.889 personil. Mereka telah dilengkapi dengan sarana prasarana pengendalian Karhutla.

KLHK juga menyiagakan Brigade Pengendalian kebakaran hutan yang ada di Balai Konservasi Sumber daya alam dan Taman Nasional, serta dalam KPH.

''Di Sumsel saat ini ada lima Brigade Dalkarhutla sedang dibentuk dan dilatih oleh KLHK,'' ungkap Raffles.


KLHK juga menyiagakan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah dibentuk dan sampai saat ini dalam pembinaan KLHK dengan jumlah 9.963 personil di seluruh Indonesia.    

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui patroli terpadu pencegahan Karhutla di 300 posko desa di...

Read More...
Diserbu via Darat dan Udara, Titik Api Mulai Padam

Memasuki musim kemarau, titik api atau hotspot dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai terdeteksi. Lima Provinsi, satu Kabupaten di Provinsi Aceh dan tiga Kabupaten di Provinsi Jambi telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap.

Provinsi dimaksud adalah Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

''Tim terpadu yang terdiri dari anggota Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat desa, terus melakukan pemadaman siang dan malam. Mereka masih ada di lapangan saat laporan ini dibuat,'' kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

Khusus untuk Karhutla yang sempat meluas di Padamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, saat ini telah berhasil diatasi. Tim terpadu 'menyerbu' lokasi hotspot melalui jalur darat dan udara.

''Sejak kemarin sore titik api di Padamaran sudah berhasil dipadamkan,'' tegas Raffles.

Anggota Manggala Agni KLHK bersama tim terpadu lainnya, harus bekerja keras untuk memadamkan titik api melalui jalur darat. Karena tak jarang, Karhutla terjadi di rute-rute yang sangat sulit dan minim sumber air.

Jika akses roda empat tidak memungkinkan, maka pemadaman dilakukan menggunakan kendaraan roda dua, bahkan jika masih saja sulit, anggota Manggala Agni bersama tim terpadu akan menggendong alat pemadam secara manual untuk mengatasi meluasnya titik api.

''Rutenya banyak yang sulit-sulit, namun tim tetap bekerja tiada henti siang dan malam. Pantang pulang sebelum padam,'' tegas Raffles.
Read More...

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia


Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan sektor kehutanan mengalami perubahan mendasar. Berbagai langkah koreksi (corrective measures) disampaikan kepada dunia internasional melalui forum Committee on Forestry (COFO) 2018 di kantor pusat Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), di Roma, Italia.

Setelah hampir 15 tahun, ini pertama kalinya Indonesia kembali tampil di organisasi pangan dan pertanian di bawah naungan PBB tersebut. Indonesia tampil dengan perubahan besar kebijakan kehutanan yang sejalan dengan kebijakan global SDGs (pembangunan berkelanjutan) dan upaya-upaya nyata dalam agenda perubahan iklim.

Disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya Bakar, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan aktualisasi  pemerintahan yang demokratis, dan cukup kuat refleksinya dalam kebijakan sektor kehutanan.

"Serangkaian tindakan korektif telah menunjukkan hasil positif, terutama keberpihakan secara sangat nyata  kepada masyarakat  banyak. Sekaligus pemerintah telah menjadi simpul  negosiasi kepentingan stakeholders kehutanan secara konkret," ungkap Menteri Siti Nurbaya, melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

Di markas besar FAO, Menteri Siti Nurbaya memaparkan perubahan kebijakan di bidang kehutanan Indonesia dengan tajuk “New Paradigm, New Balance: The State of Indonesia's Forests 2018”. Tema tersebut diangkat dari buku dengan judul sama yang memaparkan tentang kondisi terkini kehutanan Indonesia.

Hadir pada kesempatan ini Deputi Director General FAO, Daniel Gustafson. Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Uni Eropa untuk Italia, juga turut memberikan...

Read More...
KLHK dan FAO Perkuat Kerjasama Wujudkan SDGs


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Siti Nurbaya Bakar, menggelar pertemuan bilateral dengan Deputi Director General Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), Daniel Gustafson, di sela-sela acara The 24th Sessions of FAO Committee on Forestry (COFO-24) di Roma, Italia, Selasa (17/7/2018).

Pada pertemuan ini dibahas hubungan dan kerjasama antara KLHK dan FAO dalam bidang kehutanan termasuk Program FAO-EU FLEGT, State of Indonesia's Forest  dan  dalam hutan sosial dikaitkan dengan dukungan  kepada pangan  dan penyuluhan bagi kelompok masyarakat.

''Kerjasama antara FAO dan KLHK semakin menguat dalam tiga tahun terakhir. Saya berterima kasih kepada FAO untuk pelaksanaan program berkelanjutan, seperti kerjasama teknis yang sedang berlangsung, serta Program FAO-EU FLEGT,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Perwakilan Organisasi Pangan dan Pertanian di bawang naungan PBB ini telah berdiri 40 tahun lalu di Indonesia, tepatnya pada tahun 1978.

Sejak 1978 telah dilaksanakan lebih dari 650 proyek atau program di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan keterlibatan lebih 1.600 tenaga ahli nasional dan internasional.

Kerjasama para pihak di bidang kehutanan telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. FAO juga telah mendukung penyusunan 'State of Indonesia’s Forests'.

''Kami berharap kolaborasi ini dapat dilanjutkan, misalnya terkait dengan persiapan lebih banyak bukti peran hutan dalam pencapaian SDGs (pembangunan berkelanjutan), yang dibahas dalam sesi pertemuan sebelumnya,'' kata Menteri Siti.

Ia kembali menegaskan komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam...

Read More...
Pengelolaan Hutan Indonesia Mendukung Pencapaian Netralitas Iklim Dunia


Hutan Indonesia tidak saja memiliki peran sebagai katalis dalam pelaksanaan Kesepakatan Paris (Paris Agreement) dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), tetapi juga menjadi lokomotif dalam pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) menurunkan emisi gas rumah kaca nasional, serta mendukung aktivitas yang memiliki dampak netral terhadap iklim global.

Namun kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Siti Nurbaya Bakar, peran tersebut tidak bisa hanya diserahkan pada masing-masing upaya negara penandatangan Kesepakatan Paris atau yang telah berkomitmen pada pencapaian SDGs saja.

''Dukungan internasional melalui mekanisme yang telah disepakati sangat diperlukan oleh negara-negara yang telah berkomitmen pada Kesepakatan Paris dan SDGs,” tegas Menteri Siti Nurbaya.

Hal ini disampaikannya menjawab pertanyaan yang diajukan pada pertemuan tingkat tinggi bertajuk “Implementing Article 5 of the Paris Agreement and Achieving Climate Neutrality through Forests” yang diselenggarakan oleh COP24 Presidency dan FAO di sela-sela acara The 24th Sessions of FAO Committee on Forestry (COFO-24) di Roma, Italia, Senin (16/7/2018) malam waktu setempat.

Acara tersebut mendiskusikan upaya untuk memastikan sinergi antar berbagai penggunaan lahan dan pelaksanaan Artikel 5 Kesepakatan Paris.

Sebagaimana diketahui, Artikel 5 Kesepakatan Paris memuat upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta mekanisme insentif berbasis hasil yang diakui oleh dunia internasional.

Terkait dengan hal tersebut, strategi di tingkat tapak perlu dikembangkan untuk memastikan...

Read More...
Pertemuan Komite Hutan FAO: Perubahan Besar Dilakukan Indonesia


Dunia mengalami tekanan dengan pertumbuhan populasi dan kemajuan pembangunan, yang berdampak pada lingkungan dan sumber daya alam. Demi menjaga kemaslahatan umat manusia, PBB telah mencanangkan Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang mencakup 17 bidang target yang diupayakan tercapai pada tahun 2030 mendatang.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Siti Nurbaya Bakar, memaparkan upaya-upaya nyata pemerintah Indonesia dalam mencapai target SDGs. Khususnya pada upaya mengontrol sektor kehutanan dan memulihkan lingkungan.

''Hutan sangat penting dalam pencapaian SDGs. Kebijakan nasional kehutanan kini telah sejalan dengan tujuan tersebut, dan perubahan besar telah terjadi di Indonesia menuju perspektif baru keberlanjutan,'' tegas Menteri Siti Nurbaya saat menjadi pembicara kunci dalam Pembukaan The Committee on Forestry (COFO)-24, di Roma, Italia, Senin (16/7/2018) waktu setempat.

Perspektif kehutanan di era Presiden Joko Widodo, kata Menteri Siti, telah bergeser untuk menciptakan keseimbangan sosial, menjaga lingkungan, serta hutan bernilai ekonomi untuk kepentingan negara dan masyarakat.

''Pemerintah telah melakukan perbaikan kebijakan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari. Kami juga menyelaraskan kebijakan kehutanan dengan rencana pembangunan, serta komitmen internasional termasuk SDGs dan Perjanjian Paris,'' jelasnya.

Pada sesi FAO Komite Kehutanan yang dipimpin oleh Akram chehayeb (Lebanon), turut memberikan pernyataan dalam Sesi Pembukaan Presiden Sri Lanka Maithripala sirisena, dan Ketua Komite keamanan pangan FAO Slawomir Mazurek. Tercatat 99 negara anggota FAO hadir dalam...

Read More...
Saham Freeport Dikuasai Indonesia, Lingkungan Makin Terjaga

Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) resmi memiliki 51 % saham Freeport Indonesia. Proses pengambil alihan mayoritas saham Freeport merupakan amanat Presiden Joko Widodo, dengan melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

''Melalui penguasaan saham mayoritas PTFI oleh Inalum, pemerintah mengharapkan kualitas pengelolaan lingkungan PTFI dapat terus ditingkatkan,'' tegas Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar.

''Kita akan terus mengawal dan menjaga dari aspek lingkungan,'' tambahnya.

Hal ini disampaikan Menteri Siti dalam acara penandatanganan Pokok-pokok Kesepakatan Divestasi Saham atau Heads of Agreement (HoA) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Freeport McMoran (FCX), PT Freeport Indonesia (PTFI), Rio Tinto Indonesian Holdings Limited, dan Rio Tinto Nominees Limited, Kamis (12/7) di Jakarta.

Aspek lingkungan memang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan divestasi saham. Menteri Siti sejak awal telah menurunkan tim khusus mengawal kesepakatan bidang lingkungan dengan Freeport. Kepatuhan lingkungan menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi pihak perusahaan.

''Selain mengendalikan limbah tailing secara ramah lingkungan, PTFI agar dapat mencari terobosan untuk pemanfaatan limbah tailing sebagai bahan baku industri, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi PTFI, tetapi juga bermanfaat bagi industri lainnya,'' tegas Menteri Siti.

Meski sempat berjalan alot, namun berbagai upaya Pemerintah melalui KLHK dan Freeport akhirnya telah menemukan titik kesepakatan bersama.

''Kami meyakini bahwa PTFI sebagai salah...

Read More...

Ajakan mengelola kekayaan alam Indonesia demi suksesnya pembangunan yang berkelanjutan disampaikan Menteri LHK, Siti Nurbaya saat memberikan ceramah kepada seratus orang peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 58 (PPRA LVIII) Lemhanas RI di Gedung Pancagatra Lemhanas RI (12/7).

Partisipasi publik dalam pengelolaan sumber kekayaan alam sangat penting, sehingga pemerintah sebagai operator penyelenggara negara harus mau memfasilitasi partisipasi publik. Dari partisipasi publik yang baik, maka pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan akan semakin mudah diwujudkan.

"Partisipasi publik dalam masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus lebih luas, pemerintah harus lebih banyak mendengar masyarakat yang bisa berasal dari berbagai sumber seperti dari LSM, perwakilan akademisi, dan aktivis, jadi pemerintahan itu harus terbuka, sehingga di dalam operasionalnya dapat diketahui oleh para stakeholdernya," jelas Siti.

Fakta bahwa Indonesia adalah wilayah yang begitu besar juga merupakan sebuah tantangan bagi pengelolaan sumber daya alam. Jika dibandingkan dengan Benua Eropa bentang wilayahnya sama dengan bentang dari Spanyol disebelah Barat hingga Armenia di timur. Oleh karena itu sumber daya alam yang terkandung di wilayah Indonesia harus dikelola dengan usaha yang lebih keras oleh seluruh komponen negara.

"Rentang kendali Indonesia sangat luas setara jarak dari Spanyol hingga ujung Armenia, bentuk kepulauan juga menambah kerumitan, sehingga diperlukan integrasi antar komponen negara yaitu rakyat, pemerintah dan wilayah," ujar Siti.

Kemudian untuk menjamin pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan kuncinya...

Read More...

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan soft launching buku, The State of Indonesia’s Forests 2018, yang merupakan kumpulan dari perkembangan atau proses kerja yang telah dilakukan oleh kementerian ini selama 3,5 tahun terakhir dalam penerbitan kebijakan-kebijakan yang mengatur pengelolaan hutan di Indonesia.

Buku ini dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, untuk memberikan informasi kepada komunitas global mengenai keadaan hutan Indonesia dan mengenai upaya Pemerintah Indonesia untuk mendemokratisasi alokasi sumber daya hutan, untuk mencegah dan mengelola deforestasi dan degradasi sumber daya hutan, dan untuk memastikan keadilan lingkungan dan kesetaraan kesempatan bagi semua anggota komunitas di Indonesia, termasuk komunitas Adat.

Indonesia, selama 10 tahun terakhir belum pernah secara resmi mengeluarkan informasi tentang kondisi hutannya kepada dunia internasional. Baru pada era ini, secara terbuka Indonesia menuliskan data terkini terkait kondisi kehutanan bangsa ini.

“Saya melihat bahwa ada keperluan yang cukup mendesak bagi Indonesia menjelaskan kepada dunia internasional, bagaimana posisi hutan Indonesia terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang membawa banyak perubahan yang diambil oleh Presiden Jokowi," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya

Siti juga berujar bahwa selama ini penulisan dan dokumentasi tentang banyak hal yang telah dikerjakan oleh Pemerintah dalam mengelola sektor kehutanan Indonesia sangat kurang, hal ini menyebabkan dunia internasional mudah untuk memojokkan kita dengan argumentasi negatif tentang pengelolaan hutan di Indonesia.
Read More...

Inovasi Perhutanan Sosial dan TORA Sejahterakan Masyarakat

Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan inovasi dan solusi yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sumber daya khususnya bidang kehutanan di Indonesia. Pada sesi High Level Talkshow, pada acara Indonesia Development Forum 2018 di Jakarta (10/7/2017), Menteri Siti mengungkapkan bahwa ketika pertama kali Presiden Joko Widodo masuk, yang didorong pertama kali adalah National Competitiveness atau daya saing. Menurut Menteri Siti, elemen pokok daya saing adalah sumber daya, manajemen dan inovasi.

“Selama ini kita hanya bicara soal sumber daya saja, potensi saja, kita kadang-kadang luput di manajemen”, terang Menteri Siti. Contoh positif dalam perubahan manajemen pada era pemerintahan saat ini adalah bagaimana prosedur perijinan yang dahulu sulit dan lama, dapat dipangkas dan dipermudah.

Menyoal tentang inovasi, Menteri Siti mencontohkan suksesnya inovasi yang berasal dari masyarakat sekitar kawasan hutan di Kalibiru, Kulonprogo, Yogyakarta. Kalibiru adalah salah satu contoh pemanfaatan kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Suksesnya Kalibiru ini menginspirasi daerah-daerah lain untuk mengembangkan hal yang sama.

Luas hutan Indonesia saat Belanda berkuasa adalah sekitar 140 juta Ha, dan pada saat ini adalah 126 juta Ha. Pengurangan itu sebenarnya dilepas ke masyarakat untuk dimanfaatkan. Kondisi pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan saat ini terdapat sekitar 42,25 juta Ha areal yang diberi izin konsesi baik untuk...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9