Wednesday, August 27, 2014

Pejabat Eksekutif Senior RUU ASN

Dalam lokakarya yang dilaksanakan oleh Komisi II DPR RI pada tanggal 3 Oktober  yang lalu, subyek  pejabat eksekutif senior menjadi bahasan yang hangat dalam kaitan dengan RUU tentang ASN.  Dalam lembaga (pemerintah) seperti Kementerian/Lembaga termasuk quazy-government seperti Komnas HAM, atau lembaga (KPU) atau lembaga Negara seperti DPR/DPD/MPR dan bahkan Pemerintah Daerah (untuk Pemerintah Daerah posisi tersebut dinamakan Sekretaris Provinsi), posisi Sekjen memang sangat strategis dan sentral. Sekjen merupakan pusat sumberdaya yang dibutuhkan organisasi, meliputi ; uang (mengatur dan bertanggungjawab tentang keuangan), SDM (pengaturan dan pembinaan  para pegawai), dan kebijakan (semua instrumen untuk koordinasi dan preparasi kebijakan). Untuk itu, wajar kalau penempatan pada posisi Sekjen menjadi perhatian karena banyak kepentingan.  
 
Penempatan PNS pada jabatan struktural secara rinci diatur dalam PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural  dan PP No. 13 Tahun 2002. Kewenangan penempatan pejabat eselon I ada pada Presiden dan pelaksanaannya dilakukan dengan prosedur penilaian pada Tim Penilai Akhir yang ditetapkan dengan Perpres No. 5 Tahun 2005. Aturan kepegawaian yang ada juga mendorong mutasi antar departemen terutama untuk jabatan manajerial. Tidak ada pembatasan mutasi antar departemen atau tidak ada aturan harus diangkat dari  dalam atau dari departemen/kementerian  tertentu.
 
Untuk persiapan dalam rangka mutasi Sekjen KPU awal tahun depan, dapat dijawab menurut aturan kepegawaian, disamping dengan UU No. 22 Tahun 2007, Pasal 57 ayat (4) yang menyebutkan KPU berkonsultasi pada Pemerintah. Yang paling penting ialah pengangkatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Untuk lembaga dengan bobot tanggung jawab seperti KPU, selain kompetensi, yang utama ialah integritas ; yaitu taat pada prinsip-prinsip ”public life” diantaranya disiplin pada pencapaian tujuan lembaga. Jadi, Sekjen tidak boleh ”menyelewengkan” atau ”menelikung” tujuan keberadaan lembaga.
 
Diatur pula bahwa setiap PNS berhak dalam  pangkat dan jabatan sesuai PP 100 Tahun 2000 Pasal 10 yang merinci syarat-syarat pemberhentian pejabat karena usia pensiun dan lain-lain.  Dalam PP 32 Tahun 1979 diatur batas usia pensiun 56 tahun, dan  apabila dibutuhkan bagi pejabat eselon II dan eselon I dapat diperpanjang menjadi batas usia 60 tahun. Bahkan pada PP 65 th 2008 menetapkan batas usia pensiun  pejabat eselon I  dapat diperpanjang menjadi 62 tahun.  Kasus Sekjen atau Sekdaprov  yang dicopot dalam usia dibawah 56 tahun  hampir dapat dipastikan karena adanya permasalahan kepercayaan. Bisa jadi karena masalah kegagalan dalam menjalankan tugas atau sebaliknya, bisa jadi karena politisasi birokrasi sedang terjadi  di kementerian/lembaga atau Pemda tersebut. Tidak boleh ”sembarangan” mencopot pejabat eselon I atau II terutama yang masih berusia dibawah 56 tahun, karena ada pengaturannya didalam UU dan  PP.
 
Dalam nilai-nilai birokrasi senior seperti pejabat eselon I,  sangat menjadi pegangan bahwa penempatan jabatan adalah atas dasar kepercayaan.  Untuk mengatasi turun naiknya kepercayaan Menteri atau Gubernur, dapat saja sebagai modifikasi dibangun format kontrak kinerja tahunan dari eselon I kepada Menteri atau Gubernur, yang akan mengindikasikan konsistensi kepercayaan, sehingga setiap tahun dapat diperpanjang jabatan tersebut atau dihentikan. Itulah bentuk kontrak politik, tetapi dalam kemasan/format administratif PNS, yang dapat sejalan dengan  aturan. Di luar cara-cara tersebut mungkin perlu dipertimbangkan bahwa akan mengandung penyimpangan dari aturan. Tentu saja, kecuali bila RUU ASN akan mengubahnya seratus delapan puluh derajat.

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hotline Call & SMS

0812 111 6061

===============
 Karya seni anak bangsa dikirim untuk Siti Nurbaya. Kreatif dan kontekstual. Sangat apresiatif dan terima kasih yang tak terhingga.  Semoga suskes dan terus berkarya
 

Jokowi - JK Adalah Kita




Liputan TF2 Perancis
 

Gallery Foto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3

Wawancara & Kolom

Click image to enlarge

Click image to enlarge

Gerakan Perubahan - NASDEM

  • 1
  • 2

Semua Artikelku Untukmu