Wednesday, December 13, 2017

Bukti Pemerintah Serius Lindungi Gambut dan Atasi Karhutla

 

Bonn-- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Dr. Siti Nurbaya memaparkan komitmen Indonesia melindungi gambut, dan keseriusan pemerintahan Presiden Jokowi-JK, agar bencana Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak terus terulang.

Paparan ini disampaikan Siti Nurbaya pada salah satu sesi dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 di Bonn, Jerman, Rabu (15/11) waktu setempat. Tema yang diangkat “Good Peatland Governance to Strengthen Economic, Social and Ecosystem Resilience“ atau 'Tata Pemerintahan Lahan Gambut yang Baik untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ekosistem'.

Hadir dalam kesempatan ini Direktur Eksekutif UNEP, Eric Solheim, Menteri Lingkungan Hidup Kongo, Arlette Soudan-Nonault, Menteri Lingkungan Hidup Peru, Elsa Galarza Contreras, dan Menteri Lingkungan Hidup Republik Demokratik Kongo, Amy Ambatobe Nyongolo.

Dijelaskan Siti Nurbaya, Indonesia memiliki lebih dari 26 juta ha lahan gambut, atau lebih dari 12% atau total lahan hutan. Hal terpenting adalah karbon yang dikandungnya, yang diperkirakan mencapai 6 ton per hektar dengan kedalaman 1 cm.

Kandungan karbon inilah yang menjadi sumber masalah karena menghasilkan emisi besar saat terbakar.

Namun begitu, apabila dikelola dengan baik maka lahan gambut juga menjadi solusi potensial, terutama dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

''Kami sadar bahwa kebakaran hutan dan lahan gambut tidak hanya spesifik untuk Indonesia tapi juga di belahan dunia lainnya,'' kata Menteri Siti.

Indonesia katanya banyak belajar dari kebakaran gambut yang terjadi di Eropa, dan sekarang Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar pada ancaman karhutla, bilamana lengah menjaga kawasan gambutnya yang begitu luas.

''Saya ingin meyakinkan anda semua, bahwa Indonesia telah melakukan yang terbaik untuk mengelola karhutla, dengan serius menjaga gambutnya,'' kata Menteri Siti.

Diantaranya dengan menerbitkan berbagai regulasi melindungi lahan gambut. Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Gambut, ditujukan untuk mencegah degradasi lahan dan kebakaran pada lahan gambut. Peraturan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengembangan pedoman teknis yang mencakup sistem deteksi dini, penguatan kelembagaan pemerintah, keterlibatan masyarakat, dan penegakan hukum.

''Kami juga menegaskan larangan pembukaan lahan baru di ekosistem gambut, dan praktik pembakaran di lahan tersebut,'' tegasnya.

Untuk mempercepat pemulihan gambut setelah terjadi kebakaran besar pada tahun 2015, Indonesia telah mendirikan Badan Restorasi Gambut (BRG). Saat ini programnya melakukan restorasi 2,49 juta hektar, yang mencakup 1,1 juta ha yang akan dilakukan oleh Pemerintah dan mitra kerja, sementara 1,39 juta hektar oleh perusahaan swasta yang relevan.

''Pemerintah dan mitra telah melakukan rewetted lahan gambut hampir 500 ribu hektar sejauh ini,'' ungkapnya.

Perusahaan swasta dengan lahan gambut yang terdapat di areal konsesi perkebunan (HTI), juga diwajibkan meninjau kembali dan merevisi rencana kerjanya sesuai dengan peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah.

Selain itu juga diatur setidaknya 30 persen unit hidrologi gambut harus disisihkan untuk fungsi perlindungan. Sebagai konsekuensi dari kebijakan ini, perusahaan yang bekerja di lahan gambut harus meninjau keseluruhan rencana bisnis mereka.

''Untuk menerapkan kebijakan ini, Pemerintah Indonesia telah memberikan panduan teknis dan melakukan konsultasi intensif kepada perusahaan yang sudah beroperasi di ekosistem gambut,'' ungkap Menteri Siti.

Adapun dukungan pemerintah untuk konsesi perusahaan yang didominasi oleh kubah gambut dengan cara: mengoptimalkan pemanfaatan lahan mineral, mengembangkan kerjasama dengan masyarakat desa mengenai kerangka kerja kehutanan sosial, dan menyediakan lahan pertanian menggantikan gambut yang tidak dapat ditanam untuk komersial, kecuali untuk tujuan perlindungan kubah gambut.

Pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas pemadam Karhutla dan kelompok masyarakat, menerapkan hujan buatan dan modifikasi cuaca di daerah rawan Karhutla.

Berbagai upaya dan kebijakan pemerintah, berhasil menurunkan jumlah titik api secara signifikan. Berdasarkan data satelit NOAA per tanggal 14 November 2017, jumlah titik api berkurang dari 21.929 (2015) menjadi 3.915 atau berkurang 82% di tahun 2016.

Sementara di tahun 2017, titik api tercatat 2.544 atau berkurang hingga 91% dari 2015 sampai 2017.

Indikasi yang sama juga dapat terlihat dari pantauan satelit TERRA NASA. Dimana titik api berkurang hingga 95 persen dari tahun 2015 (70.971 titik api) ke tahun 2016 (3.844 titik api). Sedangkan pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2015, berkurang hingga 98 persen (2.320 titik api).

Indikator lainnya adalah luas area yang terbakar, dari 2,6 juta ha pada tahun 2015, menjadi 128 ribu ha di tahun 2017. Artinya luas area Karhutla berkurang hingga 95 persen.

Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan, di dalam area seluas 2,6 juta hektar yang terbakar pada tahun 2015, terdapat sekitar 900 ribu ha kawasan hutan gambut. Di tahun 2016, terjadi penurunan drastis lahan gambut yang terbakar, menjadi hanya sekitar 67 ribu ha atau berkurang hingga 93 persen. Hingga 14 November 2017, lahan gambut di Indonesia yang terbakar, hanya sekitar 10 ribu hektare atau telah berkurang hingga 99 persen dibanding tahun 2015.

Indonesia tercatat berhasil menghindari bencana Karhutla dan asap di tahun 2016 dan 2017, setelah sebelumnya rutin terjadi selama puluhan tahun.

''Agenda restorasi di Indonesia didorong oleh sains dan karena ini adalah upaya global terbesar untuk memulihkan gambut tropis, maka ini akan menghasilkan wawasan dan paradigma baru dalam hal pengelolaan lahan gambut tropis,'' tegas Menteri Siti.

Indonesia katanya akan sangat terbuka untuk melakukan program kolaborasi teknis, untuk berbagi informasi, pandangan, pengetahuan dan pengalaman yang baru muncul di semua aspek lahan gambut.

''Mari kita angkat semangat menyelamatkan ekosistem gambut, sehingga sumber daya alam ini mampu memberikan kontribusi ekonomi bagi pembangunan berkelanjutan sambil memperkuat masyarakat lokal,'' ajak Menteri Siti.

''Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar ekosistem gambut harus didukung untuk tumbuh dalam menjaga dan memanfaatkan gambut secara berkelanjutan dan meningkatkan taraf hidup mereka untuk mencapai ketahanan sosial. Dengan mengelola ekosistem gambut dengan bijak, dampak lingkungan dapat diminimalkan dan emisi gas rumah kaca berkurang,'' tutupnya.(*)