Wednesday, December 13, 2017

Indonesia Berbagi Pengalaman Menangani Karhutla

 

Bonn-- Dengan luasan hutan mencapai 60 persen dari luas daratan dan lahan gambut mencapai 20 juta ha, Indonesia dihadapkan pada ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang rutin terjadi setiap tahun.

Namun pasca bencana hebat tahun 2015 yang mayoritas terjadi di lahan gambut, Indonesia melakukan berbagai langkah koreksi dari hulu ke hilir. Hasilnya di tahun 2016 dan 2017, negara ini berhasil mengatasi Karhutla dan bencana asap yang biasanya berulang.

Capaian ini kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, telah dijadikan contoh baik oleh banyak negara lainnya, yang masih rutin menghadapi tantangan Karhutla. Indonesia akan membuka diri untuk saling berbagi pengalaman.

Hal ini disampaikan Menteri Siti Nurbaya, dalam diskusi panel yang berlangsung usai peluncuran The 3rd Asia-Pacific Rainforest Summit (APRS) atau KTT hutan tropis Asia Pasifik ketiga di Paviliun Indonesia, Bonn Zone, Bonn, Jerman (15/11/2017) waktu setempat.
Indonesia akan menjadi tuan rumah iven tersebut, tepatnya berlangsung di Yogyakarta, tanggal 23-25 April 2018, dalam rangka mempromosikan aksi dan mendukung kerangka dasar kegiatan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi di wilayah Asia Pasifik.

Sektor kehutanan dijelaskan Menteri Siti, memainkan peran sentral dalam mencapai target NDC di Indonesia. Menyumbang sekitar 17,2% di antara target pengurangan emisi 29% (tanpa syarat) sampai 23% dari 41% (bersyarat) dari BAU 2030, sambil meningkatkan ketahanan iklim di tiga bidang utama (ekonomi, sosial dan mata pencaharian, dan ekosistem dan lansekap).

''Pengalaman kami melakukan reformasi kebijakan dalam mengelola sumber daya hutan dan lingkungannya, patut untuk dibagikan dengan negara lain,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

''Seperti akses yang lebih baik bagi masyarakat lokal terhadap sumber daya hutan melalui perhutanan sosial, dan reformasi kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan lahan gambut yang telah menunjukkan hasil positif dalam mencegah kebakaran hutan dan gambut,'' jelasnya.

Ke depan dikatakan Menteri Siti, tantangan yang dihadapi adalah memastikan peran hutan dalam perubahan iklim, terutama untuk mencapai target pengurangan emisi dan menghasilkan manfaat lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi lainnya.

''Sekaligus melindungi masyarakat serta memastikan kesempatan pembangunan yang adil untuk wilayah berbeda dengan situasi yang berbeda,'' tegas Menteri Siti Nurbaya.

Sebelumnya melalui akun media sosial facebook miliknya, Presiden Jokowi menjelaskan berbagai upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia terlepas dari beban bencana Karhutla dan asap.

''Pemerintah menegakkan hukum yang tegas kepada pelaku perusakan lingkungan hidup. Baik berupa sanksi administrasi, perdata sampai pidana,'' tegas Presiden.

Berdasarkan data Ditjen Penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sepanjang tahun 2015-2017 telah dilakukan 1.444 pengawasan izin lingkungan. Adapun sanksi administratif di periode yang sama, telah dilakukan sebanyak 353 kali. Meliputi tiga sanksi pencabutan izin, 21 sanksi pembekuan izin, 191 sanksi paksaan pemerintantah, 23 sanksi teguran tertulis, dan 115 sanksi berupa surat peringatan.

Adapun total putusan pengadilan yang sudah dinyatakan inkracht untuk ganti kerugian dan pemulihan (perdata), mencapai Rp17,82 Triliun. Sedangkan untuk nilai pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) senilai Rp36,59 miliar. Angka ini menjadi yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai regulasi perlindungan gambut, memberlakukan siaga darurat dan sistem terpadu penanganan Karhutla dari pusat hingga ke daerah.

''Alhamdulillah, tahun ini kita merasakan perubahan besar. Luas areal karhutla menurun 98 persen dibandingkan Karhutla terbesar tahun 2015,'' kata Presiden Jokowi.

''Bahkan jumlah titik panas tahun ini turun drastis hingga 99 persen dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016,'' jelasnya.(*)