Wednesday, January 24, 2018

Kolaborasi Menteri LHK dan Muhammadiyah Menjaga Indonesia

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Senin (8/1/2018) di Jakarta. Dalam pertemuan ini, hadir jajaran eselon I KLHK, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti, serta pengurus lainnya.

Sebelumnya pada akhir tahun lalu, Menteri Siti Nurbaya juga telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PBNU Said Akil Siradj.

Pertemuan ini telah diagendakan Menteri Siti Nurbaya, guna menjalin kolaborasi bersama menjalankan program kerja pemerintah khususnya di KLHK. Muaranya untuk menjaga kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia.

''Saya berharap dapat masukan dan saran konstruktif, serta aksi nyata di lapangan bersama Muhammadiyah untuk pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan,'' kata Menteri Siti.

''Walaupun sebelumnya antara KLHK dan Muhammadiyah sudah sering bekerjasama, namun perlu ditingkatkan dan konkrit," tambahnya.

Diantaranya untuk program Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, pengelolaan sampah, dan persoalan lingkungan lainnya. Menteri Siti mengapresiasi banyak inisiatif yang sudah dilakukan Muhammadiyah.

''Kekuatan menggerakkan masyarakat yang telah dilakukan Muhammadiyah perlu dukungan akses dari pemerintah. Oleh karenanya, penting untuk melakukan kerjasama karena Muhammadiyah begitu dekat dengan masyarakat,'' kata Menteri Siti.

* Muhammadiyah Siap Mendukung Pemerintah

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik pertemuan dengan Menteri LHK Siti Nurbaya. Diharapkan ada langkah konkrit di lapangan setelah pertemuan ini.  

Dikatakan Haedar, sejak tahun 2000, Muhammadiyah sudah bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan mempunyai Majelis Lingkungan yang mengurusi isu penting tersebut. Muhammadiyah juga ikut melaksanakan program-program pro-lingkungan.

''Kami sudah melakukan pelatihan mubaligh lingkungan, dan sudah beranggotakan lebih 1.000 orang. Selain itu, ada Program Audit Lingkungan Mandiri Muhammadiyah (ALiMM) untuk bangunan ramah lingkungan, serta pengembangan sekolah green school,'' jelas Haedar.

Selain pendekatan fisik, Muhammadiyah juga menekankan pendekatan mental dalam pendidikan lingkungan. Muhammadiyah memiliki program ‘Sedekah Sampah’, yang bermanfaat untuk menanamkan moral dan spiritual kepada masyarakat.

Kedepan, Muhammadiyah sangat tertarik untuk ikut mendukung dan membantu menjalankan program KLHK, salah satunya program Perhutanan Sosial dan Tora.

"Kami sangat optimis dengan kerja sama yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas misalnya program redistribusi lahan,'' ucap Haedar.

*Kerja Sama Konkrit

Menteri Siti juga menyambut baik masukan yang diberikan pengurus Muhammadiyah. Diharapkan hasil masukan dari temuan tim Muhammadiyah di lapangan, segera dapat diambil langkah konkrit oleh pemerintah.

''Kami sudah mendapatkan masukan. Selanjutnya mana yang harus segera dilakukan dan dibicarakan. Kongkritnya nanti langsung pertemuan antara Sekjen LHK dan Sekum PP Muhammadiyah," jelas Menteri Siti.

Iapun memastikan pemerintah terus mendorong pemberian akses legal pada rakyat untuk mengelola kawasan hutan, melalui program Perhutanan Sosial. Per 18 Desember 2017, akses legal lahan yang sudah terealisasi mencapai 1,33 juta ha dari target 4,38 juta ha hingga 2019.

Pemerintahan Jokowi-JK juga telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar (10% dari luas kawasan hutan Indonesia) untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemitraan.(^)