Sunday, November 19, 2017

Klinik Dadakan Menteri Siti, Pasiennya Para Petani


RIBUAN petani Boyolali dan Pemalang, Jawa Tengah, sejak pagi sudah memadati Lapangan Kantor Desa Wonoharjo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (4/11). Mereka menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo yang akan menyerahkan langsung SK program Perhutanan Sosial.

Namun ada kejadian menarik sebelum kedatangan RI 1, tepatnya ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, sampai di lokasi acara. Salah satu Menteri perempuan di kabinet Jokowi ini, langsung disambut antusias para petani. Mereka bersalaman, foto bersama, hingga berdiskusi. Tidak ada jarak lagi antara Menteri dengan para petani.

Bahkan secara dadakan, Menteri Siti membuat agenda dadakan. Bagaikan 'Dokter', ia membuka 'klinik' konsultasi, dengan 'pasien' para perwakilan kelompok tani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Dengan sabar Menteri Siti menerima satu persatu perwakilan petani. Tangannya tampak terus mencatat di buku kecil yang setia dibawanya kemana-mana. Pertanyaan-pertanyaan petani dijawabnya dengan detail, lugas dan tegas. Beberapa usulan bahkan langsung ditindaklanjutinya dengan memanggil para pejabat eselon yang ikut mendampingi.

Aktivis lingkungan, Chalid Muhammad yang berada di lokasi acara, menceritakan bahwa 'klinik dadakan' Menteri Siti Nurbaya ini dibuka selama hampir dua jam. Pada para petani, Menteri Siti menekankan bahwa izin pengelolaan hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang diserahkan Presiden adalah bagian dari program  pemerataan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

IPHPS memberi kepastian hukum bagi petani dan kelompok tani dalam mengelola hutan di wilayah Perum  Perhutani selama 35 tahun. Petani diharapkan  dapat menanam tanaman produktif yang bisa menyejahterakan petani dan memperbaiki kondisi hutan yang kritis. Menteri juga menjelaskan opsi-opsi pendanaan bagi Petani, salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat dari Bank Milik Negara serta CSR dari perusahaan.

Dialog yang hangat dan akrab itu terpaksa diakhiri karena sang Menteri telah berkali-kali diingatkan protokol untuk segera melanjutkan agenda acara lainnya.

''Selamat bu Siti, anda telah melakukan perbuatan  mulia dalam sepi. Saya yakin para petani walau tak membawa buku dan pena seperti anda, mereka telah mencatat  dengan baik semua penjelasan anda dalam ingatanya,'' kata Chalid melalui tulisannya.

''Mereka juga mencatat dalam lubuk hatinya yang dalam atas berbagai terobosan kebijakan dan kebersahajaan anda saat menjelaskan berbagai kebijakan pro rakyat yang dicanangkan pemerintah. Semoga pembangunan dari pinggir yang dijanjikan  Jokowi-JK dalam Nawacita dapat segera terwujud salah satunya melalui program Perhutanan Sosial yang digawangi kementerian LHK yang anda pimpin,'' lanjutnya.

Di Desa Wonoharjo, Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Presiden Jokowi menyerahkan SK Perhutanan Sosial seluas 1.890,6 Ha atau diterima oleh kel/LMDH sebanyak 1.687 KK.

Sebelumnya tanggal 1 November 2017, telah diserahkan juga SK pemanfaatan hutan dan SK pengakuan serta perlindungan kemitraan kehutanan, untuk kelompok tani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Dilanjutkan tanggal 2 November 2017, diserahkan SK pemanfaatan hutan kawasan hutan negara, untuk dapat diakses oleh petani Probolinggo serta surat keputusan tentang pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan LMDH dari Lumajang dan Jember. Mencapai 2.624 hektar atau diterima sekitar 1.496 KK.(**)