Monday, November 19, 2018

KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? : ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)

          PENDAHULUAN
  1. Reformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
    ....
  2. Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula, politik sebagai cara yang bijak dan cerdas untuk mencapai tujuan bersama bangsa, berkembang secara tidak bijaksana, melibatkan grass root. Politik yang oleh beberapa ahli dicirikan sebagai seni untuk mengabdikan diri (Hannah Arendt, 1958) ternyata telah memunculkan ciri kenyataan mengalami deviasi dan justru telah memperlihatkan citra buruk di mata masyarakat.
    ....
  3. Dalam kondisi demikian, maka tidak salah bila demokrasi di Indonesia telah memunculkan ciri demokrasi yang dinilai lemah dalam etika, dimana dalam kurun waktu 20 tahun ini merembet ke tingkat grass root yang sudah cukup mengkhawatirkan. Bisa kita katakan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami ujian. Jika demokrasi hanya dicirikan dengan sistem pemilihan umum atau ”pendekatan elektoralisme”, maka demokrasi hanya diartikan sangat sempit dan hanya menyuburkan pertumbuhan rezim-rezim yang berebut kekuasaan. Konsep pendekatan ini sangat beresiko, atau terjadi kekeliruan elektoral, yaitu suatu bisa dengan mengistimewakan pemilu diatas dimensi-dimensi lain seperti terabaikannya hak-hak sebagian masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses kekuasaan serta menciptakan arena-arena pembuatan kebijakan penting yang berada di luar kendali pejabat terpilih. Atau dengan kata lain,bukan tidak mungkin akan lahir suatu situasi yang disebut ” demokrasi kaum penjahat” (Olle Tornquist, 1991 State and civil society in Indonesia,Bulletin of Concerned Asian Scholars, vol 30:3). Di Indonesia, ancaman seperti ini sudah muncul cirinya, ketika perilaku anarkis dalam rangka Pilkada bermunculan. Persoalan yang paling mutakhir ialah kelemahan komunikasi politik munculnya issue dan kesimpang siuran informasi. Ini lebih mengkhawatirkan dari hanya soal anarkis, karena “demokrasi penjahat” seperti di bawa masuk ke tingkat grass root.
    ....
  4. Pada situasi yang demikian, maka yang dibutuhkan ialah pelajaran, pemaknaan dan penerapan demokrasi yang berlandaskan pada etika moral yang diikuti dengan penegakan hukum. Dalam hal ini peran politik sangat penting untuk proses demokratisasi secara bermoral. Konsolidasi politik melalui sistem pemilu, memerlukan aktor-aktor politik yang memiliki komitmen demokrasi yang tinggi, sehingga praktek demorkasi dalam sistem politik baik di partai politik, legislatif dan eksekutif selalu didasarkan atas kepentingan masyarakat yang lebih baik. Dengan kata lain, membangun etika demokrasi untuk mewujudkan ketahanan politik nasional menjadi sangat penting.

    KOHESI SOSIAL DAN PEMILAHAN SOSIAL

  5. Kohesi sosial yang direfleksikan dari kondisi yang terjadi akhir-akhir ini menjadi indikasi bahwa ada persoalan dalam interaksi politik. Ada yang tidak pas. Indonesia memang terbangun dari keanekaragaman (diversity) dan terajut dalam kemajemukan (pluralis) sebagai satu bangsa. Proses perajutannya juga berlangsung cukup lama dalam pengerucutan nilai-nilai, sebagai sebuah value establishment, dimulai dari 1908, 1928, 1945 hingga sekarang. Turun naik proses harmoni dan disharmoni yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Semuanya dapat dirangkum dalam pengelolaan negara Indonesia yang sama-sama disepakati lahir sebagai negara bangsa melalui Proklamasi Agustus 1945.

    Pada masa lalu nilai-nilai pluralisme dirangkum dalam Wawasan Nusantara, dan harus diakui bahwa konsep Wawasan Nusantara yang mengakomodir pluralisasi sangat tegas memaknai Indonesia sebagai Pluralisme. Refleksi operasionalnya ketika itu berlangsung antara lain dalam bentuk sosialisasi ideoleogi Pancasila dengan format kegiatan P4. Wawasan Nusantara berkembang ketika itu sebagai alat dalam dialogantar pluralisme masyarakat untuk saling menyadari dan memahami kulturmasing-masing. Saat sekarang Presiden telah membentuk Unit KerjaPresiden Pembinaan Ideologi Pancasila untuk antara lain menyediakan ruang dialog antar etnis, sehingga pluralisme bisa dipahami dan dapat memperpendek ruang dan jarak pemaknaan antar suku-suku bangsa,golongan atau elemen-elemen yang bersifat plural di Indonesia.
    ....
  6. Per definisi, pluralisme adalah nilai-nilai yang menghargai perbedaan danmendorong kerjasama bersama berdasarkan kesetaraan. Didalamnya terkandung dialog untuk membangun hubungan antar unsur dengan latar belakang yang berbeda, termasuk juga adanya kerjasama untuk mencapai tujuan yang searah. (Endy M Basyuni, 2007). Pluralisme menurut ilmuilmu sosial berarti kerangka interaksi yang menunjukkan adanya sikap saling menghargai, toleransi satu sama lain dan saling hadir bersama secara produktif dan berlangsung tanpa konflik atau terjadi asimilasi (Wikipedia, 2007).

    Sementara itu, menurut Azyumardi Azra (mengutip Furnivall, 1944), bahwa masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal. Teori ini berkaitan dengan realitas sosial politik Eropa yang relatif homogen, tetapi sangat diwarnai chauvinisme etnis, rasial, agama dan gender. Sementara itu menurut Aung San Suu Kyi, (1991) bahwa pluralisme, tepatnya berkembang karena adanya perbedaan kultur yang penting bagi bangsa dan rakyat yang berbeda untuk sepakat akan hal-hal mendasar yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang direfleksikan sebagai faktor pemersatu.

    Kata pluralisme muncul dalam kondisi atau peristiwa termasuk diantaranya peristiwa sensitif seperti terkait dengan agama, suku, gender, hak azasi manusia dan budaya. Secara lebih spesifik issue pluralisme di Indonesia terkait dengan issue agama, gender, hak azasi manusia, masyarakat hukum adat, issue putra daerah dan gejala pemilahan sosial sebagai reaksi atas kebijakan nasional. Pada perspektif birokrasi, pluralisme adalah filosofi demokrasi keterwakilan dalam roda pengambilan keputusan dimana kelompok atau golongan menikmati aktivitasnya, legitimasinya dan pengaruhnya dalam merumuskan kebijakan publik.

    Implikasi utamanya ialah : pertama, harus ada keseimbangan dalam distribusi kekuasaan; kedua, adanya semangat kompetisi dan partisipasi diantara kelompok yang terorganisir dengan baik (bukan individual) yang hadir dalam sistem sosial yang ada dan ketiga, harus ada penilaian tentang kondisi plural untuk menghindari dominasi elit yang dapat mengganggu nilai keterwakilan. (Mazziotti DF, Journal of the American Institute of Planners, 1974)
    ....
  7. Beberapa hal yang relevan dalam persoalan pluralisme dalam perspektif birokrasi, diantaranya : Pertama, persoalan agama dan syariah, muncul berupa pengaturan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, bagi birokrasi yang perlu menjadi pertimbangan serius adalah prinsip dalam konsep keseimbangan bagi semua pihak. Kedua, persoalan yang mengarah pada pornografi, dimana bagi birokrasi harus dapat menilainya dengan prinsip keseimbangan penghargaan kepada keberadaan dan norma-norma dalam masing-masing unsur masyarakat. Ketiga, persoalan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang mempunyai kebersamaan yang kuat, artinya, manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, mempunyai corak magis religius yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.

    Pada tahap lanjut, masalah masyarakat hukum adat dikaitkan dengan pluralisme juga akan mengena pada persoalan hak azasi manusia dan hak atas akses pada sumberdaya alam. Seperti diketahui bahwa salah satu ciri masyarakat hukum adat ialah melekat pada sumberdaya lahan (tanah), air dan hutan. Presiden Jokowi telah secara nyata memberi dukungan kepada MHA. Pemerintah saat ini telah secara sistematis menyiapkan aktualisasi pluralitas di Indonesia. Dan Partai Nasdem merupakan partai yang memperjuangkan MHA dan pluralisme.
    ....
  8. Yang terjadi saat ini dan cukup mengkhawatirkan terkait dengan gangguan kohesi sosial. Kohesi didefinisikan sebagai ikatan antara molekul dalam satu unsur. Dalam kehidupan bermasyarakat, kohesi sosial diartikan sebagai pertautan dan ikatan bersama masyarakat dalam satu bangsa, dalam hal ini Bangsa Indonesia. Kita mengalami indikasi gangguan kohesi sosial akibat kondisi situasi politik juga sebagai konsekwensi dari beberapa kebijakan. Cukup signifikan kita lihat sejak awal reformasi, bahwa telah terjadi gangguan kohesi sosial yang berkembang di berbagai daerah. Beberapa indikasi gangguan kohesi sosial itu meliputi : konflik horizontal atas alasan atau dihubunghubungkan dengan alasan agama, seperti di Ambon, Poso dengan fakta ikatan kohesif dalam masyarakat menjadi terganggu. Simultan dengan indikasi konflik atas alasan agama, juga berkembang konflik atas alasan kesukuan seperti di Sambas, Sampit dan sebagainya yang untuk itu melalui berbagai upaya proses damai, pada akhirnya dapat diatasi dan terjadi pemulihan.

    Gesekan antar etnis terdeteksi akibat misalnya antara lain format perasional budaya yang tidak sesuai serta indikasi persaingan dalam akses terhadap sumber-sumber perekonomian. Terjadi pula indikasi perkelahian massal antar penduduk kampung karena persoalan kebijakan pemerintah, misalnya terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemekaran wilayah, industri, kawasan hutan, tempat pembuangan akhir sampah, pencemaran dan juga akibat kebijakan yang mengandung ekses lanjut seperti timbulnya “kecemburuan” sosial dalam masyarakat baik antar kelompok atau antar individu. Indikasi lainnya ialah gejala pemilahan sosial yang tumbuh berbarengan dengan penguatan identitas sosial masyarakat daerah akibat otonomi daerah.

    Wujud konkret gejala pemilahan sosial itu diantaranya issue separatis atau resistensi atas kebijakan nasional diawal-awal kebijakan desentralisasi. Situasi itu tidak lagi menonjol sekarang. Pemerintah Jokowi telah melakukan langkah akomodatif dengan cukup baik. Rataskab bersama Gubernur, Presiden dalam rapat-rapat kabinet itu adalah langkah nyata yang positif. Masalahnya sekarang justru kohesi sosial dengan indikasi memburu kekuasaan politik yang melibatkan tingkat grass root, sehingga mengganggu kamtibmas dan bahkan indikasi pengabaian terhadap makna konstitusionalitas. Desain sistim politik kita mengedepankan institusionalisasi, daripada personifikasi.

    TANTANGAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI INDONESIA
    ....
  9. Kita ditantang untuk perlu lebih melakukan elaborasi pendekatan, metoda, tata cara, tampilan sikap/prilaku dan segala hal yang berkaitan dengan refleksi aktualitas masing-masing elemen bangsa pada tempat , posisi dan profesinya masing-masing untuk satu tujuan yaitu sebagaimana yang tercantum dalam tujuan negara. Oleh karenanya pilihan yang ada ialah perlunya pengelolaan nilai-nilai atau values management ini dapat kita laksanakan dan diawali dengan pemahaman serta komitmen kita dalam menerapkan Pancasila, dengan mengenali bahwa :

    * Pancasila bernilai mempersatukan bangsa;
    * Pancasila adalah karakter dan potret diri bangsa Indonesia;
    * Pancasila dipraktekkan pemimpin sebagai pedoman saling menghormati pandangan yang beragam/majemuk dan
    * Pancasila sebagai pedoman dalam memelihara dan mengelola tatanan kemasyarakatan.

    Dengan pendekatan tersebut, kita lihat bahwa sikap dasar bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki kelenturan atau fleksibiltas atau daya adaptasi, sekaligus kita memilki sumberdaya berlimpah dan sejarah panjang bernegara secara demorkatis. Untuk itu tidak perlu ada keraguan alam berkiprah secara internasional dengan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki berdasarkan Pancasila.
    ....
  10. Beberapa perkembangan dan perubahan yang dapat kita tarik sebagai pelajaran meliputi aspek atau ukuan-ukuran berikut ini :

    Pertama, dalam SISTEM POLITIK, kenyataan yang kita saksikan ialah bahwa kekuasaan diperoleh elit Politik dengan sistem perwakilan dan terjadi rekayasa antara lain Money Politics, nepotisme dan pemanfaatan masa mengambang (Floating mass). Gambaran yang demikian membawa akibat yang kurang sehat dalam aktualisasi kehidupan politik, terutama para aktor politik seperti para politisi/legislator, partai politik, sehingga yang muncul ialah gejala power seeking politician.

    Kedua, pada aspek HUKUM, gejala yang muncul ialah hukum diinterpretasikan menurut kepentingan kelompok. Beberapa gejala yang muncul juga berupa aplikasi hukum yang bahkan telah memicu fragmentasi di tengah masyarakat. Masih ada juga masalah-masalah HAM yang oleh masyarakat dianggap belum tuntas.

    Ketiga, ORIENTASI KEBIJAKAN EKONOMI pada beberapa aspek masih ada kekhawatiran akan KKN dengan “Crony Capitalist” lama maupun baru. Justifikasi kebijakan ekonomi yang sangat penting seperti misalnya berkaitan dengan sumberdaya alam, belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan mengandung berbagai interpretasi masyarakat. Pemerintah melakukan corrective action dengan keadilan ekonomi melalui program akses lahan (hutan), peluang usaha dan
    peningkatan SDM.

    Keempat, SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PLURALISME memilki ruang yang sempit, dimana ada potensi gangguan Pluralisme di tengah masyarakat, perkembangan yang belum menunjang tumbuhnya diversifikasi budaya.

    Kelima, RESPON MASYARAKAT TERHADAP GLOBALISASI yang cukup bervariasi dan masih terdapat indikasi mendukung atau menolak globalisasi dari kelompok masyarakat perorangan dan disisi lain dihadapkan pada semakin deras masuknya kelompok-kelompok profesional asing ke tanah air. Globalisasi belum direspons dalam bentuk persiapan diri untuk berkompetisi, meskipun terhadap issue global sudah ada pemahaman seperti terkait perubahan iklim.

    Keenam, SIKAP TERHADAP AGAMA dalam bentuk jargon-jargon agamis untuk legitimasi dirasakan dan menstimulir fragmentasi respons di tengah masyarakat.

    Ketujuh, PRAKTEK DEMOKRASI MASYARAKAT Partai Politik pada kenyataannya tidak melakukan pendidikan politik rakyat sebagaimana mestinya. Secara keseluruhan demokrasi tidak dimengerti oleh rakyat sebagaimana mestinya. Disisi lain juga terindikasi keadaan dimana pers menjadi tempat penyampaian aspirasi dan permasalahan masyarakat, sehingga harus menjadi pelita, pemberitaan yang mendidik, bukan provokatif, apalagi memberikan contoh-contoh cemooh dan debat secara
    tidak santun.

    Kedelapan, POSISI TAWAR MASYARAKAT DALAM PEMERINTAH, muncul dengan gejala yang lebih baik dan masyarakat memiliki kesempatan untuk aktualisasi diri.

    ETIKA DAN MORAL POLITIK SEBAGAI MODAL

  11. Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani ”ethos” yang berarti "adat istiadat” atau ”kebiasaan”, yang berarti tata cara hidup yang baik, ada diri seseorang ataupun masyarakat, dianut dan diwariskan dari atau generasi ke generasi lain, dilakukan dalam bentuk kaidah, aturan atau norma yang dikenal, dipahami dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Akidah, norma atau aturan ini menyangkut baik buruk perilaku manusia; dapat berarti hal-hal apa yang baik yang harus dilakukan dan hal-hal apa yang buruk yang harus dihindari. (Sonny Keraf, 2002 dalam Etika Lingkungan).

    Etika juga berisikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang harus dijadikan pegangan dalam menuntun perilaku. Etika juga memberi kriteria bagi penilaian moral tentang apa yang harus dilakukan dan tentang apakah sesuatu tindakan dan keputusan dinilai sebagai baik atau buruk secara moral.
    ....
  12. Dalam setiap bidang, etika diperlukan sebagai piranti lunak (software) untuk menuntun orang dalam bertindak. Dalam bidang hukum misalnya seseorang penegak hukum memakai atribut etikanya agar keputusan-keputusan dan hukum yang dihasilkan memiliki nilai keadilan. Begitu pula dalam bidang ekonomi, pelaku ekonomi menjalankan dengan etika, agar memilki hubungan yang baik dan menjamin keberlangsungan transaksi ekonomi yang menguntungkan serta untuk saling membangun kepercayaan.

    Etika dalam politik merupakan syarat yang diperlukan dalam berdemokrasi, dimana etika akan berfungsi sebagai pegangan dalam korelasi dengan tanggung jawab kepada yang memilih. Dalam politik bentuk tanggung jawab itu ialah amanah untuk melaksanakan program politik yang telah dijanjikan. Juga berkaitan dengan bagaimana cara menjalankan kekuasaan serta menjaga hubungan lembaga-lembaga politik. Dalam hal ini menjalankan kekuasaan diartikan sebagai etika untuk menjunjung tinggi cita-cita agar yang diamanatkan oleh UUD yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
    ....
  13. Etika berdemokrasi menanggung esensi sebagai berikut: Pertama, sebagai pola kekuasaan yang dilembagakan serta bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dimana penguasa bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam hal ini bench marking nya ialah partisipasi rakyat dalam politik dan fungsi lembaga-lembaga negara berjalan secara efektif (legislatif,eksekutif dan yudikatif). Kedua, sebagai sistem pemerintahan yang tidak diskrimintif terhadap warga negaranya,
    azas persamaan di mata hukum, hukum sebagai supremasi tertinggi yang mengalahkan pengaruh kekuasaan dan pengaruh politik.Ketiga, mejamin tegaknya pluralisme, ada penghargaan terhadap semua bakat, minat, keinginan, pandangan. Keempat, etika mengandung nilai-nilai penyelesaian secara damai dan sukarela, perubahan secara damai, suksesi damai, pengakuan terhadap keanekaramanan, menegakkan keadilan, memajukan ilmu pengetahuan serta pengakuan terhadap kebebasan. (Robert Dahl, 1985 dan Henry B Mayo didalam buku Miriam Budiardjo,1982).

  14. Etika menjadi kepentingan dalam ketahanan nasional di bidang politik, karena etika dapat menjadi indikator konsistensi kecintaan terhadap negara. Etika disini dalam bentuk kerelaan berkorban demi mempertahankan kedaulatan dan persatuan serta kesatuan bangsa. Dalam berdemokrasi etika itu diterjemahkan dalam bentuk reaktifitas
    dalam mengemas janji-janji kampanye dan dalam menjaga kepercayaan masyarakat (Subhilhar, 2009).
    ....
  15. Ketahanan dalam bidang politik tidak melulu berbicara tentang pertahanan, tetapi juga tentang efek samping yang dihadapi jika etika politik dalam berdemokrasi tidak dijunjung tinggi. Dalam hal ini bisa terefleksi dalam arti kepuasan dan ketidak puasan terhadap kebiijakan pemerintah. Dalam hal muncul kepuasan, maka akan semakin mmembangun motivasi dan memompa kemajuan dan sebaliknya dalam hal berkembang ketidakpuasan, maka apabila tidak dapat diakomodasikan akan memunculkan kelompok ekstrim seperti separatis.
    ....
  16. Demokrasi secara umum dicirikan oleh empat hal pokok, yaitu :
    Pertama, keberadaan sistem pemilihan umum yang jujur dan adil.
    Kedua, adanya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif.
    Ketiga, adanya kemauan dan langkah politik untuk selalu melakukan promosi dan pperlindungan HAM, khususnya hak-hak sipil dan politik.Keempat, adanya masyarakat demokratik yang merefleksikan masyarakat yang percaya diri (self confident society) antara lain dalam bentuk berbagai asosiasi masyarakat madani (civil society) .Hal-hal tersebut terikat secara fundamental dengan subyek etika. Etika pada dasarnya adalah bangunan terorganisasi tentang pengetahuan (the organised body of knowledge) yang seharusnya mencakup pula perilaku dan metoda yang membentuk sikap.
    ....
  17. Reformasi Indonesia sudah berlangsung 20 tahun dan telah melahirkan kebebasan. Namun kebebasan tetap harus ada batasnya demi kepentingan bersama dalam masyarakat. Jika kebebasan tidak ada batasnya, maka akan muncul anarkisme dan chaos lebih jauh lagi akan membahayakan tatanan masyarakat (kebencian, konflik horisontal, ancaman fisik individu) dan gangguan tramtibmas. Kebebasan harus tidak  dikendalikan oleh hawa nafsu untuk memenuhi tujuan atau kepetingan sesaat yang melupakan tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, etika membutuhkan kemampuan intelektual dalam memecahkan masalah secara logika dan rasional, juga dengan kecerdasan emosional melihat dengan mata hati dan perasaan diri sendiri dan perasaan pihak lain, membangun empati, kepedulian sosial, soldaritas dan interaksi sosial yang simpatik.

    ETIKA BERDEMOKRASI UNTUK KETAHANAN NASIONAL BIDANG POLITIK

  18. Demokrasi pada dasarnya akan direfleksikan dalam bentuk menyelenggaraan negara, hubungan antara penuasa dan rakyat yang dicirkian dengan tata kepemerintahan yang baik, terbuka, taat hukum dan memiliki kompetensi. Beberapa hal yang diharapkan untuk membangun etika berdemorkrasi diantaranya :
    (1) berkurangnya prilaku moral hazards, yaitu pemahaman akan makna kebebasan yang harus tidak tanpa batas;
    (2) peraturan perudangan yang mendukung untuk tujuan proses demokrasi yang sehat;
    (3) Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, bukan hanya formalisme dan legalisme, tetapi betul-betul substansial dirasakan keadilan masyarakat;
    (4) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, yang menjadi modal bagi pemahaman dan komitmen atas berbagai aturan.
    ....
  19. Etika berdemokrasi akan dicirikan pula dengan indikator utamanya yaitu :
    (1) orientasi kekuasaan untuk program bukan hanya untuk menguasai;
    (2) terciptanya target pembangunan nasional karena ketahanan politik;
    (3) berlangsungnya proses check and balance;
    (4) meningkatnya kemampuan warga negara dengan adanya demokrasi. (5) membangun kemandirian kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terlepas dari ketergantungan pada pihak asing. Membangun etika berdemokrasi dapat didekati dari upaya-upaya melakukan pemecahan atas hal-hal tersebut butir 18. Intinya adalah kita harus dapat menaati moral hazards, membangun regulasi, peraturan perundangan, menegakkan hukum dan meningkatkan kualitas SDM.
    ....
  20. Strategi yang dapat dikemukakan diantaranya ialah :

    Pertama, merombak kultur politik yang buruk saat ini dengan rekonsiliasi politik nasional dalam arti yang lengkap dan utuh. Artinya kebersamaan di kalangan elit politik baik secara formal ataupun informasi memadukan atau mengkonsolidasikan tidak saja kepentingan tetapi juga wawasan untuk satu tujuan yaitu cita-cita dan tujuan negara.

    Kedua, mengembangkan regulasi, peraturan perundangan yang mendorong terbangunnya etika dan moral politik, misalnya dengan melihat kembali berbagai UU yang penting untuk ditekankan pada aspek moral dan etika, demikian pula UU tentang etika penyelenggaraan negara yang sudah pernah direncanakan namun belum dapat dikembangkan oleh DPR.

    Ketiga, langkah-langkah penegakan hukum secara lebih baik melalui sistem hukum, aparatur hukum yang baik sampai pada upaya penegakan hukum serta membangun budaya hukum masyarakat (taat hukum dan juga kritis)

    Keempat, tentu saja ada kebutuhan untuk peningkatan sumberdaya manusia Indonesia, sehingga sebagai satu tatanan, kita akan membangun interaksi antara negara dan warga negara .

    Demokrasi yang berkembang di Indonesia harus berlangsung dengan guidance, sehingga memiliki arah yang jelas. Pertimbangan untuk melakukan penyempurnaan kembali UUD setelah amandemen UUD 1999-2002 mungkin menjadi salah satu hal yang perlu menjadi pertimbangan penting.


    DPP Partai Nasdem, 8 Mei 2018.
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Di Hadapan Pengusaha, Menteri LHK: Kita Lalui Masa-masa Sulit Karhutla

Berbagai langkah koreksi di sektor kehutanan terus dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya dalam mengatasi kebakaran hutan dan tata kelola gambut. Untuk pelaksanaannya di lapangan tidaklah mudah, karena banyak kebijakan dan ketegasan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang tidak hanya menyasar masyarakat, namun juga dunia usaha.

''Kita rasakan hurt (sakit), sadness (sedih), anger (marah) dan segala macam perasaan yang bercampur aduk ketika itu, namun hasilnya sekarang bisa kita rasakan bahwa kebakaran hutan di Indonesia telah dapat dikelola dengan baik oleh semua pihak, dibawah kepemimpinan langsung Bapak Presiden Jokowi,'' kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Rakornas APHI), di Jakarta (13/11/2018).

Pasca Karhutla dahsyat tahun 2015, pemerintah mengambil langkah-langkah cepat seperti moratorium lahan gambut, memperkuat penegakan hukum, melibatkan semua pihak termasuk dunia usaha dalam hal pengendalian Karhutla, dan banyak usaha lainnya.

Hasilnya cukup signifikan, dari tahun 2016 hingga 2018, Indonesia berhasil menghindari Karhutla secara Nasional, setelah sebelumnya rutin terjadi selama hampir 20 tahun. Bahkan Indonesia berhasil menjadi contoh bagi dunia internasional, dalam upaya penyelamatan lahan gambut.

''Tentu saja kontribusi langkah dunia usaha sangat signifikan dan sangat penting. Terima kasih atas kerjasama yang baik meskipun cukup rumit dan complicated kita lewati, sampai-sampai harus ke PTUN, Mahkamah Agung dan demo-demo lapangan,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

''Kita sudah lalui...

Read More...
Buka Konferensi Internasional, Menteri LHK Gaungkan Eco-office

Indonesia kembali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah konferensi internasional mengenai lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dipercaya menjadi penyelenggara iven yang dihadiri lebih dari 328 delegasi dari negara-negara seperti Kamboja, Sri Lanka, Bhutan, India, Laos, Pakistan, Australia, Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Mereka berkumpul dari tanggal 12-14 November 2018, guna membahas aksi nyata konsumsi dan produksi berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production/SCP) untuk kawasan Regional Asia Pasifik.

“Kita harus saling mengingatkan bahwa salah satu prasyarat pembangunan berkelanjutan adalah mengubah pola produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya saat membuka konferensi 14th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production (APRSCP), Senin (12/11), di Balai Kartini, Jakarta.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki banyak inisiatif terkait SCP, bahkan sejak masa Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim. Hal ini menurut Menteri Siti Nurbaya sebagai bentuk dinamika masyarakat yang sangat berharga.

''Sehingga perlu secara sistematis dikoridorisasi untuk pencapaian SDG 12 SCP dan 17 tujuan SDGs. Sekarang Indonesia sedang menjadi President of Board of trustees (Ketua Dewan Pengawas), setelah ini ke Filipina,'' katanya.

Diantara tantangan lingkungan global saat ini adalah masalah konsumsi sampah plastik. Isu ini sebelumnya juga telah dibahas pada beberapa pertemuan internasional lain, seperti COP UNFCC Perubahan Iklim, Forum High Level Meeting on Sustainable Tropical Peatland Management, dan IGR4 perlindungan...

Read More...
Presiden Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial untuk Masyarakat Jawa Barat

  Pemerintah terus mewujudkan komitmennya merealisasikan program Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia. Kali ini bertempat di Taman Hutan Raya Ir.H. Juanda Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/11), Presiden Joko Widodo langsung menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada perwakilan masyarakat.

Jumlah keseluruhan SK yang diberikan sebanyak 37 SK yang mencakup areal seluas 8.617 Ha untuk 5.459 KK dari 8 kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

SK tersebut berbentuk ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) sebanyak 14 Unit SK IPHPS, seluas 2.943 Ha untuk 2.252 Kepala Keluarga (KK).

Selanjutnya berbentuk Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) sejumlah 23 Unit SK Kulin KK dengan luas 5.674,29 untuk 3.207 KK.

“Setelah penyerahan SK ini, saya berharap lahan tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk lebih produktif. Kemudian juga harus fokus pada produk unggulan. Ini semua untuk kesejahteraan Bapak/Ibu sekalian, untuk pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia,” ujar Presiden Joko Widodo.

Melalui SK Perhutanan Sosial, masyarakat memiliki kepastian hukum untuk mengelola kawasan hutan selama 35 tahun. Presiden pun berpesan agar masyarakat memanfaatkan lahan yang sudah diberi ijin dengan maksimal.

"Saya ingin lahan yang ada betul-betul dijadikan produktif, silahkan menanam kopi, buah-buahan, hortikultura, dan sebagainya," kata Presiden Jokowi.

Para Menteri terkait juga telah diminta untuk mempercepat program Perhutanan Sosial, karena program ini dinilai sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menerangkan,...

Read More...
Inovasi KLHK Top 40, Wakili Indonesia di Kompetisi Dunia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018. Penghargaan diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Menteri LHK Siti Nurbaya, saat pembukaan International Public Service Forum, Rabu (7/11), di JCC, Jakarta. 

Penghargaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini berhasil diraih KLHK melalui inovasi SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu), yang menjadi solusi untuk menjawab tantangan global perdagangan kayu legal.

Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99. SILK berhasil terpilih dari 2.824 inovasi yang ikut kompetisi.

SILK juga menjadi satu-satunya inovasi pelayanan publik wakil dari Indonesia yang dikirim MenpanRB ke OECD dalam kompetisi 'Observatory of Public Sector Innovation' tingkat dunia.

Inovasi SILK merupakan platform online pertama di dunia, untuk penerbitan dokumen penjaminan legalitas kayu. Sampai dengan 24 Oktober 2018, melalui platform SILK telah diterbitkan sebanyak 920.133 Dokumen V-Legal, dan Lisensi FLEGT yang menyertai ekspor produk kehutanan ke pasar dunia dengan total nilai ekspor ± USD 52 miliar.

''Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas prestasi ini. Karena inovasi adalah satu dari tiga elemen pokok kemampuan daya saing, selain resources, dan efektifitas manajemen,'' kata Menteri LHK, Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

SILK merupakan sistem pelacakan yang disusun untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan. Dengan sistem ini, maka akan dapat menjamin legalitas...

Read More...
Menteri LHK Lepas Jenazah Pejabat Korban Lior Air JT-610

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar tak kuasa menahan tangis saat melepas jenazah Ubaidillah Salabi MP (55), korban pesawat jatuh Lion Air JT-610, Rabu (7/11) di Manggala Wanabakti, Jakarta.

Ubaidillah adalah Kasubdit Inventarisasi Hutan pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK.

Jenazah Ubaidillah termasuk satu dari 17 korban yang berhasil diidentifikasi pada proses lanjutan yang dilakukan oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

Hasil tersebut didapatkan setelah melakukan pencocokan data postmortem dengan antemortem.

Hadir dalam pelepasan jenazah keluarga almarhum yang ditinggalkan, istri Ubai, Petti Novita dan empat orang anak Brian Ilham Makarim, Firdausa Imtinani Amilia, Nadifa Rose Rachmawati, dan Emily Sabila Rosyad.

Sebelum diserahkan pada keluarga, pihak Lion Air terlebih dulu menyerahkan secara resmi jenazah Ubai pada KLHK dalam hal ini yang mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya.

"Innalillahi wainna illaihi roji’un. Perkenankan saya atas nama pribadi dan keluarga besar KLHK menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas bencana yang telah menimpa keluarga kita, saudara kita, Ir. Ubaidillah Salabi," kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya di hadapan keluarga korban yang hadir.

Pada momen ini juga hadir ratusan kajaran pejabat, staff, dan karyawan KLHK. Suara Menteri Siti yang terisak membuat karyawan yang hadir ikut menitikkan air mata.

Almarhum yang dikenal sebagai sosok yang santun, kata Menteri Siti Nurbaya, termasuk salah satu pegawai terbaik KLHK, yang telah...

Read More...
Semakin Informatif, KLHK Diganjar Penghargaan KIP

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dinilai semakin informatif oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Jika sebelumnya dinilai sebagai kementerian yang kurang informatif, tahun 2018 KLHK naik peringkat menjadi Kementerian cukup informatif.

Hasil tersebut diumumkan KIP di Istana Wakil Presiden, Jakarta (5/11). Menteri LHK Siti Nurbaya menerima penghargaan yang diserahkan Ketua Komisioner KIP Gede Narayana, disaksikan Wapres Jusuf Kalla.

Pada kesempatan ini, KIP mengumumkan monitoring evaluasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik terhadap seluruh badan publik. Hasil monitoring dan evaluasi ini meliputi 460 Badan Publik yaitu 34 Kementerian, 34 Pemerintah Propinsi, 134 Perguruan Tinggi Negeri, 45 Lembaga Negara dan Lembaga Negara Non Kementerian, 86 Lembaga Non Struktural, 111 Badan Usaha Milik Negara, dan 16 Partai Politik.

"Penganugerahan ini menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya," kata Ketua Komisioner KIP Gede Narayana.

Dalam arahannya, Wapres Jusuf Kalla menjelaskan bahwa keterbukaan informasi dibutuhkan agar dapat menjalankan demokrasi dengan baik, sehingga pemerintahan akan lebih terkontrol. Selain itu, keterbukaan informasi publik akan memudahkan pengawasan pada suatu Badan Publik.

"Keterbukaan informasi publik juga akan melindungi masyarakat. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang benar," tegas Wapres Jusuf Kalla.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono selaku atasan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama KLHK, menjelaskan pihaknya mengoptimalkan tiga prinsip dasar yaitu komitmen, koordinasi/kolaborasi,...

Read More...
Ajakan dan Strategi KLHK Selamatkan Citarum

Mendukung upaya penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengajak masyarakat Kabupaten Cianjur untuk menanam 25 pohon seumur hidup.

Upaya lainnya terus dilakukan KLHK. Selain membangun 27 unit DAM Penahan, dan 95 unit Gully Plug, juga dilakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kabupaten Cianjur dalam Hutan Serbaguna seluas 10 Ha, dan di wilayah Perum Perhutani seluas 683,28 Ha, serta membagi 15.250 bibit produktif untuk masyarakat.

"Kita berada di Hulu DAS Citarum tepatnya Sub DAS Cisokan, Sub DAS Cikundul, dan Sub DAS Cibalagung, dimana aliran sungai ini akan tertampung di Waduk Cirata yang perlu dijaga keberadaan dan fungsinya," tuturnya dalam acara Sosialisasi Penanaman 25 Pohon selama Hidup dalam Rangka Pengendalian Kerusakan DAS Citarum, di Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat (3/11).

Dijelaskannya, saat ini luas lahan kritis di Indonesia adalah sekitar 14 juta Ha, dimana di provinsi Jawa Barat seluas 911.192 Ha (6,51%), dan di Kabupaten Cianjur seluas 161.746 Ha (17.75% dari lahan kritis Provinsi Jawa Barat). Jika sudah kritis seperti ini akan muncul hal-hal yang kurang baik, seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

"Salah satu upaya untuk mengurangi dampak tersebut dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, utamanya berupa penamanan pohon, dan pembuatan bangunan-bangunan teknis pencegah erosi dan sedimentasi," lanjutnya.

Upaya penanaman ini menurut Menteri Siti dapat berhasil, apabila dilakukan secara tepat dalam perencanaannya, pemilihan...

Read More...
Di IGR-4, Ketegangan Menteri Siti Berujung Deklarasi Bali

Sekitar 400 delegasi yang berasal dari sekitar 89 negara anggota Badan Lingkungan PBB (UN Environment) baru saja selesai membahas perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan (IGR-4), di Nusa Dua, Bali.

Menteri LHK Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc ditunjuk memimpin sidang IGR-4 yang berlangsung sangat dinamis selama dua hari. Hampir seluruh delegasi negara yang hadir, antusias membawa pesan dan kepentingan negaranya dalam mengatasi polusi lingkungan laut, terutama dari aktivitas yang berasal dari daratan.

Kepemimpinan Menteri Siti dalam agenda penting ini semakin diuji, dengan tarik ulurnya kepentingan di antara setiap negara yang tergabung dalam UN Environment, diantaranya Africa Group, Asian and Pasific, Eastern Europe Group, Latin America and Caribbean Group, dan Western Europe and Others Group.

''Alhamdulillah, setelah saat-saat yang sangat tegang, akhirnya Deklarasi Bali dapat disepakati semua negara. Dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian global,'' kata Menteri Siti Nurbaya pada media, Jumat (2/11/2018).

Seluruh negara peserta IGR-4 pada akhirnya menyepakati untuk memperkuat program aksi global untuk perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis lahan (Global Programme of Action-GPA).

Setelah mereview pelaksanaan program aksi di tingkat global, regional, dan nasional selama periode 2012-2017, negara peserta IGR-4 menyatakan dukungan dan komitmen untuk mendukung GPA periode 2018-2022, serta program kerja bagi kantor koordinator GPA UN Environment (PBB).

Dua isi utama 'Deklarasi Bali' diantaranya meningkatkan pengarusutamaan pada perlindungan...

Read More...
IGR-4 Hasilkan Deklarasi Bali, Menteri LHK Pertegas Komitmen Indonesia

Pertemuan hari terakhir negara-negara anggota Badan Lingkungan PBB (UN Environment) membahas perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan (IGR-4), akhirnya menghasilkan kesepakatan antar negara dalam bentuk Deklarasi Bali.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc yang ditunjuk memimpin sidang sejak hari pertama, mengapresiasi ratusan delegasi dari berbagai negara yang begitu antusias mengikuti berbagai sidang hingga pelaksanaan IGR-4 hari terakhir, Kamis (1/11/2018) di Nusa Dua, Bali.

Seluruh negara peserta IGR-4 menyepakati untuk memperkuat program aksi global untuk perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis lahan (Global Programme of Action-GPA).

Setelah mereview pelaksanaan program aksi di tingkat global, regional, dan nasional selama periode 2012-2017, negara peserta IGR-4 akhirnya menyatakan dukungan dan komitmen untuk mendukung GPA periode 2018-2022, serta program kerja bagi kantor koordinator GPA UN Environment (PBB).

''Kesepakatan dalam Deklarasi Bali, sejalan dengan transformasi komitmen global Indonesia yang sedang berlangsung, sebagaimana target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 14 dari agenda 2030,'' kata Menteri Siti Nurbaya dalam sambutan penutupan IGR4.

Menteri Siti Nurbaya mengajak semua negara untuk mengambil peran aktif, dan melakukan kerjasama intensif antar negara melalui pengembangan kapasitas di bidang sumber daya manusia, pengetahuan, dan transfer teknologi.

Ini juga sudah sejalan dengan komitmen Indonesia yang sudah mengimplementasikannya dalam tindakan nyata.

''Saya bangga menyaksikan keberhasilan Surabaya...

Read More...
Buka IGR-4, Menteri LHK Tegaskan Komitmen Indonesia

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr.Siti Nurbaya Bakar M.Sc membuka Pertemuan Intergovernmental Review (IGR) ke empat dari Global Program of Action (GPA), di Nusa Dua Bali, Rabu (31/10/2018). Ini merupakan pertemuan internasional negara-negara di dunia untuk perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan.

Pada konferensi lima tahunan Badan Lingkungan Hidup PBB (UNEP) ini, hadir sejumlah Menteri Lingkungan Hidup beserta perwakilan negara-negara anggota UN Environment, NGO, para ahli, dan sejumlah anggota organisasi yang diakreditasi UN Environment Assembly. Pada acara pembukaan turut hadir Executive Director of UNEP dan Gubernur Bali.

Menteri Siti Nurbaya menegaskan Indonesia sangat berkomitmen dalam implementasi perjanjian global. Terlebih lagi ekosistem laut dan pesisir mengalami ancaman serius dari aktivitas berbasis laut dan darat, dan hingga 80 persen pencemaran laut berasal dari aktivitas manusia yang berbasis daratan.

''Untuk isu-isu pesisir dan laut, Indonesia telah mengembangkan dan menerapkan sejumlah kebijakan, strategi, dan program kerja nasional. Selain kebijakan nasional tentang agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

Terkait dengan pengurangan dampak dari kegiatan berbasis lahan, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 yang membahas rencana aksi strategis untuk memerangi sampah laut dari 2018 hingga 2025. Targetnya mampu mengurangi limbah padat hingga 70 persen.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan Keppres pada tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Internet Marketing Support oleh PromosiMedia.Com