Monday, January 24, 2022

Di Universitas Glasgow, Menteri LHK Jelaskan FoLU Net Sink Bukan Zero Deforestation

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, memenuhi undangan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow, Selasa (2/11/2021). Pada kesempatan ini kembali ditegaskan bahwa FoLU Net Carbon Sink 2030 jangan diartikan sebagai zero deforestation. Ini perlu dipahami semua pihak bagi kepentingan nasional.

Melalui agenda FoLU Net Carbon Sink, Indonesia menegaskan komitmen mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan (diantaranya berkaitan dengan deforestasi) pada tahun 2030.

''Bahkan pada tahun tersebut dan seterusnya bisa menjadi negatif, atau terjadi penyerapan/penyimpanan karbon sektor kehutanan. Oleh karena itu pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi,'' tegas Menteri Siti, sebagaimana rilis untuk media, Rabu (3/11/2021).

Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi. Kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola untuk pemanfaatannya menurut kaidah-kaidah berkelanjutan disamping tentu saja harus berkeadilan.

''Kita juga menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Karena di negara Eropa contohnya, sebatang pohon ditebang di belakang rumah, itu mungkin masuk dalam kategori dan dinilai sebagai deforestasi. Ini tentu beda dengan kondisi di Indonesia,'' ungkap Menteri Siti.

Untuk itu, Ia mengajak semua pihak untuk berhati-hati memahami deforestasi dan tidak membandingkannya dengan terminologi deforestasi negara lain, karena disitu ada persoalan cara hidup, gaya hidup termasuk misalnya tentang definisi rumah huni menurut masyarakat Indonesia dengan halaman rumah dan sebagainya yang berbeda dengan konsep rumah huni menurut kondisi di Eropa, Afrika, dan lainnya.

''Jadi harus ada compatibilty dalam hal metodologi bila akan dilakukan penilaian. Oleh karenanya pada konteks seperti ini jangan bicara sumir dan harus lebih detil. Bila perlu harus sangat rinci,'' tegasnya.

Menteri Siti lantas memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan pembangunan suatu negara. Beberapa negara maju dikatakan sudah selesai membangun sejak tahun 1979-an. Selebihnya mereka tinggal menikmati hasil pembangunan. Artinya sampai dengan sekarang sudah lebih dari 70 tahun untuk masuk ke tahun 2050 saat mereka sebut net zero emission.

''Terus bagaimana Indonesia? Apakah betul kita sudah berada di puncak pembangunan nasional? Memaksa Indonesia untuk zero deforestation di 2030, jelas tidak tepat dan tidak adil. Karena setiap negara memiliki masalah-masalah kunci sendiri dan dinaungi Undang-Undang Dasar untuk melindungi rakyatnya,'' tegas Menteri Siti.

Misalnya di Kalimantan dan Sumatera, banyak jalan yang terputus karena harus melewati kawasan hutan. Sementara ada lebih dari 34 ribu desa berada di kawasan hutan dan sekitarnya.

''Kalau konsepnya tidak ada deforestasi, berarti tidak boleh ada jalan, lalu bagaimana dengan masyarakatnya, apakah mereka harus terisolasi? Sementara negara harus benar-benar hadir di tengah rakyatnya,'' kata Menteri Siti.

Dengan target penurunan emisi 29 persen dengan usaha sendiri, dan 41 persen dengan bantuan internasional, Indonesia terus berusaha memenuhi target tersebut secara rinci, terukur, dan mengerjakannya secara konsisten. Karena itu tidak bisa membandingkan upaya Indonesia dengan negara lainnya, apalagi jika hanya berpatokan pada angka-angka di atas kertas.

''Indonesia dengan target penurunan emisi 41 % saja, artinya kita mengurangi emisi sekitar 1,1 giga ton. Sementara mengambil contoh Inggris, pengurangan emisinya 200-an juta, tapi bunyinya 50 persen. Jadi faktor angka absolut ini yang harus dipahami. Arahan Bapak Presiden kepada saya sangat jelas bahwa kita menjanjikan yang bisa kita kerjakan, tidak boleh hanya retorika, karena kita bertanggung jawab pada masyarakat kita sendiri sebagaimana dijamin dalam UUD 1945,'' jelasnya.

Strategi yang dimiliki Indonesia, belum tentu dimiliki negara lain. Indonesia kata Menteri Siti sedang terus menerus memperbaiki sumber daya alamnya dengan langkah-langkah yang terukur.

''Kita tidak akan menjanjikan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Mengurangi emisi GRK sudah sesuai dengan mandat UUD 1945. Ini memerlukan keterlibatan semua pihak, untuk itu saya menegaskan kembali pentingnya peran generasi muda di tengah berkembangnya demokratisasi di Indonesia. Tentu saja saya mengajak kita semua untuk tidak lelah mencintai Indonesia kita,'' tutup Menteri Siti.

Sementara itu Ketua Umum PPI UK, Oki Earlivan menyampaikan bahwa mereka siap berkolaborasi dan ikut berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim yang tengah gencar dilakukan Pemerintah Indonesia.

''Kami telah menyimak strategi dan capaian, serta mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia, dan siap bekerjasama membantu pemerintah agar target pengurangan emisi dapat tercapai,'' kata mahasiswa University of Oxford ini.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Duta Besar RI untuk Inggris Desra Percaya, Dirjen Gakkum, Dirjen PKTL dan Tenaga Ahli Menteri LHK. Sementara mahasiswa PPI yang hadir tidak hanya dari wilayah Glasgow, tapi juga mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam PPI London, York, Oxford, Glasgow, Edinburgh, Sheffield, Leicester, Lancaster, Hull, Birmingham, Bristol, Bath, dan PPI United Kingdom.(*)

 
 
 
 

 

 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Menteri LHK Lantik 322 Pejabat Administrator dan Pengawas


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melantik sebanyak 187 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 135 Pejabat Pengawas (Eselon IV) pada satuan kerja KLHK di pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen (BSI) LHK. Pelantikan ini merupakan langkah penyesuaian dan penataan organisasi, termasuk pengisian jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK.

Sebelumnya, Menteri LHK juga telah melantik sejumlah 565 pejabat fungsional. Pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional hari ini sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Pada kesempatan ini, telah dilantik juga para Kepala UPT lingkup BSI-LHK. Unit kerja Eselon I BSI-LHK merupakan transformasi dari Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi KLHK. Badan ini mendapat mandat untuk memastikan usaha-usaha kehutanan serta kegiatan-kegiatan pemanfaatan SDA yang berimplikasi pada kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan dapat terkendali dengan baik.

Terkait BSI-LHK, Menteri Siti mengingatkan bahwa terdapat 2 agenda besar yaitu: 1) standar terkait dengan perijinan dan persetujuan baik perijinan berusaha, persetujuan dasar, maupun persetujuan penggunaan/pemanfaatan kawasan hutan; dan 2) standar non perijinan, yaitu standar produk dan standar lain seperti standar proses dan pelayanan.

Selanjutnya, Menteri Siti dalam arahannya kepada seluruh pejabat yang dilantik, menyampaikan bahwa tujuan pembangunan LHK tahun 2022 adalah untuk memperkuat sumbangan tapak guna pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.

Kemudian, sasaran utama pembangunan LHK tahun 2022 yaitu: 1) untuk menjaga kecenderungan positif sumbangan produk domestik bruto dari sub sektor kehutanan dan lingkungan; 2) menumbuhkan ekspor dan meningkatkan produksi hasil hutan untuk mendukung surplus neraca perdagangan non migas; 3) meningkatkan kapasitas produksi kelompok tani hutan, sebagai upaya membantu mendorong ekonomi wilayah; dan 4) mendorong ekonomi...

Read More...
Menteri LHK Lantik 565 Pejabat Fungsional


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melantik 565 Pejabat Fungsional hasil penyetaraan Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV). Langkah ini menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi yang diarahkan Presiden Joko Widodo untuk membentuk birokrasi Indonesia yang modern, cepat dan adaptif menghadapi berbagai macam perubahan kedepan.

565 Pejabat Fungsional yang dilantik terdiri dari Pejabat Fungsional Ahli Madya (81 orang) dan Pejabat Fungsional Ahli Muda (484 orang) yang mengisi 23 jenis jabatan fungsional.

“Pelantikan ini merupakan kebutuhan organisasi, dan tindak lanjut atas kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penyesuaian atau pengalihan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional,” ujar Menteri Siti.

Penyederhanaan birokrasi ini menjadi salah satu kunci untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 yang dibangun melalui 4 pilar pembangunan, yaitu (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.

“Pemantapan tata kelola pemerintahan atau reformasi birokrasi harus diikuti dengan perubahan pola pikir (mindset) setiap aparatur sipil negara (ASN),” tegas Menteri Siti.

Menteri Siti menjelaskan jika saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) telah memperkenalkan core values ASN Indonesia yaitu BerAKHLAK yang berasal dari singkatan Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core values ini juga disertai dengan employer branding Bangga Melayani Bangsa.

“Nilai tersebut diharapkan dapat membentuk ASN yang adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Kedepan kualitas layanan publik akan semakin meningkat, dan pada gilirannya pembangunan nasional dapat diakselerasi,” tuturnya.

Salah satu hal yang juga ditekankan Menteri Siti kepada...

Read More...
Menteri LHK Lantik 19 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 3 Fungsional Ahli Utama

  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melantik 19 (sembilan belas) orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri dari 12 (dua belas) orang hasil uji kompetensi yang nomenklaturnya hilang dan 7 (tujuh) orang karena mengalami perubahan nomenklatur. Selain itu pada pelantikan hari ini juga turut dilantik 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Utama di lingkup KLHK, bertempat di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, (29/12/2021).

Dalam sambutannya, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan bahwa promosi, rotasi, dan mutasi adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi. “Oleh karenanya, saya berharap para Pejabat yang dilantik pada hari ini dapat segera bekerja dengan segala kesungguhan hati,” kata Menteri Siti.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, merupakan jabatan-jabatan yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada unit kerja masing-masing. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik hari ini harus memberikan kepeloporan dalam tugas-tugasnya.

”Berikan kerja yang profesional, kembangkan pola kerja analitis guna mendukung pembentukan kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas, serta berikan kepemimpinan yang baik dalam manajemen unit kerja yang Saudara pimpin. Saudara dipilih karena kecukupan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, serta integritas. Oleh karena itu saya minta tunjukan itu semua melalui capaian - capaian kinerja positif organisasi,” kata Menteri Siti.

Disampaikan Menteri Siti, keberadaan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama merupakan posisi yang sangat penting dalam membantu kinerja Unit Kerja Eselon I dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik dalam operasional, artikulasi, maupun preparasi dan implementasi kebijakan.

“Untuk para Pejabat Fungsional Ahli Utama (Peneliti Ahli Utama dan Widyaiswara Utama) yang juga dilantik hari ini saya minta dapat bekerja sebaik-baiknya, ciptakan kreatifitas,...

Read More...
Teguhkan Komitmen Bersama, Menteri LHK dan Jajaran Tandatangani Kontrak Kinerja Tahun 2022

  Menteri LHK Siti Nurbaya, didampingi Wakil Menteri LHK Alue Dohong, bersama seluruh jajaran Eselon I Kementerian LHK, melakukan penandatanganan kontrak kinerja Tahun 2022, pada acara penyerahan DIPA KLHK Tahun 2022, Rabu (29/12/2021). Penandatanganan ini sebagai bentuk komitmen bersama seluruh aparatur Kementerian LHK, bahwa hasil kerja tahun 2022, harus bisa dilihat dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Seluruh jajaran Kementerian LHK juga berkewajiban untuk memperkuat dan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta memperteguh peradaban bangsa, menuju Indonesia Maju.

Mengawali kinerja KLHK di tahun 2022, Menteri Siti menyampaikan setidaknya ada empat langkah yang perlu dilakukan. Pertama, mendorong dan mengelola pelibatan masyarakat, utamanya generasi muda dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Kedua, meningkatkan peran perhutanan sosial dalam arti luas, tidak hanya dalam artikulasi ekonomi dan ekologi, namun juga pada proses-proses sosial masyarakat, dalam penyelesaian masalah tenurial. Ketiga, meningkatkan upaya konservasi dan pemulihan lingkungan dan ekonomi, utamanya dalam implementasi ekonomi karbon. Keempat, penataan dan penertiban sebagai langkah awal dalam pengendalian, pengawasan dan hal-hal berkaitan dengan alokasi kebijakan sumber daya alam ataupun sistem persetujuan perizinan.

Dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 kepada masing-masing pimpinan unit eselon I, Menteri Siti menyampaikan bahwa pembangunan LHK tahun 2022 untuk memperkuat dukungan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Tujuan lainnya yaitu menjaga kecenderungan positif sumbangan produk domestik bruto, menumbuhkan ekspor dan meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas produksi kelompok tani hutan, membantu mendorong ekonomi wilayah dan mendorong ekonomi sirkular, paralel dengan upaya mengurangi beban lingkungan.

“Saya juga ingin menegaskan kepada jajaran Kementerian LHK untuk kita mulai meningkatkan kualitas pemanfaatan anggaran bagi pemenuhan...

Read More...
47 Perusahaan Raih PROPER Emas Tahun 2021


Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin menyerahkan secara langsung penghargaan Anugerah Lingkungan Program Kinerja Penilaian Peringkat Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Tahun 2021 kepada 47 perusahaan peringkat PROPER EMAS hari ini di Istana Wakil Presiden RI Jakarta, Selasa, 28 Desember 2021.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mendampingi sekaligus memberikan ucapan selamat kepada perusahaan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Dalam sambutannya Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin memuji anugerah PROPER yang selama 26 tahun ini telah menjadi wadah bagi dunia usaha melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau.

“PROPER telah bertransformasi dari kriteria sederhana, yaitu penilaian pengendalian pencemaran air, kemudian berkembang menjadi kriteria yang mengusung perbaikan berkelanjutan, hingga sekarang mencakup kriteria daya tanggap kebencanaan. Berbagai kriteria tersebut diharapkan menjadi indikator bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan bukan hanya terfokus pada pencapaian profit, namun dunia usaha harus memperhatikan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, non fisik, maupun lingkungan sosial,” jelas Wapres Ma’ruf Amin.

Pada Anugerah PROPER tahun 2021 ini, berdasarkan evaluasi Tim Teknis dan pertimbangan Dewan Pertimbangan PROPER, ditetapkan peraih peringkat EMAS sebanyak 47 perusahaan, HIJAU 186 perusahaan, BIRU 1.670 perusahaan, MERAH 645 perusahaan, HITAM 0 perusahaan, dan 45 perusahaan tidak masuk peringkat karena tidak beroperasi/sedang dalam penegakan hukum/ditangguhkan.

“Presentase ketaatan PROPER mencapai 75% dan berhasil melahirkan 697 inovasi, dengan inovasi terbanyak dibidang efisiensi energi. Saya berharap prestasi ini terus dijaga dan ditingkatkan,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres Ma’ruf...

Read More...
Refleksi KLHK 2021: Capaian Kinerja Pengendalian Perubahan Iklim

  Pemerintah Indonesia serius menjalankan komitmennya dalam aksi nyata adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya Indonesia untuk mencapai target NDC di tahun 2030 menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% atas upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional, sejalan dengan upaya-upaya mencegah kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi di bawah 1,5 derajat Celcius.

Target ini merupakan target kolektif yang akan dicapai bersama oleh kementerian, lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim di Indonesia. Dari 29% penurunan GRK, dari sektor kehutanan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ditargetkan 17,2%, disektor energi di bawah Kementerian ESDM, KemenHub, dan Kemenperin sebesar 11%, di sektor limbah di bawah KLHK, PUPR, dan Kemenperin sebesar 0,38%, di sektor Pertanian di bawah Kementan sebesar 0,1 %, dan trace sektor IPPU di bawah Kemenperin.

“Setiap sektor sudah diberikan target dan sudah diturunkan ke dalam subsektor dan berbagai kegiatan. Dengan adanya peta jalan mitigasi dan adaptasi yang rinci dan jelas, semoga apa yang kita diharapkan dapat memenuhi target bahkan dapat melampaui target,” kata Direktur Jenderal Pengendalian dan Perubahan Iklim, KLHK, Laksmi Dhewanthi pada Refleksi Akhir Tahun 2021 KLHK, di Jakarta, pada (23/12).

Pada rangkaian forum COP-26 yang baru saja diselenggarakan pada bulan November di Glasgow, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai target NDC di tahun 2030 dengan melakukan skenario Low-Carbon Compatible with Paris Agrement (LCCP) di 2060 dengan komitmen utama adalah FOLU Net Sink 2030, penurunan laju deforestasi, penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan, dan aksi nyata iklim lainnya.

Laksmi menjelaskan, dokumen LTS-LCCR 2050 adalah dokumen visi dan formulasi kebijakan. Di dalam dokumen LTS-LCCR ada 3 (tiga) skenario yang dikembangkan yaitu: skenario Low Carbon Compatible with Paris Agrement (LCCP), skenario with current policy, dan skenario transisi. Dokumen...

Read More...
Menteri LHK Kunjungi Lorong Hijau Tambulapot di Pekanbaru

  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengunjungi lorong hijau tanaman buah dalam pot (Tambulapot) di RW 23, Cipta Karya, Tuah Madani, Pekanbaru, Kamis (23/12/2021).

Di lokasi ini sebelumnya masyarakat lintas komunitas telah melaksanakan aksi gotong royong dan penanaman pohon buah produktif yang disediakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDASHL) Indragiri Rokan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

''Tadi saya menerima aspirasi Camat, Lurah dan RW perihal keberadaan kawasan waduk. Saya akan minta tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK untuk observasi penataan embung kecil dan persampahan, sehingga nantinya bisa menjadi spot wisata lokal tingkat kelurahan yang ramah lingkungan,'' kata Menteri Siti.

Tak lupa ia menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang ikut ambil bagian dalam kegiatan baik ini diantaranya PWI Riau, Jikalahari, Walhi Riau, ParadigmaRI, KNPI Riau, Komunitas Rimbawan Hijrah, Mapala Suluh FKIP UR, Mafakumpala UIR, Mapala Humendala UR, Brimapala Sungkai Faperta UR, Phylomina FPK UR, BEM Unilak, Generasi Penggerak, Joom Melala, JAPNAS Riau, UCLG ASPAC, PFI Pekanbaru, Duta Lingkungan Pekanbaru, dan Mapedallima Hang Tuah.

"Kita akan terus kembangkan semangat menanam, kerja kolaborasi bersama segenap komponen masyarakat, dan ini kaitannya mendukung terwujudnya kampung iklim di wilayah perkotaan. Bersama kita akan terus hijaukan lingkungan sekitar,'' ajak Menteri Siti.

Lorong hijau tambulapot merupakan upaya penghijauan yang dilakukan di kawasan padat penduduk. Melalui kegiatan ini siapapun bisa ikut berkontribusi menjaga lingkungan, sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi dari menanam bibit buah produktif seperti jambu, kelengkeng, mangga dan lainnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian Menteri LHK Siti Nurbaya.

"Kegiatan ini tentu sangat bermanfaat, dan kami siap mendukung...

Read More...
Hari Ibu, Menteri LHK Kunjungi UPSA Petani Perempuan di Pelalawan


  Bertepatan dengan Hari Ibu, Rabu, 22 Desember 2021, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya melakukan penanaman pohon buah di lokasi model Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam (UPSA) di Desa Kemang, Pangkalan Kuras, Pelalawan, Provinsi Riau.

Ini adalah satu-satunya UPSA di Provinsi Riau dan dalam pengerjaannya menggunakan skema kolaborasi antara masyarakat dengan KLHK melalui UPT BPDASHL Indragiri Rokan. Keseluruhan pembiayaan disalurkan melalui rekening kelompok dan dikelola secara penuh oleh KWT Srikandi yang seluruh anggotanya perempuan.

''Selamat Hari Ibu untuk Ibu-ibu hebat Indonesia. Apa yang dikerjakan KWT Srikandi ini membuktikan bahwa perempuan juga mengambil peran penting pemulihan lingkungan. Perempuan berdaya, Indonesia Maju,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Lokasi kegiatan UPSA dapat berada di dalam kawasan hutan (lokasi izin perhutanan sosial yang diusulkan oleh masyarakat) ataupun pada lahan-lahan milik di luar Kawasan hutan yang telah mendapat persetujuan dari pemilik lahan.

''Saya berterimakasih pada Bupati Pelalawan, Zukri Misran mengizinkan lahan miliknya menjadi lokasi pembangunan model UPSA untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat mengenai upaya pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam serta pemanfaatan lahan tanpa harus menanam sawit,'' ungkap Siti.

Dulunya di lokasi ini terdiri dari komoditi sawit dan karet, serta belukar. Kini di lahan seluas 5 ha ditanami tanaman jenis kayu (Ketapang, Kencana dan Gaharu), tanaman MPTS (Jengkol, Petai, Jambu Kristal, Jeruk Lemon, Nangkadak, dan Pinang Batara), serta tanaman semusim dan penutup tanah (Sayuran dan Rumput Odot). Teknik konservasi tanah yang diterapkan adalah pembuatan teras bangku dan guludan untuk meminimalisir erosi permukaan. Ke depannya lokasi ini pun dapat menjadi sarana ekoeduwisata bagi khalayak.

UPSA adalah kegiatan rehabilitasi yang memadukan teknik vegetatif dan sipil teknis dengan memperhatikan kemampuan dan kesesuaian lahan yang bersangkutan. Lokasi kegiatan pembangunan model...

Read More...
Selamat Ulang Tahun ke 55 Polisi Kehutanan (Polhut) dan Hari Bela Negara 2021

  Selamat Ulang Tahun ke 55 Polisi Kehutanan (Polhut) dan Hari Bela Negara 2021.

"Semangat Bela Negaraku,
Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh".

Melalui tema Hari Bela Negara ini mengisyaratkan kita harus terus mengobarkan semangat rela berkorban demi bangsa dan negara serta tetap tumbuh bersama-sama berjuang

"Polhut Handal, Hutan Lestari”.

Sedangkan melalui tema HUT Polhut ini menegaskan kembali tantangan Polhut untuk menjadi ksatria rimba yang tangguh, yaitu samapta, mahir teknis, berdedikasi dan berakhlak mulia.

Dalam momentum yang baik ini pula, kita mendoakan personel Polhut yang cidera atau sakit dalam tugas diberikan kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa.

Kita juga mendoakan personel yang telah gugur dalam menjalankan tugas diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah SWT.

Satria Rimba, teruslah menjadi abdi utama Nusa dan Bangsa. Teruslah, kontinyu dan konsisten dalam membela negara. Selamat bertugas, semoga pengabdian kita bagi negeri tercinta ini mendapat bimbingan dan ridha Allah SWT.
                   

Read More...
Refleksi KLHK 2021: Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

  Program peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pemulihan kerusakan dan pengendalian pencemaran lingkungan, terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Pada tahun 2021, beberapa capaian terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, dan Kegiatan Pengendalian Pencemaran diungkap dalam Acara Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berlangsung secara luring dan daring, di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2021.

Nilai IKLH Nasional Tahun 2021: 71,43 melebihi dari target yaitu 68,96. Nilai IKLH tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 1,16 poin dari tahun sebelumnya 70,27. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Provinsi yang berhasil mencapai target IKLH 2021 sebanyak 28 provinsi, sedangkan yang tidak dapat mencapai target sebanyak 6 provinsi. Nilai sementara IKLH Tahun 2021 berada pada rentang baik.

“Kalau dilihat Alhamdulilah tahun ini terjadi peningkatan IKLH Indonesia. IKLH ini adalah suatu gambaran mengenai kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang diukur/nilai komposit dari matra air, udara, tutupan lahan, dan juga kualitas air laut,” ujar Sigit Reliantoro, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK.

Peningkatan terjadi pada Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2021 (sementara) yaitu mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin dibanding tahun 2020 yaitu 87,23, Nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Tahun 2021 (sementara) melebihi target yaitu 81,03, Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2021 (sementara) meningkat 0,18 dibandingkan tahun 2020, Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) Tahun 2021 (sementara) yaitu 68,00 melebihi target, yaitu 66,30 dengan kenaikan 2,3 poin dari tahun 2020. Sementara yang mengalami penurunan, yaitu Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2021 (sementara) yang mengalami penurunan sebesar 0,53 poin dibandingkan tahun 2020, dan Nilai...

Read More...
 
Powered by