Thursday, February 22, 2018

Ketegasan Presiden Jokowi pada Pelaku Karhutla

PRESIDEN Joko Widodo tidak main-main dengan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Menurutnya keberhasilan Indonesia menangani Karhutla selama dua tahun berturut-turut, di 2016 dan 2017, harus dapat dipertahankan. Untuk itu semua upaya, termasuk penegakan hukum bagi pelaku Karhutla harus benar-benar ditegakkan.

''Penegakan hukum pada pelaku pembakar hutan dan lahan harus tanpa pandang bulu, baik pidana maupun perdata,'' tegas Presiden Jokowi saat memberikan arahan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2018, di Istana Negara, Selasa (6/2).

Presiden Jokowi meminta agar Karhutla ditangani sejak dini. Satgas mulai dari pusat hingga ke tingkat desa harus benar-benar aktif melakukan pemadaman sebelum titik api meluas.

''Pastikan juga terutama para Gubernur, para pengelola lahan, kewajiban jaga wilayah kerjanya, siapkan sarana dan prasarana, personil, dan libatkan masyarakat dalam pencegahan, karena pencegahan lebih penting,'' tegasnya.

Keberhasilan penanganan Karhutla di era Pemerintahan Jokowi, salah satunya terbukti dari tegasnya penegakan hukum lingkungan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, Menteri LHK Siti Nurbaya mengeluarkan kebijakan perlindungan gambut dan menegakkan aturan hukum yang tegas pada kasus-kasus Karhutla. Terbukti dengan berbagai upaya tersebut, kini kepatuhan korporasi dalam mengatasi Karhutla semakin meningkat.

Penegakan hukum Karhutla tidak lagi menyasar pelaku 'kelas teri'. Kalangan korporasi yang dinilai lalai menjaga lahan konsesi mereka kini harus merasakan garangnya sikap salah satu Menteri perempuan di kabinet kerja ini.

Sebelumnya Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa penegakan hukum bagi korporasi yang terlibat Karhutla, dilakukan secara bertingkat. Baik secara administrasi, pidana, maupun perdata.

''Menteri LHK Siti Nurbaya sangat berkomitmen dan konsisten menegakkan hukum yang tegas pada pelaku
kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk yang dilakukan oleh korporasi,'' ujar Rasio Ridho.

Gugatan hukum yang dilakukan KLHK pada korporasi, tidak hanya melalui pidana, namun juga perdata, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Untuk penyelesaian gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan, ada 13 perusahaan yang digugat KLHK dengan 70 persen kasus dimenangkan. Sedangkan 30 persen kasus lainnya masih proses persidangan dan upaya hukum di tingkat peradilan.

Dari 13 perusahaan ini, 10 di antaranya terlibat kasus Karhutla, dan sisanya kasus kerusakan lingkungan.

Kasus korporasi terlibat Karhutla yang sudah berkekuatan hukum tetap, diantaranya PT Kalista Alam, PT Bumi Mekar Hijau, PT Waimusi Agroindah, PT BMH, PT WA. Sedangkan kasus kerusakan lingkungan yang dimenangkan KLHK, yaitu kasus PT Selat Nasik Indokwarsa, dan PT Merbau Pelalawan Lestari.

''Nilai total ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan tetap, mencapai Rp16,9 Triliun,'' ungkap Rasio Ridho.
 Inipun menjadi angka terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Tidak hanya melalui gugatan perdata, KLHK di era Menteri Siti Nurbaya juga menerapkan sanksi administrasi yang keras. Khusus untuk korporasi terlibat Karhutla, selama periode 2015-2017 telah dilakukan 29 sanksi paksaan pemerintah, 16 pembekuan izin, dan 3 pencabutan izin.

Selain sanksi perdata dan administrasi, Menteri Siti Nurbaya juga menunjukkan sikap garangnya dengan menegakkan hukum pidana. Meski mendapat tantangan bahkan perlawanan, sebanyak 392 kasus hukum terkait lingkungan hidup dan kehutanan sepanjang tahun 2015-2017 berhasil sampai ke persidangan (P21).

Khusus untuk kasus Karhutla, dilakukan pengawasan pada 262 izin, dan 88 perusahaan. Sedangkan untuk pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lainnya, telah diawasi 1.040 izin, dan 294 perusahaan.

''Bu Menteri sangat konsisten dalam menerapkan hukum lingkungan, dan itu sangat efektif menekan angka kejahatan lingkungan, khususnya Karhutla,'' tegas Rasio Ridho.(*)