Sunday, January 20, 2019

Arahan Menteri LHK pada Rakornis Nasional Hutan Adat


ARAHAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA
RAPAT KOORDINASI TEKNIS  TINGKAT NASIONAL TENTANG HUTAN ADAT


Jakarta, 23-24 Januari 2018

Asslamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Syalom
Oom swasti astu


Yth. Perwakilan dari Kantor Staf Kepresidenan;
Yth. Gubernur dan Bupati  atau yang mewakili;
Yth. Dirjen PSKL dan semua Eselon I pusat yang hadir,  dan para pejabat  pusat dan daerah, akademisi perguruan tinggi, Perwakilan Civil Society Organization,  para penggiat Hutan Adat;
dan Hadirin yang  kami hormati.

  1. Kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul ditempat ini untuk mengikuti rangkaian acara Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Nasional Tentang Hutan Adat

  2. Rapat hari ini merupakan rapat teknis yang sangat penting sehingga harus dikoordinasikan pada tingkat nasional yaitu berkenaan dengan hutan adat.  Hari ini kita laksanakan tahap I dari rangkaian koordinasi teknis tingkat nasional dimaksud, karena belum semua daerah dan belum semua usulan dapat dibahas pada rapat kerja hari ini dan akan terus dilanjutkan pada tahap-tahap rapat tenis berikutnya untuk hutan adat. Tidak ada kriteria khusus dalam menetapkan tahapan rakernis ini, kecuali kriteria kesiapan data dan usulan untuk dapat dilakukan analisis bersama, sehingga faktor ketersediaan data, informasi dan khususnya informasi geospasial menjadi sangat penting. Mengapa? karena kita akan mendalami teknis dan akan mencapai kesamaan pemahaman yang selanjutunya akan dituangkan dalam penetapan. Bisa saja dapat terjadi dispute atau belum sepakat maka kita akan pelajari dan sedapat-dapatnya  mendekati kesamaan. 
  3. Rakernis hari ini menjadi bagian penting untuk dua hal dalam lingkup tugas KLHK, yakni berkenaan dengan Agenda Perhutanan Sosial dan  Berkenaan dengan Hutan Adat.

  4. Pertama, berkaitan dengan Agenda Perhutanan Sosial dapat dijelaskan bahwa Program Perhutanan Sosial  merupakan bagian integral dari kebijakan pemerataan ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi di Istana Bogor pada 4 Januari tahun 2017, tujuan utamanya adalah untuk mengatasi kesenjangan sosial. Untuk itu diperlukan perubahan pengelolaan hutan melalui pemberian akses kelola kepada masyarakat dalam bentuk hutan sosial.

  5. Implementasi program Perhutanan Sosial dilaksanakan melalui lima Skema yaitu Hutan Desa /Nagari (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK) dan Hutan Adat (HA). Prinsip dasar (nilai-nilai) yang terkandung dari Perhutanan Sosial adalah: 1.) Pemanfaatan untuk kesejahteraan 2.) Partisipasi masyarakat 3.) Respect to ecologi (function of nature) 4.) Konservasi dan perlindungan hutan (keseimbangan/Homeostasis 5.) Kesadaran untuk preservasi restorasi dan rehabilitasi. Kelima nilai tersebut dijabarkan dalam rantai bisnis Perhutanan Sosial antara lain Jasa lingkungan, agroforestry, silvopasture, silvofishery, HHBK dll

  6. Kebijakan alokasi kawasan hutan untuk program Perhutanan Sosial telah dialokasikan dalam PIAPS seluas 12,7 Juta Ha, namun berdasarkan analisa Kementerian LHK  dari target 12,7 Juta Ha, telah diusulkan kepada Bapak Presiden Jokowi sampai dengan tahun 2019 hanya seluas 4,38 Juta Ha. Dalam rangka percepatan pemberian hak kelola hutan sosial telah di bentuk pokja percepatan Perhutanan Sosial dan pelayanan berbasis online.

  7. Kedua, berkenaan dnegan Hutan Adat. Tentang Masyarakat Hukum adat telah sangat jelas ditegaskan tentang rekognisi oleh Negara atas Masyarakat Hukum Adat sebagiaman tercnatum dalam Pasal 18 B UUD 1945  pada  ayat (1)  dan (2):

    1)    Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
    2)    Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

  8. Dan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012  telah ditegaskan berkenaan dengan hutan Adat  sebagai home-range Masyarakat Hukum Adat. Kami ingin membatasi rakernis ini hanya pada aspek  hutan adat dan keterkaitan masyarakat hukum adat. Pada Maret  2015 Surat Edaran Kementerian Lingkungan Dan Kehutanan Nomor: SE.1/Menlhk-II/2015 berkaitan dengan kalim masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus dihindari tindakan represif, serta selanjutnya PermenLHK Nomor P. 32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, dan puncaknya ketika pengakuan resmi hutan adat di istana negara oleh Yth. Presiden RI Bapak Jokowi dengan penyerahan SK tentang Hutan Adat kepada beberapa perwakilan dan dilanjutkan kemudian pada tanggal 25 Oktober 2017 dan seterusnya nanti.  Demikian pula perangkat lain seperti tentang kearifan lokal juga telah diberikan arahan-arahanya dengan Peraturan Menteri LHK pada tahun 2017 lalu.
  9. Menurut Bapak Presiden, pengakuan Hutan Adat, pengakuan hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat, berarti merupakan pengakuan nilai-nilai asli Indonesia dan pengakuan terhadap Jati Diri asli bangsa Indonesia. Bapak Presiden juga memerintahkan bahwa didalam peta nanti akan ada penyesuaian terhadap kriteria baru yaitu peta Hutan Adat, dan KLHK telah menyesuaikan  nomenklatur atau legenda hutan adat dalam peta-peta kehutanan.

  10. Terkait dengan Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional, yang selama ini dijaga, dihayati, dan dijalankan oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi penting sebagai penyeimbang dari arus globalisasi dan modernisasi yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi geografis, budaya, maupun sosial dari komunitas Masyarakat Hukum Adat. Disinilah perlunya Negara  hadir untuk memberikan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat.

  11. Hutan Adat yang telah ditetapkan seluas 11.291 Hektar yang terdiri dari 17 unit Hutan Adat di Provinsi Jambi, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah serta 2 areal pencadangan hutan adat di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jambi. Sehingga keseluruhan areal hutan adat yang telah diakui seluas 21.918 hektar. Jumlah tersebut masih jauh dari kondisi aktualnya, dibandingkan dengan banyaknya informasi tentang eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola Hutan Adatnya, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah percepatan untuk mendorong proses-proses pengakuan dan penetapan hutan adat di Indonesia.

  12. Untuk itulah Rakornis Naisonal ini kita lakukan, dan sudah ada pendahuluannya,  pada hari Sabtu 13 Januari 2017 lalu, bersama sama dengan 16 Pemerintah Propinsi dan 45 Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati, Wakil Bupati dan Dekan Dekan Fakultas Kehutanan Perguruan Tinggi Negeri, serta beberapa CSO dan NGO. Terima kasih atas kehadiran dan kontitusi pemikiran dan bahasan serta anlisis  dan terima kasih banyak daerah telah melakukan tindak lanjut pendalaman untuk  keperluan analisis dan koordinasi serta kolaborasi pada Rapat Koordinasi Teknsi hari ini. Tujuan Rapat Koordinasi Teknsi Hutan Adat hari ini, untuk pendalaman analisis masing masing kawasan secara rinci dan dipadukan segala atribut yang ada menurut kondisi wilayah dan ketentuan peraturan perundangan yang ada, sehingga bisa kita capai delineasi  kawasan dan penetapan hutan adat.

  13. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, kepada BRWA, AMAN, WALHI, HUMA, Epistema juga saya tahu persis Komnas HAM  divisi SDA yang tiada henti mengajak pemerintah untuk melihat persoalan ini. Terima kasih khusus kepada BRWA dan AMAN yang terus menerus menamakan peta-peta  tentang masyarakat adat kepada pemerintah, kepada KLHK, ATR/BPN, Ktr Menko Ekuin, BIG, Kemendagri dan sebagainya. Hari ini kita bersama-sama yakni pemerintah naisonal, pemerintah daerah didampingi akademisi dan pendamping MHA melakukan analisis bersama untuk dapat merealisasikan harapan-harapan masyarakat  adat di Indonesia, dalam hal ini berkaitan dengan hutan adat.

  14. Hasil analisis KLHK terhadap Pemetaan Partisipatif  BRWA seluas 9,3 juta ha, terdapat areal klaim/usulan seluas 6.205.809 Ha yang berada di dalam kawasan hutan negara. Berdasarkan telaah terhadap fungsi kawasan, areal dimaksud terdiri dari Kawasan Hutan Lindung seluas 1.663.463,35 Ha, Hutan Konservasi seluas 1.564.689,92 Ha, Hutan Produksi 833.923,65 Ha, Hutan Produksi Terbatas 1.362.528,94 Ha, dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 781.203,07 Ha. Diluar Angka - angka tersebut terdapat informasi mengenai adanya Masyarakat Hukum Adat yang hidup didalam Areal Konservasi maupun areal yang telah dibebani Hak atau Perizinan yang masih berlaku, sehingga perlu kita diskusikan bersama secara transparan dengan semua pihak yang berkepentingan sehingga menghasilkan rekomendasi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

  15. Dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Nasional Hutan Adat tahun 2018 ini, diharapkan peranan para pihak untuk memberikan informasi, pendapat, telaah teknis terhadap areal areal yang diusulkan menjadi Hutan Adat sehingga mengarah kepada percepatan proses Pengakuan dan Penetapan Hutan Adat dimaksud. Dalam rangka percepatan pengakuan Hutan Adat Kementerian LHK memandang perlu dilakukan rapat nasional Hutan Adat yang melibatkan para pihak baik dipusat, Pemerintah Daerah dan CSO.

  16. Diharapkan Rapat Koordinasi Teknis Nasional Hutan Adat tahun 2018 ini, menjadi media komunikasi, media sosialisasi dan media pembelajaran. Selain itu saya mengharapkan dalam acara ini akan terbangun kesepahaman antara Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Daerah, CSO dan Pemerintah Pusat khusunya dalam percepatan pengakuan Hutan Adat, serta pengayaan untuk percancangan kebijakan dan strategi Percepatan Penetapan Hutan Adat. Selain itu diharapkan pertemuan ini menjadi media pertukaran informasi terkait Peraturan Daerah atau Produk Hukum Daerah yang ada pada masing-masing wilayah kerja sehingga dapat segera ditindak-lanjuti. Sebagai bagian penting yang harus pula kita lakukan bersama adalah proses-proses perumusan kebijakan terkait Percepatan Penetapan Hutan Adat. Pada Rakornis diharapkan output berupa kesepahaman bersama atas Analisis Region Hutan Adat yang ditanda tangani oleh para pihak, untuk selanjutnya ditindak-lanjuti menurut prosedur pemerintahan yang difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

  17. KLHK masih terus melakukan penghimpunan data dan informasi usulan Hutan Adat seperti Provinsi Kalimantan Tengah dan Papua, dll dan juga termasuk pada kabupaten-kabupaten yang belum dianalisis saat ini, maka akan kita bahas kembali pada Rakornis tahap berikutnya di Kementerian LHK.

  18. Akhirnya, Terima kasih kepada semua pihak atas peran dalam upaya yang luhur ini. Kita  berharap bahwa harapan masyarakat adat untuk berada pada kawasannya sendiri, kawasan hutan adat menjadi nyata sebagai bagian harmonis hubungan manusia dan alam sebagai rangkaian upaya penyiapan Indonesia Sebagai Negara Maju yang ditopang oleh tata kelola SDA yang baik dan ditopang oleh pranata sosial adat yang semakin kokoh di dalam negeri Bhineka Tunggal Ika ini.


Wassalamualaikum.
Syalom
Om Swastiastu


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Siti Nurbaya

 

















 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Welcoming New Year 2019: Minister of Environment and Forestry -  Continue Corrective Actions

Welcoming New Year 2019:
Minister of Environment and Forestry -  Continue Corrective Actions

Jakarta – Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya Bakar at  2018 end year Reflection and preparation 2019 deems that the ministry have progressed positively in undertaking it’s functions and authorities in the environment and forestry sectors.

The event was held at Dr. Soedjarwo Auditorium of Manggala Wanabakti Building, Jakarta, on Monday (31/12), appreciations expressed to the all her staff and partners, for the improved performance of the ministry which increasing public trusts and hope.

At the occasion, Minister Siti discussed the five authorities and obligations, namely to protect the nation - state values, governing authorities and obligations, and that in the sense anything wrong doing to be corrected immediately.  There are also regulative authorities and obligations, that is to manage the bureaucracy and tasks according to the prevailing laws.

In relation to social forestry, there are distributive or allocative authorities and obligations, and the Ministry to be more responsive, sensitive in the changing situation. By the end of 2018 the Ministry has legalized up to 2.5 million hectares of Social Forestry including indigenous forest.  

At the occasion, Siti Nurbaya reminded the staff of the political turbulence of year 2019, especially from January until the Legislative and Presidential elections in April. The ministry  must not be distracted by the political situation, and  continue working according to respective duties and functions.  If we trespass the law and code of ethics, there is the...

Read More...
Refleksi Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018

  Tahun berganti tahun, hingga sampai di penghujung tahun 2018. Berbagai langkah koreksi dan kerja keras telah dilakukan untuk kepentingan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Capaian kerja diantaranya ditunjukkan dari realisasi Perhutanan Sosial, kemajuan upaya penegakan hukum, penanganan permasalahan merkuri, pencegahan asap lintas batas, pengendalian laju deforestasi, pencapaian kontribusi penurunan emisi GRK sebesar 24,4% pada tahun 2017, serta banyak kerja nyata lainnya.

Pada acara 'Refleksi Kinerja KLHK' tahun 2018, tak lupa berpesan pada seluruh jajaran untuk tetap fokus bekerja. Kerjakan apa yang ditulis, dan tuliskan apa yang dikerjakan, serta kerjakan apa yang telah disampaikan dan sampaikan apa yang telah dikerjakan (Do what you write and write what you do, do what you say and say what you do).

Tetaplah semangat bekerja, dan jangan terpengaruh dengan tahun politik. Jangan sibuk dengan kegiatan lain kecuali menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas.

Mari kita jaga prestasi kita. Saya ingat pesan Gus Dur, jangan jadi 'Kementerian Taman Kanak-kanak'. Kita siapkan Kementerian ini menjadi kementerian yang dewasa.

Terima kasih kepada seluruh jajaran dan mitra atas kerja kerasnya di tahun 2018.                

Read More...
Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial Seluas 91 Ribu Hektare di Jambi

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 92 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 91.997,54 hektare kepada masyarakat. Acara dilangsungkan di Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, pada Minggu, 16 Desember 2018.

"Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini diserahkan 91.000 hektare lahan kepada bapak, ibu semua. Jangan dipikir ini kecil, 91.000 hektare ini gede. Diberikan kepada kurang lebih 8.100 KK. Artinya 1 KK mendapatkan kurang lebih 10 hektare. Ini juga gede," ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden menjelaskan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dalam jangka waktu 35 tahun. Menurutnya, ini adalah sebuah hak yang diberikan kepada rakyat.

"Kalau dulu yang diberikan konsesi seperti ini yang gede-gede. Sekarang saya memberikan (ke) yang kecil-kecil. Di semua provinsi kita bagi-bagi. Masih banyak ini lahan kita yang ingin kita bagi," tuturnya.

Meski demikian, Presiden mengingatkan agar masyarakat penerima betul-betul memanfaatkan lahannya untuk digarap dan ditanami. Ia berujar bahwa jika tidak digarap, baik oleh perusahaan besar maupun masyarakat, SK tersebut akan dicabut.

"Yang gede-gede yang enggak digarap ya saya minta lagi, saya mau kasihkan ke rakyat. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Sudah diberikan tapi saya cek di lapangan enggak digarap, janjian tak cabut ini juga. Yang gede kalau enggak digarap saya cabut, yang kecil pun kalau enggak digarap saya cabut. Setuju tidak?" kata Presiden yang kemudian diamini para hadirin.

Kepala Negara menuturkan bahwa pembagian SK kali ini merupakan tahapan...

Read More...
Komitmen Para Menteri Dunia Atasi Kerusakan Lingkungan Laut

Indonesia menunjukkan posisi pentingnya dalam menjaga lingkungan laut global. Pada High Level Dialog, para Menteri dari berbagai Negara di dunia, memberi apresiasi atas inisiatif serta langkah konkrit Indonesia dalam menangani pencemaran serta kerusakan lingkungan laut, khususnya dari aktivitas di daratan.

Dialog tingkat Menteri ini berlangsung di Paviliun Indonesia, bersamaan dengan Konferensi Perubahan Iklim COP 24 di Katowice, Polandia. Melalui rilis pada media, Jumat (14/12) disebutkan bahwa agenda penting ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan internasional IGR-4, di Bali beberapa waktu lalu yang telah menghasilkan Bali Declaration.

Selaku Ketua (Chair) IGR-4, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr.Siti Nurbaya Bakar, menegaskan Bali Declaration merupakan solusi negara-negara anggota dalam menangani masalah pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir dan laut. Terutama dari berbagai kegiatan daratan yang bersifat lintas negara.


''Bali Declaration sangat strategis, mengingat semakin meningkatnya kompleksitas ancaman terhadap lingkungan laut,'' kata Menteri Siti dalam forum tersebut.

Sekitar 80% dari aktivitas di daratan telah menimbulkan masalah lingkungan di laut, seperti nutrient, air limbah, sampah laut, micro-plastics, dan isu penting lainnya. Mengatasinya perlu dukungan antar negara melalui peningkatan kapasitas, pengetahuan dan ketrampilan, serta alih teknologi.

Ditegaskan Menteri Siti Nurbaya, Indonesia telah melakukan inisiatif mengurangi sampah, khususnya sampah plastik hingga 70 persen pada tahun 2025. Selain itu telah diluncurkan Rencana Aksi Nasional mengurangi limbah plastik melalui...

Read More...
Indonesia Tegaskan Komitmen Jalankan Mandat Paris Aggrement

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris terkait perubahan iklim, kurang dari satu tahun setelah adopsi perjanjian tersebut disepakati. Indonesia juga telah menetapkan ambisi penurunan emisi sebesar 29% tanpa syarat hingga 41% penurunan emisi bersyarat dari skenario BAU tahun 2030, dengan kehutanan dan energi sebagai sektor sasaran utama.

''Nilai dan tujuan bangsa Indonesia memungkinkan kami untuk memenuhi komitmen di bawah Perjanjian Paris,'' tegas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat menyampaikan Statement Indonesia pada The High Level Segment of The COP, CMP, CMA, di hadapan Presiden COP dan delegasi negara lainnya pada COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia, Rabu siang (12/12/2018) waktu setempat.

Menteri LHK menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan mandat Paris Aggrement.

Beberapa langkah koreksi yang relevan telah dilakukan, seperti pengakuan hukum atas hak Masyarakat Hukum Adat, peningkatan akses masyarakat melalui Perhutanan Sosial, peningkatan Kesatuan Pengelolaan Hutan, serta adaptasi dan mitigasi di tingkat akar rumput.

''Langkah koreksi dilakukan guna memenuhi hak mendapatkan lingkungan yang baik, dan pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan 33,'' tegasnya.

Selain itu, peran pemangku kepentingan Non-Party juga meningkat, mulai dari parlemen, lembaga peradilan untuk penegakan hukum, pemerintah subnasional, sektor swasta, masyarakat sipil, hingga akar rumput.

“Untuk memantau kemajuan, kami membangun Sistem Registri...

Read More...

Pertemuan Bilateral Indonesia – Norwegia yang diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, dan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norway, Ola Elvestuen, di Sekretariat Delri COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia Rabu (12/12/2018) waktu setempat, telah mencatat keberhasilan dan peningkatan kerjasama Indonesia – Norwegia.

Indonesia mendapat dukungan berkelanjutan Pemerintah Norwegia terhadap pengendalian Perubahan Iklim, khususnya melalui penerapan Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada tahun 2010. Saat ini pelaksanaannya di Indonesia dalam tahap persiapan memasuki fase ketiga kerja sama, yaitu pembayaran berdasarkan hasil (result based payment).

Menteri Siti Nurbaya yang didampingi Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan  Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, mengatakan Indonesia – Norwegia mencapai persetujuan untuk menindaklanjuti kerjasama Phase ke-3 implementasi yang akan segera dilaksanakan pada tahun 2019 setelah diselesaikannya isu terkait MRV Protocol, Badan Pengelolaan dana Lingkungan yang diselesaikan keduabelah pihak sebelum bulan Pebruari 2019.

“Norwegia sepakat mendukung Inistiatif Indonesia dalam pengembangan Indonesian Tropical Peatland Center (ITPC), dan pengembangan Mangrove Governance” ucap Siti Nurbaya.

Selain itu, Indonesia sedang dalam proses membentuk Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) guna mengelola dana seperti yang dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi untuk Lingkungan dan Presiden Peraturan No 77/2018 tentang pembentukan Badan Layanan Umum untuk Dana Lingkungan. Kami ingin menginformasikan bahwa saat ini; Kementerian...

Read More...
Indonesia-Inggris Perkuat Kerjasama Sektor LHK

Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Inggris yang diwakili dua menterinya di sela pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim (COP)-24 di Katowice, Polandia.

Hadir Menteri Negara Urusan Asia Pasifik pada Departemen Luar Negeri dan Persemakmuran, Mark Field, serta Wakil Menteri Negara pada Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Pedesaan, Therese Coffey. Pertemuan bilateral ini membahas kerjasama Indonesia-Inggris yang sedang berlangsung, serta komitmen untuk saling memperkuat kerjasama di sektor LHK.

''Dalam kurun waktu dua dekade, Indonesia-Inggris telah menjalin kerjasama yang sistematis dalam prinsip mutual respect dan trust, serta dengan kerangka kerja yang konseptual dan utuh,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya pada media, Sabtu (8/12/2018).

Kerjasama dengan Inggris telah dimulai sejak era 1990-an, dan hingga saat ini Inggris juga mendukung berbagai upaya Indonesia memerangi dampak negatif Perubahan Iklim.

Berbagai kerjasama ini kata Menteri Siti Nurbaya, hasilnya sangat berpengaruh signifikan pada sasaran nasional dan perbaikan perbaikan mendasar sistem tata kelola khususnya bidang kehutanan.

Salah satunya adalah dalam hal sistem legalitas kayu, yang juga ikut menurunkan illegal logging dan deforestasi, serta meningkatkan tata kelola hutan seperti agenda Kesatuan Pengelolaan hutan atau KPH.

''Ini bagian dari kerjasama dengan Inggris yang monumental, dan kita menghargai itu,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Tahun ini sampai dengan tahun 2022, total bantuan Inggris untuk Indonesia sebesar 60 juta...

Read More...
Saat Tata Kelola Gambut Indonesia Jadi Rujukan Pengetahuan Dunia

Langkah koreksi besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam tata kelola gambut, kini menjadi rujukan pengetahuan bagi dunia internasional. Hal ini semakin ditegaskan dalam pertemuan Konferensi Global Landscape yang berlangsung dari tanggal 1-2 Desember, di Bonn, Jerman.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc hadir sebagai pembicara kunci pada berbagai forum yang digelar di hari pertama. Pada konferensi internasional ini hadir perwakilan PBB, UN Environment, Menteri LH se dunia, World Bank, NGO, peneliti, akademisi, dan para mitra global lainnya.

Indonesia mendapat apresiasi setelah memiliki Pusat Penelitian Lahan Gambut Internasional atau International Tropical Peatlands Centre (ITPC).

''Ini adalah rumah untuk konsultasi dan advokasi bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan lokal, serta untuk kepentingan global,'' kata Menteri Siti Nurbaya, dalam rilis pada media, Minggu (2/12/2018).

Basis ITPC saat ini berada di dua kampus penelitian hutan di Bogor, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi KLHK, serta di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Di agenda berikutnya saat menjadi pembicara kunci peringatan CIFOR ke 25, dihadapan para pemimpin dan ahli kehutanan internasional, Indonesia menegaskan posisinya sebagai 'taman bermain penelitian' bagi pengetahuan kehutanan dunia.

''Saya harap ulang tahun CIFOR ke-25 ini menjadi langkah monumental untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia, CIFOR dan semua mitra negara, untuk berkontribusi secara signifikan terhadap kehutanan internasional,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Ia kembali...

Read More...
Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan

Setelah wilayah Jawa Barat, kini Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (25/11). Penerima SK ini berasal dari 10 kabupaten (Muara Enim, Musi Rawas, Pagar Alam, Lahat, Banyuasin, OKU selatan, OKU, OKI, OKI Timur, dan Musi Banyuasin), dengan luas 56.276 Ha, yang meliputi 9.710 KK.

"Hari ini telah diserahkan kepada bapak/ibu semuanya sebanyak 56 ribu hektar (Ha). Hati-hati loh 56 ribu itu gede (besar) sekali, banyak sekali. Dan di seluruh Indonesia, telah diserahkan sebanyak 2,1 juta hektar kepada masyarakat, bukan kepada yang 'gede-gede', dan target 12,7 juta hektar akan kita serahkan seterusnya," tutur Presiden Joko Widodo, yang langsung disambut meriah oleh para masyarakat penerima SK.

Pada periode 2015-2019, pemerintah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta Ha melalui program Perhutanan Sosial. Khusus di tahun 2019, program Perhutanan Sosial akan direncanakan untuk 3,5 sampai dengan 4,3 juta Ha. Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sendiri, telah tercatat pencadangan kawasan untuk hutan sosial seluas 333.651 Ha.

Presiden juga menyampaikan pentingnya SK sebagai kejelasan hak hukum masyarakat dalam akses kelola lahan selama 35 tahun. Beliau juga mengingatkan para penerima SK untuk berhati-hati dalam menggunakan hak kelolanya, dan senantiasa mengelola lahan dengan produktif.

"Hati-hati pegang ini (SK), dengan ini hak hukum masyarakat semuanya menjadi jelas, ada konsesi untuk 35 tahun, cukup tidak? kalau tidak cukup nanti tambah lagi. 35 tahun itu sudah banyak, nanti kalau untuk anak...

Read More...
Di Hadapan Pengusaha, Menteri LHK: Kita Lalui Masa-masa Sulit Karhutla

Berbagai langkah koreksi di sektor kehutanan terus dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya dalam mengatasi kebakaran hutan dan tata kelola gambut. Untuk pelaksanaannya di lapangan tidaklah mudah, karena banyak kebijakan dan ketegasan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang tidak hanya menyasar masyarakat, namun juga dunia usaha.

''Kita rasakan hurt (sakit), sadness (sedih), anger (marah) dan segala macam perasaan yang bercampur aduk ketika itu, namun hasilnya sekarang bisa kita rasakan bahwa kebakaran hutan di Indonesia telah dapat dikelola dengan baik oleh semua pihak, dibawah kepemimpinan langsung Bapak Presiden Jokowi,'' kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Rakornas APHI), di Jakarta (13/11/2018).

Pasca Karhutla dahsyat tahun 2015, pemerintah mengambil langkah-langkah cepat seperti moratorium lahan gambut, memperkuat penegakan hukum, melibatkan semua pihak termasuk dunia usaha dalam hal pengendalian Karhutla, dan banyak usaha lainnya.

Hasilnya cukup signifikan, dari tahun 2016 hingga 2018, Indonesia berhasil menghindari Karhutla secara Nasional, setelah sebelumnya rutin terjadi selama hampir 20 tahun. Bahkan Indonesia berhasil menjadi contoh bagi dunia internasional, dalam upaya penyelamatan lahan gambut.

''Tentu saja kontribusi langkah dunia usaha sangat signifikan dan sangat penting. Terima kasih atas kerjasama yang baik meskipun cukup rumit dan complicated kita lewati, sampai-sampai harus ke PTUN, Mahkamah Agung dan demo-demo lapangan,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

''Kita sudah lalui...

Read More...