Thursday, July 19, 2018

Laporan Menteri LHK Pada Acara Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017 dan Peresmian Landmark Hutan Indonesia

 

LAPORAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA ACARA PUNCAK PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP DAN PERESMIAN LANDMARK HUTAN INDONESIA
Manggala Wanabakti, 2 Agustus 2017
 
Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
  • Yang kami hormati Bapak Presiden;
  • Yth. Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara;
  • Yth.Bapak Ibu Menko/Menteri Kabinet dan YM Dubes Negara Sahabat dan Perwakilan lembaga multilateral;
  • Yth. Gubernur, Bupati dan Walikota;
  • Para tokoh dan  penerima penghargaan serta  seluruh Undangan yang kami hormati.
Dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah SWT, ijinkan kami melaporkan kepada Yth.Bapak Presiden dalam rangka kegiatan pagi hari ini.

Mengawali laporan ini, saya mohon ijin menyampaikan salam dan rasa  bangga dari seluruh rimbawan Indonesia kepada Yth. Bapak Presiden. Terima kasih atas perkenan kehadiran Bapak pada rangkaian acara Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup, Peresmian LandmarkHutan Indonesia untuk Rakyat, Kemah Generasi Lingkungan untuk Konservasi, Pekan Nasional Perubahan Iklim yang berkeadilan serta pembukaan Rapat Kerja Nasional Hutan, Lingkungan dan Perubahan Iklim.

Rangkaian acara Hari Lingkungan Hidup tahun 2017 telah berlangsung sejak April 2017 dengan beberapa kegiatan seperti pendidikan anak, budaya, diskusi lingkungan serta pameran karya dan kreativitas masyarakat, produk ramah lingkungan dan daur ulang serta ecodriving, workshop dan rally. Hari lingkungan tahun 2017 mengambil tema “connecting people to nature”.

Pada rangkaian puncak acara hari ini akan disampaikan penghargaan-penghargaan kepada stakeholders lingkungan dan kehutanan, masing-masing penghargaan KALPATARU, ADIPURA, ADIWIYATA dan NIRWASITA TANTRA yang prosesnya telah cukup panjang  dengan penilaian oleh masing-masing Dewan Pertimbangan dan Penilaian yang independen.
Penghargaan KALPATARU diberikan dalam kategori perintis, pengabdi , penyelamat dan pembina. Untuk tahun 2017 ini diberikan kepada 10 orang. KALPATARU diberikan kepada orang/kelompok dan atau lembaga yang secara luar biasa berhasil merintis, mengabdikan, menyelamatkan dan membina lingkungan atas prakarsanya sendiri.Stakeholders ini ialah para tokoh di masyarakat, yang merupakan stakeholders penting dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Penghargaan ADIPURA adalah penghargaan tertinggi kepada kabupaten/kota yang memenuhi syarat sebagai kota yang dikelola secara berkelanjutan. ADIPURA untuk mewujudkan kota yang bersih, teduh, sehat dan menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Kota yang juga memiliki kemampuan penyelesaian masalah-masalah lingkungan seperti sampah, ruang terbuka hijau, pencemaran air, dampak perubahan iklim, kerusakan akibat penambangan,  karhutla, dan good governance secara umum. Penghargaan ADIPURA diberikan kepada 6 kepala daerah penerima ADIPURA KENCANA, 16 penerima ADIPURA untuk pertama kalinya. Sedangkan kepada 101 penerima ADIPURA akan dilanjutkan malam hari nanti.

Penghargaan ADIWIYATA, diberikan kepada sekolah yang bersih, teduh, efisien dalam penggunaan kertas, air dan listrik. Sejak pertama kali dilaksanakan tahun 2006 hingga saat ini sekolah model ADIWIYATA berjumlah 7.278 unit diseluruh Indonesia. Penghargaan akan diberikan saat ini kepada 24 sekolah ADIWIYATA. Sebanyak 89 sekolah akan diserahkan bersama-sama Menteri LHK dan Mendiknas nanti malam atas nama Bapak Presiden.

Penghargaan NIRWASITA TANTRA, yaitu penghargaan kepada kepala daerah dengan kepemimpinan dalam formulasi dan penerapan kebijakan serta program kerja dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan hidup didaerah. Penilaian berdasarkan kinerja daerah dan dokumen informasi pengelolaan lingkungan. Penghargaan diberikan kepada 3 Gubernur, 3 Bupati dan 3 Wali Kota.

Penghargaan-penghargaan itu semua merupakan bagian penting upaya pelembagaan, serta internalisasi kebijakandan implementasi pembangunan lingkungan. Untuk itu kami mohon perkenan kesediaan Yth.Bapak Presiden dan Bapak Menko Perekonomian dapat memberikan secara langsung penghargaan-penghargaan dimaksud.

Bapak Presiden Yang Kami Hormati,

Selanjutnya, kegiatan Kemah Generasi Lingkungan untuk konservasi merupakan bagian dari langkah pendidikan  bidang lingkungan mulai dari anak sekolah dan pramuka. Kemah Generasi Lingkungan ini diisioleh Pramuka Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru, sebanyak 500 pramuka dari sekolah ADIWIYATA, dengan kegiatan antara lain pendidikan  pengurangan sampah, pemanfaatandan daur ulang, serta pembelajaran tentang konservasi satwa dan tumbuhan serta taman nasional dan konservasi laut.
Dalam puncak acara Hari Lingkungan Hidup ini juga diterbitkan dan akan diluncurkan sampul hari pertama oleh PT. POS INDONESIA dengan tema Peduli Lingkungan Hidup, atas kerjasama kami bersama Menteri Komunikasi dan Informasi. Pada kesempatan ini kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk dapat menandatangani perangko ajakan untuk menanam pohon paling sedikit 25 pohon seumur hidup. Kampanye menanam 25 pohon telah kami rintis sejak hampir dua tahun lalu dan sedang terus dikembangkan ke tengah-tengah masyarakat,dengan berbagai pola dan  dukungan para penggiat lingkungan, DAS, sungai, danau, gunung, pesisir pantai, taman kota dan segala penjuru bumi Indonesia. 

Selanjutnya ijinkan kami melaporkan tentang Landmark Hutan Indonesia untuk Rakyat, yang kami mohon dapat diresmikan oleh Yth.Bapak Presiden RI.  Landmark ini menjadi penanda kebijakan perhutanan Indonesia dalam koridor baru konfigurasi pemanfaatan hutan yang  berimbang, antara ekonomi dan lingkungan, antara usaha rakyat dan korporat, serta antara produktivitas dan konservasi/perlindungan. Hutan Indonesia untuk rakyat diinspirasi para tokoh masyarakat dan penggiat lingkungan WALHI, WWF, dll termasuk artis-artis  seperti Glenn Fredly, Meilani Subono, Opie Andaresta, Nugie , Ully Rusadi dan  banyak artis lainnya yang juga adalah pecinta lingkungan, serta para penggiat media sosial, dan semua pihak  yang kami pahami tiada henti memperjuangkan hutan untuk kesejahteraan. Hutan itu Indonesia, demikian kata Glenn  dkk, Dan Hutan Indonesia Untuk Rakyat, itulah yang terefleksikan dari kebijakan-kebijakan Bapak Presiden dalam upaya terus menerus membangun Ekonomi yang Berkeadilan.

Bapak Presiden telah menegaskan kebijakan ekonomi berkeadilan dengan formulasi diantaranya peran sumberdaya lahan, masyarakat dan kesempatan yang diberikan atau aksesmasyarakat. Hutan Indonesia untuk rakyat, disitulah kesempatan itu ditekankan oleh Bapak Presiden. Dan sumber daya hutan ditegaskan dalam hal pemanfaatannya. Inilah pertanda kebijakan Presiden yangsudah dimulai di beberapa tempat dengan pengakuan hutan adat secara resmi, aktivitas aktual hutan-hutandesa di berbagai wilayah diIndonesia, serta Hutan Tanaman Rakyat yang sedang terus menggeliat.

Langkah ini penting sebagai langkah corrective measures, kebijakan, implementasi, praktekdan pendekatan yang terus menerus diperbaiki bagi kepentingan rakyat banyak. Implementasinya harus terus menerus berkesinambungan, agar tujuan nasional bisa dicapai dan cita-cita nasional bisa diwujudkan, yaitu untuk masyarakat sejahtera, drmikian yang  ditekankan Bapak Presiden kepada kami dan Menteri lainnya.

Pada kesempatan ini kami mohon perkenan kesediaan BapakPresiden untuk menandai peresmian Landmark Hutan Indonesia untuk Rakyat, dengan penandatanganan prasasti fosil kayu jati dengan usia geologis jutaan tahun, ditemukan pada Juli 2014 di kedalaman 12 meterdibawah tanah  di Balaraja  Provinsi Lampung. Kami harapkan Bapak Presiden juga berkenan menanam pohon jati Presiden, sebagai Landmark Hutan Indonesia untuk Rakyat di Arboretum  di sebelah ini.

Bapak Presiden Yang Kami Hormati,

Kami juga ingin melaporkan kegiatan Pekan Nasional Perubahan Iklim,  berupa pameran dan diskusi publikyang dimulai pagi ini sampai dengan tanggal 4 Asgustus, berkenaan dengan upaya menjelaskan kepada publik kemajuan teknis dan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim, Paris Agreement, dengan  sasaran kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca atau NDC yang telah ditargetkan 29 % sampai 41 % hingga tahun 2030. Pada booth pameran di gedung Blok II dan IIIdisjaikan display atau pameran instrumen-instrumen dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim seperti Sistem Registri Nasional, pengendalian kebakaran hutandan lahan, system monitoring gas rumah kaca, juga contoh-contoh nyata dari masyarakatdalam upayapengendalian perubahan iklim atau show case good practices, dengan partisipasi berbagai unsur aktivis, Pemda, dunia usaha dan Pemerintah Pusat.

Bapak Presiden Yang Kami Hormati,

Terakhir, berkenaan dengan tentang Rapat Kerja Nasional dengan tema, Hutan, Lingkungandan Iklim yang Berkeadilan, direncanakan akan berlangsung tanggal 2 s.d tanggal 4 Agustus 2017.Tujuan utama Rakernas untuk menyamakan derap langkah pusatdan daerah serta pemerintah dan masyarakat, aktivis, akademisi, dan profesional dunia usaha di dalam pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Semuanya untuk tujuan kesejahteraan dan keadilan.Untuk itu kami mohon perkenan Yth.Bapak Presiden untuk membuka secara resmi Rakernas Hutan dan Lingkungan Hidup Tahun 2017 serta memberikan pengarahan kepada peserta Rakernas 2017 yang hadir pada pembukaannya  saat ini.

Tak lupa kami menyampaikan terima kasih atas dukungan penyelenggaraan rnagkaian kegiatan hari ini,  terima kasih kepada seluruh jajaran  tim kerja KLHK, dan  terima kasih atas perkenan Yth Bapak Presiden. Kami mohon maaf untuk hal-hal yang kurang pantas atau belum pas.

Demikian, wabillaahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 2 Agustus 2017
Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Siti Nurbaya

 
 
 
 
 
 
 
 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Kawal Asian Games Bebas Asap

Pelaksanaan helat akbar olahraga Asian Games 2018 sudah di depan mata. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengerahkan upaya maksimal untuk mengawal Indonesia bebas asap, sebagaimana keberhasilan dua tahun sebelumnya.

Titik api yang mulai muncul di beberapa Provinsi rawan seperti Sumatera Selatan, Jambi dan Riau, diatasi sejak dini. Upaya antisipasi dan pemadaman Karhutla dilakukan tim terpadu setiap hari, dengan melibatkan Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat desa.

''Khusus menghadapi Asian Games, kami telah mendapat arahan dari Bu Menteri untuk siaga penuh. Upaya pencegahan hingga pemadaman, termasuk patroli dilakukan tiap hari. Kita mengajak masyarakat menjaga bersama-sama,'' kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

KLHK saat ini telah menyiagakan dan sudah mengoperasikan Manggala Agni di 11 provinsi rawan kebakaran dalam 34 daerah operasi dengan kekuatan 1.889 personil. Mereka telah dilengkapi dengan sarana prasarana pengendalian Karhutla.

KLHK juga menyiagakan Brigade Pengendalian kebakaran hutan yang ada di Balai Konservasi Sumber daya alam dan Taman Nasional, serta dalam KPH.

''Di Sumsel saat ini ada lima Brigade Dalkarhutla sedang dibentuk dan dilatih oleh KLHK,'' ungkap Raffles.


KLHK juga menyiagakan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah dibentuk dan sampai saat ini dalam pembinaan KLHK dengan jumlah 9.963 personil di seluruh Indonesia.    

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui patroli terpadu pencegahan Karhutla di 300 posko desa di...

Read More...
Diserbu via Darat dan Udara, Titik Api Mulai Padam

Memasuki musim kemarau, titik api atau hotspot dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai terdeteksi. Lima Provinsi, satu Kabupaten di Provinsi Aceh dan tiga Kabupaten di Provinsi Jambi telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap.

Provinsi dimaksud adalah Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

''Tim terpadu yang terdiri dari anggota Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat desa, terus melakukan pemadaman siang dan malam. Mereka masih ada di lapangan saat laporan ini dibuat,'' kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

Khusus untuk Karhutla yang sempat meluas di Padamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, saat ini telah berhasil diatasi. Tim terpadu 'menyerbu' lokasi hotspot melalui jalur darat dan udara.

''Sejak kemarin sore titik api di Padamaran sudah berhasil dipadamkan,'' tegas Raffles.

Anggota Manggala Agni KLHK bersama tim terpadu lainnya, harus bekerja keras untuk memadamkan titik api melalui jalur darat. Karena tak jarang, Karhutla terjadi di rute-rute yang sangat sulit dan minim sumber air.

Jika akses roda empat tidak memungkinkan, maka pemadaman dilakukan menggunakan kendaraan roda dua, bahkan jika masih saja sulit, anggota Manggala Agni bersama tim terpadu akan menggendong alat pemadam secara manual untuk mengatasi meluasnya titik api.

''Rutenya banyak yang sulit-sulit, namun tim tetap bekerja tiada henti siang dan malam. Pantang pulang sebelum padam,'' tegas Raffles.
Read More...

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia


Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan sektor kehutanan mengalami perubahan mendasar. Berbagai langkah koreksi (corrective measures) disampaikan kepada dunia internasional melalui forum Committee on Forestry (COFO) 2018 di kantor pusat Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), di Roma, Italia.

Setelah hampir 15 tahun, ini pertama kalinya Indonesia kembali tampil di organisasi pangan dan pertanian di bawah naungan PBB tersebut. Indonesia tampil dengan perubahan besar kebijakan kehutanan yang sejalan dengan kebijakan global SDGs (pembangunan berkelanjutan) dan upaya-upaya nyata dalam agenda perubahan iklim.

Disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya Bakar, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan aktualisasi  pemerintahan yang demokratis, dan cukup kuat refleksinya dalam kebijakan sektor kehutanan.

"Serangkaian tindakan korektif telah menunjukkan hasil positif, terutama keberpihakan secara sangat nyata  kepada masyarakat  banyak. Sekaligus pemerintah telah menjadi simpul  negosiasi kepentingan stakeholders kehutanan secara konkret," ungkap Menteri Siti Nurbaya, melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

Di markas besar FAO, Menteri Siti Nurbaya memaparkan perubahan kebijakan di bidang kehutanan Indonesia dengan tajuk “New Paradigm, New Balance: The State of Indonesia's Forests 2018”. Tema tersebut diangkat dari buku dengan judul sama yang memaparkan tentang kondisi terkini kehutanan Indonesia.

Hadir pada kesempatan ini Deputi Director General FAO, Daniel Gustafson. Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Uni Eropa untuk Italia, juga turut memberikan...

Read More...
KLHK dan FAO Perkuat Kerjasama Wujudkan SDGs


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Siti Nurbaya Bakar, menggelar pertemuan bilateral dengan Deputi Director General Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), Daniel Gustafson, di sela-sela acara The 24th Sessions of FAO Committee on Forestry (COFO-24) di Roma, Italia, Selasa (17/7/2018).

Pada pertemuan ini dibahas hubungan dan kerjasama antara KLHK dan FAO dalam bidang kehutanan termasuk Program FAO-EU FLEGT, State of Indonesia's Forest  dan  dalam hutan sosial dikaitkan dengan dukungan  kepada pangan  dan penyuluhan bagi kelompok masyarakat.

''Kerjasama antara FAO dan KLHK semakin menguat dalam tiga tahun terakhir. Saya berterima kasih kepada FAO untuk pelaksanaan program berkelanjutan, seperti kerjasama teknis yang sedang berlangsung, serta Program FAO-EU FLEGT,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Perwakilan Organisasi Pangan dan Pertanian di bawang naungan PBB ini telah berdiri 40 tahun lalu di Indonesia, tepatnya pada tahun 1978.

Sejak 1978 telah dilaksanakan lebih dari 650 proyek atau program di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan keterlibatan lebih 1.600 tenaga ahli nasional dan internasional.

Kerjasama para pihak di bidang kehutanan telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. FAO juga telah mendukung penyusunan 'State of Indonesia’s Forests'.

''Kami berharap kolaborasi ini dapat dilanjutkan, misalnya terkait dengan persiapan lebih banyak bukti peran hutan dalam pencapaian SDGs (pembangunan berkelanjutan), yang dibahas dalam sesi pertemuan sebelumnya,'' kata Menteri Siti.

Ia kembali menegaskan komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam...

Read More...
Pengelolaan Hutan Indonesia Mendukung Pencapaian Netralitas Iklim Dunia


Hutan Indonesia tidak saja memiliki peran sebagai katalis dalam pelaksanaan Kesepakatan Paris (Paris Agreement) dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), tetapi juga menjadi lokomotif dalam pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) menurunkan emisi gas rumah kaca nasional, serta mendukung aktivitas yang memiliki dampak netral terhadap iklim global.

Namun kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Siti Nurbaya Bakar, peran tersebut tidak bisa hanya diserahkan pada masing-masing upaya negara penandatangan Kesepakatan Paris atau yang telah berkomitmen pada pencapaian SDGs saja.

''Dukungan internasional melalui mekanisme yang telah disepakati sangat diperlukan oleh negara-negara yang telah berkomitmen pada Kesepakatan Paris dan SDGs,” tegas Menteri Siti Nurbaya.

Hal ini disampaikannya menjawab pertanyaan yang diajukan pada pertemuan tingkat tinggi bertajuk “Implementing Article 5 of the Paris Agreement and Achieving Climate Neutrality through Forests” yang diselenggarakan oleh COP24 Presidency dan FAO di sela-sela acara The 24th Sessions of FAO Committee on Forestry (COFO-24) di Roma, Italia, Senin (16/7/2018) malam waktu setempat.

Acara tersebut mendiskusikan upaya untuk memastikan sinergi antar berbagai penggunaan lahan dan pelaksanaan Artikel 5 Kesepakatan Paris.

Sebagaimana diketahui, Artikel 5 Kesepakatan Paris memuat upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta mekanisme insentif berbasis hasil yang diakui oleh dunia internasional.

Terkait dengan hal tersebut, strategi di tingkat tapak perlu dikembangkan untuk memastikan...

Read More...
Pertemuan Komite Hutan FAO: Perubahan Besar Dilakukan Indonesia


Dunia mengalami tekanan dengan pertumbuhan populasi dan kemajuan pembangunan, yang berdampak pada lingkungan dan sumber daya alam. Demi menjaga kemaslahatan umat manusia, PBB telah mencanangkan Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang mencakup 17 bidang target yang diupayakan tercapai pada tahun 2030 mendatang.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Siti Nurbaya Bakar, memaparkan upaya-upaya nyata pemerintah Indonesia dalam mencapai target SDGs. Khususnya pada upaya mengontrol sektor kehutanan dan memulihkan lingkungan.

''Hutan sangat penting dalam pencapaian SDGs. Kebijakan nasional kehutanan kini telah sejalan dengan tujuan tersebut, dan perubahan besar telah terjadi di Indonesia menuju perspektif baru keberlanjutan,'' tegas Menteri Siti Nurbaya saat menjadi pembicara kunci dalam Pembukaan The Committee on Forestry (COFO)-24, di Roma, Italia, Senin (16/7/2018) waktu setempat.

Perspektif kehutanan di era Presiden Joko Widodo, kata Menteri Siti, telah bergeser untuk menciptakan keseimbangan sosial, menjaga lingkungan, serta hutan bernilai ekonomi untuk kepentingan negara dan masyarakat.

''Pemerintah telah melakukan perbaikan kebijakan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari. Kami juga menyelaraskan kebijakan kehutanan dengan rencana pembangunan, serta komitmen internasional termasuk SDGs dan Perjanjian Paris,'' jelasnya.

Pada sesi FAO Komite Kehutanan yang dipimpin oleh Akram chehayeb (Lebanon), turut memberikan pernyataan dalam Sesi Pembukaan Presiden Sri Lanka Maithripala sirisena, dan Ketua Komite keamanan pangan FAO Slawomir Mazurek. Tercatat 99 negara anggota FAO hadir dalam...

Read More...
Saham Freeport Dikuasai Indonesia, Lingkungan Makin Terjaga

Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) resmi memiliki 51 % saham Freeport Indonesia. Proses pengambil alihan mayoritas saham Freeport merupakan amanat Presiden Joko Widodo, dengan melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

''Melalui penguasaan saham mayoritas PTFI oleh Inalum, pemerintah mengharapkan kualitas pengelolaan lingkungan PTFI dapat terus ditingkatkan,'' tegas Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar.

''Kita akan terus mengawal dan menjaga dari aspek lingkungan,'' tambahnya.

Hal ini disampaikan Menteri Siti dalam acara penandatanganan Pokok-pokok Kesepakatan Divestasi Saham atau Heads of Agreement (HoA) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Freeport McMoran (FCX), PT Freeport Indonesia (PTFI), Rio Tinto Indonesian Holdings Limited, dan Rio Tinto Nominees Limited, Kamis (12/7) di Jakarta.

Aspek lingkungan memang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan divestasi saham. Menteri Siti sejak awal telah menurunkan tim khusus mengawal kesepakatan bidang lingkungan dengan Freeport. Kepatuhan lingkungan menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi pihak perusahaan.

''Selain mengendalikan limbah tailing secara ramah lingkungan, PTFI agar dapat mencari terobosan untuk pemanfaatan limbah tailing sebagai bahan baku industri, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi PTFI, tetapi juga bermanfaat bagi industri lainnya,'' tegas Menteri Siti.

Meski sempat berjalan alot, namun berbagai upaya Pemerintah melalui KLHK dan Freeport akhirnya telah menemukan titik kesepakatan bersama.

''Kami meyakini bahwa PTFI sebagai salah...

Read More...

Ajakan mengelola kekayaan alam Indonesia demi suksesnya pembangunan yang berkelanjutan disampaikan Menteri LHK, Siti Nurbaya saat memberikan ceramah kepada seratus orang peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 58 (PPRA LVIII) Lemhanas RI di Gedung Pancagatra Lemhanas RI (12/7).

Partisipasi publik dalam pengelolaan sumber kekayaan alam sangat penting, sehingga pemerintah sebagai operator penyelenggara negara harus mau memfasilitasi partisipasi publik. Dari partisipasi publik yang baik, maka pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan akan semakin mudah diwujudkan.

"Partisipasi publik dalam masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus lebih luas, pemerintah harus lebih banyak mendengar masyarakat yang bisa berasal dari berbagai sumber seperti dari LSM, perwakilan akademisi, dan aktivis, jadi pemerintahan itu harus terbuka, sehingga di dalam operasionalnya dapat diketahui oleh para stakeholdernya," jelas Siti.

Fakta bahwa Indonesia adalah wilayah yang begitu besar juga merupakan sebuah tantangan bagi pengelolaan sumber daya alam. Jika dibandingkan dengan Benua Eropa bentang wilayahnya sama dengan bentang dari Spanyol disebelah Barat hingga Armenia di timur. Oleh karena itu sumber daya alam yang terkandung di wilayah Indonesia harus dikelola dengan usaha yang lebih keras oleh seluruh komponen negara.

"Rentang kendali Indonesia sangat luas setara jarak dari Spanyol hingga ujung Armenia, bentuk kepulauan juga menambah kerumitan, sehingga diperlukan integrasi antar komponen negara yaitu rakyat, pemerintah dan wilayah," ujar Siti.

Kemudian untuk menjamin pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan kuncinya...

Read More...

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan soft launching buku, The State of Indonesia’s Forests 2018, yang merupakan kumpulan dari perkembangan atau proses kerja yang telah dilakukan oleh kementerian ini selama 3,5 tahun terakhir dalam penerbitan kebijakan-kebijakan yang mengatur pengelolaan hutan di Indonesia.

Buku ini dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, untuk memberikan informasi kepada komunitas global mengenai keadaan hutan Indonesia dan mengenai upaya Pemerintah Indonesia untuk mendemokratisasi alokasi sumber daya hutan, untuk mencegah dan mengelola deforestasi dan degradasi sumber daya hutan, dan untuk memastikan keadilan lingkungan dan kesetaraan kesempatan bagi semua anggota komunitas di Indonesia, termasuk komunitas Adat.

Indonesia, selama 10 tahun terakhir belum pernah secara resmi mengeluarkan informasi tentang kondisi hutannya kepada dunia internasional. Baru pada era ini, secara terbuka Indonesia menuliskan data terkini terkait kondisi kehutanan bangsa ini.

“Saya melihat bahwa ada keperluan yang cukup mendesak bagi Indonesia menjelaskan kepada dunia internasional, bagaimana posisi hutan Indonesia terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang membawa banyak perubahan yang diambil oleh Presiden Jokowi," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya

Siti juga berujar bahwa selama ini penulisan dan dokumentasi tentang banyak hal yang telah dikerjakan oleh Pemerintah dalam mengelola sektor kehutanan Indonesia sangat kurang, hal ini menyebabkan dunia internasional mudah untuk memojokkan kita dengan argumentasi negatif tentang pengelolaan hutan di Indonesia.
Read More...

Inovasi Perhutanan Sosial dan TORA Sejahterakan Masyarakat

Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan inovasi dan solusi yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sumber daya khususnya bidang kehutanan di Indonesia. Pada sesi High Level Talkshow, pada acara Indonesia Development Forum 2018 di Jakarta (10/7/2017), Menteri Siti mengungkapkan bahwa ketika pertama kali Presiden Joko Widodo masuk, yang didorong pertama kali adalah National Competitiveness atau daya saing. Menurut Menteri Siti, elemen pokok daya saing adalah sumber daya, manajemen dan inovasi.

“Selama ini kita hanya bicara soal sumber daya saja, potensi saja, kita kadang-kadang luput di manajemen”, terang Menteri Siti. Contoh positif dalam perubahan manajemen pada era pemerintahan saat ini adalah bagaimana prosedur perijinan yang dahulu sulit dan lama, dapat dipangkas dan dipermudah.

Menyoal tentang inovasi, Menteri Siti mencontohkan suksesnya inovasi yang berasal dari masyarakat sekitar kawasan hutan di Kalibiru, Kulonprogo, Yogyakarta. Kalibiru adalah salah satu contoh pemanfaatan kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Suksesnya Kalibiru ini menginspirasi daerah-daerah lain untuk mengembangkan hal yang sama.

Luas hutan Indonesia saat Belanda berkuasa adalah sekitar 140 juta Ha, dan pada saat ini adalah 126 juta Ha. Pengurangan itu sebenarnya dilepas ke masyarakat untuk dimanfaatkan. Kondisi pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan saat ini terdapat sekitar 42,25 juta Ha areal yang diberi izin konsesi baik untuk...

Read More...