Saturday, May 26, 2018

Kantongi SK Perhutanan Sosial, Petani: Ini Kado Emas Dari Jokowi

PRESIDEN Joko Widodo memulai putaran kedua inspeksi Perhutanan Sosial di Jawa Timur. Didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dilaksanakan kegiatan panen raya jagung di areal Perhutanan Sosial Kabupaten Tuban.

Pada kesempatan ini juga diserahkan 13 SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di tiga Kabupaten (Bojonegoro, Blitar, dan Malang) seluas 8.975,8 Ha bagi 9.143 KK.
 Penyerahan SK ini disambut antusias ribuan masyarakat petani.

''Kita angkat topi setinggi-tingginya kepada Pak Jokowi, juga Ibu Menteri Siti Nurbaya atas komitmen dan respon cepatnya. Ini program luar biasa dan benar-benar dirasakan masyarakat,'' kata pendamping petani, Triyanto pada awak media di lokasi acara.

Triyanto mengingat kembali perjuangan para petani di Jawa Timur untuk menuntut hak-hak tanah dan lahan kebun. Perjuangan itu telah dimulai sejak 2012.

''Kita jalan kaki dari makam Bung Karno ke Istana Presiden, tapi faktanya, setelah ditemui Presiden, kita hanya dijanji-janjikan penyelesaian,'' ungkapnya.

Di era pemerintahan Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya, suara kelompok tani di tingkat tapak mulai didengar pemerintah. Triyanto mengungkapkan, mereka bahkan dilibatkan urun rembug dalam mencari solusi bersama menyelesaikan konflik agraria yang selama ini tidak berpihak pada petani.

Hingga kemudian lahir Permen LHK nomor 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani yang salah satu isinya memberi kepastian hukum bagi petani miskin yang menggarap lahan hutan negara. Realisasinya kini diwujudkan dalam bentuk penyerahan SK perhutanan sosial.

''SK IPHPS merupakan kado emas untuk kaum petani yang ada di Indonesia. Saya mewakili kaum tani mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena telah membuat lompatan yang luar biasa ini,'' kata Triyanto.

Karena dengan adanya IPHPS maka petani memiliki kepastian hukum dan bisa menggarap lahan tanpa berkonflik dengan pihak-pihak tertentu.

''Pola-pola seperti IPHPS ini jelas akan menghancurkan mafia-mafia hutan. Petani akan menyuburkan tanah dengan pola sharing. Terus terang saya kaget sekali dengan lompatan sejarah di jaman Pak Jokowi ini,'' ungkap Triyanto.

Pemerintahan Jokowi-JK telah mengalokasikan lahan kawasan hutan seluas 12,7 juta ha untuk Perhutanan Sosial. Melalui program ini hutan Negara dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat tapi tidak diperjual-belikan dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat.

Pemberian hak akses kelola hutan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi. Secara keseluruhan, sampai 2019 ditargetkan dapat terealisasi 4,38 juta ha.

Realisasi Perhutanan sosial di Indonesia saat ini telah mencapai areal seluas 1,4 juta ha, dan masih dalam proses penyelesaian untuk di Pulau Jawa dalam penyiapan kerja seluas 25.229,5 Ha yang tersebar pada 46 titik di 16 Kabupaten.(*)