Friday, February 22, 2019

Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

 
 
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu

Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.

Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi dan berdiskusi dalam rangka mendapatkan kesepahaman atas program dan prioritas pemanfaatan sumberdaya GEF  untuk mendukung upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan memberikan dampak dan manfaat bagi keberlanjutan lingkungan hidup global. Selain itu, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan GEF untuk Indonesia, sejak siklus awal GEF tahun 1991-1992.

Ms. Ishii,

At this important event, let me congratulate you on the successful of the 6th GEF Assembly held in Da Nang Vietnam back last June 2018 as well as the GEF-7 Replenishment.  The Assembly successfully brought all stakeholders has come together and sent a strong message to the world that we need to pursue transformational change and must work together to protect the environment.

Recognizing the continuous support of the GEF for countries to meet objectives and targets of the safeguarding global commons, Indonesia believe the successful GEF-7 replenishment, where countries pledged US$4.1 billion, indeed, a sign of enhanced global commitment in safeguarding the global commons, and also a sign of confidence in the GEF’s ability to continue assist countries catalyze transformational change.  I see this National Dialogue Initiative is timely, after the Launch of GEF-7 in July 1, 2018, Indonesia would like to ensure active engagement of stakeholders at the earliest stage of GEF-7 period of 2018-2022.

Hadirin yang terhormat,

Sumber pembiayaan melalui GEF, sebagai mekanisme pendanaan bagi beberapa konvensi lingkungan global, perlu dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran. Pemanfaatannya harus sejalan dengan prioritas dan sasaran yang diamanatkan oleh berbagai konvensi lingkungan hidup global, serta prioritas nasional.  Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin  disampaikan bahwa komitmen Indonesia dalam melakukan berbagai kebijakan dan  program untuk memenuhi tujuan konvensi yang telah diratifikasi sangat tinggi dan kami optimis ke depan Indonesia akan semakin baik dalam pengelolaan lingkungan.  Indonesia sudah menjalankan program konservasi keanekaragaman hayati, pengurangan degradasi lahan, penghapusan penggunaan bahan perusak ozon, dan pengendalian dampak perubahan iklim.

Ms. Ishii
Hadirin, peserta NDI yang berbahagia,


Tekanan pertumbuhan penduduk dunia dan kemajuan pembangunan mempengaruhi lingkungan dan sumber daya alam. 17 tujuan SDGs mencerminkan upaya global untuk mengendalikan dan memulihkan lingkungan. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang cepat dan peningkatan pendapatan per kapita mempercepat permintaan global dan konsumsi produk dan jasa hutan dan tekanan pada hutan, merusak habitat spesies endemik, menurunkan keanekaragaman hayati, dan mengganggu ekosistem dan fungsi-fungsi alam seperti dalam mengatur sistem pendukung kehidupan, sebagai pembawa media, sebagai bahan produksi serta pada fungsi informasi seperti untuk spiritual / penyembuhan. Indonesia semakin gencar memajukan pembangunan sambil mengatasi tantangan lingkungan. Kebijakan nasional kami tentang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan sejalan dengan tujuan SDGs.

Sejak adopsi SDGs pada bulan September 2015, Indonesia telah memulai tindakan nyata, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDG ke dalam rencana pembangunan jangka menengah Indonesia (RPJMN), termasuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan, menindaklanjuti konvergensi yang kuat antara SDGs, sembilan agenda presiden prioritas "Nawa Cita" dan RPJMN.
Sebagai contoh, sehubungan dengan SDG 8 (decent work and economic growth), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan fokus pada kontribusi hutan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekowisata berkelanjutan di 54 (lima puluh empat) Taman Nasional di Indonesia. Selain itu, sektor kehutanan juga menyediakan akses ke kesejahteraan material melalui penyediaan hak pengelolaan hutan dengan pertimbangan keberlanjutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan melalui agroforestri, agro-silvopasture, agro-silvofishery, dan peningkatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti madu dan rotan.

Dalam hal SDG 13 (Climate Action), Pemerintah Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris, dan kemudian memasukkannya ke dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris ke Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Komitmen untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca telah ditegaskan kembali dalam Kontribusi Nasional Indonesia (NDC), di mana target 2030 yang disetujui Indonesia untuk mengurangi emisi adalah 29 persen melalui upaya sendiri, dan hingga 41 persen tergantung pada tingkat kerjasama internasional. Pengurangan yang paling signifikan akan dicapai di sektor kehutanan, dengan pengurangannya berkontribusi 17,2 persen dari 29 persen pengurangan emisi unconditional, dan 23 persen dari 41 persen pengurangan emisi conditional.

Dalam kaitannya dengan SDG 15 (Life on Land), pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan mendukung sekuritas pangan, energi dan air dengan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya dimaksud. Pasokan air dan energi, seperti panas bumi dan tenaga air, membutuhkan tutupan hutan yang baik untuk kelestariannya. Berkat penguatan kebijakan dan upaya bersama, Indonesia telah berhasil mengurangi laju deforestasi dalam 3,5 tahun terakhir menjadi sekitar 0,45 juta ha per tahun, dibandingkan dengan laju deforestasi rata-rata tahun 1990 - 2012 yang mencapai 0,92 juta ha. Dalam mengurangi dan bahkan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, KLHK telah memperkuat manajemen kawasan lindung dan menggeser pendekatan untuk mengelola daerah agar lebih kolaboratif dan partisipatif. Indonesia juga telah meratifikasi dan mengambil langkah-langkah konkret untuk sejumlah perjanjian yang terkait dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Selanjutnya, KLHK fokus pada pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan melalui bioprospecting untuk obat-obatan dan kosmetik.

Hadirin yang berbahagia,

Indonesia secara konsisten melanjutkan upaya untuk menerapkan manajemen limbah padat berkelanjutan dengan mengadopsi ekonomi sirkular dan Konvensi Minamata yang telah diratifikasi untuk eliminasi lebih lanjut dan pengurangan penggunaan merkuri.

Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa pergeseran besar terjadi di Indonesia menuju perspektif baru keberlanjutan. Di masa lalu, kebijakan dan tindakan terutama ditujukan untuk mencapai produksi hutan lestari semata. Sekarang, perspektifnya bergeser ke arah menyeimbangkan nilai-nilai perkembangan sosial, lingkungan dan ekonomi untuk kepentingan negara dan warga negara. Orientasi telah pindah dari manajemen berorientasi kayu ke pengelolaan lanskap hutan. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan korektif untuk menyelaraskan kebijakan dan peraturan kehutanan dengan visi nasional dan rencana pembangunan dan dengan komitmen internasional, termasuk SDG, Perjanjian Paris, UNCBD, UNCCD serta Konvensi Bahan Kimia dan Limbah.

Ms. Naoko Ishi,
Hadirin yang saya hormati

Indonesia menyambut baik dimulainya siklus GEF ke 7 (GEF-7) yang mengedepankan program yang lebih integratif, inovatif dan menuju perubahan transformasional. Hal tersebut sejalan dengan pergeseran arah dan orientasi kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia.  

Saya menggarisbawahi pentingnya National Dialogue ini, yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, masyarakat dan swasta untuk bisa bersinergi bersama, guna mencapai tujuan-tujuan pengelolaan lingkungan hidup, di tingkat nasional dan berkontribusi pada tingkat global. Apresiasi yang sama juga kami sampaikan kepada lembaga swadaya masyarakat, dan Lembaga internasional  sebagai GEF Implementing Agencies  yang telah bekerja sama dan mendukung pelaksanaan program GEF di Indonesia.

Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Global Environment Facility yang memberikan kepercayaan pada Indonesia untuk mendorong program-program prioritas nasional dan tujuan konvensi internasional, yang dalam GEF-7 ini merupakan salah satu dari negara yang memperoleh alokasi  terbesar dari sumber daya GEF-7.

Kesempatan yang baik tersebut patut kita optimalkan untuk menjawab tantangan pemerintah Indonesia yang semakin besar dengan beragamnya permasalahan lingkungan dalam memenuhi  kewajiban  atau target yang disepakati pada masing-masing konvensi. Utamanya karena tantangan di bidang lingkungan bersifat lintas sektor dan lintas dimensi waktu sehingga solusi dan inovasi juga harus dilakukan secara bersama sama, baik kerjasama antar kementerian, lembaga pemerintah di pusat dan daerah, masyarakat dan dunia usaha. Pada GEF-7 ini saya memahami bahwa peran dunia usaha akan semakin signifikan, kami menyambut baik atas inisiatif tersebut karena program prioritas Indonesia adalah milik semua, tidak hanya Pemerintah, namun juga masyarakat, termasuk dunia usaha. Ke depan, dunia usaha yang akan menjadi katalisator dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pertemuan National Dialogue Initiative ini merupakan momentum yang baik dan tepat untuk saling berbagi informasi serta membangun pemahaman bersama terhadap program prioritas nasional, tujuan-tujuan konvensi, program GEF dan tantangan-tantangan pengelolaan lingkungan di lapangan. Saya mengharapkan dialog seperti ini terus dilakukan meskipun tidak dalam forum formal. Manfaat dukungan pembiayaan melalui GEF-7  perlu ditingkatkan.  Dalam bulan-bulan mendatang, beberapa konvensi lingkungan hidup akan menyelenggarakan Pertemuan Para Pihak, yakni bulan November 2018 akan ada the 14th Meeting of the Conference of the Parties (COP 14) to the Convention on Biological Diversity di Mesir, serta COP 2 Minamata Convention on Mercury di Jenewa, Swiss.  Sedangkan pada Desember 2018 akan diselenggarakan COP 24 to the United Nations Framework Convention on Climate Change dan The Katowice Climate Change Conference di Polandia. Saya meminta GEF dapat terus mempekuat dukungannya bagi negara-negara pihak, selain itu saya juga meminta para  National Focal Point nantinya dapat memberikan update hasil-hasil pertemuan tersebut kepada para pemangku kepentingan sebagai arahan untuk penyempurnaan program-program yang akan dilaksanakan dalam GEF-7 di tahun 2018-2022.

Hadirin yang saya hormati,

Pada akhirnya, saya minta seluruh peserta NDI untuk berperan aktif dan berkontribusi positif dalam pertemuan ini untuk mendukung fasilitasi global membantu memprioritaskan kegiatan-kegiatan lingkungan hidup sehingga peran dan kontribusi kita semakin nyata untuk kelestarian lingkungan global.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.
 

 

 


 

 

 

 

 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
9 Tokoh Hutan Sosial Jadi Role Model Kelompok Tani Hutan Sosial di Indonesia

Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang berhasil mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan yang telah diberikan izin melalui hutan sosial, telah dilakukan pemilihan sembilan tokoh hutan sosial oleh Koran Tempo.

"Pemilihan Tokoh Hutan Sosial ini, akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk menjaring lebih banyak Tokoh Hutan Sosial yang menjadi role model, dan teladan bagi kelompok tani Hutan Sosial lainnya di seluruh Indonesia," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, pada acara Penyerahan SK Perhutanan Sosial, di Cianjur (8/2).

Penyerahan trofi dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, didampingi oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Momen ini juga sekaligus dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2019.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto menjelaskan pemilihan tokoh hutan sosial dilakukan dengan menyeleksi tokoh Hutan Sosial dari data Hutan Sosial yang ada serta usulan dari pemangku yang berkepentingan dengan sejumlah kriteria.

Yang pertama yaitu calon penerima adalah pemegang izin Hutan Sosial dan/atau pemegang pengakuan dan perlindungan hutan adat. Selanjutnya, mereka memiliki leadership terhadap pengembangan kegiatan Hutan Sosial yang terukur, dan telah berjejaring dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, mereka mampu menunjukkan kemandirian dan keberlanjutan dalam pengembangan kegiatan Hutan Sosial.

"Dengan kriteria tersebut, akhirnya ditetapkan 9 tokoh Hutan Sosial yang terdiri dari 3 tokoh Hutan Kemasyarakatan, 3 Tokoh Hutan Desa, 2 Tokoh Hutan Adat, dan 1 Tokoh Kemitraan Kehutanan," kata Bambang.

Kesembilan trofi tersebut diberikan kepada:
1.    Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan didampingi oleh Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan) Kalimantan dan CV. Gerai Tembawang dan PT Kayuh Nusantara Jaya sebagai offtaker, LPHD ini membudidayakan kepiting dan madu kelulut di dalam kawasan...

Read More...
Presiden Joko Widodo Menyerahkan SK Perhutanan Sosial di Cianjur

Program Perhutanan Sosial, merupakan program prioritas Pemerintah yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Selain itu, program ini dilaksanakan untuk mengurangi konflik permasalahan lahan di masyarakat, dan kedepannya bisa membantu mengatasi kemiskinan.

Kali ini, Presiden Joko Widodo menyerahkan 42 Unit SK Perhutanan Sosial seluas 13.976,28 Ha bagi 8.941 KK dari 12 Kabupaten di Jawa Barat, bertempat di Wana Wisata Pokland Kabupaten Cianjur, (8/2).

"Sebelumnya, lahan banyak dibagikan kepada yang gede-gede. Sekarang kita berikan kepada rakyat dalam bentuk Surat Keputusan seperti ini. Ini untuk 35 tahun, dan status hukumnya jelas," tegas Presiden Joko Widodo di depan kurang lebih 3.000 masyarakat yang hadir.

Presiden Joko Widodo mengingatkan, setiap tahun akan mengecek penggunaannya apakah terlantar atau produktif.

"Kalau sudah diberikan SK, lahannya harus produktif. Silahkan mau dipakai untuk menanam kopi, cengkeh, durian, dan buah-buahan lainnya," ujar Presiden Joko Widodo.

Dalam laporannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, menyampaikan penyerahan SK Perhutanan Sosial dilakukan sejak 2016, yang dimulai di Kalimantan pada Desember 2016.

"Realisasi distribusi pemberian akses kelola kepada masyarakat sampai dengan 31 Januari 2019 mencapai 2.531.277,13 Ha, atau sebanyak 5.454 Unit SK bagi 601.892 KK diseluruh Indonesia," jelas Menko Darmin.

Adapun rincian SK yang diserahkan pada hari ini sebagai berikut:
a. Kab. Bogor sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 610,64 ha untuk 75 KK
b. Kab. Ciamis sebanyak 4 SK Kulin KK seluas 718,03 ha untuk 691 KK
c. Kab. Cianjur sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 1.309,25 ha untuk 1.379 KK
d. Kab. Garut sebanyak 1 SK Kulin KK dan 1 SK IPHPS seluas 678,68 ha untuk 688 KK
e. Kab. Indramayu sebanyak 3 SK IPHPS seluas 794 ha untuk 612 KK
f. Kab. Bandung sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 3.662,88 ha untuk 2.299 KK
g. Kab. Bandung Barat sebanyak 2 SK Kulin KK seluas...

Read More...
Pentingnya Legalitas Kayu Bagi Kedaulatan Indonesia

Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan apresiasinya akan dukungan industri kayu nasional, khususnya PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI), yang telah berkomitmen sejak lama dalam menghasilkan produksi kayu yang legal. Menurutnya, legalitas ini merupakan hal yang sangat penting, karena seringkali produksi kayu Indonesia diragukan legalitasnya oleh negara lain.

"Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun saya menjelaskan di PBB dan FAO, bahwa kehutanan Indonesia dikelola dengan baik, bahwa deforestasi kita menurun, dan terima kasih kepada PT. KLI yang telah menjadi pelopor untuk tidak ada yang tidak legal dalam industri kita. Pemerintah sangat mendukung dan berterima kasih untuk hal itu," ujarnya, saat menghadiri pencanangan Kebangkitan Industri Perkayuan Nasional untuk Kesejahteraan Masyarakat, di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah (29/01).

Menteri Siti menyampaikan bahwa di tahun 2019 ini, KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaaan hutan Produksi Lestari (PHPL) telah menyiapkan 1.000 unit sertifikasi legalitas kayu dari APBN.

Mendukung industri kayu nasional, Menteri Siti juga mengingatkan pentingnya pengembangan desain atau rancangan industri hulu hilir.
"Industri hulu hilir harus berangkat bersama-sama, dan berjalan dengan baik," lanjutnya.

Menteri Siti juga menekankan bahwa kebangkitan industri perkayuan nasional akan dapat dicapai dengan beberapa kondisi, yaitu :

1) Adanya kelimpahan dan jaminan kontinuitas bahan baku yang berkualitas dan mudah didapatkan;
2) Adanya penyederhanaan mata rantai pasokan bahan baku yang murah dan legal;
3) Adanya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan partisipatif;
4) Adanya kesepahaman penentuan jenis kayu yang akan dikembangkan dan sesuai dengan tapak;
5) Adanya kelembagaan yang mapan didukung dengan program pendampingan;
6) Adanya fasilitasi dan bantuan ekonomi produktif secara berkala dari pemerintah;
7) Adanya jaminan pasar produk yang progresif;
8) Adanya monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan secara...

Read More...
Hutan Sosial Dukung Kebangkitan Industri Kayu

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pemanfaatan hutan untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Hal ini kembali ditegaskan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, saat menerangkan pentingnya peran hutan rakyat dalam mendukung pasokan bahan baku kayu industri kayu nasional.

"Oleh karena itu, akses hutan diberikan kepada rakyat, kalau selama ini di pulau Jawa, masyarakat menanam di tanah rakyat sendiri, maka dengan hutan sosial, mari kita tanami hutan sosial dengan kayu-kayu, dan masyarakat bisa menanam pohon dengan hutan sosial di tanah Perhutani dengan persyaratan tertentu," ujarnya di hadapan masyarakat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (29/01).

Dijelaskannya, di era Presiden Jokowi ini, banyak permasalahan bidang kehutanan yang telah terselesaikan, termasuk akses hutan, produktivitas kayu, dan kebangkitan industri kayu hutan.

Pemerintah saat ini memiliki komitmen yang kuat, dan telah mengimplementasikan untuk melibatkan, dan memberdayakan masyarakat melalui program percepatan perhutanan sosial.

Sebelum 2015, masyarakat hanya dapat mengelola 7 % dari luas hutan. Setelah tahun 2015, telah ditetapkan pencadangan bagi 13,8 juta ha untuk hutan sosial (dari target 12,7 juta) serta 4,8 juta ha untuk kawasan hutan yang didistribusikan bagi rakyat, dengan reformasi agraria seluas 4,8 juta ha (dari target 34,1 juta ha) sehingga komposisi alokasi meningkat secara signifikan menjadi 33%.

Menteri Siti juga menerangkan, industri kayu nasional sangat terkait dengan program hutan sosial. Hal ini dibuktikan dengan tingginya peran hutan rakyat dalam mendukung bahan baku industri kayu.

Di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Siti mengajak pengelolaan hutan yang tidak produktif, khususnya di lahan Perhutani, dengan luas lahan kurang atau sama dengan 10%, agar dapat ditanami kayu dengan pola agroforestry.

"Saya kira itu ada polanya ada caranya. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan partisipatif. Saya juga minta tolong,
nanti polanya bukan hanya menyerap, tetapi juga pola offtaker, sekaligus...

Read More...
Anugerah PROPER 2018, Ketaatan Perusahaan Mencapai 87%

Siti Nurbaya menyerahkan Anugerah PROPER Tahun 2018 kepada 20 perusahaan peringkat PROPER EMAS dan 155 perusahaan PROPER HIJAU pada Malam Anugerah PROPER (27/12/2018) di Hotel Bidakara Jakarta.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) periode 2017 – 2018 ini diikuti sebanyak 1.906 perusahaan. Berdasarkan evaluasi Tim Teknis dan pertimbangan Dewan Pertimbangan PROPER, selain peringkat EMAS dan HIJAU ditetapkan peraih peringkat BIRU 1.454 perusahaan, MERAH 241 perusahaan, dan HITAM 2 perusahaan, serta 16 perusahan dikenakan penegakan hukum dan 18 tidak beroperasi. Dari 1.906 perusahaan tersebut terdiri dari 905 Agroindustri, 560 Manufaktur Prasarana Jasa, dan 441 Pertambangan Energi Migas.

"Hasil penilaian PROPER tahun 2018  menunjukkan tingkat ketaatan 87% dan upaya hemat energi sebesar 273,61 juta Giga Joule, upaya awet air 306,94 juta m3, tahan emisi konvensional dengan total penurunan emisi sebesar 18,7 juta ton, tahan emisi GRK sebesar 306,94 juta ton CO2e, reduksi dan pemanfaatan limbah B3 dan limbah padat non B3 sebesar 16,34 juta ton dan 6,83 juta ton, serta penurunan beban pencemaran air limbah yang mencapai 31,72 juta ton" kata Siti Nurbaya dalam sambutannya.  

Melalui PROPER, perusahaan terus melakukan inovasi dalam pengelolaan lingkungan. Inovasi yang pada tahun 2015 hanya tercatat 151 meningkat menjadi 542 pada tahun 2018. Penghematan biaya yang berhasil dilakukan oleh perusahaan mencapai Rp. 925,241 Trilyun meningkat 16 kali lipat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 53,076 Trilyun.

Dikatakan Siti Nurbaya pada tahun 2018 berhasil dilakukan penghematan sebesar Rp. 925.241 Triliyun. "Selain itu, PROPER juga berhasil mendorong upaya pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan dengan dana bergulir mencapai Rp. 1,53 Triliyun", ucap Siti Nurbaya.

M.R. Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK menjelaskan bahwa terdapat hal baru dalam pelaksanaan PROPER tahun 2018 ini yaitu dimasukkannya 9 pelabuhan besar di Indonesia sebagai obyek penilaian PROPER. Read More...

Manggala Agni KLHK Peduli Banjir dan Tanah Longsor

Manggala Agni Daops Gowa, Sulawesi Selatan lakukan aksi sosial terhadap warga yang terdampak banjir dan tanah longsor di beberapa desa di Kabupaten Gowa. Aksi sosial ini telah dilakukan sejak pekan lalu. Anggota Manggala Agni sejumlah 15 orang meninggalkan Markas Daops Gowa berangkat ke lokasi banjir dan tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi (22/01/2019).

Lokasi banjir berjarak ± 20 km dari Markas Daops dan untuk mencapai lokasi banjir hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua atau jalan kaki. Manggala Agni beserta tim lainnya, yang berasal dari TNI, POLRI, Basarnas, Damkar Kabupaten Gowa, BPBD, pemerintah daerah setempat, dan juga beberapa komunitas relawan bersama-sama membantu evakuasi korban banjir dan juga tanah longsor.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan menyampaikan bahwa Manggala Agni sebagai Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK turut peduli dan terjun langsung terhadap bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa warga di wilayah Kabupaten Gowa.

“Musim hujan di wilayah Kabupaten Gowa mengurangi potensi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Namun demikian Manggala Agni tetap siaga dan turut berpartisipasi aktif dalam membantu evakuasi korban terdampak banjir dan tanah longsor,” tambah Raffles.

Evakuasi harta benda dan warga terdampak banjir dilakukan di beberapa lokasi antara lain di Desa Belapunranga dan Desa Lonjoboko Kecamatan Parang Loe Kabupaten Gowa, pembersihan rumah dan sumur warga yang tergenang air lumpur di Desa Belapunranga dan Desa Kasimburang Kecamatan Parangloe. Hingga saat ini tim Manggala Agni sedang melalukan evakuasi korban tertimbun longsor di Dusun Pattiro Desa Pattalikang Kecamatan Manuju dan Desa Sapaya Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

Tidak hanya evakuasi korban banjir dan longsor, tim juga melakukan distribusi bantuan makanan atau sembako bekerjasama dengan pihak terkait dengan menggunakan kendaraan operasional berupa motor trail di Desa Pattalikang Kec. Manuju, Desa Buakang, Desa Mangempang, Kelurahan...

Read More...
Pemerintah Siapkan Antisipasi Karhutla di Awal Tahun 2019

Indonesia berhasil menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2018. Kerja keras para pihak, baik pemerintah dan swasta, serta peran masyarakat di tingkat tapak telah berhasil mengatasi karhutla tahun lalu. Hal tersebut disampaikan Menteri Polhukam, Wiranto, dalam Rapat Koordinasi Khusus Antisipasi Karhutla Tahun 2019 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta (23/01/2019).

Wiranto juga menyampaikan bahwa tahun 2019 ini, fokus kerja pemerintah akan terbagi dengan pengamanan pemilu, sehingga semua pihak khususnya TNI dan POLRI perlu menyiapkan sumber daya yang optimal untuk penanganan karhutla dan pengamanan pelaksanaan pemilu.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri LHK, Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa, keberhasilan penanganan karhutla tahun 2018 ini dicapai berkat kerja keras semua pihak. Berbagai upaya juga dilakukan KLHK di tingkat tapak, baik upaya pencegahan atau pun pemadaman. Pencegahan dilakukan melalui kegiatan patroli terpadu pencegahan karhutla, meningkatkan kapasitas SDM, membentuk Brigade Pengendalian karhutla pada wilayah rawan, penyadartahuan masyarakat, meningkatkan peringatan dan deteksi dini, serta meningkatkan koordinasi dengan para pihak.

“Selain upaya pencegahan, KLHK juga selalu siaga dan gerak cepat melakukan pemadaman yang dilakukan oleh Manggala Agni bersama para pihak. Pemadaman udara (water bombing) juga dilakukan, untuk menuntaskan kebakaran pada areal yang sulit dijangkau,” jelas Menteri Siti.

Ia juga menegaskan bahwa di tahun 2019 ini, semua pihak tetap harus waspada menghadapi ancaman karhutla, mengingat prediksi BMKG terkait iklim tahun 2019 yang diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun 2018.

“Di beberapa wilayah, sampai dengan saat ini sudah banyak terpantau titik panas atau hotspot, dan juga karhutla yang sebagian besar terjadi di Provinsi Riau, serta sebagian kecil terjadi di Provinsi Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Kondisi ini tentu harus diwaspadai upaya pencegahan harus diprioritaskan,” tandas Menteri Siti.

Rapat koordinasi ini dihadiri...

Read More...
Tingkatkan Produktivitas Hutan Alam dengan Silvikultur Intensif (SILIN)

Sebagai bentuk komitmen kuat Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas hutan alam, dan pengelolaan sumber daya alam hutan yang berkelanjutan, KLHK mencanangkan penerapan Silvikultur Intensif (SILIN). Dalam acara pencanangan Kebangkitan Hutan Alam Indonesia dan Sosialisasi SILIN di Jakarta (22/01/2019), Menteri LHK menyampaikan, SILIN merupakan salah satu solusi terhadap permasalahan penurunan kualitas, dan kuantitas produksi hutan alam Indonesia.

"Berkenaan dengan langkah-langkah korektif pada sektor kehutanan, saya juga menyebutkan dan memberikan penekanan bahwa salah satu bagian yang sangat penting, namun belum detil penyelesaiannya yaitu, berkenaan dengan langkah korektif dalam hal formulasi kontribusi hutan, dan kehutanan pada perekonomian nasional," tutur Menteri Siti mengawali arahannya.

Selama ini potensi kayu hutan alam diketahui hanya menghasilkan 30 m3 kayu per hektar, dan dengan penerapan SILIN, produksinya dapat meningkat menjadi 120 m3 per hektar. Peningkatan volume kayu sebanyak kurang lebih 4 kali lipat ini tentunya menjadi harapan pengusahaan hutan alam.

Sementara itu, dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, kayu gergajian, kayu lapis, kayu olahan, pulp dan kertas, mebel dan kerajinan serta olahan rotan, telah menjadi keunggulan produksi Indonesia dari sektor kehutanan. Bahan kayu bulat kini lebih banyak dihasilkan dari hutan tanaman, dan eksploitasi kayu rimba semakin berkurang. Data tahun 2016 menunjukkan produksi kayu bulat dari alam kurang dari 10 %.

Dengan demikian, Menteri Siti menerangkan, introduksi sistem SILIN dan penebangan berdampak rendah (Reduced Impact Logging-RIL), merupakan upaya pemerintah dan sektor swasta (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia/APHI), dalam pengembangan industri kayu, dan mempromosikan pemanfaatan kayu keras bernilai tinggi.

"Bersama diversitas bahan baku pemasok industri dari kayu hutan alam, hutan tanaman dan hutan rakyat, maka anggapan kondisi kondisi senjakala atau sunset industry secara perlahan bersinar kembali. Kita bisa membuat jaya kembali hutan alam...

Read More...
KLHK Luncurkan Buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 Edisi Bahasa Indonesia

KLHK meluncurkan buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 edisi Bahasa Indonesia, bersamaan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KLHK dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik LHK di Jakarta (21/1). Publikasi tersebut merupakan versi Bahasa Indonesia dari buku State of Indonesia’s Forest 2018 yang telah diluncurkan sebelumnya pada sidang The Committee on Forest (COFO) bulan Juli 2018 di Roma.

“Buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 menyajikan secara luas dan mendalam perkembangan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengelola hutan Indonesia. Tidak hanya itu, buku ini juga menggambarkan partisipasi Indonesia dalam mengendalikan perubahan iklim sebagai bentuk tanggung jawab global,” ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti menilai buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 ini sebagai sebuah akuntabilitas politik. Menteri Siti selaku Editor Utama pada buku ini menggambarkan bahwa dokumen ini mampu merefleksikan proses partisipatif dalam mencapai konsesus berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan Indonesia yang menunjukkan langkah korektif.

Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan hutan lestari, dan mencegah deforestasi dan degradasi hutan, namun dalam waktu yang sama juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menteri Siti menerangkan bahwa sejak 2015 Pemerintah Indonesia telah bekerja untuk menyelesaikan konflik-konflik terkait dengan penguasaan lahan hutan dan melakukan perubahan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyakarat dalam pengelolaan hutan. Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan aktualisasi Perhutanan Sosial menjadi langkah korektif Pemerintah dengan menciptakan struktur kepemilikan lahan yang adil dan mengutamakan sumber daya hutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kombinasi pengelolaan hutan dan penggunaan lahan yang lebih baik merupakan reorientasi strategis menuju pengelolaan hutan yang lebih bijaksana dengan mempertimbangkan nilai-nilai...

Read More...
KLHK dan BPS Sepakati Kerjasama Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan Informasi

KLHK dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk Nota Kesepahaman. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dengan Kepala BPS Suhariyanto serta disaksikan oleh Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Representatif FAO untuk Indonesia, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Kementerian LHK, BPS, dan Undangan (21/1).

Menteri Siti menyampaikan, “KLHK memiliki tugas berat dalam melaksanakan mandat pembangunan nasional bagi masyarakat yang kemudian kita sebut dengan akuntabilitas politik. Seringkali kita menghadapi tantangan pengawasan, pengendalian perizinan, redistribusi alokasi, dan bahkan penegakan hukum. Di sisi lain, banyak hal positif juga yang telah dirasakan seperti misalnya penguatan alokasi akses hutan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Semua ini harus dapat diukur dan diberikan metode dalam sentuhan statistik.”

Menteri Siti kemudian mengurai nilai penting dari kerjasama KLHK dan BPS dalam penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi statistik LHK. Pertama, subyek lingkungan tidak selalu dapat dilihat hasilnya secara kasat mata. Menurut Menteri Siti, metode statistik non-parametrik dapat mengukur nilai intangible tersebut. “Program Perhutanan Sosial dapat memberikan dampak signifikan terhadap kelestarian lingkungan hidup namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan ekonomi dan sosial bagi desa di dalam dan sekitar hutan. Secara statistik kita akan mengukur kontribusinya kepada pencapaian Program Prioritas Nasional,” ujar Menteri Siti mencontohkan.

Kedua, kerjasama ini menjadi langkah korektif pemerintah untuk mendapatkan rekognisi yang tepat di dalam pendataan dan record statistik Indonesia. “Sehingga menjadi jelas mengapa kita menjaga hutan dan apa arti ekonomis hutan. Banyak hasil-hasil hutan baik kayu maupun non-kayu yang selama ini masih dianggap sebagai potensi,...

Read More...