Tuesday, January 21, 2020

Sistem Bikameral, Siapa Takut?

Pada Mei 2012 yang lalu, DPD RI mendeklarasikan nama populernya sebagai Senat, sehingga sebutannya kemudian  menjadi Senat DPD RI, dan anggota DPD sehari-hari disebut atau menyebut dirinya Senator.  Dalam proses  itu, beriringan juga dengan adanya kekhawatiran dari beberapa pihak karena anggapan bahwa keberadaan Senator berarti merupakan implikasi dari sistem bikameral. Dan kalau bikameral, maka seolah-olah akan mengguncang NKRI. Padahal tidak ada kaitan antara sistem bikameral dengan sistem federal yang dianggap akan merusak NKRI tersebut. Sangat dipahami juga bahwa sebutan bikameral untuk sistem parlemen Indonesia, tidak pernah secara formal dituliskan, dalam bentuk dasar hukum apapun. Yang berkembang itu hanya interpretasi akademik saja, atau bahkan politik pragmatis saja, baik untuk "menyudutkan" atau sebaliknya, untuk suatu "kebanggaan" terkiat dnegan DPD. Dua-duanya tidak benar. Karena, yang benar ialah bahwa tidak pernah ada secara formal sebutan bikameral untuk sistem parlemen Indonesia, dnegan adnaya DPD RI,  apalgi kita juga punya MPR RI , sebagai kamar lain didalam sistem parlemen kita.

Sistem bikameral pada hakikatnya mengidealkan adanya dua  lembaga dalam lembaga perwakilan Doktrin ini berasal dari pandangan Aristoteles dan Polybius yang mengargumentasikan bahwa pemerintahan yang baik adalah gabungan antara prinsip demokrasi dan oligarki, kemudian Jeremy Bentham, yang pertama kali mengeluarkan istilah bikameral tersebut. James Madison, mempercayai perlunya ada kamar kedua yang berisi orang-orang yang lebih independen. Kamar ini berfungsi sebagai kamar penyeimbang sehingga dapat mengoreksi kesalahan-kesalahan kamar lain. Secara teori, house merepresentasikan rakyat kebanyakan atau “common people”, sedangkan “senate” merepresentasikan orang-orang yang lebih mapan sebagai pelaksana checks and balances terhadap tekanan yang mungkin terjadi dari tekanan opini publik.

Model bikameral sangat diidealkan oleh negara-negara yang ingin memaksimalkan proses legislasi yang kuat, sehingga berbagai kepentingan masyarakat bahkan kepentingan berbagai kelompok dapat terepresentasikan. Tidak menjadi persoalan negara tersebut berciri federal ataupun berciri negara kesatuan. Banyak negara kesatuan menggunakan sistem bikameral sebagai model parlemennya. Negara-negara kesatuan menerapkan sistem bikameral karena menguatnya tuntutan desentralisasi, terutama bila negara tersebut memiliki wilayah luas, dengan jumlah penduduk besar yang disertai keragaman sosial budaya.  Sejumlah negara kesatuan --termasuk sejumlah negara besar dan mapan berdemokrasi, serta sejumlah negara tetangga-- menerapkan parlemen bikameral, misalnya Inggris, Belanda, Jepang, Prancis, Afrika Selatan, Aljazair, Afghanistan, Bolivia, Kamboja, Mesir, Mauritania, Myanmar, Filipina, Oman, Maroko, Thailand, Tunisia, Tajikistan, Kazakhstan, Mauritania, Yordania, Filipina , Spanyol, Kolombia, Italia dan lain-lain. Bahkan ada yang menerapkan bikameralisme murni (strong bicameralism) --menurut kategorisasi Giovanni Sartori-- seperti Aljazair.

Terkait dengan hal ini, perlu ditinjau hasil penelitian International IDEA mengenai sistem bikameral di 54 negara yang dianggap sebagai negara demokratis. Beberapa kesimpulan yang diperoleh, antara lain: Sebanyak 32 negara memilih bikameral, sedangkan 22 negara memilih unikameral; Dari 32 negara penganut bikameral terbagi seimbang dalam hal kuat dan lunaknya, yaitu 16 negara menganut bikameral kuat dan 16 negara menganut bikameral lunak; Semua negara federal memiliki dua majelis; Negara-negara kesatuan terbagi seimbang, sebagian memilih sistem unikameral dan sebagian lainnya bikameral (dari sampel yang diteliti, 22 negara memilih sistem unikameral dan 20 negara memilih sistem bikameral, selebihnya tidak diperoleh datanya); Hampir semua negara dengan jumlah penduduk besar memiliki dua majelis (Bangladesh adalah pengecualian dari kelompok ini), demikian pula sebagian besar negara yang memiliki wilayah luas memiliki dua majelis (Mozambique merupakan pengecualian dari sampel ini).

Kesimpulan lain penelitian International IDEA tersebut adalah: Dari 11 negara federal, terdapat 8 negara yang menerapkan sistem bikameral kuat. Contoh negara AS, Argentina, Australia, dan Brasil; Dari 41 negara kesatuan, terdapat 7 negara yang menerapkan sistem bikameral kuat. Contoh negara Belanda, Cile, Filipina, Italia, dan Jepang; Dari 10 negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil, terdapat 8 negara yang menganut sistem bikameral kuat. Contoh negara AS, Filipina, dan negara-negara Amerika Selatan; Dari 40 negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, terdapat 8 negara yang menganut sistem bikameral kuat. Contoh Australia, Belanda, Belgia, Italia, Jepang, Jerman, dan Swiss.

Dalam sistem bikameral yang lunak (soft bicameralism), majelis yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dan kewenangan lebih besar dibanding majelis lainnya. Biasanya yang lebih kuat disebut Majelis Rendah (Lower House) sedangkan majelis yang lebih rendah disebut Majelis Tinggi (Upper House atau Senate). Majelis Tinggi mempunyai kekuasaan legislatif yang terbatas. Sebagai contoh, pengajuan RUU oleh sebuah majelis (yang lebih rendah) hanya dapat dilakukan melalui “pintu” majelis lainnya (yang lebih kuat), dan pengesampingan atau penolakan RUU yang diajukan sebuah majelis oleh majelis lainnya yang lebih berkuasa. Kesimpulan penelitian International IDEA adalah: Dari 11 negara federal, terdapat 3 negara yang menerapkan sistem bikameral lunak, yaitu Kanada, Austria, dan India; Dari 41 negara kesatuan, terdapat 12 negara yang menerapkan sistem bikameral lunak. Contoh Afrika Selatan, Barbados, Botswana, Ceko, Spanyol, Inggris, Jamaika, dan Namibia; Dari 10 negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil, tidak ada yang menganut sistem bikameral lunak; Dari 40 negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, terdapat 14 negara yang menganut sistem bikameral lunak. Contoh Thailand, Polandia, Kanada, Jamaika, India, Austria, Barbados, dan Afrika Selatan; Dari 40 negara yang menganut sistem pemerintahan semi-presidensiil (mempunyai Presiden dengan kekuasaan riil dan massa jabatan tetap dan juga mempunyai Perdana Menteri yang memimpin pemerintahan yang didasarkan mayoritas di legislatif), terdapat 2 negara yang menganut sistem bikameral lunak, yaitu Trinidad dan Tobago serta Namibia. Penelisikan Republika atas daftar negara federal dan daftar lembaga legislatif, dari 25 negara berbentuk federal yang berada di muka bumi, sepertiga di antaranya justru menerapkan parlemen unikameral, yaitu Austria, Irak, Uni Emirat Arab, Nepal, Comoros, Venezuela, Mikronesia, dan Saint Kitts and Nevis.
Arend Lijphart, dalam  Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries menemukan bahwa sebanyak 13 negara kesatuan yang demokratis, menerapkan sistem bikameral.  Jadi pilihan sistem dan teori dari berbagai negara juga beragam, tidak bisa saling diperbanding satu dengan lainnya, sebagaimana terlihat dari tabel berikut:
 

SISTEM POLITIK/KETATANEGARAAN

JUMLAH NEGARA PENGANUT UNICAMERAL

JUMLAH NEGARA PENGANUT BICAMERAL

Negara pada umumnya (196)

120

76

Negara Demokrasi (54)

22

32

Kesatuan

22

20

Federal (25)

8

17

Penduduk Besar

Hanya Bangladesh

Semua

Wilayah Luas

Hanya Mozambique

Semua

Parlementer (40)

32

8

Presidensial (10)

2

8


 
Dari gambaran itu, beberapa hal dapat menjadi kesimpulan yaitu: Pertama, Pernyataan     bahwa     model bikameral merupakan model yang berciri negara federal kurang tepat.     Beberapa negara kesatuan menggunakan bikameral sebagai model parlemennya.     Kedua, Model    bikameral juga tidak terbatas pada suatu model pemerintahan tertentu. Ia     dapat     berpasangan dengan model pemerintahan presidensial maupun model perlementer.     Namun     setiap persandingan tersebut memiliki konsekwensi dan derajat perbedaan dari     praktek masing-masing negara. Ketiga, Model bikameral terlihat lebih mampu menggagas     fungsi     ideal lembaga parlemen yakni fungsi legislasi, pengawasan, budget, representasi dan     rekrutmen jabatan publik. Hal tersebut terlihat melalui minimnya friksi ketatanegaraan di     beberapa negara yang menganut model bikameral yang diramu dalam sistem     pemerintahannya.
 
Untuk Indonesia dengan rentang kendali yang luas dan spektrum  yang sangat lebar dari Sabang sampai Merauke, serta      dengan cakupan wilayah laut yang secara keseluruhan akan meliput luas wilayah Idnonesia, tidak kurang 5,8 juta     Km2,   maka seharusnya keberadaan DPD RI sebagai Senat DPD RI  sangat lah penting untuk bahu membahu bersama DPR RI menjaga negara dan daerah-daerah serta rakyat Indonesia.  Jadi jangan diartikan     atau diinterpretasikan begitu jauh bahwa Indonesia   akan menjadi seperti Amerika Serikat. Kultur  Indonesia tidak     memungkinkan untuk Indonesia menjadi Amerika Serikat.  Meksipun, pada berbagai diskusi para pengamat dan pakar kita sering mengambil referensi sistem politik Amerika Serikat.  Bangsa Indonesia  punya basis kultur yang sangat jauh berbeda dan mungkin bertolak belakang dengan  basis kultur bangsa  Amerika yang individualis dan berpandanngan pada ukuran-ukuran  materialistik.  Jelas ini berbeda dengan  kultur orang Indonesia yang  berciri komunal, kinship, kekerabatan   dan tolerans serta "penuh kasih".  Pengembangan sistem ketatanegaraan kita yang sudah didera oleh tuntutan kemajuan demokrasi, kiranya jangan dicampur adukkan dengan kekhawatiran-    kekhawatiran yang berlebihan. Itu tidak perlu. Kita bisa menjaganya bersama-sama kemana arah demokrasi Indonesia  ini akan melaju. Asalkan, dengan satu syarat,  patrikan jiwa berkarakter Indonesia dalam setiap pelaksanaan tugas kita  di masing-masing tempat tugas. GOD BLESS INDONESIA.
 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
KLHK Utamakan Penanganan Bencana Berbasis DAS

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dan Wakil Menteri LHK, Alue Dohong memimpin Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jakarta, Senin (13/1). Dalam rapat ini, Menteri LHK ingin mendengar lebih banyak, evaluasi kegiatan RHL tahun 2019 dan rencana tahun 2020 dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengendalian DAS di seluruh Indonesia.

Dalam pengantarnya, Menteri LHK menerangkan bahwa pembahasan pada rapat ini salah satunya adalah pencegahan dan penanganan bencana banjir berbasis DAS seperti penataan ruang wilayah dan penggunaan secara proporsional, pembuatan bangunan pengendali banjir, revegetasi di lahan pasca tambang, serta penegakan hukum.

Rakernis ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan bahwa upaya RHL harus ditingkatkan untuk memulihkan lingkungan. “Bapak Presiden menegaskan menegaskan secara khusus, bahwa RHL harus ditingkatkan berkali-kali lipat sebagai upaya untuk pemulihan lingkungan”, ungkap Menteri Siti.

Pada Rakernis ini, seluruh pimpinan UPT Pengelolaan DAS seluruh Indonesia juga mencermati paparan dari perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Deputi bidang Klimatologi, Herizal yang mewakili Kepala BMKG menyampaikan bahwa pola hujan tahun 2020 diprediksi mirip dengan pola normalnya.

“Dari model-model pengamatan yang dilakukan, kami memprediksi bahwa untuk tahun 2020 iklim kita normal, ketika musim hujan dia sama seperti dengan normalnya, ketika dia musim kemarau, dia juga seperti pada normalnya”, terang Herizal.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK, Sigit Hardwinarto juga memberikan paparan kepada peserta rakernis terkait penanganan atau pengendalian banjir berbasis DAS dalam rangka pelaksanaan RHL. Sigit yang juga sebagai ahli dalam pengengolaan DAS menerangkan bahwa penanganan atau pengendalian banjir di DAS dilakukan dengan Penataan Ruang Wilayah & Penggunaan Lahan di DAS antara lain pembagian atau penataan...

Read More...
225 Kebun Bibit Desa Siap Hijaukan Bogor dan Lebak

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk menghijaukan kembali lahan atau area yang rusak terdampak bencana di wilayah Bogor dan Lebak, sebanyak 225 Kebun Bibit Desa (KBD) disiapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

100 KBD dibentuk di Bogor dan 125 di Lebak, Banten. Bibit dari 225 KBD akan dibagikan gratis ke masyarakat, sehingga terjadi pemulihan alam dan bentang alam hijau kembali.

"Bencana banjir dan longsor menegaskan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan terutama bentang alam yang cukup serius, khususnya di Pulau Jawa. Oleh karena itu menjadi tekad pemerintah untuk lakukan pemulihan lingkungan," kata Menteri LHK Siti Nurbaya, usai meninjau kebun bibit di Desa Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu (11/1).

Kebun Bibit Desa Gunung Kencana saat ini memiliki 60 ribu batang bibit, terdiri dari sengon dan jengkol, serta menyusul jenis durian dan akar wangi atau vetiver.  

"Tanaman tebing akar wangi diuji cobakan pada tebing-tebing setinggi 2-4 meter yang ada di sekeliling kebun bibit pada bentang alam perbukitan Desa Gunung Kencana tersebut," kata Menteri Siti.

Secara keseluruhan diperkirakan yang menyebabkan lahan kritis menurut Kadishut Provinsi Banten sekitar 4.000 Ha. KLHK ditargetkan menghijaukan seluas 2.500 Ha di TNGHS Lebak dan Bogor dengan dana APBN yang dilaksanakan secepatnya dalam 2-3 bulan.

"Dimulai Januari ini segera setelah akses mobilisasi pulih pasca bencana," ungkapnya.

Kebutuhan penghijauan juga dapat didukung dari dana korporat yang bekerja dalam upaya reklamasi dan rehabilitasi eks tambang sesuai PP 78 Tahun  2010. Juga bisa diupayakan dari dana CSR korporat. Skema-skema tersebut sedang dianalisis KLHK saat ini.

"Tapi yang jelas dari dana APBN sudah bisa mencakup 225 kebun bibit desa di Lebak dan Bogor (kawasan TNGHS) dengan sedikitnya masing-masing 60.000 bibit atau semuanya menjadi 13,5 juta bibit yang dapat menanami sedikitnya 19.300 hektar," terang Menteri Siti.

Dalam pengurusan ini sekaligus melalui Dirjen...

Read More...
Respons Arahan Presiden, Menteri LHK Siti Nurbaya: Penghijauan di Lebak dan Bogor Dilakukan Bersamaan Konservasi Tanah dan Air

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan, melakukan penghijauan pada konteks Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak, Banten harus bersamaan dengan bangunan konservasi tanah dan air.

“Ini akan dilaksanakan segera setelah akses Sukajaya, Bogor dan tempat-tempat di Lebak selesai ditangani Kementerian Pekerjaan Umum (PU),” ujar Menteri Siti Nurbaya kepada media, Sabtu (11/1).

Menteri Siti Nurbaya yang pada Jumat (10/1) melihat langsung kondisi Bogor yang baru saja dilanca bencana longsor, mengungkapkan, interaksi dirinya dengan dua Bupati perempuan juga bagus yakni Bupati Lebak, Hj. Iti Octavia Jayabaya dan Bupati Bogor, Hj. Ade Munawaroh Yasin. “Saya yakin kita bisa tangani pasca bencana di sana dengan baik,” ujar Menteri Siti.

Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan, dirinya beserta jajaran KLHK menindaklanjuti arahan Presiden dalam rangka penanganan holistik bencana Bogor, Lebak, dan lain-lain tempat terkait kawasan hutan dan konservasi dan secara umum wilayah hulu.

Menurut rencana, akan segera dilakukan penanaman pada areal 2.500 Ha di Lebak dan Bogor dan diantaranya dengan vetiver pohon akar wangi.

Dalam rangka teknis rinci lapangan, pada Jumat (10/1) Menteri LHK Siti Nurbaya berkunjung ke lokasi Kebun Bibit Desa bantuan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), KLHK di lokasi di Kota Bogor karena kebutuhan ruang terbuka hijau kota Bogor.

Melihat hulu Jakarta yaitu Bogor, maka termasuk wilayah Kabupaten dan Kota Bogor sebagai kesatuan. Menurut Menteri Siti, kebun bibit permanen sudah ada di Cimanggis dengan kapasits produksi 1 juta bibit dan harus siap sesuai arahan Bapak Presiden kebun-kebun bibit di sekitar lokasi yang harus dihijaukan. Direncanakan sekitar 100 unit di Bogor yaitu di kabupaten dan 100 unit di Kabupaten Lebak, termasuk unit-unit di Kota Bogor, yang didukung juga oleh kebun bibit di Dermaga.

Menteri Siti diterima Walikota Bogor, Bima Arya yang pada kesempatan itu juga menjelaskan dan meminta dukungan jalan keluar...

Read More...
Pemerintah Evaluasi Ketaatan Perusahaan terhadap Peraturan Lingkungan Hidup

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan, atau yang dikenal dengan sebutan PROPER adalah program pengawasan terhadap industri yang bertujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Penilaian PROPER periode tahun 2018-2019 telah mengevaluasi sebanyak 2.045 perusahaan.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta (8/1), menyerahkan tropi anugerah PROPER untuk perusahan yang berhasil mendapatkan peringkat Emas. Sedangkan untuk perusahaan yang mendapatkan peringkat Hijau, tropi diserahkan langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya di tempat yang sama.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam arahannya di depan pimpinan perusahaan yang hadir menjelaskan bahwa, ketaatan ini harus dijaga, karena jika terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat operasi industri yang tidak ramah lingkungan, maka pada hakikatnya sama dengan merampas atau mengabaikan hak orang lain.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengingatkan bahwa air, udara, tanah dan energi, tempat perusahaan anda berpijak dan beroperasi itu semuanya adalah pinjaman dari anak-anak dan cucu-cucu kita sendiri dan pinjaman juga dari tanah air.

"Tugas kita adalah menanam agar generasi mendatang bisa memetik buah yang baik, jangan sampai memuai badai dari upaya berburu keuntungan semata jangka pendek", pinta Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Wakil Presiden kemudian menyayangkan masih terdapat perusahaan yang tidak taat dan termasuk peringkat merah dan hitam. "Saya prihatin, masih ditemukan perusahaan yang dalam ketaatannya masih jauh dari harapan terutama perusahaan yang masuk dalam peringkat hitam", ungkap Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menteri Siti dalam laporannya menerangkan bahwa, berdasarkan hasil evaluasi terhadap 2.045 perusahaan, maka ditetapkan kinerja perusahaan dengan peringkat Emas sebanyak 26 Perusahaan, Hijau sebanyak 174 Perusahaan, Biru sebanyak 1.507 Perusahaan, Merah sebanyak 303 Perusahaan, dan Hitam sebanyak 2 Perusahaan.

"Sementara itu, 13 perusahaan...

Read More...
PROPER Berhasil Dorong Perusahaan untuk Lebih Perhatian terhadap Lingkungan

Hasil evaluasi PROPER penilaian tahun 2018-2019 telah diumumkan. Dari 2.045 perusahaan yang mengikuti PROPER, kinerja perusahaan dengan peringkat Emas sebanyak 26 Perusahaan, Hijau sebanyak 174 Perusahaan, Biru sebanyak 1.507 Perusahaan, Merah sebanyak 303 Perusahaan, dan Hitam sebanyak 2 Perusahaan. Sementara itu, 13 perusahaan tidak diumumkan peringkatnya dikarenakan sedang menjalani proses penegakan hukum dan 20 perusahaan lainnya saat ini tidak beroperasi.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta (8/1), menyerahkan tropi anugerah PROPER untuk perusahan yang berhasil mendapatkan peringkat Emas. Sedangkan untuk perusahaan yang mendapatkan peringkat Hijau, tropi diserahkan langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya di tempat yang sama.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam arahannya di depan para pimpinan perusahaan menjelaskan bahwa, ketaatan yang dinilai melalui PROPER sesungguhnya adalah upaya kita dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus dalam rangka merawat lingkungan.

"Oleh karena itu, semakin banyak korporasi yang diikutsertakan dalam PROPER dan semakin tinggi standar penilaiannya, maka semakin tinggi pula dampak positifnya terhadap masyarakat", terang Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menteri Siti pada laporannya mengungkapkan bahwa, selain mengelola data pencemaran yang dihasilkan oleh industri, PROPER juga mendokumentasikan berbagai inovasi dunia usaha untuk meningkatkan efisiensi energi, efisiensi penggunaan air, upaya penurunan emisi, upaya penurunan beban air limbah, penerapan reduce, reuse dan recycle limbah B3 dan non B3.

"Pada tahun 2019, tercatat 794 inovasi yang meningkat 46% dari tahun sebelumnya. Bahkan jika diukur dari tahun 2015 dimana kriteria inovasi mulai diperkenalkan dalam PROPER, jumlah ini meningkat rata-rata 52% per tahun. Bahkan 94 inovasi telah memperoleh hak paten. Hasil inovasi tersebut mampu menghemat anggaran sebesar Rp.192,63 trilyun", ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti melanjutkan, selain mendorong inovasi dan efisiensi biaya,...

Read More...
Atasi Banjir, KLHK Lakukan Rehabilitasi Hingga Penegakan Hukum

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan berbagai langkah terukur guna mengatasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), termasuk di Provinsi Jawa Barat dan Banten seperti yang terjadi pada awal tahun 2020 lalu.

Diantaranya dengan meningkatkan program rehabilitasi hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), serta melakukan langkah penegakan hukum lingkungan.

''Khusus pada kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak pada DAS Ciberang  dan DAS Ciburian akan dilakukan zonasi, termasuk zona merah dimana tidak boleh ada pemukiman sama sekali sebagai zona berbahaya dan resiko tinggi,'' ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya, Rabu (8/2) di Jakarta.

Banjir di Jakarta dan sekitarnya memiliki sejarah panjang dan disebabkan karena banyak faktor. Secara alami terdapat lintasan air dari Bogor dan Depok serta bagian lereng DAS Ciliwung berupa kipas aluvial yang merupakan tanah lempung, sehingga gampang mengalirkan air.

Saat curah hujan tinggi, banjir menjadi ancaman utama karena sebagian besar tutupan lahan di bagian hulu merupakan pertanian lahan kering, yaitu sayuran. Situ dan rawa di daerah Bekasi dan sekitarnya juga sudah tertutup beton, disamping sistem drainase yang terganggu.

Sehari sebelumnya, dalam rapat koordinasi lintas Kementerian yang dipimpin Menko PMK, Menteri Siti menegaskan untuk penanganan segera banjir, khususnya di Jakarta, Bogor dan Lebak, rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) akan ditingkatkan.

''Selain itu membuat bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) seperti dam penahan, dam pengendali, maupun gully plug di daerah hulu,'' katanya.

Sejak tahun 2015 hingga 2019 telah direhabilitasi lahan kritis seluas 1.224 ha di hulu DAS Ciliwung dan Hulu DAS Cisadane. KLHK akan terus meningkatkan program tersebut agar   lahan kritis  dan sangat kritis di hulu 13 DAS tersebut dapat dipulihkan. Upaya tersebut akan dilakukan secara terus menerus dan terprogram.

"Bapak Presiden telah memerintahkan kepada jajaran KLHK  dan pemerintah daerah...

Read More...
Menteri LHK: Manggala Agni Sebagai Patriot Indonesia

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dan Wakil Menteri LHK, Alue Dohong ketika bertemu perwakilan Manggala Agni pada Koordinasi Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Daerah Operasi (Daops) di Jakarta (19/12/2019), dengan semangatnya menyebut anggota Manggala Agni yang telah bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh wilayah Indonesia sebagai Patriot Indonesia.

Tidak berlebihan, kata Menteri Siti mengingat jasa para Manggala Agni yang berjibaku bertaruh nyawa ketika mengendalikan karhutla.

Menteri Siti mengungkapkan, dengan karhutla ini banyak hal yang dihadapi, termasuk reputasi bangsa, harga diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Siti menyatakan bahwa para Manggala Agni sangat pantas disebut sebagai Patriot.

"Saya mau menambahkan, bahwa para Manggala Agni adalah Patriot Indonesia", teriak Menteri Siti.

Menteri Siti kemudian mengelaborasi, "Mari kita lihat pengertian patriot, yaitu cinta kepada bangsa dan negara lebih dari kepada dirinya sendiri, rela berkorban jiwa raga, harta benda bagi negara. Kerja keras luar biasa kepada bangsa dan negara, untuk menjaga kehormatan negara dan keharuman nama bangsa."

Sebagai apresiasi, KLHK bersama-sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berencana menjadikan profesi Manggala Agni sebagai Jabatan Fungsional di Pegawai Negeri Sipil seperti Polisi Kehutanan (Polhut) atau Pengendali Ekosistem Hutan (PEH). Saat ini terdapat 1.875 personil Manggala Agni di Seluruh Indonesia.

Menteri Siti memimpin dan memberikan arahan pada Pertemuan Koordinasi Strategi Pengendalian Karhutla Tingkat Daops tersebut. KLHK mengundang para perwakilan dari seluruh Daops Manggala Agni seluruh Indonesia.

Pada tahun 2020, Ramalan cuaca Indonesia menurut BMKG tidak akan sepanas tahun 2019. Namun Menteri Siti tetap meminta seluruh pihak untuk waspada. Hal itu dikarenakan masih ada kendala-kendala seperti pada area gambut, daerah yang terisolasi, kurangnya sumber air dan sumur...

Read More...
Menteri LHK: Ibu Kota Baru Dibangun dengan Konsep Kota Cerdas dan Forest City

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan bahwa, sesuai pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Kementerian LHK bahwa membangun Ibu Kota Negara (IKN), nantinya didesain dengan menggunakan konsep kota cerdas (smart city) dan forest city atau bush capital, harus sekaligus dengan pemulihan dan perlindungan lingkungan.

Penegasan Menteri Siti tersebut dikemukakan usai mendampingi Presiden Jokowi meninjau lokasi IKN yang berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12). Lokasi IKN tepatnya pada Kawasan Hutan Produksi eks HTI Itchi Hutani Manunggal.

Terkait dengan konsep pembangunan IKN yang menggabungkan konsep kota cerdas atau smart city dan forest city tersebut, lanjut Menteri Siti Nurbaya, KLHK sedang terus mendalami langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk tujuan tersebut.

“Tentu saja dengan tetap menjaga habitat, terutama Orang Utan dan Bekantan, serta pemulihan lingkungan vegetasi dan penanganan eks tambang,” ujar Siti Nurbaya.
Untuk itu ungkap Menteri LHK, direncanakan tahun depan akan dibangun kebun bibit persemaian modern pada areal seluas 120 Hektare, dengan produksi bibit paling sedikit 15 juta batang per tahun.

“Untuk membangun gagasan besar ini, segala sesuatunya dipersiapkan, terutama pada bagian tugas kami di KLHK, yaitu pada aspek lingkungan,” ujar Menteri Siti.
Dikemukakan Siti Nurbaya, KLHK telah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menjadi dasar penyusunan masterplan IKN dan nantinya dalam RTRW yang akan memberi pengaruh pada Kebijakan Rencana dan Program (KRP) berdasarkan kondisi lapangan dan peraturan-peraturan yang ada.

“Sambil terus dilakukan juga rehabilitasi hutan dan lahan yang proses pengerjaannya dimasukkan dalam kerangka waktu (time frame) yang sama,” katanya.

Di lapangan, ungkap Menteri Siti Nurbaya, Bapak Presiden menegaskan bahwa kondisi eks HTI yang hijau dan cukup baik ini agar dijaga dan ditata dalam bentuk...

Read More...
KLHK akan Bangun Persemaian Modern Seluas 120 Hektar di Ibu Kota Negara Baru untuk Pemulihan Lingkungan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya meninjau lokasi Persemaian Permanen di Bukit Merdeka, Samboja, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Kunjungan kerja kali ini juga sekaligus dalam rangka mendampingi Presiden melihat lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Pada kesempatan kali ini, Menteri Siti menjelaskan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kalimantan Timur, mengapa IKN harus pindah. Jumlah penduduk di Jawa sekitar 57 persen dari total penduduk Indonesia. Perputaran ekonomi juga sangat dominan di sana.

"Kita termasuk pertumbuhan ekonominya tinggi, pada setiap pertemuan Internasional kita termasuk di jajaran negara yang ekonomi maju, artinya potret secara dunia kepada Indonesia itu sangat baik", terang Menteri Siti.

Namun, Menteri Siti melanjutkan bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada semua Menteri, untuk membangun seluruh Indonesia. Khusus untuk KLHK, pesan yg paling penting adalah, dengan membangun IKN yg baru, berarti berjalan simultan dengan pemulihan lingkungan.

"Saya minta kepada rekan-rekan, kita semua bekerja sama, bekerja keras", pinta Menteri Siti kepada seluruh jajarannya.

Mendukung upaya pemulihan tersebut, KLHK akan membangun Persemaian Modern di sekitar lokasi IKN nantinya. Persemaian ini rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 120 Hektar.

Hasil survei lokasi yang akan dijadikan Persemaian Modern berada di wilayah Kawasan Hutan Produksi Mentawir pada areal IUPHHK-HTI PT. Inhutani I.

Rencana Persemaian Modern di Mentawir akan meliputi pembangunan sarana dan prasarana persemaian seperti Germination Rooting Mother Plant House, Laboratorium Kultur Jaringan, Aclimatization Area, Shaded Area, Open Area, Pengolahan Media Tanam, serta Reservoar. Selain itu juga terdapat sarana pendukung persemaian meliputi kantor, mess dan lain-lain.

Dalam Persemaian Modern ini akan memiliki
kapasitas produksi bibit sebesar 15 juta bibit pertahun yang meliputi tanaman hutan seperti tanaman kayu, multi purpose tree species dan tanaman...

Read More...
434 Sekolah Raih Penghargaan Adiwiyata Tahun 2019

Sebanyak 434 sekolah yang terdiri atas 376 sekolah negeri dan 58 sekolah swasta dari 164 kota/kabupaten di 32 propinsi, berhasil mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional (333 sekolah) dan Adiwiyata Mandiri (101 sekolah).

Dalam sambutannya, Menteri LHK Siti Nurbaya, menegaskan penghargaan Adiwiyata bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan bentuk cerminan komitmen yang kuat dari semua unsur dalam dunia pendidikan. "Sekolah Adiwiyata diharapkan dapat menghasilkan anak-anak didik yang berkarakter, peduli, dan berbudaya lingkungan serta berprestasi secara akademik, sehingga akan terwujud generasi yang unggul untuk Indonesia Maju," katanya, saat Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional, di Jakarta, Jumat (13 Desember 2019).

Menteri Siti juga menekankan bahwa penghargaan ini adalah tanggung jawab para kepala sekolah dan jajarannya untuk bekerja lebih keras, dan lebih cerdas untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan.

“Program Adiwiyata ini juga merupakan upaya kita mewujudkan siswa siswi yang akan menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang, yang berhati mulia, dan megintegrasikan nilai-nilai lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap keputusannya, serta siap menjadi penyelamat sumber kehidupan dunia,” ujar Menteri Siti Nurbaya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti Nurbaya juga mengingatkan tentang peluang bonus demografi di tahun-tahun mendatang, yaitu kondisi dimana lebih besarnya penduduk produktif di Indonesia. Hal ini, disampaikan Menteri Siti, harus benar-benar kita siapkan dengan baik, diisi dengan nilai-nilai, muatan, dan visi cinta lingkungan.

"Saya percaya, pendidikan lingkungan sangat efektif kita mulai dari sekolah. Saya juga meminta agar mengkombinasikan beberapa program KLHK, dalam menghadapi bonus demografi ini, guna mencetak Youth Green Leaders, para pemimpin muda masa depan yang ramah, dan berwawasan lingkungan," katanya.

Program Adiwiyata telah berhasil mendorong adanya peningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9