Monday, November 19, 2018

PILKADA, DEMOKRASI SUKA-SUKA



Orang mengatakan bahwa Pilkada langsung menjadi bagian dari aktualisasi demokrasi di Indonesia. Padahal   tidak secara leterlijk ditegaskan dalam Pasal 18 UUD hasil amandemen tentang pemilihan kepala daerah secara demokratis tersebut dalam format pemilihan langsung. Format itu merupakan konsensus politik, dimana sesungguhnya masih ada format  demokratis lainnya yaitu dengan  sistem electoral college ( identik seperti dulu melalui DPRD, atau juga bisa DPRD plus DPD dari provinsi terkait , misalnya; atau format lain yaitu melalui tahapan konvensi  secara sistematis). 

Pilkada langsung telah membawa  hasil seperti yang kita saksikan dan rasakan sekarang, meskipun Departemen Dalam Negeri menyodorkan data statistik bahwa  frekwensi kejadian Pilkada bermasalah relatif kecil jumlahnya dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada yang sudah berlangsung hingga akhir 2008. Begitu sikap Departemen Dalam Negeri saat itu. Padahal, kecilnya frekwensi pada konteks  tersebut kurang relevan sebagai jaminan, karena pokok persoalannya justeru pada dampak bagi masyarakat ataupun dampak bagi pemerintah dan semua elemen terkait urusan Pemilu.  Resultantenya ialah ciri  politik transaksional yang begitu dahsyat di berbagai strata otoritas terlibat sampai pada elemen masyarakat.  Hal ini tentu akana menyulitkan  dalam upaya untuk terus memperbaiki sistem dan implementasi demokratisasi di Indonesia.  Kejadian  Pilkada Sulsel, Maluku Utara dan Kaltim lenih kruang lima tahun lalu,  perlu menjadi pelajaran dalam mekanisme dan fenomena yang terjadi.


Pada perkembangan terakhir, pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2012 (karena RUU yang ke DPR disitu tercantum nama Kementerian Dalam Negeri)  mengajukan pendekatan Pilkada yang baru yaitu melalui DPRD, tetapi dalam rincian RUU yang ditawarkan,  menjadi kabur mekanisme dan format dasar sistem demokrasi yang akan dibangunnya, yaitu dengan tercampur aduknya peran KPU Daerah dan DPRD Provinsi  sebagai pelaksana.  Alasan mengembalikan  mekanisme Pemilihan ke DPRD karena masalah biaya. Kurang luas  eksplorasi konseptual atau trend politik nasional yang akan dicapai atau  format pendidikan politik  rakyat  yang diproyeksikan.  

Paltform politik saat awal kebijakan  Pilkada

Dalam pelaksanaan Pilkada sekarag, menurut aturan dan hukum positif dipayungi oleh setidaknya empat  payung hukum yaitu UU Nomor 32 tahun 2004, UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peurbahan Atas UU NOmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU Nomor 12 Tahun 2008. (Tentu saja berlaku pula UU lain yang terkait hal-hal yang relevan seperti UU KUHP dan sebagainya). Beberapa UU tersebut menjadi pegangan dan perlu dimaknai bersama diantara  para penyelenggara Pilkada. Perlu juga menelusuri riwayat, filosofi dari masing-masing UU tersebut, dan latar belakang  keluarnya  pokok-pokok aturan. Mengapa demkian ? karena demokrasi kita sedang berlangsung secara evolutionary.  Dari satu episode ke episode lain adegan demokratisasi melalui Pemilu, Pilkada, unjuk rasa, dan lain-lain semuanya akan membangun sebuah format demokratisasi yang paling sesuai, fit untuk demokrasi Indonesia.(Dalam ilmu lingkungan disebut sebagai peristiwa homeostasis, mencapai keseimbangan baru). 

Peralihan dari UU 32 tahun 2004 ke UU 22 tahun 2007, disitu ada makna. Makna pokok disini ialah bahwa rezim Pilkada, sudah masuk menjadi rezim Pemilu. Apa artinya ?  Artinya, pelaksanaan Pilkada sepenuhnya bergeser dari supervisi  jajaran pemerintahan  ( dibaca Departemen Dalam Negeri dan DPRD) menjadi sepenuhnya   oleh KPU, tanpa pengawasan DPRD dan jauh dari cmpaur tangan supervisi politik dalam negeri (yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri).  Akibatnya  perkembangan nilai-nilai dalam seluruh proses Pilkada didalam masyarakat dan kehidupan penyelengaraan negara tidak menjadi bagian pengawasan , pengamatan dan pemantapan (atau  values and national goals establishment),  apalagi untuk internalisasi dalam upaya mencapai keseimbangan atau homeostasis politik dalam negeri).

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 diatur fromat dasar bahwa Pilkada, yang  secara umum melibatkan  tiga tataran pokok, yaitu : Pertama, tataran supervisi DPRD, dicirikan dengan penegasan oleh DPRD akan berakhirnya masa tugas Gubernur/Bupati/Walikota. Maknanya ialah bahwa DPRD sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif daerah. Fungsi lain ialah DPRD dalam pengawasan fungsional politik, sehingga menurut aturan yang lalu DPRD juga membentuk Panwas Pilkada dengan harapan  bahwa Panwas Pilkada melakukan pengawasan untuk keperluan masyarakat luas dan disampaikan hasil-hasilnya kepada DPRD sehingga DPRD akan memiliki penilaian akhir terhadap fungsional  politik dari seluruh persoalan Pilkada, sehingga diatur pula bahwa penetapan Pilkada bermasalah atau tidak, perlunya pengunduran jadwal dan lain sebagainya, pada tingkat daerah ditegaskan  dengan persetujuan  Pimpinan DPRD dan seterusnya disampaikan kepada pemerintah pusat (Departemen Dalam Negeri utnuk Pilakda  Kabupaten /Kota melalui Gubernur, atau kepada  Presiden untuk Pilkada Provinsi melalui Menteri Dalam Negeri). 

Kedua, tataran dan jaminan prinsip demokratis. Proses evolusi demokratisasi di Indonesia, melibatkan peran sangat penting KPU sejak tahun 1999. Pada perkembangannya, menurut UU Nomor 3 Tahun 1999  dan UU Nomor 12 Tahun 2003, sangat jelas posisi KPU disamping sebagai pelaksana Pemilu, juga menjadi centre of excellence dalam pemahaman tentang demokrasi. Ada ciri yang menonjol disana yaitu ciri  knowledge based.  Setiap kali ada persoalan dan terkait ciri praktek berdemokrasi, maka semacam ”fatwa” akan lebih banyak didengar dari KPU yang memiliki legitimasi sebagai lembaga nasional, tetap dan mandiri (menurut UUD).(Tentu saja tidak menafikan peran para pengamat dan ilmuwan poltik yang juga sangat  membantu memberikan pemahaman demokrasi di tengah-tengah rakyat).  Dalam Pilkada, menurut UU Nomor 32 Tahun 2004,  KPU lebih didorong untuk  menjadi pusat pemaknaan demokratisasi.

Ketiga, tataran operasional praktis untuk keberhasilan pelaksanaaan Pilkada, yang  lebih disandarkan kepada KPUD. Ciri yang melekat disini ialah pelaksanaan operasional, sehingga pada pelaksanannya di lapangan KPUD menjadi sangat dekat Pemda ( dibaca Sekretaris Daerah), karena menyangkut finansial dan dukungan operasional sampai ke desa/kelurahaan. (Apalagi ketika Pertama kali Pilkada dicanangkan tahun 2005, dukungan dana untuk Pilkada dari pemerintah pusat langsung kepada kabupaten/kota pelaksana Pilkada sangat signifikan),sehingga pola operasionalnya berketeraturan lebih melibatkan elemen-elemen pemerintah sampai ke tingkat Kementerian Dalam Negeri dengan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan check and balance. (Pemerintah tidak campur tangan dalam kebebasan  atau independensi dan proses kerja KPU Daerah).

Sekarang, sudah banyak perubahan. Hanya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun setelah lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2007, filosofi dan format tersebut diatas  telah berubah.  Ciri yang paling berubah diantaranya ialah : Panwas tidak lagi menjadi bagian dari fungsional pengawasan politis oleh DPRD secara terpola.  KPU (tidak lagi memakai istilah KPUD), sehingga ciri otonomnya menguat, dan Pemda (dibaca : sekda dan aparatnya) harus menjauh dari keterlibatan  dengan KPU Proionsi/Kabupaten/Kota. Tidak  ada lagi dukungan dana pusat. Peran administratif  dalam keuangan dilaksanakan sepenuhnya oleh Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/kota. Kaitan dengan Pemda semata-mata karena nomenkaltur dan kodifikasi anggaran menurut aturan/APBD. Tidak ada kaitan operasional. Apalagi campur tangan Sekda/aparat lainnya, itu sangat  tidak memungkinkan.  Filosofinya adalah bahwa Pilkada identik dengan Pemilu (yang selama ini kita kenal  seperti Pemilu DPR, DPD dan DPRD) yaitu betul-betul  sudah harus dikelola oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota secara independen dengan supervisi  KPU  Nasional.  Dengan kata lain, tidak relevan lagi apabila daerah seperti pemda/masayarakat daerah meminta keterlibatan  Kementerian Dalam Negeri  terkait pelaksanaan Pilkada secara operasional, kecuali peran administratif menyangkut keadaan-keadaan tertentu yang diatur serta dalam hal  proses lanjut dari hasil Pilkada. Situasi ini "melemahkan" peran supervisi  politik dalam negeri secara menyeluruh di wilayah NKRI.  Perkembangan terakhir menunjukkan pula gagasan-gagasan baru, seperti ide  untuk Pemilu serentak  pusat dan daerah, yang secara konseptual belum jelas, baik secara filosofis maupun dalam  operasionalnya. Yang paling penting perlu dielaborasi konseps dalam hal prinsip demokrasi, pendekatan supervisi check and balance serta dalam dukungan operasional dan administratif. Gagasan-gagasan yang muncul belum menunjukkan elaborasi tersebut sehingga  membingungkan.

Demokrasi inklusif

Mengapa   ada persoalan-persoalan  pada Pilkada lebih kurang  lima  tahun lalu  seperti di  Sulsel, Maluku Utara, dan  Kaltim  atau pilkada kabupaten dan kota yang melibatkan anarkis masyarakat secara massal ? Bisa beragam jawabannya. Namun, yang paling penting menyangkut  beberapa hal, yaitu : Pertama,   pemaknaan terhadap latar belakang peraturan-perturan tersebut. Sangat jelas bahwa posisi UU adalah produk konsensus politik. Peristiwa hukum sejalan dengan  sosiologi politik dan perubahan sosiologis tersebut untuk Indonesia  cukup dahsyat sehingga perlu dicermati secara terus menerus dan tidak bisa sedikitpun lengah. Perubahan dari satu aturan menjadi  aturan yang lain pada konteks Pemilu/Pilkada untuk Indonesia akan  sangat memberi arti, karena disitu tercampur  soal values,  operasional dengan rentang geografis yang luas, karakter masyarakat  dengan ciri ketokohan, dll.    Kedua,  aktualisasi hukum atau peraturan perundangan. Sangat jelas bahwa dalam perubahan  aturan,  akan terkena aktor-aktor pelaku.  Untuk itu maka interpretasi hukum haruslah berjalan  sebagaimana seharusnya.  Dalam konsep separation of power sistem kekuasaan negara, sangat jelas bahwa kekuasaan  legislatif membuat UU,  eksekutif  sebagai pelaksana UU dan yudikatif  sebagai ajudikasi atau interpretasi UU. Jadi tidak bisa semua institusi dapat meng-claim interpretasi hukum atas Undang-undang.  Ketiga, dalam hal terdapat analisis interpretasi, hendaknya dilakukan secara inklusif, artinya mengajak berbagai pihak terkait untuk meletakkan persoalan dengan segala argumentasi, sehingga pemaknaan hukum tidak berlangsung secara eksklusif. Demokrasi harus berkembang secara inklusif, betul-betul mengajak rakyat, bukan hanya untuk institusinya  sendiri, atau golongan  atau kelompoknya. Demokrasi harus bersifat inklusif, bersama rakyat.  Sebagai contoh hilangnya  butir  syarat  "tidak tercela"   menunjukkan antara lain hilangnnya ciri inklusif, karena ketika  butir  tersebut digulirkan dulu, diharapkan bahwa rakyat secara langsung mengaktualisasikan demokratisasi melalui penyampaian pengaduan  secara obyektif ke KPU.  Jadi demokrasi inklusif bersama rakyat, sebetulnya merupakan ruang yang penting untuk lebih dibuka lebar. Bukan demokrasi ”suka-suka”, untuk memperkuat posisi institusi, kelompok apalagi keluarga atau dinasti.  Berbagai pembahasan  RUU yang relevan perlu   meluruskan kembali prilaku institusional  pusat dan daerah, sehingga betul-betul akan berkembang demokrasi yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk Demokrasi Indonesia. 


Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Di Hadapan Pengusaha, Menteri LHK: Kita Lalui Masa-masa Sulit Karhutla

Berbagai langkah koreksi di sektor kehutanan terus dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya dalam mengatasi kebakaran hutan dan tata kelola gambut. Untuk pelaksanaannya di lapangan tidaklah mudah, karena banyak kebijakan dan ketegasan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang tidak hanya menyasar masyarakat, namun juga dunia usaha.

''Kita rasakan hurt (sakit), sadness (sedih), anger (marah) dan segala macam perasaan yang bercampur aduk ketika itu, namun hasilnya sekarang bisa kita rasakan bahwa kebakaran hutan di Indonesia telah dapat dikelola dengan baik oleh semua pihak, dibawah kepemimpinan langsung Bapak Presiden Jokowi,'' kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Rakornas APHI), di Jakarta (13/11/2018).

Pasca Karhutla dahsyat tahun 2015, pemerintah mengambil langkah-langkah cepat seperti moratorium lahan gambut, memperkuat penegakan hukum, melibatkan semua pihak termasuk dunia usaha dalam hal pengendalian Karhutla, dan banyak usaha lainnya.

Hasilnya cukup signifikan, dari tahun 2016 hingga 2018, Indonesia berhasil menghindari Karhutla secara Nasional, setelah sebelumnya rutin terjadi selama hampir 20 tahun. Bahkan Indonesia berhasil menjadi contoh bagi dunia internasional, dalam upaya penyelamatan lahan gambut.

''Tentu saja kontribusi langkah dunia usaha sangat signifikan dan sangat penting. Terima kasih atas kerjasama yang baik meskipun cukup rumit dan complicated kita lewati, sampai-sampai harus ke PTUN, Mahkamah Agung dan demo-demo lapangan,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

''Kita sudah lalui...

Read More...
Buka Konferensi Internasional, Menteri LHK Gaungkan Eco-office

Indonesia kembali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah konferensi internasional mengenai lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dipercaya menjadi penyelenggara iven yang dihadiri lebih dari 328 delegasi dari negara-negara seperti Kamboja, Sri Lanka, Bhutan, India, Laos, Pakistan, Australia, Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Mereka berkumpul dari tanggal 12-14 November 2018, guna membahas aksi nyata konsumsi dan produksi berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production/SCP) untuk kawasan Regional Asia Pasifik.

“Kita harus saling mengingatkan bahwa salah satu prasyarat pembangunan berkelanjutan adalah mengubah pola produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya saat membuka konferensi 14th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production (APRSCP), Senin (12/11), di Balai Kartini, Jakarta.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki banyak inisiatif terkait SCP, bahkan sejak masa Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim. Hal ini menurut Menteri Siti Nurbaya sebagai bentuk dinamika masyarakat yang sangat berharga.

''Sehingga perlu secara sistematis dikoridorisasi untuk pencapaian SDG 12 SCP dan 17 tujuan SDGs. Sekarang Indonesia sedang menjadi President of Board of trustees (Ketua Dewan Pengawas), setelah ini ke Filipina,'' katanya.

Diantara tantangan lingkungan global saat ini adalah masalah konsumsi sampah plastik. Isu ini sebelumnya juga telah dibahas pada beberapa pertemuan internasional lain, seperti COP UNFCC Perubahan Iklim, Forum High Level Meeting on Sustainable Tropical Peatland Management, dan IGR4 perlindungan...

Read More...
Presiden Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial untuk Masyarakat Jawa Barat

  Pemerintah terus mewujudkan komitmennya merealisasikan program Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia. Kali ini bertempat di Taman Hutan Raya Ir.H. Juanda Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/11), Presiden Joko Widodo langsung menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada perwakilan masyarakat.

Jumlah keseluruhan SK yang diberikan sebanyak 37 SK yang mencakup areal seluas 8.617 Ha untuk 5.459 KK dari 8 kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

SK tersebut berbentuk ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) sebanyak 14 Unit SK IPHPS, seluas 2.943 Ha untuk 2.252 Kepala Keluarga (KK).

Selanjutnya berbentuk Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) sejumlah 23 Unit SK Kulin KK dengan luas 5.674,29 untuk 3.207 KK.

“Setelah penyerahan SK ini, saya berharap lahan tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk lebih produktif. Kemudian juga harus fokus pada produk unggulan. Ini semua untuk kesejahteraan Bapak/Ibu sekalian, untuk pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia,” ujar Presiden Joko Widodo.

Melalui SK Perhutanan Sosial, masyarakat memiliki kepastian hukum untuk mengelola kawasan hutan selama 35 tahun. Presiden pun berpesan agar masyarakat memanfaatkan lahan yang sudah diberi ijin dengan maksimal.

"Saya ingin lahan yang ada betul-betul dijadikan produktif, silahkan menanam kopi, buah-buahan, hortikultura, dan sebagainya," kata Presiden Jokowi.

Para Menteri terkait juga telah diminta untuk mempercepat program Perhutanan Sosial, karena program ini dinilai sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menerangkan,...

Read More...
Inovasi KLHK Top 40, Wakili Indonesia di Kompetisi Dunia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018. Penghargaan diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Menteri LHK Siti Nurbaya, saat pembukaan International Public Service Forum, Rabu (7/11), di JCC, Jakarta. 

Penghargaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini berhasil diraih KLHK melalui inovasi SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu), yang menjadi solusi untuk menjawab tantangan global perdagangan kayu legal.

Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99. SILK berhasil terpilih dari 2.824 inovasi yang ikut kompetisi.

SILK juga menjadi satu-satunya inovasi pelayanan publik wakil dari Indonesia yang dikirim MenpanRB ke OECD dalam kompetisi 'Observatory of Public Sector Innovation' tingkat dunia.

Inovasi SILK merupakan platform online pertama di dunia, untuk penerbitan dokumen penjaminan legalitas kayu. Sampai dengan 24 Oktober 2018, melalui platform SILK telah diterbitkan sebanyak 920.133 Dokumen V-Legal, dan Lisensi FLEGT yang menyertai ekspor produk kehutanan ke pasar dunia dengan total nilai ekspor ± USD 52 miliar.

''Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas prestasi ini. Karena inovasi adalah satu dari tiga elemen pokok kemampuan daya saing, selain resources, dan efektifitas manajemen,'' kata Menteri LHK, Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

SILK merupakan sistem pelacakan yang disusun untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan. Dengan sistem ini, maka akan dapat menjamin legalitas...

Read More...
Menteri LHK Lepas Jenazah Pejabat Korban Lior Air JT-610

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar tak kuasa menahan tangis saat melepas jenazah Ubaidillah Salabi MP (55), korban pesawat jatuh Lion Air JT-610, Rabu (7/11) di Manggala Wanabakti, Jakarta.

Ubaidillah adalah Kasubdit Inventarisasi Hutan pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK.

Jenazah Ubaidillah termasuk satu dari 17 korban yang berhasil diidentifikasi pada proses lanjutan yang dilakukan oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

Hasil tersebut didapatkan setelah melakukan pencocokan data postmortem dengan antemortem.

Hadir dalam pelepasan jenazah keluarga almarhum yang ditinggalkan, istri Ubai, Petti Novita dan empat orang anak Brian Ilham Makarim, Firdausa Imtinani Amilia, Nadifa Rose Rachmawati, dan Emily Sabila Rosyad.

Sebelum diserahkan pada keluarga, pihak Lion Air terlebih dulu menyerahkan secara resmi jenazah Ubai pada KLHK dalam hal ini yang mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya.

"Innalillahi wainna illaihi roji’un. Perkenankan saya atas nama pribadi dan keluarga besar KLHK menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas bencana yang telah menimpa keluarga kita, saudara kita, Ir. Ubaidillah Salabi," kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya di hadapan keluarga korban yang hadir.

Pada momen ini juga hadir ratusan kajaran pejabat, staff, dan karyawan KLHK. Suara Menteri Siti yang terisak membuat karyawan yang hadir ikut menitikkan air mata.

Almarhum yang dikenal sebagai sosok yang santun, kata Menteri Siti Nurbaya, termasuk salah satu pegawai terbaik KLHK, yang telah...

Read More...
Semakin Informatif, KLHK Diganjar Penghargaan KIP

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dinilai semakin informatif oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Jika sebelumnya dinilai sebagai kementerian yang kurang informatif, tahun 2018 KLHK naik peringkat menjadi Kementerian cukup informatif.

Hasil tersebut diumumkan KIP di Istana Wakil Presiden, Jakarta (5/11). Menteri LHK Siti Nurbaya menerima penghargaan yang diserahkan Ketua Komisioner KIP Gede Narayana, disaksikan Wapres Jusuf Kalla.

Pada kesempatan ini, KIP mengumumkan monitoring evaluasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik terhadap seluruh badan publik. Hasil monitoring dan evaluasi ini meliputi 460 Badan Publik yaitu 34 Kementerian, 34 Pemerintah Propinsi, 134 Perguruan Tinggi Negeri, 45 Lembaga Negara dan Lembaga Negara Non Kementerian, 86 Lembaga Non Struktural, 111 Badan Usaha Milik Negara, dan 16 Partai Politik.

"Penganugerahan ini menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya," kata Ketua Komisioner KIP Gede Narayana.

Dalam arahannya, Wapres Jusuf Kalla menjelaskan bahwa keterbukaan informasi dibutuhkan agar dapat menjalankan demokrasi dengan baik, sehingga pemerintahan akan lebih terkontrol. Selain itu, keterbukaan informasi publik akan memudahkan pengawasan pada suatu Badan Publik.

"Keterbukaan informasi publik juga akan melindungi masyarakat. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang benar," tegas Wapres Jusuf Kalla.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono selaku atasan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama KLHK, menjelaskan pihaknya mengoptimalkan tiga prinsip dasar yaitu komitmen, koordinasi/kolaborasi,...

Read More...
Ajakan dan Strategi KLHK Selamatkan Citarum

Mendukung upaya penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengajak masyarakat Kabupaten Cianjur untuk menanam 25 pohon seumur hidup.

Upaya lainnya terus dilakukan KLHK. Selain membangun 27 unit DAM Penahan, dan 95 unit Gully Plug, juga dilakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kabupaten Cianjur dalam Hutan Serbaguna seluas 10 Ha, dan di wilayah Perum Perhutani seluas 683,28 Ha, serta membagi 15.250 bibit produktif untuk masyarakat.

"Kita berada di Hulu DAS Citarum tepatnya Sub DAS Cisokan, Sub DAS Cikundul, dan Sub DAS Cibalagung, dimana aliran sungai ini akan tertampung di Waduk Cirata yang perlu dijaga keberadaan dan fungsinya," tuturnya dalam acara Sosialisasi Penanaman 25 Pohon selama Hidup dalam Rangka Pengendalian Kerusakan DAS Citarum, di Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat (3/11).

Dijelaskannya, saat ini luas lahan kritis di Indonesia adalah sekitar 14 juta Ha, dimana di provinsi Jawa Barat seluas 911.192 Ha (6,51%), dan di Kabupaten Cianjur seluas 161.746 Ha (17.75% dari lahan kritis Provinsi Jawa Barat). Jika sudah kritis seperti ini akan muncul hal-hal yang kurang baik, seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

"Salah satu upaya untuk mengurangi dampak tersebut dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, utamanya berupa penamanan pohon, dan pembuatan bangunan-bangunan teknis pencegah erosi dan sedimentasi," lanjutnya.

Upaya penanaman ini menurut Menteri Siti dapat berhasil, apabila dilakukan secara tepat dalam perencanaannya, pemilihan...

Read More...
Di IGR-4, Ketegangan Menteri Siti Berujung Deklarasi Bali

Sekitar 400 delegasi yang berasal dari sekitar 89 negara anggota Badan Lingkungan PBB (UN Environment) baru saja selesai membahas perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan (IGR-4), di Nusa Dua, Bali.

Menteri LHK Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc ditunjuk memimpin sidang IGR-4 yang berlangsung sangat dinamis selama dua hari. Hampir seluruh delegasi negara yang hadir, antusias membawa pesan dan kepentingan negaranya dalam mengatasi polusi lingkungan laut, terutama dari aktivitas yang berasal dari daratan.

Kepemimpinan Menteri Siti dalam agenda penting ini semakin diuji, dengan tarik ulurnya kepentingan di antara setiap negara yang tergabung dalam UN Environment, diantaranya Africa Group, Asian and Pasific, Eastern Europe Group, Latin America and Caribbean Group, dan Western Europe and Others Group.

''Alhamdulillah, setelah saat-saat yang sangat tegang, akhirnya Deklarasi Bali dapat disepakati semua negara. Dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian global,'' kata Menteri Siti Nurbaya pada media, Jumat (2/11/2018).

Seluruh negara peserta IGR-4 pada akhirnya menyepakati untuk memperkuat program aksi global untuk perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis lahan (Global Programme of Action-GPA).

Setelah mereview pelaksanaan program aksi di tingkat global, regional, dan nasional selama periode 2012-2017, negara peserta IGR-4 menyatakan dukungan dan komitmen untuk mendukung GPA periode 2018-2022, serta program kerja bagi kantor koordinator GPA UN Environment (PBB).

Dua isi utama 'Deklarasi Bali' diantaranya meningkatkan pengarusutamaan pada perlindungan...

Read More...
IGR-4 Hasilkan Deklarasi Bali, Menteri LHK Pertegas Komitmen Indonesia

Pertemuan hari terakhir negara-negara anggota Badan Lingkungan PBB (UN Environment) membahas perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan (IGR-4), akhirnya menghasilkan kesepakatan antar negara dalam bentuk Deklarasi Bali.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc yang ditunjuk memimpin sidang sejak hari pertama, mengapresiasi ratusan delegasi dari berbagai negara yang begitu antusias mengikuti berbagai sidang hingga pelaksanaan IGR-4 hari terakhir, Kamis (1/11/2018) di Nusa Dua, Bali.

Seluruh negara peserta IGR-4 menyepakati untuk memperkuat program aksi global untuk perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis lahan (Global Programme of Action-GPA).

Setelah mereview pelaksanaan program aksi di tingkat global, regional, dan nasional selama periode 2012-2017, negara peserta IGR-4 akhirnya menyatakan dukungan dan komitmen untuk mendukung GPA periode 2018-2022, serta program kerja bagi kantor koordinator GPA UN Environment (PBB).

''Kesepakatan dalam Deklarasi Bali, sejalan dengan transformasi komitmen global Indonesia yang sedang berlangsung, sebagaimana target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 14 dari agenda 2030,'' kata Menteri Siti Nurbaya dalam sambutan penutupan IGR4.

Menteri Siti Nurbaya mengajak semua negara untuk mengambil peran aktif, dan melakukan kerjasama intensif antar negara melalui pengembangan kapasitas di bidang sumber daya manusia, pengetahuan, dan transfer teknologi.

Ini juga sudah sejalan dengan komitmen Indonesia yang sudah mengimplementasikannya dalam tindakan nyata.

''Saya bangga menyaksikan keberhasilan Surabaya...

Read More...
Buka IGR-4, Menteri LHK Tegaskan Komitmen Indonesia

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr.Siti Nurbaya Bakar M.Sc membuka Pertemuan Intergovernmental Review (IGR) ke empat dari Global Program of Action (GPA), di Nusa Dua Bali, Rabu (31/10/2018). Ini merupakan pertemuan internasional negara-negara di dunia untuk perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan.

Pada konferensi lima tahunan Badan Lingkungan Hidup PBB (UNEP) ini, hadir sejumlah Menteri Lingkungan Hidup beserta perwakilan negara-negara anggota UN Environment, NGO, para ahli, dan sejumlah anggota organisasi yang diakreditasi UN Environment Assembly. Pada acara pembukaan turut hadir Executive Director of UNEP dan Gubernur Bali.

Menteri Siti Nurbaya menegaskan Indonesia sangat berkomitmen dalam implementasi perjanjian global. Terlebih lagi ekosistem laut dan pesisir mengalami ancaman serius dari aktivitas berbasis laut dan darat, dan hingga 80 persen pencemaran laut berasal dari aktivitas manusia yang berbasis daratan.

''Untuk isu-isu pesisir dan laut, Indonesia telah mengembangkan dan menerapkan sejumlah kebijakan, strategi, dan program kerja nasional. Selain kebijakan nasional tentang agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

Terkait dengan pengurangan dampak dari kegiatan berbasis lahan, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 yang membahas rencana aksi strategis untuk memerangi sampah laut dari 2018 hingga 2025. Targetnya mampu mengurangi limbah padat hingga 70 persen.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan Keppres pada tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Internet Marketing Support oleh PromosiMedia.Com