Thursday, October 24, 2019

Artikulasi IPDN

Peristiwa Cliff di IPDN dan Wahyu di STPDN pada konteks manajemen operasional pemerintahan dapat  dipersepsikan saling identik, yaitu keadaan darurat atau kritis. Menjadi kategori darurat karena subyek  itu telah menjadi berita media dengan frekwensi berita yang  intensif  dan cakupan berita yang sangat  luas,  serta mengakibatkan dampak luas di tengah masyarakat dengan berbagai reaksi; disamping  berpotensi memberi pengaruh  pada keberadaan lembaga IPDN/STPDN, Depdagri, dan pemerintah. Oleh karena itu sangat tepat langkah Wakil Presiden turun langsung meninjau di lapangan dan  juga Presiden mempertegas kebijakan pemerintah tentang permasalahan kasus IPDN tersebut ketika peristiwa Cliff di tahun 2007 dan Mendagri Hari Sabarno menarik manajemen  STPDN  menjaid tanggung jawab Sekretaris Jenderal Depdagri di tahun 2003.

Apa yang sangat penting kemudian ialah bagaimana langkah operasional secara jitu dirancang sebagai tindak lanjut setelah Presiden menegaskan kebijakan dasarnya. Kebijakan mendasar yang digariskan tersebut ialah : pertama, melakukan evaluasi menyeluruh di IPDN; kedua  merombak sistem pendidikan serta ketiga, tidak menerima pendaftaran praja tahun 2007/2008 atau pada bulan September yang akan datang  tidak  dilakukan  rekrutmen calon praja.   Evaluasi menyeluruh seperti yang diperintahkan Presiden pelru diartikulasikan  oleh para birokrat  Depdagri, Depdiknas, Kementerian PAN dan POLRI.

Evaluasi dapat dilakukan berawal dari base-line  infomation  sekarang yang berangkat dari kebijakan  pasca peristiwa Wahyu Hidayat di bulan September tahun 2003.   Beberapa pijakan dasar yang penting meliputi : Pertama,  sebagai kebijakan darurat atau kritis  STPDN ditangani secara langsung oleh Pimpinan Puncak Depdagri dan dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal serta  pembentukan  Komisi Etika  dipimpin Inspektur Jenderal. Komisi Etika  bertugas untuk : memperkuat etika moralitas dalam proses belajar mengajar, melakukan investigasi, dan identifikasi serta mendalami hal-hal yang terjadi, menyangkut pelanggaran etika dan moralitas di kalangan praja dan pengasuh serta unsur pendukung lainnya, mempelajari dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran, termasuk didalamnya faktor-faktor manajemen dan lingkungan yang terkait dengan proses pendidikan secara keseluruhan.

Konsep penanganan manajemen perubahan tersebut  terdiri dari dua langkah utama, yaitu : pemulihan (recovery) STPDN dan penyatuan (integrasi) lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap.  Penataan Manajemen secara garis besar dilakukan melalui pendekatan aspek-aspek berikut : Aspek Kelembagaan, yang meliputi langkah-langkah secara struktural untuk pengaturan lembaga,  personil serta ketata-laksanaan secara struktural menurut normatif kelembagaan di Departemen (tingkat kompetensi, syarat administratif,  dll);  Aspek Pengawasan dan Pembinaan/Pengasuhan, yang meliputi pelarangan kegiatan Praja pada potensi-potensi yang bersentuhan dengan ”kekerasan”,  detasering untuk tenaga pengasuh, identifikasi institusi dan sistem sosial dalam kehidupan siswa (Praja), dan pembinaan rohani (mental spiritual).; Aspek Logistik, yang meliputi identifikasi berbagai fasilitas dan hal-hal yang berkaitan dengan dukungan ketata-laksanaan dalam lembaga dan dalam kehidupan interaksi siswa (praja) serta kegiatan  Public Relation dan Penanganan Ekses yang  dapat meluas dari informasi publik dalam menyikapi persoalan di STPDN.

Dengan persepsi bahwa  yang menjadi pokok persoalan adalah  dalam hubungan senior dan junior, maka  fokus diarahkan pada penanganan Penertiban Hubungan Antara Siswa (Praja) STPDN dan menajdi tugas elemen penting yang terlibat yaitu para pejabat struktural STPDN, para dosen/tenaga akademik/pengajar STPDN, Senat Mahasiswa (Wahana Bina Praja) dan Komisi Disiplin STPDN, untuk : Mengawasi hubungan antar Praja agar senantiasa menjaga perilaku sopan santun, kekeluargaan serta menghindari potensi kekerasan; Melarang Praja yang pangkatnya lebih tinggi memanggil Praja yang pangkatnya lebih rendah dengan alasan pembinaan atau hal lain karena dapat menimbulkan potensi kekerasan; Melarang adanya kegiatan pertemuan kontingen atau istilah lainnya yang melibatkan Praja yang pangkatnya lebih tinggi dan Praja yang pangkatnya lebih rendah; Melarang kegiatan-kegiatan atau pertemuan-pertemuan para siswa (Praja) tanpa izin pengasuh dan penggunaan waktu istirahat siang (Pukul 14.00 s.d 16.30), kecuali pertemuan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap siswa (Praja) secara terkoordinasi; Memberikan sanksi hukuman disiplin kepada siswa (Praja) sesuai dengan ketentuan Kode kehormatan, Tata Krama dan Peraturan Kehidupan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.

Kebijakan operasional lainnya ialah pada dimensi psikologis yang perlu didalami, baik dalam bentuk  pengembangan kedalam maupun pengembangan keluar. Pengembangan kedalam berarti memperlancar komunikasi dalam interaksi diantara komunitas STPDN dan komunikasi keluar dalam arti agar komunitas STPDN khususnya para praja menjadi lebih terbuka kepada lingkungannya termasuk dalam berinteraksi dengan wartawan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui bimbingan atau counselling ataupun melalui unit pengaduan dan kegiatan traumatic center lainnya. Pendalaman pada aspek psikologis misalnya dengan melihat kembali kondisi komunitas melalui test psikologi sesuai kebutuhan. Dalam hal ini perlu didalami hubungan psikologis dengan perubahan-perubahan yang direncanakan menyangkut misalnya lambang-lambang kebesaran praja atau institusi STPDN itu sendiri. Dalam upaya itu, diproyeksikan secara struktural kegiatan proses belajar mengajar dan kehidupan komunitas STPDN terus berlangsung dengan peningkatan-peningkatan. Sistem keamanan dalam atau internal  dan mekanisme antar staf atau pejabat struktural  dikembangkan agar lebih terbuka/transparan.  

Kedua, kebijakan integrasi IIP dan STPDN menjadi IPDN.  Sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dpediknas, untuk satu departemen hanya boleh ada satu lembaga pendidikan kedinasan dan untuk itu dipersiapkan langkah Depdagri sejak tahun 1999. Dalam agenda penanganan lanjut integrasi lembaga-lembaga pendidikan kedinasan (lemdika) Depdagri tersebut  ditempuh langkah integrasi lemdika Depdagri menjadi satu kesatuan dalam upaya penanganan lanjut permasalahan  STPDN. Kebijakan dalam menindaklanjuti kebijakan pemulihan permasalahan STPDN  ditegaskan dengan prinsip-prinsip  :  cut-off tradisi negatif praja yang berpotensi kekerasan; academic culture  yang memenuhi persyaratan lingkungan politik saat sekarang serta harapan masyarakat akan sosok pamong yang  profesional, loyal dan humanistik serta refleksi kebijakan dalam format kurikulum dan  sistem perkuliahan, serta dalam bentuk dukungan sarana/prasarana. Kegiatan cut off diawali dengan mengalihkan praja angakatan 2003/2004 dari Jatinangor ke Cilandak dan seterusnya perlu dilakukan sampai dengan pututsnya mata rantai  hubungan senior-junior..

Kedua, penegasan konsep  sosok pamong yang diproyeksikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan tujuan kurikuler lemdika Depdagri. Sosok yang diproyeksikan ialah sosok aparatur pamong  yang memiliki kompetensi kepemimpinan transformatif dengan empat komponen kompetensi, yakni : perancang (designer); pelayan (steward); guru (teacher); dan kenegarawanan (statemanship).  Untuk mewujudkan sosok aparatur yang memiliki kompetensi staf dan kepemimpinan tersebut, proses pendidikan dan pengajarannya akan dirancang melalui penumbuhan kreativitas (creativity); mencerahkan pemikiran (enlightment); dan menstimulasi kebebasan akademik (academic freedom of expression).

Ketiga, perancangan  desain kurikulum dalam sistem Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan (Jarlatsuh) di STPDN  seperti peningkatan kegiatan  tutorial, diskusi, dialog dalam pengajaran; juga  peningkatan  frekwensi pelatihan  dan peninkagtan kualitas tenaga pelatih;  serta  pengasuhan dengan penegakan sanksi disipilin secara tegas diiringi rekrutmen pengasuh secara selektif dan rigid dengan orientasi keteladanan.  Rangkaian format pengajaran, pendidikan dan pengasuhan tersebut dilebur, diramu dan dirumuskan  dalam bentuk kurikulum atas dasar pertimbangan : rumpun keilmuan dasar bidang pemerintahan (dalam negeri, lokal), atas dasar standard pelayanan menurut sistem pendidikan nasional dan  atas kebutuhan masyarakat yang akan dilayani kemudian pada saat praja bertugas di lapangan.

Keempat, penanganan aspek kelembagaan/organisasi   yang  mengaitkan pembahasan tentang  keempat  Pusat Pendidikan dan Latihan Regional, UPT Departemen Dalam Negeri di Yogyakarta, Bandung, Bukit Tinggi dan Makassar. Masih harus diperhitungkan pola keterlibatan sebagai bagian dari pemecahan masalah khusus STPDN dan sekaligus sebagai arah rencana jangka panjang ke depan. Ketika kebijakan kelembagaan tersebut disusun, tidak termasuk dikembangkannya ide alternatif untuk mendelegasiklan pola pendidikan STPDN kepada setiap daerah provinsi atas pertimbangan integrasi sistem politik dalam negeri dan pembinaan wilayah secara nasional, namun dapat dipertimbangkan pembentukan  format “STPDN Regional” pada sekitar 5 (lima wilayah) yang dikembangkan sebagai bagian dari agenda integrasi lembaga pendidikan kedinasan Departemen Dalam Negeri yaitu di Jawa Barat, Sumatera Barat,  DIY, Sulawesi Selatan dan  kemungkinan di DKI  Jakarta yang akan melayani provinsi-provinsi seluruh Indonesia.

Kelima, untuk  mendukung keseluruhan kepentingan hal tersebut perlu  dipertimbangkan dukungan  kondisi prasarana dan sarana yang ada  baik di Jatinagor (STPDN) maupun di Cilandak (IIP) ataupun  di Bandung, Bukit Tinggi, Yogyakarta dan Makassar. Untuk tahap awal dan pada konteks penanganan darurat, maka pelaksanaan  penanganan dalam kurun waktu Oktober 2003 s/d Maret 2004  dikonsentrasikan di Jatinangor dan Cilandak, sambil meliput penyelesaian masalah STPDN dengan agenda cut-off  tradisi serta  pembentukan kultur dan baru setelah itu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan teknis  lanjut integarsi IIP dan STPDN menjadi IPDN secara struktural.
Arah kebijakan dan fokus penanganan permasalahan kritis STPDN di tahun 2003 ketika itu tentu sekarang  sudah dapat dievaluasi perkembangannya,  sehingga base-line infomation sesungguhnya sudah dapat dikompilasi dalam waktu singkat sesuai  dengan perintah dan guna memenuhi harapan Presiden.  Sesuai dengan fungsi politik birokrasi,  maka memang menjaid tugasnyalah untuk mengartikulasikan kebijakan  tersebut.

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Kunjungi Lokasi Karhutla, Presiden Tekankan Pentingnya Aspek Pencegahan Karhutla

 Turun langsung ke areal terbakar di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, pada Selasa, 17 September 2019, Presiden RI, bersama beberapa Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Riau serta Panglima TNI dan Kapolri melihat langsung upaya terbaik pemerintah bekerjasama dengan para pihak dalam menanggulangi karhutla.

Dalam kunjungan tersebut Presiden kembali menegaskan pentingnya upaya pencegahan karhutla. Keberhasilan upaya pencegahan karhutla akan menjamin tidak meluasnya kejadian karhutla yang sulit diatasi, terutama bila terjadi di lahan gambut.

"Pencegahan itu tidak membutuhkan biaya banyak. Lebih efektif. Tapi kalau sudah kejadian seperti yang kita lihat sekarang ini, sudah kerja yang luar biasa (sulitnya)," ujarnya.

Ketika berada di lokasi karhutla, Presiden berinteraksi langsung dengan para petugas pemadaman karhutla. Menurut meraka pemadaman karhutla yang sudah membesar akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mereka beberapa diantaranya sudah ada yang bertugas lebih dari satu bulan di lapangan untuk memadamkan karhutla di lahan gambut.

"Apalagi di daerah gambut seperti sekarang ini. Lebih sulit lagi. Kelihatan sudah padam, (tapi) api di bawahnya masih menganga," ucap mereka.

Selanjutnya Pemerintah, melalui Polri, akan terus melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.

"Kalau kita lihat luasannya (lahan) besar sekali. Ini terorganisasi. Nanti coba ditanyakan Pak Kapolri penanganannya secara detail," tutur Presiden.

Ke depannya, Presiden berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali.

"Perlu kita ingatkan agar pencegahan oleh Desa, Camat, Bupati, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, Polsek, Koramil adalah yang pertama harus dikerjakan. Kalau sudah kejadian akan sulit," tandasnya.

Turut hadir bersama Presiden, Menkopolhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menpupera...

Read More...
KLHS Cepat Ibukota Baru, Selesai Bulan November

 Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Baru telah ditetapkan Presiden Jokowi, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Untuk menunjang pemindahan IKN tersebut KLHK menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berguna untuk memberikan arahan-arahan perlindungan dan kriteria-kriteria pengaman lingkungan (environmental safeguards) dalam penyelesaian masterplan ibukota negara.

“Awal November harus sudah selesai (KLHS), KLHS ini sebagai safeguards yang harus dibangun lebih dahulu,”ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam Focus Group Discussion dengan berbagai pihak di Jakarta, (18/9/2019).

Dalam diskusi tersebut Menteri LHK berpesan jika KLHS yang akan disusun dengan cepat ini tetap memperhatikan prosedur yang benar, namun diutamakan menyasar pada kajian atas isu-isu penting yang membutuhkan perhatian dalam proses pemindahan IKN. Menteri LHK juga meminta agar penyusunan KLHS ini mengajak sebanyak mungkin pihak untuk berdialog, serta secara cerdas harus diperkuat komunikasi publiknya.

“Saya minta dalam penyususnan KLHS ini dialog-dialognya diperkuat, bukan hanya merangkum dari data dokumen saja. Karena perencanaan yang benar itu adalah yang dialogis,” tegas Menteri Siti.

Penyusunan KLHS cepat ini akan bersifat terbuka, oleh karenanya mengharapkan banyak masukan dari berbagai lapisan masyarakat, serta dipastikan akan ada proses konsultasi langsung dengan pihak Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat setempat, para akademisi dan pemerhati.

Selama bulan September dan Oktober tahun 2019, KLHS difokuskan pada identifikasi isu-isu penting dan mendesak di dua wilayah kabupaten yang ditunjuk sebagai calon ibukota negara, sehingga diharapkan diperoleh gambaran umum tentang kemampuan daya dukung lingkungan hidup di wilayah tersebut serta potret persoalan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang ada. KLHS di tahap ini akan secara cepat mengarahkan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan, terutama proteksi habitat satwa liar, ekosistem hutan dan mangrove, ekosistem...

Read More...
Di Pekanbaru, Menteri LHK Ratas dengan Presiden Bahas Efektivitas Penanganan Karhutla

 Menteri LHK mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membahas langkah-langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ratas ini dilakukan di Hotel Novotel Pekanbaru, Senin, 16 September 2019.

Arahan Presiden Jokowi untuk penanganan karhutla adalah meminta perangkat negara untuk bangun kerjasama yang solid dalam penanganan karhutla. Hal yang menjadi sorotan Presiden adalah upaya pencegahan karhutla yang dinilai belum efektif karena kerjasama dan insiatif dari perangkat pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan aparat keamanan dalam menanggulangi karhutla belum maksimal.

"Pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan itu adalah mutlak harus dilakukan. Karena kalau yang terjadi sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit menyelesaikan," ujar Presiden Jokowi dalam sesi pengantar rapat

Presiden Jokowi pun menguraikan jika Gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah: Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa. Pangdam juga punya perangkat dari Danrem, Dandim, sampai Koramil, Bhabinsa, semuanya ada. Kapolda juga punya perangkat dari Kapolres, Kapolsek, sampai Bhabimkamtibmas. Tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik.

Maka itu, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak mulai dari pusat hingga ke daerah untuk melakukan konsolidasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh. Seluruh pihak terkait juga dimintanya bergerak aktif dalam menangani karhutla yang terjadi saat ini.

"Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik saya yakin yang namanya satu titik api sudah pasti ketahuan dulu sebelum sampai menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini," kata Presiden.

Adapun terhadap upaya penanganan karhutla di Provinsi Riau yang saat ini berstatus siaga darurat, Presiden Joko Widodo memberi sejumlah arahan untuk memastikan penanganan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Pertama, Kepala Negara meminta...

Read More...
Beri Penghargaan, GFMC Akui Komitmen Pengendalian Karhutla di Indonesia

 Di tengah kerja keras satgas memadamkan titik api guna mengurangi dampak bencana asap yang terjadi saat ini, upaya menyeluruh Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mendapat pengakuan dunia internasional.

Global Fire Monitoring Center (GFMC) memberikan penghargaan Global Landscape Fire Award 2019, sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras Pemerintah Indonesia dan seluruh stakeholders dalam upaya pengendalian Karhutla pasca kejadian dahsyat tahun 2015.

Penghargaan ini diserahkan Koordinator GFMC Johann Georg Goldammer, kepada Menteri LHK Siti Nurbaya yang dinilai berhasil melakukan berbagai langkah koreksi menyeluruh dalam mengurangi dampak buruk karhutla terhadap lingkungan dan kemanusiaan secara global.

"Kebijakan Presiden RI Joko Widodo dalam menanggapi krisis asap tahun 2015, serta komitmen yang diberlakukan dalam Perjanjian Paris tahun 2015, juga peran Menteri Lingkungan dan Kehutanan RI, telah menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Republik Indonesia berada di jalan yang benar untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan, serta pengelolaan lahan dan gambut yang baik," kata Johann Georg Goldammer, Rabu (11/9/2019) di Jakarta.

Penghargaan juga diberikan kepada Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) KLHK, Raffless B. Pandjaitan, dan Prof. Bambang Hero Saharjo, dari Institut Pertanian Bogor (IPB) berupa Certificates of Distinction.

Global Fire Monitoring Center (GFMC) merupakan jaringan sukarela global yang menyediakan saran kebijakan, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memungkinkan suatu negara untuk mengurangi dampak negatif dari kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan dan kemanusiaan.

Kinerja GFMC diakui oleh Badan PBB yang menangani Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana (UNISDR) dan Kantor PBB untuk Pengurangan Resiko Bencana (UNDRR).

Dengan dukungan dari GMFC, pada tahun 2017 Institut Pertanian Bogor (IPB) membentuk Pusat Data Pengendalian...

Read More...
Menteri LHK Ajak Para Insinyur ASEAN Wujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

 Menteri LHK Siti Nurbaya menyambut ratusan insinyur se-ASEAN dalam jamuan makan malam di Jakarta (10/9). Dalam sambutannya, Menteri Siti mengajak para insinyur se-ASEAN untuk bersama-sama mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perwakilan insinyur dari 10 negara di ASEAN tersebut hadir di Indonesia dalam rangkaian acara The 37th Conference of ASEAN Federation of Engineering Organization (CAFEO37).

Menteri Siti menyadari, para insinyur berkontribusi dalam berbagai capaian dan percepatan pertumbuhan kawasan di ASEAN. “Peran para insinyur ASEAN sangat penting untuk membuka jalan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ASEAN (SDG). Tidak hanya membangun, namun juga meningkatkan konektivitas, serta memungkinkan pemerataan dan kemakmuran,” ujar Menteri Siti.

Pembangunan Indonesia, menurut Menteri Siti, terus didorong untuk menumbuhkan perekonomian, mengangkat kesejahteraan sosial, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Berbagai capaian pembangunan Indonesia selama 5 tahun terakhir diantaranya adalah pembangunan jalan nasional sepanjang 3.432 km, jalan tol baru sepanjang 941 km, jembatan baru sepanjang 36 km, pembangunan 15 bandara baru, dan 19 pelabuhan baru.

“Pembangunan infrastruktur secara masif akan terus diupayakan oleh Indonesia, sekaligus juga memfokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di 5 tahun mendatang. Acara CAFEO37 ini menjadi penting tidak hanya untuk mempromosikan sains dan teknologi terkini, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas para insinyur di seluruh ASEAN,” ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti berharap, CAFEO37 menjadi kesempatan luar biasa bagi para pemikir hebat ASEAN untuk terhubung, bertukar pengetahuan, berbagi ide, dan menemukan solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di ASEAN dan masing-masing negara. “Semua itu untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi kita semua,” tutur Menteri Siti.

Turut hadir pada jamuan makan malam CAFEO37 yaitu 6 menteri serta sejumlah perwakilan pemerintah dari Brunei Darussalam, Kamboja, Laos,...

Read More...
Bibit Pohon Gratis!!! Ciptakan Hutan di Rumah Sendiri untuk Hijaukan Bumi

 Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia menghijaukan bumi dengan menanam pohon dan membuat hutan di setiap halaman rumah sendiri.

KLHK melalui Ditjen PDASHL menyediakan bibit pohon gratis di 52 Persemaian Permanen yang tersebar di seluruh Provinsi. Setiap PP memproduksi bibit > 1jt bibit per tahun, dan program ini sudah kita jalankan beberapa tahun terakhir.

Hanya dengan modal KTP, bisa mendapatkan maksimal 25 pohon, terdiri dari 5 pohon buah dan 20 pohon penghijauan. Selain untuk perorangan, juga bisa untuk komunitas, sekolah, kampus atau bahkan untuk lingkungan RT, RW atau kelurahan.

Kamu bisa tanam pohon apa saja, bisa memilih bibit sendiri. Hampir semua jenis bibit buah-buahan khas Indonesia ada, juga bibit pohon penghijauan yang bakal meneduhkan halaman rumah. Jadi tunggu apa lagi, segera cek lokasi PP di Provinsi masing-masing ya, dan ambil bibit pohon yang disuka. Ingat, bibit yang diberi gratis ini untuk ditanam di rumah sendiri, bukan untuk dijual lagi.

Mari lakukan langkah kecil untuk membuat perubahan besar. Tanam pohon untuk masa depan anak cucu kita kelak. Buat hutan sendiri di rumah kita, untuk hijaukan kembali Indonesia.           

Read More...
Presiden RI Serahkan TORA dari Kawasan Hutan Untuk Kalimantan

 “Adil kata linu, baju ramin kasuraga, basengat kajubata.” Sebuah semboyan suku Dayak, yang dikumandangkan pagi ini di tempat Presiden Republik Indonesia membagikan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan SK Hak Alas atas Hutan Adat hari ini, di Hutan Kota Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin, 5 September 2019. Semboyan ini berarti adil bagi sesama manusia tanpa memandang suku dan ras, yang kedua berarti selalu bercermin atas apa yang dilakukan, karena tujuan hidupnya adalah ke surga, selanjutnya manusia tidak akan bisa bernafas kalau tidak ada Tuhannya. Atas dasar semboyan ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mempercayakan pembagian SK TORA pertama di tanah Borneo.

Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 adalah melakukan distribusi hak atas tanah petani. Sasaran dari program ini antara lain adalah dengan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, “Pertama mengenai sertifikat tanah, harusnya di seluruh Indonesia ini, harusnya ada 126 juta sertifikat tanah yang dipegang oleh masyarakat. Namun hingga tahun 2015 baru 46 juta sertifikat yang diterima, jadi sertifikat yang belum dipegang masyarakat ada 80 juta sertifikat. Dahulu, dalam setahun produksi sertifikat kita hanya 500.000. Berarti kalau kebutuhannya 80 juta sertifikat, masyarakat harus menunggu 160 tahun.”

Beliau menyampaikan hal inilah yang ingin diselesaikan oleh pemerintah, sehingga Presiden memberikan target sepanjang tahun 2018 pemerintah harus menyelesaikan 8 juta sertifikat, tahun 2019 Presiden memberikan target 9 juta sertifikat untuk sepanjang tahun. Menurut Presiden, di 2025 semua sertifikat dari tanah-tanah yang seharusnya berjumlah 80 juta itu, semua sudah bersertifikat, sehingga tidak lagi terjadi sengketa lahan...

Read More...
Anggota Manggala Agni Alami Kecelakaan Saat Bertugas Padamkan Karhutla, KLHK Berduka

 Menteri LHK, Siti Nurbaya mengunjungi anggota Manggala Agni yang mengalami kecelakaan saat melaksanakan tugas. Zain Alfatah (27 th), anggota Manggala Agni Daerah Operasi (Daops) Muara Teweh, Kalimantan Tengah (Kalteng). Pada awal bulan Juli kemarin saat melakukan patroli terpadu, Zain mengalami kecelakaan dan kakinya terlindas truk bermuatan batu. Untuk menyelamatkan nyawanya, kaki Zein harus diamputasi.

Sewaktu meninjau lokasi karhutla di Palangkaraya, Menteri Siti pun hadir ke Rumah Sakit tempat Zain dirawat untuk memberikan semangat moral. Bantuan juga diberikan oleh Menteri Siti untuk Zain dan keluarga. "Tetap semangat dalam bertugas, dan keluarga agar tetap sabar", pesan Menteri Siti kepada Zain dan keluarga.

Saat menjenguk Zain, Menteri Siti didampingi oleh Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Pandjaitan dan Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kalimantan, Johny Santoso, dan turut serta Pimpinan Rumah Sakit Bentang Pembelum, Pimpinan BPJS ketenagakerjaan Provinsi Kalteng.

Kemarin, berita duka juga datang dari Manggala Agni Daops Muara Bulian, Jambi. Salah satu anggota Manggala Agni, Asmara bin Rifai gugur dalam tugasnya saat memadamkan kebakaran di Tahura Sultan Thaha Syaifuddin Kamis sore (22/8). Almarhum gugur setelah tertimpa pohon yang tiba-tiba roboh saat hendak mengambil air untuk memadamkan api. Sempat dilarikan ke Rumah Sakit karena kondisinya yang kritis, namun takdir berkata lain, dini hari tadi (23/8), almarhum dinyatakan meninggal dunia.

Menteri Siti sangat sedih atas kejadian ini, dirinya menyampaikan duka sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan telah mengutus perwakilannya untuk takziyah ke rumah duka.

"Tugas Manggala Agni dan Satgas Gabungan di garis terdepan titik api sangatlah tidak mudah mereka harus bertaruh keselamatan diri bahkan nyawa untuk mengendalikan amukan api, apalagi di lokasi-lokasi yang sulit", ungkap Menteri Siti.

Sebelumnya, Menteri Siti, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan...

Read More...
Komitmen Menteri LHK Jadikan ASN KLHK Sebagai SDM Unggul Menuju Indonesia Maju

 Menteri LHK Siti Nurbaya menekankan bahwa aparatur sipil negara (ASN) lingkup KLHK semakin matang dalam berbirokrasi dan mampu menjadi SDM unggul yang siap mensukseskan visi Indonesia Maju. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Siti saat menggelar pembinaan pegawai dengan tema “Demokrasi, Konstitusi, Kebijakan Nasional dan Peran Birokrasi KLHK” di Jakarta (19/8)).

Menteri Siti dalam paparan tunggalnya menyampaikan, “Sebagaimana pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di hadapan MPR/DPR RI (16/8), Indonesia saat ini membutuhkan SDM yang unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, berdedikasi, termasuk di lingkungan birokrasi. Saya yakin ASN KLHK termasuk SDM unggul yang siap mewujudkan Indonesia Maju.”

Menteri Siti berpendapat, keberhasilan sebuah birokrasi pemerintahan membutuhkan karakter SDM yang tepat. “Seorang ASN perlu memahami bagaimana beraktualisasi dalam sebuah demokrasi, mengerti konstitusionalitas dan prosedur kepemerintahan (governing procedure), memiliki wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, serta menerapkan elemen-elemen pokok dalam kepemerintahan,” tutur Menteri Siti.

Menteri Siti mengungkapkan, paradigma baru pelayanan publik haruslah memperhatikan pelayanan kepada masyarakat sebagai warga negara, bukan sebagai pelanggan. Implementasi reformasi birokrasi harus mengutamakan kepentingan umum, mengikut sertakan warga masyarakat dalam program-program pemerintah, berfikir strategis dan bertindak demokratis, serta tetap memperhatikan norma, nilai, dan standar yang ada.

Lebih lanjut Menteri Siti menerangkan, birokrasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi sebuah bangsa. Birokrasi berperan dalam merumuskan kebijakan negara/pemerintah melalui peran/fungsi pengaturan/regulasi agar terwujud keamanan, ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Birokrasi juga berperan dalam pemberdayaan warga masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi melalui pembangunan di berbagai bidang/sektor, sekaligus sebagai...

Read More...
74 Tahun Kemerdekaan RI, KLHK Dukung Inovasi Melalui SDM Unggul

 Peringatan 74 tahun Indonesia merdeka di tahun ini menjadi momen penting bagi kebangkitan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK, Kirsfianti L. Ginoga, bahwa motto BLI adalah “Leading the way, guiding the move, and setting the course.”

“Leading the way berarti menjadi penunjuk arah bagi penyusunan kebijakan KLHK yang berbasis ilmiah, guiding the move berarti menjadi panduan teknis dalam implementasi aksi KLHK, sedangkan setting the course berarti mengatur jalannya program KLHK”, tutur Kirsfianti usai mengikuti upacara peringatan 17 Agustus yang dipimpin langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Plaza Manggala Wanabakti, Jakarta (17/08).

Dalam upacara yang dihadiri ASN KLHK Pusat ini, sebanyak 59 ASN BLI KLHK mendapat penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI, mulai 10 tahun, 20 tahun, hingga 30 tahun, dan 33 ASN diantaranya berasal dari Puslitbang Hutan, termasuk para Profesor Riset BLI KLHK. Tanda kehormatan ini disematkan secara simbolis oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, yang tampak anggun mengenakan pakaian adat kebaya berwarna hijau.

Terkait hal ini, Kirsfianti memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para ASN penerima penghargaan. “Hal ini menjadi salah satu bukti hadirnya ASN BLI KLHK yang unggul, untuk mendukung kemajuan Indonesia dalam inovasi, sesuai tema HUT RI ke-74 yaitu SDM Unggul, Indonesia Maju,” ujarnya bangga.

Kirsfianti juga melanjutkan, saat ini Puslitbang Hutan telah banyak menghasilkan berbagai inovasi antara lain pengembangan jenis ulat sutera alam yang dinamakan dengan Sinar. “Jenis sutera sinar sangat unggul dapat menghasilkan 4 kwintal kokon dari satu boks telur ulat sutera per daur, jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis biasa, tahan penyakit, dan keberhasilannya telah dibuktikan oleh kelompok tani di Sukabumi,” jelas Kirsfianti.

Selain itu, ia melanjutkan, adanya inovasi gaharu, yang semula distimulasi...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Support oleh googlebisnis.com