Sunday, October 22, 2017

KLHK Cabut Akasia di Areal Gambut Bekas Terbakar




KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan aksi pencabutan akasia di areal konsesi HTI Sinar Mas Forestry/APP Group di Kabupaten OKI, Sumatera Selatan pada Kamis (09/02/2017) lalu.

Tim monitoring dan pengawasan KLHK yang dipimpin Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Prof San Afri Awang, didampingi Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani, melakukan aksi simbolis pencabutan akasia di dua titik lokasi pada areal konsesi HTI PT BAP. Kedua titik lokasi tersebut merupakan areal gambut bekas terbakar pada 2015.

Konsesi PT BAP dengan luas areal 192.700 hektar memperoleh izin pemanfaatan usaha HTI pada tahun 2004. Pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 lalu, konsesi PT BAP  merupakan areal konsesi HTI yang areal gambut terbakarnya terluas, mencapai lebih dari 80 ribu hektar, di mana lebih dari 60% yang terbakar itu merupakan kubah gambut.

Peraturan perundangan kehutanan telah mengatur bahwa pemegang konsesi dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan di areal kerja bekas terbakar.

Aksi simbolis pencabutan akasia di dua titik lokasi pada konsesi HTI PT BAP tersebut merupakan tindak lanjut dari langkah penegakan hukum yang diambil oleh KLHK, setelah dua kali mengirimkan surat perintah Menteri LHK kepada PT BAP untuk melakukan pencabutan terhadap tanaman akasia  yang ditanami di areal gambut bekas terbakar 2015 di konsesi PT BAP. Namun, perintah pencabutan tersebut tidak dilaksanakan oleh PT BAP.

Hasil monitoring dan pengawasan KLHK menunjukkan bahwa areal pencabutan akasia di dua titik lokasi itu merupakan areal gambut berdasarkan dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) PT BAP dan merupakan areal gambut bekas terbakar 2015.

"Dua lokasi pencabutan tersebut tepat sasaran, persis fakta lapangan membuktikan adanya pelanggaran oleh PT BAP," tukas San Afri, dalam rilis pada media, Senin (13/2/2017).

Direktur Utama PT BAP dan perwakilan dari Sinar Mas Forestry/APP Group turut menyaksikan aksi simbolis pencabutan akasia tersebut.

Dirut PT BAP Sapto Nurlistyo mengakui bahwa kedua lokasi tersebut merupakan bagian dari areal gambut bekas terbakar 2015 dan telah dilakukan aktivitas penanaman kembali akasia. Dalam dokumen RKU PT BAP, areal bekas terbakar tersebut disebutkan berupa areal gambut.

Dirjen Gakkum LHK Rasio Ridho Sani menegaskan bahwa pemberian sanksi administratif kepada PT BAP akan diterbitkan segera sebagai bentuk konsistensi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.

“KLHK konsisten untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap areal bekas terbakar, khususnya areal gambut, guna mencegah terjadinya Karhutla pada areal rawan terbakar, dan konsisten dalam penegakan hukum yang tegas, seperti pemberian sanksi administratif atas pelanggaran di konsesi PT BAP ini,” ujar Rasio Ridho.

Dirjen PTKL San Afri Awang menjelaskan bahwa tim KLHK bekerja berdasarkan Surat Tugas dari Menteri LHK Siti Nurbaya, untuk melakukan monitoring dan pengawasan operasi lapangan restorasi gambut dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan di areal konsesi korporasi.

Berdasarkan Surat Tugas dari Menteri LHK per tanggal 4 November 2016, selama periode November 2016 hingga Januari 2017 tim KLHK telah melakukan monitoring di 9 konsesi HTI di Sumsel dan Riau, termasuk PT BAP, dengan luas total areal konsesi mencapai lebih dari 1,1 juta hektar.(***)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Website dibuat oleh NiagaWebsite.com