Saturday, October 20, 2018

Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

 
 
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu

Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.

Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi dan berdiskusi dalam rangka mendapatkan kesepahaman atas program dan prioritas pemanfaatan sumberdaya GEF  untuk mendukung upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan memberikan dampak dan manfaat bagi keberlanjutan lingkungan hidup global. Selain itu, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan GEF untuk Indonesia, sejak siklus awal GEF tahun 1991-1992.

Ms. Ishii,

At this important event, let me congratulate you on the successful of the 6th GEF Assembly held in Da Nang Vietnam back last June 2018 as well as the GEF-7 Replenishment.  The Assembly successfully brought all stakeholders has come together and sent a strong message to the world that we need to pursue transformational change and must work together to protect the environment.

Recognizing the continuous support of the GEF for countries to meet objectives and targets of the safeguarding global commons, Indonesia believe the successful GEF-7 replenishment, where countries pledged US$4.1 billion, indeed, a sign of enhanced global commitment in safeguarding the global commons, and also a sign of confidence in the GEF’s ability to continue assist countries catalyze transformational change.  I see this National Dialogue Initiative is timely, after the Launch of GEF-7 in July 1, 2018, Indonesia would like to ensure active engagement of stakeholders at the earliest stage of GEF-7 period of 2018-2022.

Hadirin yang terhormat,

Sumber pembiayaan melalui GEF, sebagai mekanisme pendanaan bagi beberapa konvensi lingkungan global, perlu dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran. Pemanfaatannya harus sejalan dengan prioritas dan sasaran yang diamanatkan oleh berbagai konvensi lingkungan hidup global, serta prioritas nasional.  Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin  disampaikan bahwa komitmen Indonesia dalam melakukan berbagai kebijakan dan  program untuk memenuhi tujuan konvensi yang telah diratifikasi sangat tinggi dan kami optimis ke depan Indonesia akan semakin baik dalam pengelolaan lingkungan.  Indonesia sudah menjalankan program konservasi keanekaragaman hayati, pengurangan degradasi lahan, penghapusan penggunaan bahan perusak ozon, dan pengendalian dampak perubahan iklim.

Ms. Ishii
Hadirin, peserta NDI yang berbahagia,


Tekanan pertumbuhan penduduk dunia dan kemajuan pembangunan mempengaruhi lingkungan dan sumber daya alam. 17 tujuan SDGs mencerminkan upaya global untuk mengendalikan dan memulihkan lingkungan. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang cepat dan peningkatan pendapatan per kapita mempercepat permintaan global dan konsumsi produk dan jasa hutan dan tekanan pada hutan, merusak habitat spesies endemik, menurunkan keanekaragaman hayati, dan mengganggu ekosistem dan fungsi-fungsi alam seperti dalam mengatur sistem pendukung kehidupan, sebagai pembawa media, sebagai bahan produksi serta pada fungsi informasi seperti untuk spiritual / penyembuhan. Indonesia semakin gencar memajukan pembangunan sambil mengatasi tantangan lingkungan. Kebijakan nasional kami tentang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan sejalan dengan tujuan SDGs.

Sejak adopsi SDGs pada bulan September 2015, Indonesia telah memulai tindakan nyata, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDG ke dalam rencana pembangunan jangka menengah Indonesia (RPJMN), termasuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan, menindaklanjuti konvergensi yang kuat antara SDGs, sembilan agenda presiden prioritas "Nawa Cita" dan RPJMN.
Sebagai contoh, sehubungan dengan SDG 8 (decent work and economic growth), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan fokus pada kontribusi hutan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekowisata berkelanjutan di 54 (lima puluh empat) Taman Nasional di Indonesia. Selain itu, sektor kehutanan juga menyediakan akses ke kesejahteraan material melalui penyediaan hak pengelolaan hutan dengan pertimbangan keberlanjutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan melalui agroforestri, agro-silvopasture, agro-silvofishery, dan peningkatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti madu dan rotan.

Dalam hal SDG 13 (Climate Action), Pemerintah Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris, dan kemudian memasukkannya ke dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris ke Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Komitmen untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca telah ditegaskan kembali dalam Kontribusi Nasional Indonesia (NDC), di mana target 2030 yang disetujui Indonesia untuk mengurangi emisi adalah 29 persen melalui upaya sendiri, dan hingga 41 persen tergantung pada tingkat kerjasama internasional. Pengurangan yang paling signifikan akan dicapai di sektor kehutanan, dengan pengurangannya berkontribusi 17,2 persen dari 29 persen pengurangan emisi unconditional, dan 23 persen dari 41 persen pengurangan emisi conditional.

Dalam kaitannya dengan SDG 15 (Life on Land), pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan mendukung sekuritas pangan, energi dan air dengan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya dimaksud. Pasokan air dan energi, seperti panas bumi dan tenaga air, membutuhkan tutupan hutan yang baik untuk kelestariannya. Berkat penguatan kebijakan dan upaya bersama, Indonesia telah berhasil mengurangi laju deforestasi dalam 3,5 tahun terakhir menjadi sekitar 0,45 juta ha per tahun, dibandingkan dengan laju deforestasi rata-rata tahun 1990 - 2012 yang mencapai 0,92 juta ha. Dalam mengurangi dan bahkan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, KLHK telah memperkuat manajemen kawasan lindung dan menggeser pendekatan untuk mengelola daerah agar lebih kolaboratif dan partisipatif. Indonesia juga telah meratifikasi dan mengambil langkah-langkah konkret untuk sejumlah perjanjian yang terkait dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Selanjutnya, KLHK fokus pada pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan melalui bioprospecting untuk obat-obatan dan kosmetik.

Hadirin yang berbahagia,

Indonesia secara konsisten melanjutkan upaya untuk menerapkan manajemen limbah padat berkelanjutan dengan mengadopsi ekonomi sirkular dan Konvensi Minamata yang telah diratifikasi untuk eliminasi lebih lanjut dan pengurangan penggunaan merkuri.

Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa pergeseran besar terjadi di Indonesia menuju perspektif baru keberlanjutan. Di masa lalu, kebijakan dan tindakan terutama ditujukan untuk mencapai produksi hutan lestari semata. Sekarang, perspektifnya bergeser ke arah menyeimbangkan nilai-nilai perkembangan sosial, lingkungan dan ekonomi untuk kepentingan negara dan warga negara. Orientasi telah pindah dari manajemen berorientasi kayu ke pengelolaan lanskap hutan. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan korektif untuk menyelaraskan kebijakan dan peraturan kehutanan dengan visi nasional dan rencana pembangunan dan dengan komitmen internasional, termasuk SDG, Perjanjian Paris, UNCBD, UNCCD serta Konvensi Bahan Kimia dan Limbah.

Ms. Naoko Ishi,
Hadirin yang saya hormati

Indonesia menyambut baik dimulainya siklus GEF ke 7 (GEF-7) yang mengedepankan program yang lebih integratif, inovatif dan menuju perubahan transformasional. Hal tersebut sejalan dengan pergeseran arah dan orientasi kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia.  

Saya menggarisbawahi pentingnya National Dialogue ini, yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, masyarakat dan swasta untuk bisa bersinergi bersama, guna mencapai tujuan-tujuan pengelolaan lingkungan hidup, di tingkat nasional dan berkontribusi pada tingkat global. Apresiasi yang sama juga kami sampaikan kepada lembaga swadaya masyarakat, dan Lembaga internasional  sebagai GEF Implementing Agencies  yang telah bekerja sama dan mendukung pelaksanaan program GEF di Indonesia.

Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Global Environment Facility yang memberikan kepercayaan pada Indonesia untuk mendorong program-program prioritas nasional dan tujuan konvensi internasional, yang dalam GEF-7 ini merupakan salah satu dari negara yang memperoleh alokasi  terbesar dari sumber daya GEF-7.

Kesempatan yang baik tersebut patut kita optimalkan untuk menjawab tantangan pemerintah Indonesia yang semakin besar dengan beragamnya permasalahan lingkungan dalam memenuhi  kewajiban  atau target yang disepakati pada masing-masing konvensi. Utamanya karena tantangan di bidang lingkungan bersifat lintas sektor dan lintas dimensi waktu sehingga solusi dan inovasi juga harus dilakukan secara bersama sama, baik kerjasama antar kementerian, lembaga pemerintah di pusat dan daerah, masyarakat dan dunia usaha. Pada GEF-7 ini saya memahami bahwa peran dunia usaha akan semakin signifikan, kami menyambut baik atas inisiatif tersebut karena program prioritas Indonesia adalah milik semua, tidak hanya Pemerintah, namun juga masyarakat, termasuk dunia usaha. Ke depan, dunia usaha yang akan menjadi katalisator dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pertemuan National Dialogue Initiative ini merupakan momentum yang baik dan tepat untuk saling berbagi informasi serta membangun pemahaman bersama terhadap program prioritas nasional, tujuan-tujuan konvensi, program GEF dan tantangan-tantangan pengelolaan lingkungan di lapangan. Saya mengharapkan dialog seperti ini terus dilakukan meskipun tidak dalam forum formal. Manfaat dukungan pembiayaan melalui GEF-7  perlu ditingkatkan.  Dalam bulan-bulan mendatang, beberapa konvensi lingkungan hidup akan menyelenggarakan Pertemuan Para Pihak, yakni bulan November 2018 akan ada the 14th Meeting of the Conference of the Parties (COP 14) to the Convention on Biological Diversity di Mesir, serta COP 2 Minamata Convention on Mercury di Jenewa, Swiss.  Sedangkan pada Desember 2018 akan diselenggarakan COP 24 to the United Nations Framework Convention on Climate Change dan The Katowice Climate Change Conference di Polandia. Saya meminta GEF dapat terus mempekuat dukungannya bagi negara-negara pihak, selain itu saya juga meminta para  National Focal Point nantinya dapat memberikan update hasil-hasil pertemuan tersebut kepada para pemangku kepentingan sebagai arahan untuk penyempurnaan program-program yang akan dilaksanakan dalam GEF-7 di tahun 2018-2022.

Hadirin yang saya hormati,

Pada akhirnya, saya minta seluruh peserta NDI untuk berperan aktif dan berkontribusi positif dalam pertemuan ini untuk mendukung fasilitasi global membantu memprioritaskan kegiatan-kegiatan lingkungan hidup sehingga peran dan kontribusi kita semakin nyata untuk kelestarian lingkungan global.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.
 

 

 


 

 

 

 

 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Pesantren Sukahideng Menjadi Basis Kader Lingkungan

KLHK dan Pondok Pesantren (Pontren) Sukahideng Tasikmalaya, akan bersama-sama membangun pendidikan lingkungan di lingkungan pondok pesantren dalam bentuk ekopontren. Program ini merupakan pendidikan Islam yang memberikan penekanan perhatian pada kelestarian lingkungan.

Selain itu, KLHK juga telah memberikan pelatihan kader lingkungan terhadap 50 santri berupa keterampilan pengelolaan sampah. Diantaranya meliputi keterampilan 3R dalam pengelolaan sampah, yaitu mengurangi sampah (reduce), memakai kembali (reuse), dan melakukan daur ulang (recycle).

"Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kepala Sekolah dan Pimpinan Pontren Sukahideng atas kesediaan untuk memulai, membangun, dan menerapkan pola hidup bersih dan ramah lingkungan di dalam lingkungan pondok pesantren," kata Menteri LHK Siti Nurbaya, saat berdialog dengan para santri dan pengurus Pontren Sukahideng, di Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya (13/10/2018).

Melalui ekopontren, menurut Menteri Siti, setidaknya ada tiga tujuan yang ingin dicapai. Pertama, meningkatkan kesadaran bahwa ajaran Islam menjadi pedoman penting dalam perilaku ramah lingkungan, dan penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, sosialisasi materi lingkungan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Ketiga, memberdayakan komunitas pondok pesantren untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan aktivitas yang mempunyai nilai tambah ekonomi, sosial, dan ekologi.

"Setelah pelatihan, kita harapkan pondok pesantren ini secara bertahap menjadi penggerak dalam penerapan perilaku ramah lingkungan. Kita jadikan Pontren Sukahideng ini menjadi pontren percontohan di Jawa Barat," ujar Menteri...

Read More...
Perhutanan Sosial Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa negara hadir di tengah masyarakat, diantaranya melalui Perhutanan Sosial yang merupakan bukti hutan itu untuk kesejahteraan rakyat. Seperti yang selalu ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo, bahwa hutan kita untuk kehidupan masyarakat kita, dan dimanfaatkan secara benar dan lestari.

"Mari wariskan hal baik bagi generasi mendatang. Kata lestari artinya kita harus menjaga alam lingkungan karena kita meminjam dari generasi yang akan datang. Jadi, alam yang kita wariskan harus paling tidak seperti sekarang, bahkan lebih baik," ujar Menteri Siti.

Dalam Dialog Nasional Indonesia Maju edisi ke 27 bertema "Meningkatkan Kelola Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial", Sabtu (13/10/2018) di Tasikmalaya, Menteri Siti kembali mengatakan bahwa hutan sosial tidak hanya bicara soal akses masyarakat kepada hutan. Hutan sosial juga mencakup kesempatan berusaha secara utuh untuk membuat masyarakat mempunyai penghasilan.

Pemerintah juga terus melakukan upaya pemerataan ekonomi melalui tiga hal. Yang pertama yaitu akses untuk lahan berusaha, selanjutnya fasilitasi berupa modal dan kesempatan usaha, serta pelatihan manajemen bisnisnya.

"Bapak Presiden menginginkan rakyat juga mampu dan memiliki manajemen bisnis konglomerat yang rapih. Semua kelompok umat bekerjasama. Manfaatkan program ini untuk kemajuan bersama," ujar Menteri Siti.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil yang menyatakan bahwa suksesnya sebuah program perlu keterlibatan setidaknya empat unsur yaitu Pemerintah (Political Power), Bisnis (Capital Power), Masyarakat (Social Power),...

Read More...
Indonesia dan Finlandia Perkuat Kerjasama Lingkungan Hidup

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menerima kunjungan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia, Anne Mari Virolainen, Selasa (9/10) di Jakarta.

Pertemuan ini semakin memperkuat harmonisasi hubungan kerjasama antara kedua negara, yang sebelumnya telah terangkum dalam bentuk Memorandum of Undertanding (MOU), Joint Working Group (JWG), serta berbagai seminar dan pertukaran ahli. Khususnya terkait waste to energy dan pengelolaan sampah

''Pada 2017, telah ditandatangani MOU on Forestry and Natural Resources Management yang mencakup diantaranya bioeconomy dan circular economy pada unit pengelolaan hutan di daerah, bioenergy, sustainable forest management, wood based industry, dan waste to energy,'' jelas Menteri Siti Nurbaya.

Salah satu kolaborasi Indonesia-Finlandia dapat dilihat pada pelaksanaan circular economy yang sudah berjalan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Menteri Anne-Mari Virolainen mengucapkan terimakasih pada Kementerian LHK atas kesempatan yang diberikan dalam kerja sama di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

"Kita sudah bekerjasama bertahun-tahun, dan saya harap ini akan terus berlanjut, khususnya dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, circular economy, dan waste to energy," kata Menteri Anne.

Untuk pengelolaan sampah secara nasional, Indonesia mempunyai strategi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan tahapan pembatasan sampah, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang.

Sedangkan penanganan sampah dijalankan dengan tahapan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai pemrosesan akhir. Read More...

UNRI Raih Penghargaan Terbaik Pengumpul Xylarium Nomor 1 Dunia

YOGYAKARTA--Indonesia kini menjadi pemilik Xylarium atau perpustakaan kayu nomor satu di dunia. Xylarium Bogoriense, yang dikelola Pusat Litbang Hasil Hutan, Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), meraih prediket tersebut setelah berhasil mengumpulkan sekitar 192.395 spesimen kayu dari seluruh Indonesia.

Bersamaan dengan gelar Festival KPH Nasional di kawasan Hutan Pinus Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogayakarta Jumat (28/9/2018), yang dihadiri Presiden Joko Widodo, diserahkan penghargaan kepada pengumpul Xylarium.

Penghargaan terbaik diberikan pada Universitas Riau. Selanjutnya pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan Dirut Perum Perhutani.

Xylarium Bogoriense merupakan perpustakaan kayu (rujukan pendataan dan pemetaan jenis-jenis kayu) yang saat ini dimiliki Indonesia dan terus dikembangkan oleh Kementerian LHK dan telah diakui oleh International Association of Wood Anatomist (IAWA) sebagai Xylarium Nomor 1 Dunia, dengan koleksi spesimen kayu sebanyak 192.395.

Sebagai pembanding Xylarium Belanda 125.000 spesimen, USA 105.000 spesimen, dan Belgia 69.000 spesimen.  

Upaya menuju koleksi Xylarium Nomor 1 di dunia merupakan langkah sinergi para pihak yaitu Kemenristekdikti, Perguruan Tinggi, LIPI, pelaku usaha dan industri perkayuan, Pemerintah Provinsi.

''Sinergi yang dikonsolidasikan hari ini diharapkan akan membangun kapasitas seluruh stakeholders agar semakin siap dalam berbenah diri, membuka diri, dan berani maju sebagai eksekutor kelestarian hutan Indonesia, sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Dalam...

Read More...
Langkah Koreksi Presiden Jokowi yang Mulai Dinikmati

Presiden Joko Widodo bercerita, empat tahun lalu, saat baru menjabat sebagai Presiden Indonesia, ia sedih melihat masyarakat sekitar hutan justru terabaikan kesejahteraannya. Langkah koreksipun dilakukan secara menyeluruh.

Salah satunya, Presiden memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK) membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan rakyat diberi akses legal ikut mengelola hutan secara lestari melalui Perhutanan Sosial.

''KPH dapat mendorong masyarakat memanfaatkan hutan secara tepat dan lestari. Contohnya saja ulat sutera, hanya ada di beberapa titik seperti di Gorontalo, Maros. Padahal itu bisa ribuan titik yang dikembangkan,'' kata Presiden Jokowi saat menghadiri Festival KPH di kawasan Hutan Pinus Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta Jumat (28/9/2018).

Kini kolaborasi antara KPH, masyarakat dunia usaha, dan ilmu pengetahuan, telah mulai dinikmati. Ratusan ribu lapangan kerja terbuka, dan masyarakat sekitar hutan diyakini akan kian sejahtera seiring dengan berbagai langkah koreksi tata kelola hutan yang terus berjalan. Khususnya dari program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

''Hutan harus bisa mensejahterakan rakyat, dan masyarakat desa hutan harus lebih makmur, bukan sebaliknya,'' tegas Presiden Jokowi di hadapan ribuan rakyat yang hadir.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan, tidak kurang dari 151.400 orang saat ini dapat terserap dengan pola padat karya kehutanan dalam setahun. Jumlah ini akan semakin meningkat seiring dengan arahan Presiden Jokowi untuk menaikkan 10 kali lipat luasan rehabilitasi lahan dibandingkan rata-rata dalam setahun.

Rakyat juga kini dapat melakukan tebang...

Read More...
Parlemen Norwegia Apresiasi Langkah Koreksi Pengelolaan Hutan Indonesia

Langkah koreksi pengelolaan hutan Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, mendapat apresiasi dari delegasi Parlemen Norwegia. Melalui program Perhutanan Sosial, Indonesia disebut kini sangat ambisius mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan serius mengurangi deforestasi.

15 anggota parlemen Norwegia bahkan secara khusus melihat langsung praktik pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC), serta implementasi di bidang kehutanan dan land based sector (termasuk peatland) dengan mengunjungi Pontianak, Kalimantan Barat.

Selain itu juga untuk melihat langsung pengelolaan sawit berkelanjutan. Tujuan terakhir ini sangat berkaitan dengan penerbitan Resolusi Parlemen Norwegia yang meminta Pemerintah Norwegia untuk menerbitkan peraturan pelarangan public procurement biofuel berbahan dasar minyak sawit pada tanggal 2 Juni 2017.

“Kami di sini belajar tentang reformasi Indonesia yang cukup ambisius. Kunjungan ini penting bagi Komite karena dengan melihat dan mendengar langsung cerita reformasi dari Pemerintah dan rakyat Indonesia, kami akan lebih mampu memahami konteks melindungi hutan,'' ungkap Ketua Delegasi, Espen Barth Eide dalam rilis pada media, Senin (24/9/2018).

Kunjungan parlemen Norwegia di Indonesia, berlangsung dari tanggal 21-27 September 2018. Pada tanggal 22 September 2018, rombongan delegasi melakukan  kunjungan lapangan ke Hutan Desa Betang Pisisir Padang Tikar untuk meninjau 10 Hutan Desa yang telah memperoleh ijin definitif Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa.

Di Lokasi Hutan Desa seluas 76.370 hektar ini, rombongan melihat dan berdialog langsung dengan...

Read More...
Internasional Dukung Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Indonesia

Upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia mendapat dukungan internasional. Sebanyak USD 78,48 juta dari total dana Global Environment Facility (GEF)-7, telah dialokasikan untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim dan penanganan degradasi lahan di Indonesia. Dengan ini, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar penerima alokasi STAR (System for Transparent of Allocation Resources), setelah China dan India.

Pada acara National Dialogue Initiative – Global Environment Facility (GEF) dalam rangka perencanaan pemanfaatan sumber dana GEF-7, Menteri LHK Siti Nurbaya, mengungkapkan, kerjasama dengan GEF ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik berupa program ataupun rekomendasi. (21/09)

Dijelaskan Siti Nurbaya dalam sistem kerja politik di Indonesia, persoalan lingkungan dan sustainability sudah punya legal aspek dan hubungan yang sangat kuat, mulai dari UUD 1945, sampai undang-undang dan peraturan. Dalam prakteknya, implementasi yang paling kelihatan adalah partisipasi civil society.

“Dalam menghadapi persoalan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Indonesia sedang bergerak melakukan perbaikan kebijakan alokasi; keterlibatan masyarakat; upaya menekan ketidakadilan; kesehatan dan kebakaran hutan; produksi dan konsumsi; merkuri dan desertifikasi”, ucap Siti Nurbaya.

GEF yang dibentuk pada tahun 1992 merupakan mekanisme pendanaan hibah untuk mendukung negara-negara dalam memenuhi komitmen dari konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi, mengatasi masalah lingkungan global dan mendukung perencanaan dan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG).

Pada prisnipnya...

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi dan berdiskusi dalam rangka mendapatkan kesepahaman atas program dan prioritas pemanfaatan sumberdaya GEF  untuk mendukung upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan memberikan dampak dan manfaat bagi keberlanjutan lingkungan hidup global. Selain itu, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan GEF untuk Indonesia, sejak siklus awal GEF tahun 1991-1992.
Ms. Ishii,
At this important event, let me congratulate you on the successful of the 6th GEF Assembly held in Da Nang Vietnam back last June 2018 as well as the GEF-7 Replenishment.  The Assembly successfully brought all stakeholders has come together and sent a strong message to the world that we need...

Read More...
Rembuk Nasional Untuk Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Percepatanan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) terus diupayakan oleh Pemerintah. Melalui Forum Rembuk Nasional Pemerintah akan mendorong terpenuhinya target RAPS melalui rencana tindak lanjut yang disusun dengan melibatkan partisipasi aktif dari organisasi atau komunitas masyarakat mulai dari level tapak hingga para pengambil kebijakan.

Kurang lebih 300 peserta dari 9 (sembilan) provinsi mengikuti kegiatan yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta (20/9/2018). Kesembilan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya kepada peserta pada acara Peresmian Pembukaan Rembuk Nasional mengharapkan agar RAPS dapat berjalan dengan baik. "Dengan demikian, struktur penguasaan lahan di tanah air betul-betul berkeadilan.", jelas Presiden Joko Widodo.

Data hingga 13 September 2018, telah diberikan akses Perhutanan Sosial seluas 1.917.890,07 Ha

untuk kurang lebih 458.889 KK dengan jumlah Surat Keputusan (SK) sebanyak 4.786 Unit SK Ijin/Hak. Khusus untuk Hutan Adat, hingga September 2018 telah ditetapkan seluas 25.110,34 Ha dengan jumlah 33 unit SK.

Dalam kegiatan Rembuk Nasional RAPS juga diserahkan SK Penetapan Hutan Adat kepada 16 (enam belas) Masyarakat Hukum Adat oleh Presiden RI. Areal Hutan Adat yang ditetapkan dan diserahkan SK-nya dimaksud seluas keseluruhan ± 6.032,5 Ha, yang tersebar di Provinsi Jambi (10 lokasi), Kalimantan Barat (3 lokasi), Sulawesi Selatan (2 lokasi) dan Provinsi Jawa Barat (1 lokasi).

Di Kabupaten...

Read More...
Hari Konservasi Alam, Menteri LHK Ingatkan Ancaman Kepunahan

Konservasi alam menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. Karenanya pemerintah menetapkan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) setiap tanggal 10 Agustus. Tujuannya agar konservasi alam semakin memasyarakat sekaligus sebagai momentum melihat kembali apa yang telah dan harus kita lakukan terhadap alam ini.

Menteri Koordinator bidang perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa Indonesia menganut konsep pembangunan berkelanjutan, yang mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

''Artinya bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan aspek konservasi sumber daya alam yang digunakan, agar tetap lestari sehingga tetap berfungsi dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang,'' kata Darmin saat puncak peringatan HKAN, Kamis (30/8/2018) di Taman Wisata Alam Batu Putih, Sulawesi Utara.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengingatkan kembali pentingnya menjaga sumber daya alam Indonesia. Selain dikenal sebagai 'Megabiodiversity Country' atau negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai 'Biodiversity Hotspot'.

''Yaitu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, sekaligus menghadapi keterancaman atas kepunahannya juga tinggi,'' kata Menteri Siti.

Keanekaragaman hayati Indonesia menurut LIPI, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 720 jenis mamalia (13% dari jumlah jenis dunia), 1.605 jenis burung (16% jumlah jenis dunia), 723 jenis reptilia, 1.900 jenis kupu-kupu, 1.248 jenis ikan air tawar, dan 3.476 jenis ikan air laut.

Jumlah itu belum termasuk...

Read More...
Internet Marketing Support oleh PromosiMedia.Com