Thursday, August 11, 2022

Menteri LHK: Tidak Ada Pemutihan RTRW Riau, Jangan Ada yang Bohong!


JAKARTA--Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, bereaksi keras menerima informasi yang beredar di masyarakat, terkait kelanjutan pembahasan Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Riau. Terlebih lagi ada kesan pembelokan informasi dengan menyebut akan ada langkah pemutihan kawasan melalui RTRW, pasca rapat kabinet terbatas Presiden bersama Gubernur Riau beberapa waktu lalu.

''Tidak benar ada langkah-langkah pemutihan oleh KLHK untuk RTRWP Riau,'' tegas Menteri Siti dalam rilis yang dikeluarkan, Selasa (6/6/2017).

Ia pun menjelaskan jalannya pelaksanaan Rataskab membahas RTRW Riau. Presiden Joko Widodo kala itu meminta agar Menteri LHK dan Menteri ATR membantu Pemprov Riau agar menyelesaikan Perda RTRWP yang masih 'tertahan' di DPRD Riau.

''Saat itu Presiden tanya bisa berapa lama, saya menjawab mungkin bisa bantu dua atau satu bulan. Tapi saya bilang, oke kita coba bantu satu bulan. Begitu persisnya. Jadi kita hanya membantu, poin pentingnya tetap di mereka (DPRD dan Pemprov Riau),'' ungkap Menteri Siti.

Namun saya tegaskan, bahwa KLHK membantu tetap menggunakan prosedur UU. Dalam UU otonomi daerah, berkaitan dengan PERDA/RAPERDA Tata ruang memang harus dengan judicial preview
(sebelum dibahas dan diputuskan, dan saat menjadi rancangan Perda  dilaporkan dulu ke pusat). Yang seperti ini dalam UU hanya untuk Raperda Tata Ruang dan Raperda RAPBD tahunan.

Artinya sebelum berproses menjadi Perda Tata Ruang, maka substansinya harus mendapat catatan dari pemerintah pusat. Sebelum diputus oleh DPRD, maka Gubernur harus menjelaskan Raperda kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan catatan dan penyesuaian isi rancangan Perda-nya.

''Prosedur inilah yang akan saya tempuh. Saya sudah tegaskan kepada Gubernur Riau, bahwa semuanya harus sesuai dengan prosedur,'' tegas Menteri Siti.

Saat Rataskab, Menteri Siti juga melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa ia telah menolak pemanggilan oleh DPRD Riau, karena memang hal tersebut bukan prosedur yang boleh dilakukan.

''Tidak boleh dan tidak bisa DPRD memanggil Menteri, karena tatanan politik DPRD Provinsi adanya di Provinsi. Kalau perlu justru info dari pemerintah pusat, disampaikan oleh Gubernur pada DPRD. Karena Gubernur-lah wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi platform politiknya harus jelas. Jangan dikacau-kacaukan dan disampaikan yang salah ke publik,'' tegur Menteri Siti.

Secara khusus pada Dirjen Planologi, Menteri Siti juga telah meminta untuk berhati-hati dan tidak melakukan kompromi apapun terkait pembahasan RTRW Riau.

''Saya tidak ijinkan Dirjen Planologi menempuh cara-cara diskusi kompromistik misal dengan konsinyir dan lainnya. Harus jelas  materi dari Pemprov  Riau dan setelah itu baru tim pusat akan analisis,'' jelasnya.

KLHK harus lakukan analisis mulai dari SK Agustus, SK September, dan seterusnya. Serta bila perlu substansi yang tahun 2012. Menteri LHK juga akan melakukan verifikasi data, seperti masukan dari berbagai pihak, data di KPK, juga catatan-catatan dari CSO serta materi dari Pemkab/Pemko  selain yang dari Pemprov. Karena judicial preview itu catatannya dari pemerintah pusat, berarti nantinya akan ada pembicaraan antara Menteri LHK, Menteri ATR dan Mendagri setelah catatan dari KLHK selesai.

''Jadi soal RTRWP Riau harus jelas  disini bahwa saya membantu untuk penyelesaian. Jadi jangan dibolak balik beritanya bahwa KLHK-lah yang bertanggungjawab, apalagi sampai mengeluarkan statment akan pemutihan dan lainnya. Jangan ada yang bohong soal ini,'' tegas mantan Sekjen Depdagri ini.

Secara khusus Menteri Siti Nurbaya meminta pejabat yang berkaitan dengan RTRW Riau, untuk berhati-hati saat menyampaikan informasi ke publik. Agar informasi yang sampai ke masyarakat benar-benar berlandaskan kejujuran dan hati yang jernih.

''Kata orang 'Birokrat itu boleh salah tapi tidak boleh bohong'. Jadi jangan ada yang bohong soal ini ke rakyat. Sebaliknya,'politisi itu boleh bohong tapi tidak boleh salah'. Jadi mari rasakan saja dari keseharian kerja kita untuk rakyat,'' tutup Menteri Siti.(*)

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Pemerintah Gelar Rakorsus Penanggulangan Karhutla

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI, POLRI, kementerian/lembaga lainnya dan pemerintah daerah, menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus), terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang berlangsung secara hybrid di Jakarta (28/7).

"Kita mengantisipasi Karhutla itu terarah pada 3 hal yaitu koordinasi seperti yang kita lakukan hari ini, kemudian penyiapan teknologi seperti water boombing dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), serta identifikasi waktu dan tempat yang tepat untuk pengerahan peralatan dan personil," kata Menkopolhukam Mahfud MD saat jumpa pers, Kamis (28/7).

Selanjutnya, Mahfud menyampaikan lima tahun terakhir ini, penanggulangan karhutla berjalan baik. Sejumlah indikatornya dapat dilihat dari dampak yang diakibatkan karhutla seperti asap akibat karhutla berkurang, areal kebakaran turun jauh, dan penyakit ISPA dapat dikatakan tidak ada. Selain itu, tidak terjadinya kejadian asap lintas batas, dan penundaan atau penutupan sarana prasarana transportasi akibat karhutla.

"Oleh sebab itu, kita akan jaga ini, salahsatunya itu tadi dengan koordinasi, tekenologi, yang didukung oleh kearifan lokal, seperti pengolahan lahan tanpa bakar yang disertai pengaturan dan pendampingan," ujar Mahfud.

Aspek lain yang tidak kalah penting yaitu penegakan hukum. Mahfud menegaskan pemerintah akan melakukan penindakan tegas melalui pendekatan hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana.

Terkait penegakan hukum ini, Mahfud menyampaikan pesan secara terbuka kepada korporasi. Pemerintah mempunyai kewenangan melakukan tindakan-tindakan hukum administrasi negara, dimana Pemerintah boleh melakukan penindakan hukuman lebih dulu seperti pencabutan izin, atau sanksi administratif lain.

"Oleh sebab itu, mari bekerjasama, selain mendapatkan hak untuk kegiatan usaha, dan diberi lisensi oleh negara, korporasi juga mempunyai kewajiban menjaga negara ini dari bencana. Kami bersungguh-sungguh, jadi...

Read More...
Peringati Hari Mangrove Sedunia, Menteri LHK dan KSAL Tanam Mangrove Bersama Serentak di 77 Lokasi

Dalam rangka memperingati Hari Mangrove, Menteri LHK Siti Nurbaya menghadiri kegiatan penanaman mangrove yang digelar TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten pada Selasa (26/7).

Kegiatan ini juga dilakukan secara serentak di 77 lokasi satuan TNI AL seluruh Indonesia, dengan jumlah 1.000.377 mangrove yang ditanam.

"Upaya pemulihan lingkungan melalui rehabilitasi mangrove ini menjadi agenda utama Bapak Presiden, sekaligus upaya untuk mengurangi emisi. Jadi kegiatan kita hari ini sebagai contoh, bahwa kita bukan hanya janji terhadap komitmen untuk mengurangi emisi tapi kita mengerjakannya, melaksanakannya," kata Menteri Siti.

Tidak hanya jajaran TNI AL, Kementerian/Lembaga, Forkopimda, dan masyarakat, para Duta Besar Negara Sahabat dan Pimpinan Lembaga Multilateral juga turut serta dalam kegiatan ini.

Menteri Siti menyampaikan ada hal penting yang menjadi pesan utama dari penanaman mangrove ini. Bahwa upaya mengurangi emisi melalui rehabilitasi dan perbaikan tatakelola mangrove merupakan contoh konkrit yang sangat baik, dan hasilnya dapat dilihat oleh rakyat maupun global. Oleh karena itu, Menteri Siti mengajak bersama-sama untuk terus berusaha mensukseskan program mangrove ini.

"Para Duta Besar dan terutama perwakilan World Bank itu hadir untuk mendukung program mangrove Indonesia," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan kegiatan penanaman mangrove merupakan program rutin TNI Angkatan Laut.

"Kali ini bersamaan dengan Hari Mangrove Sedunia tanggal 26 Juli, sehingga kita laksanakan serentak oleh seluruh jajaran TNI AL, dan alhamdulillah mendapat rekor MURI Internasional tentang penanaman mangrove serentak secara nasional ini. Terimakasih atas dukungan Ibu Menteri LHK dan jajaran yang telah mendukung jalannya acara hari ini," katanya.   

Read More...
Menteri LHK Minta Kasus OTT ASN DLHK Riau Diusut Tuntas

Meski secara struktural tidak memiliki kaitan secara langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), namun kasus operasi tangkap tangan yang melibatkan empat orang ASN Dinas LHK Provinsi Riau mendapat atensi khusus dari Menteri LHK Siti Nurbaya.

''Saya mengikuti perkembangan, saya sudah  dilaporkan tim KLHK dari lapangan,'' kata Menteri Siti menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (19/7/2022).

Oknum ASN yang tersandung kasus OTT tersebut bukan bagian dari organisasi binaan ASN oleh KLHK, melainkan unsur personil dari Dinas Provinsi seperti UPTD. Tidak ada kaitan struktural langsung antara KLHK dan Dinas Provinsi. Hubungan kerja adalah konsultatif teknis. Seluruh personil dinas berada dalam pembinaan Pemda Provinsi, sebagaimana diatur UU 23/2014 tidak ada lagi Dinas Kehutanan Kabupaten.

Atas kejadian tersebut, Menteri Siti mendukung penuh langkah Polda Riau melalui Polres Pelalawan melakukan tindakan penegakan hukum. Tak lupa ia mengingatkan agar ASN tidak bermain-main dalam menjalankan tugas dan kewajiban di lapangan.

''Saya mendukung penuh langkah Polda atau Polres. ASN jangan main-main dan coba-coba mengambil keuntungan pribadi dari tugasnya sebagai ASN dalam pelayanan publik. Apalagi saat ini pemerintah sedang menata secara keseluruhan terkait kehutanan,'' tegasnya.

Kebijakan pemerintah saat ini kata Menteri Siti, sudah jelas sangat berpihak kepada masyarakat, ketertiban dunia usaha dan inisiatif komunitas serta pendampingan yang obyektif dari aktivis atau LSM. Intinya saat ini katanya pemerintah sedang serius melakukan penataan kawasan hutan yang semata-mata ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraaan masyarakat.

''Harus tidak boleh ada pihak yang mengambil kesempatan, apalagi memeras, menjadi calo seolah bisa beresin utak-atik kebijakan dengan menyogok pejabat pemerintah dll, itu tidak boleh, tidak boleh ada seperti itu,'' tegasnya.

Menteri Siti pun mendukung Polres Pelalawan untuk membongkar tuntas indikasi modus kejahatan lingkungan ditengah-tengah kerja keras KLHK bersama...

Read More...
Tugas Besar Badan Standardisasi Instrumen LHK Kawal Indonesia Maju dan Kelestarian Alam

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) menjadi salah satu bagian dari skenario untuk menopang kemajuan Indonesia dengan tetap menjaga kelestarian alam dan mengoptimalkan kawasan hutan, diantara kebutuhan pembangunan, manusia serta kelestarian alam. Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BSILHK di Jakarta (6/7/2022).

"Kita tahu bahwa Indonesia sedang bekerja keras untuk meningkatkan performa dan sedang dalam kumparan orbit untuk melompat menuju negara maju. Kita juga sudah tahu skenario Indonesia 2045 dan langkah-langkah konkrit yang dilakukan Presiden dan Kabinet serta berbagai elemen masyarakat untuk mencapai cita-cita itu," ungkap Menteri Siti.

BSI LHK, sebagai organisasi baru Kementerian LHK diberi mandat untuk menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satu latar belakang penting BSILHK hadir adalah untuk menegaskan bahwa, Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan tetap menjamin perspektif kelestarian lingkungan.
 
"Saat ini kesempatan usaha dibuka luas, perizinan dipermudah, dapat kita bayangkan dengan memiliki Nomor Induk Berusaha-NIB, usaha dapat beroperasi. Desain-desain perizinan diberikan secara otomatis, melalui sistem OSS-Online Single Submission, pelaku usaha kecil dan mikro mendapatkan kemudahan-kemudahan berusaha," terang Menteri Siti.

Menteri Siti kemudian menjelaskan, untuk mengiringi hal tersebut diperlukan penguatan pengendalian dampak yang mungkin akan timbul dari usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan tersebut. Existing proses perijinan saat ini pada prosedur penilaian, validasi, verifikasi berimplikasi pada proses bolak-balik pemenuhan dokumen lingkungan. Selain itu, subjektivitas penilai juga berperan banyak, potensi bias terhadap penilaian akan sangat tinggi.

Dengan meningkatnya usaha-usaha...

Read More...
Kongres Kehutanan Indonesia VII, Meneguhkan Kembali Pengelolaan Sektor Kehutanan pada Pembangunan Bangsa

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengajak seluruh elemen terkait pengelolaan sektor kehutanan untuk meneguhkan komitmen bersama dalam upaya mendorong kemajuan pembangunan kehutanan Indonesia agar semakin bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan ikut aktif dalam mendorong upaya masyarakat internasional mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim. Hal ini disampaikan Menteri LHK pada pembukaan Kongres Kehutanan Indonesia VII dengan tema “Hutan Terkelola, Bumi Terjaga dan Bangsa Berdaya” yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa, 28/06/2022.

Pada Kongres yang dihadiri langsung oleh beberapa Menteri, seperti Menteri Koordinasi Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UMKM, Wakil Menteri BUMN, perwakilan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, dan perwakilan Menteri Dalam Negeri ditegaskan bahwa pengelolaan sektor kehutanan terus dioptimalkan untuk mendorong kemajuan bangsa.

“Kongres Kehutanan Indonesia ke tujuh (KKI – VII) dapat kita selenggarakan pada tahun 2022 ini. Kembali kita teguhkan komitmen bersama untuk terus menjaga kebermanfaatan hutan dan sumberdayanya dalam upaya mencapai kemajuan kehidupan Bangsa Indonesia,” ujar Menteri Siti.

Seluruh elemen yang terdapat dalam Kongres Kehutanan Indonesia VII, yang terbagi menjadi 5 kamar, yaitu Kamar Akademisi, Kamar Pemerintah, Kamar Bisnis, Kamar LSM dan Kamar Masyarakat, serta Perwakilan Mahasiswa Kehutanan Indonesia diharapkan Menteri Siti menghasilkan output yang akan memperkuat kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sektor kehutanan dan perubahan iklim.

Kongres Kehutanan Indonesia VII diharapkan dapat berperan sangat aktif dalam agenda nasional yang berkaitan erat dengan sektor kehutanan, yaitu pengendalian perubahan iklim yang diformulasikan dalam FoLU Net Sink 2030 dan proses G20 Presidensi Indonesia. Komitmen Indonesia dalam konvensi perubahan iklim menyatakan dan menegaskan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) memuat target komitmen penurunan GRK Indonesia sebesar -140 juta CO2e diharapkan dapat bersama-sama diwujudkan. Read More...

Menteri LHK Siti Nurbaya Dikukuhkan Sebagai Profesor Kehormatan di Universitas Brawijaya

Dr. Siti Nurbaya, M.Sc mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dalam Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (UB). Pengukuhan digelar pada Sidang Terbuka Senat Akademik UB, Sabtu (25/06/2022) di gedung Samantha Krida, Malang, Jawa Timur. Sosok yang juga merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) ini menjadi profesor ke-30 di Fakultas Pertanian dan profesor aktif ke-167 di Universitas Brawijaya.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Dr. Siti Nurbaya menyampaikan novelty (kebaharuan) tentang “Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030: Inovasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan".

Profesor Dr. Siti Nurbaya menjelaskan FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.

Skenario ini dibangun berdasarkan hasil kinerja bersama dalam melakukan koreksi kebijakan (corrective actions) sektor kehutanan selama lebih dari tujuh tahun terakhir. Hal tersebut didukung oleh hasil pencermatan mendalam atas berbagai persoalan sektor kehutanan yang telah berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun.

“Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dirangkum dalam Rencana Operasional yang rinci, dan menjadi pijakan implementasi langkah penurunan emisi GRK, yang selanjutnya dituangkan menjadi pedoman kerja atau manual yang sistematis dalam penanganan setiap kegiatan forest and land use seperti kebakaran hutan dan lahan, deforestasi dan degradasi hutan, konservasi habitat, keanekaragaman hayati, pengelolaan gambut, dan mangrove,” kata Prof. Dr. Siti Nurbaya.

Lebih lanjut, Prof. Dr. Siti Nurbaya menyampaikan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 memberikan target pembangunan yang sangat fokus. Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 juga mendorong kinerja sektor kehutanan menuju target pembangunan yang sama, yaitu tercapainya tingkat emisi GRK sebesar minus 140 juta ton CO2e pada tahun 2030.

“Untuk...

Read More...
Presiden Jokowi: Pemerintah Serius Perbaiki Lingkungan pada Pembangunan IKN

Menteri LHK Siti Nurbaya dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong mendampingi Presiden Jokowi meninjau pembangunan Persemaian Mentawir di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, (22/06/2022).

Peninjauan ini menyertakan para pimpinan redaksi media untuk menjelaskan komitmen pemerintah bahwa pembangunan IKN akan berjalan beriringan dengan pemulihan lingkungan.

Menurut Kepala Negara, pembangunan Persemaian Mentawir merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam menata lingkungan, utamanya di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita mau menunjukkan bahwa kita serius urusan lingkungan, itu serius. Justru kita enggak bangun di sini itu lingkungan makin rusak. Itu aja yang harus digarisbawahi," ujar Presiden saat berdiskusi dengan para pemred.

Dalam pembangunan IKN, Presiden menargetkan komposisi hutan alam nantinya sebesar 75 hingga 80 persen. Hal tersebut, kata Presiden, sesuai dengan konsep IKN sebagai kota di dalam hutan (forest city).

Presiden mengatakan bahwa lingkungan menjadi perhatian penting saat ini karena ke depan masalah lingkungan akan terus dikejar. Menurut Presiden, tidak hanya di Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah akan menunjukkan keseriusan penanganan masalah lingkungan melalui persemaian di provinsi lain di Pulau Kalimantan.

“Kita tunjukkan niat benar kita itu ya ini. Nanti kalau sudah ada 12 juta, 15 juta (bibit) baru, dan bukan di sini saja, nanti mau kita tunjukkan yang di Kalsel kayak apa, Kalteng kayak apa,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan target pemerintah untuk membangun 30 persemaian lain, seperti Persemaian Rumpin di Kabupaten Bogor. Pembangunan persemaian-persemaian tersebut rencananya akan difokuskan pada wilayah dengan industri pertambangan yang banyak sebagai upaya rehabilitasi lahan.

“Enggak, enggak yang banyak nanti di Kalimantan, Sumatra, yang banyak tambang karena saya wajibkan dari penambang sama sawit,” kata Presiden.

Persemaian Mentawir digadang akan menjadi pusat produksi bibit tanaman untuk merehabilitasi...

Read More...
Bahu-Membahu KLHK Antisipasi Karhutla

Upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kemudian penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan guna mengurangi banjir dan longsor, pada dasarnya merupakan upaya bersama, aparat dan masyarakat. Peran dan kinerja Penyuluh Kehutanan di tingkat tapak sangat penting untuk memberikan edukasi dan mengajak para kelompok masyarakat berpartisipasi dalam upaya tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya pada saat Apel Siaga Penyuluh Kehutanan di Plaza Ir. Soedjono Suryo, Manggala Wanabakti, Jakarta (15/6/2022).

“Apel Siaga Penyuluh Kehutanan ini merupakan wujud nyata Penyuluh Kehutanan untuk antisipasi, kesiapsiagaan dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan fungsi hutan serta tanggap terhadap perubahan iklim. Dan sekaligus dalam upaya kita membangun soliditas, memperkuat in-group feeling dalam jajaran KLHK,” ungkap Menteri Siti di hadapan ratusan penyuluh kehutanan.

Lebih lanjut, Menteri Siti dalam kesempatan Apel Siaga ini, mengajak seluruh Penyuluh Kehutanan dan instansi terkait, bahu membahu memberikan kontribusi pemikiran ataupun kegiatan nyata di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dan siap siaga terhadap ancaman bencana karhutla, banjir serta tanah longsor.

“Mari terus kita lakukan konsolidasi kegiatan Penyuluhan Kehutanan dengan berbagai elemen di masyarakat dan instansi terkait, tingkatkan terus peran dan upaya memotivasi dan memberdayakan masyarakat,” pinta Menteri Siti.

Saat ini tercatat Jumlah Penyuluh Kehutanan adalah sebanyak 9.345 orang. Jumlah tersebut terdiri dari Penyuluh Kehutanan PNS sebanyak 2.804 orang, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) sebanyak 5.781 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, serta Penyuluh Kehutanan Swasta sebanyak 654 orang.

Setiap tahunnya, Kementerian LHK terus melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan. Pada masa pandemi Covid-19, peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan PNS dilakukan secara virtual...

Read More...
Pembibitan Rumpin dan Agenda Mangrove Contoh Konkret Pemulihan Lingkungan

Presiden Joko Widodo meneguhkan komitmen terhadap perubahan iklim dan pemulihan lingkungan, melalui aksi yang jelas, konkret dan dapat dilihat atau dikalkulasi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan Persemaian Rumpin, sekaligus meluncurkan Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) serta World Mangrove Center di Teluk Balikpapan, yang digelar di Rumpin, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat (10/6/2022).

Dalam tiga tahun kedepan, Pemerintah menargetkan akan ada 30 pusat persemaian dengan kapasitas produksi 10-12 juta bibit per tahun. Dengan begitu, dalam setahun dapat menghasilkan kurang lebih 360 juta bibit atau benih siap tanam yang berkualitas.

"Kalau benih atau bibitnya ada, mau tidak mau barang (bibit/benih) ini harus kita tanam. Jadi bukan berapa hektar yang akan kita kerjakan, tapi berapa produksi bibit yang dapat kita hasilkan," katanya.

Presiden Jokowi menyampaikan bibit tersebut akan ditanam di lahan-lahan kritis, di kabupaten atau provinsi yang rawan longsor, di Daerah Aliran Sungai terutama di hulunya. Proses ini pun sudah dimulai, dengan didistribusikannya bibit ke kabupaten/kota untuk mengembalikan fungsi lahan kritis.

"Inilah proses merehabilitasi lingkungan kita, memperbaiki lingkungan kita dengan sebuah aksi yang jelas, konkret dan bisa dihitung," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan terimakasih kepada Bank Dunia, Pemerintah Jerman, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia atas perannya dalam mendukung pemulihan lingkungan. Sebagaimana diketahui, pembangunan Persemaian Rumpin merupakan kerja sama antara KLHK, Kementerian PUPR, dan April Grup. Kerja sama tersebut menghasilkan sebuah persemaian dengan manajemen yang tertata dan mampu memproduksi bibit berkualitas yang siap dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan.

"Sekali lagi, ini akan ada 30 persemaian seperti ini, tahun ini kita perkirakan akan jadi lagi 8, tahun depan tambah lagi, artinya step-step menuju ke perbaikan lingkungan itu konkret dan bisa dilihat," ungkap...

Read More...
Presiden Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada jajarannya agar tidak membiarkan ada lahan perhutanan sosial yang telantar dan tidak produktif.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara syukuran hasil bumi Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial yang digelar di Lapangan Omah Tani, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (08/06/2022).

“Jangan sampai kita biarkan ada lahan yang telantar, ada lahan yang tidak produktif, benar? Ada lahan yang tidak digunakan apa-apa dibiarkan, enggak boleh. Semuanya harus produktif. Nanti itu urusannya Bu Menteri Kehutanan. Ada lahan misalnya HGU sudah lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun tidak diapa-apain, itu nanti urusannya Bu Menteri LHK plus Pak Menteri BPN,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, lahan perhutanan sosial memiliki peranan penting dalam rangka membuka usaha bagi para petani dan rakyat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajarannya, dalam hal ini Menteri BUMN dan Gubernur Jawa Tengah, untuk memberikan pendampingan baik terkait manajemen maupun sarana dan prasarana.

“Saya juga minta agar para petani perhutanan sosial ini juga diperhatikan sarana dan prasarananya betul? Setuju mboten? Nggih? Sekarang kembali ke Bu Siti karena yang memberikan SK itu Bu Siti. Saya minta juga agar ada percepatan dalam rangka redistribusi lahan maupun juga SK-nya. Nggih setuju nggih? Bu Siti mohon didengarkan beliau-beliau ini,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjelaskan mengenai situasi dunia yang sulit karena pandemi COVID-19, ditambah perang Ukraina, hingga banyak negara mengalami kekurangan pangan. Untuk itu, Presiden mengajak para petani dan masyarakat untuk mengambil peluang dan memanfaatkan lahan yang mereka kelola dengan menanam tanaman pangan pokok seperti padi, jagung, porang, hingga sorgum.

“Saya mengajak kita semuanya untuk menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan pangan pokok. Saudara-Saudara bisa ditanami, silakan tanami padi silakan, benar. Mau ditanami apa lagi yang pangan? Jagung? Silakan. Harga jagung...

Read More...
Move
-

Artikel Siti Nurbaya

Top Headline
Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya- Indonesia’s FOLU Net Sink 2030: Inovasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Read More...
Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Sambutan Menteri LHK dalam Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Read More...
Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030

Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030. Jakarta, 4 April 2022 


Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam
Jakarta , 24 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55
Jakarta, 21 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan
Jakarta, 28 Oktober 2021

Read More...
Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Read More...
Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Dengan Tema
“Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan Dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat”.         

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi...

Read More...

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018   Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan
Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan...

Read More...
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018





































































































Read More...

Manajemen Komunikasi Era Digital Dalam Lingkup KLHK






















  

Read More...
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya

Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk...

Read More...


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)
          PENDAHULUANReformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
....Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula,...

Read More...

Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan merupakan agenda reformasi yang paling signifikan. Pelaksanaan pemilu presiden secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden, yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, serta pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 56 Sampai dengan Pasal 119, yang disempurnakan dengan UU Nomor Undang-Undang No 12 tahun 2008, mempertegas perubahan yang signifikan tersebut.

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 
Powered by