Thursday, February 22, 2018

Arahan Menteri LHK pada Rakornis Nasional Hutan Adat


ARAHAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA
RAPAT KOORDINASI TEKNIS  TINGKAT NASIONAL TENTANG HUTAN ADAT


Jakarta, 23-24 Januari 2018

Asslamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Syalom
Oom swasti astu


Yth. Perwakilan dari Kantor Staf Kepresidenan;
Yth. Gubernur dan Bupati  atau yang mewakili;
Yth. Dirjen PSKL dan semua Eselon I pusat yang hadir,  dan para pejabat  pusat dan daerah, akademisi perguruan tinggi, Perwakilan Civil Society Organization,  para penggiat Hutan Adat;
dan Hadirin yang  kami hormati.

  1. Kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul ditempat ini untuk mengikuti rangkaian acara Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Nasional Tentang Hutan Adat

  2. Rapat hari ini merupakan rapat teknis yang sangat penting sehingga harus dikoordinasikan pada tingkat nasional yaitu berkenaan dengan hutan adat.  Hari ini kita laksanakan tahap I dari rangkaian koordinasi teknis tingkat nasional dimaksud, karena belum semua daerah dan belum semua usulan dapat dibahas pada rapat kerja hari ini dan akan terus dilanjutkan pada tahap-tahap rapat tenis berikutnya untuk hutan adat. Tidak ada kriteria khusus dalam menetapkan tahapan rakernis ini, kecuali kriteria kesiapan data dan usulan untuk dapat dilakukan analisis bersama, sehingga faktor ketersediaan data, informasi dan khususnya informasi geospasial menjadi sangat penting. Mengapa? karena kita akan mendalami teknis dan akan mencapai kesamaan pemahaman yang selanjutunya akan dituangkan dalam penetapan. Bisa saja dapat terjadi dispute atau belum sepakat maka kita akan pelajari dan sedapat-dapatnya  mendekati kesamaan. 
  3. Rakernis hari ini menjadi bagian penting untuk dua hal dalam lingkup tugas KLHK, yakni berkenaan dengan Agenda Perhutanan Sosial dan  Berkenaan dengan Hutan Adat.

  4. Pertama, berkaitan dengan Agenda Perhutanan Sosial dapat dijelaskan bahwa Program Perhutanan Sosial  merupakan bagian integral dari kebijakan pemerataan ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi di Istana Bogor pada 4 Januari tahun 2017, tujuan utamanya adalah untuk mengatasi kesenjangan sosial. Untuk itu diperlukan perubahan pengelolaan hutan melalui pemberian akses kelola kepada masyarakat dalam bentuk hutan sosial.

  5. Implementasi program Perhutanan Sosial dilaksanakan melalui lima Skema yaitu Hutan Desa /Nagari (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK) dan Hutan Adat (HA). Prinsip dasar (nilai-nilai) yang terkandung dari Perhutanan Sosial adalah: 1.) Pemanfaatan untuk kesejahteraan 2.) Partisipasi masyarakat 3.) Respect to ecologi (function of nature) 4.) Konservasi dan perlindungan hutan (keseimbangan/Homeostasis 5.) Kesadaran untuk preservasi restorasi dan rehabilitasi. Kelima nilai tersebut dijabarkan dalam rantai bisnis Perhutanan Sosial antara lain Jasa lingkungan, agroforestry, silvopasture, silvofishery, HHBK dll

  6. Kebijakan alokasi kawasan hutan untuk program Perhutanan Sosial telah dialokasikan dalam PIAPS seluas 12,7 Juta Ha, namun berdasarkan analisa Kementerian LHK  dari target 12,7 Juta Ha, telah diusulkan kepada Bapak Presiden Jokowi sampai dengan tahun 2019 hanya seluas 4,38 Juta Ha. Dalam rangka percepatan pemberian hak kelola hutan sosial telah di bentuk pokja percepatan Perhutanan Sosial dan pelayanan berbasis online.

  7. Kedua, berkenaan dnegan Hutan Adat. Tentang Masyarakat Hukum adat telah sangat jelas ditegaskan tentang rekognisi oleh Negara atas Masyarakat Hukum Adat sebagiaman tercnatum dalam Pasal 18 B UUD 1945  pada  ayat (1)  dan (2):

    1)    Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
    2)    Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

  8. Dan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012  telah ditegaskan berkenaan dengan hutan Adat  sebagai home-range Masyarakat Hukum Adat. Kami ingin membatasi rakernis ini hanya pada aspek  hutan adat dan keterkaitan masyarakat hukum adat. Pada Maret  2015 Surat Edaran Kementerian Lingkungan Dan Kehutanan Nomor: SE.1/Menlhk-II/2015 berkaitan dengan kalim masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus dihindari tindakan represif, serta selanjutnya PermenLHK Nomor P. 32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, dan puncaknya ketika pengakuan resmi hutan adat di istana negara oleh Yth. Presiden RI Bapak Jokowi dengan penyerahan SK tentang Hutan Adat kepada beberapa perwakilan dan dilanjutkan kemudian pada tanggal 25 Oktober 2017 dan seterusnya nanti.  Demikian pula perangkat lain seperti tentang kearifan lokal juga telah diberikan arahan-arahanya dengan Peraturan Menteri LHK pada tahun 2017 lalu.
  9. Menurut Bapak Presiden, pengakuan Hutan Adat, pengakuan hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat, berarti merupakan pengakuan nilai-nilai asli Indonesia dan pengakuan terhadap Jati Diri asli bangsa Indonesia. Bapak Presiden juga memerintahkan bahwa didalam peta nanti akan ada penyesuaian terhadap kriteria baru yaitu peta Hutan Adat, dan KLHK telah menyesuaikan  nomenklatur atau legenda hutan adat dalam peta-peta kehutanan.

  10. Terkait dengan Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional, yang selama ini dijaga, dihayati, dan dijalankan oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi penting sebagai penyeimbang dari arus globalisasi dan modernisasi yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi geografis, budaya, maupun sosial dari komunitas Masyarakat Hukum Adat. Disinilah perlunya Negara  hadir untuk memberikan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat.

  11. Hutan Adat yang telah ditetapkan seluas 11.291 Hektar yang terdiri dari 17 unit Hutan Adat di Provinsi Jambi, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah serta 2 areal pencadangan hutan adat di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jambi. Sehingga keseluruhan areal hutan adat yang telah diakui seluas 21.918 hektar. Jumlah tersebut masih jauh dari kondisi aktualnya, dibandingkan dengan banyaknya informasi tentang eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola Hutan Adatnya, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah percepatan untuk mendorong proses-proses pengakuan dan penetapan hutan adat di Indonesia.

  12. Untuk itulah Rakornis Naisonal ini kita lakukan, dan sudah ada pendahuluannya,  pada hari Sabtu 13 Januari 2017 lalu, bersama sama dengan 16 Pemerintah Propinsi dan 45 Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati, Wakil Bupati dan Dekan Dekan Fakultas Kehutanan Perguruan Tinggi Negeri, serta beberapa CSO dan NGO. Terima kasih atas kehadiran dan kontitusi pemikiran dan bahasan serta anlisis  dan terima kasih banyak daerah telah melakukan tindak lanjut pendalaman untuk  keperluan analisis dan koordinasi serta kolaborasi pada Rapat Koordinasi Teknsi hari ini. Tujuan Rapat Koordinasi Teknsi Hutan Adat hari ini, untuk pendalaman analisis masing masing kawasan secara rinci dan dipadukan segala atribut yang ada menurut kondisi wilayah dan ketentuan peraturan perundangan yang ada, sehingga bisa kita capai delineasi  kawasan dan penetapan hutan adat.

  13. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, kepada BRWA, AMAN, WALHI, HUMA, Epistema juga saya tahu persis Komnas HAM  divisi SDA yang tiada henti mengajak pemerintah untuk melihat persoalan ini. Terima kasih khusus kepada BRWA dan AMAN yang terus menerus menamakan peta-peta  tentang masyarakat adat kepada pemerintah, kepada KLHK, ATR/BPN, Ktr Menko Ekuin, BIG, Kemendagri dan sebagainya. Hari ini kita bersama-sama yakni pemerintah naisonal, pemerintah daerah didampingi akademisi dan pendamping MHA melakukan analisis bersama untuk dapat merealisasikan harapan-harapan masyarakat  adat di Indonesia, dalam hal ini berkaitan dengan hutan adat.

  14. Hasil analisis KLHK terhadap Pemetaan Partisipatif  BRWA seluas 9,3 juta ha, terdapat areal klaim/usulan seluas 6.205.809 Ha yang berada di dalam kawasan hutan negara. Berdasarkan telaah terhadap fungsi kawasan, areal dimaksud terdiri dari Kawasan Hutan Lindung seluas 1.663.463,35 Ha, Hutan Konservasi seluas 1.564.689,92 Ha, Hutan Produksi 833.923,65 Ha, Hutan Produksi Terbatas 1.362.528,94 Ha, dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 781.203,07 Ha. Diluar Angka - angka tersebut terdapat informasi mengenai adanya Masyarakat Hukum Adat yang hidup didalam Areal Konservasi maupun areal yang telah dibebani Hak atau Perizinan yang masih berlaku, sehingga perlu kita diskusikan bersama secara transparan dengan semua pihak yang berkepentingan sehingga menghasilkan rekomendasi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

  15. Dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Nasional Hutan Adat tahun 2018 ini, diharapkan peranan para pihak untuk memberikan informasi, pendapat, telaah teknis terhadap areal areal yang diusulkan menjadi Hutan Adat sehingga mengarah kepada percepatan proses Pengakuan dan Penetapan Hutan Adat dimaksud. Dalam rangka percepatan pengakuan Hutan Adat Kementerian LHK memandang perlu dilakukan rapat nasional Hutan Adat yang melibatkan para pihak baik dipusat, Pemerintah Daerah dan CSO.

  16. Diharapkan Rapat Koordinasi Teknis Nasional Hutan Adat tahun 2018 ini, menjadi media komunikasi, media sosialisasi dan media pembelajaran. Selain itu saya mengharapkan dalam acara ini akan terbangun kesepahaman antara Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Daerah, CSO dan Pemerintah Pusat khusunya dalam percepatan pengakuan Hutan Adat, serta pengayaan untuk percancangan kebijakan dan strategi Percepatan Penetapan Hutan Adat. Selain itu diharapkan pertemuan ini menjadi media pertukaran informasi terkait Peraturan Daerah atau Produk Hukum Daerah yang ada pada masing-masing wilayah kerja sehingga dapat segera ditindak-lanjuti. Sebagai bagian penting yang harus pula kita lakukan bersama adalah proses-proses perumusan kebijakan terkait Percepatan Penetapan Hutan Adat. Pada Rakornis diharapkan output berupa kesepahaman bersama atas Analisis Region Hutan Adat yang ditanda tangani oleh para pihak, untuk selanjutnya ditindak-lanjuti menurut prosedur pemerintahan yang difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

  17. KLHK masih terus melakukan penghimpunan data dan informasi usulan Hutan Adat seperti Provinsi Kalimantan Tengah dan Papua, dll dan juga termasuk pada kabupaten-kabupaten yang belum dianalisis saat ini, maka akan kita bahas kembali pada Rakornis tahap berikutnya di Kementerian LHK.

  18. Akhirnya, Terima kasih kepada semua pihak atas peran dalam upaya yang luhur ini. Kita  berharap bahwa harapan masyarakat adat untuk berada pada kawasannya sendiri, kawasan hutan adat menjadi nyata sebagai bagian harmonis hubungan manusia dan alam sebagai rangkaian upaya penyiapan Indonesia Sebagai Negara Maju yang ditopang oleh tata kelola SDA yang baik dan ditopang oleh pranata sosial adat yang semakin kokoh di dalam negeri Bhineka Tunggal Ika ini.


Wassalamualaikum.
Syalom
Om Swastiastu


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Siti Nurbaya