Friday, March 29, 2024

Menteri LHK Lantik 322 Pejabat Administrator dan Pengawas


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melantik sebanyak 187 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 135 Pejabat Pengawas (Eselon IV) pada satuan kerja KLHK di pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen (BSI) LHK. Pelantikan ini merupakan langkah penyesuaian dan penataan organisasi, termasuk pengisian jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK.

Sebelumnya, Menteri LHK juga telah melantik sejumlah 565 pejabat fungsional. Pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional hari ini sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Pada kesempatan ini, telah dilantik juga para Kepala UPT lingkup BSI-LHK. Unit kerja Eselon I BSI-LHK merupakan transformasi dari Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi KLHK. Badan ini mendapat mandat untuk memastikan usaha-usaha kehutanan serta kegiatan-kegiatan pemanfaatan SDA yang berimplikasi pada kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan dapat terkendali dengan baik.

Terkait BSI-LHK, Menteri Siti mengingatkan bahwa terdapat 2 agenda besar yaitu: 1) standar terkait dengan perijinan dan persetujuan baik perijinan berusaha, persetujuan dasar, maupun persetujuan penggunaan/pemanfaatan kawasan hutan; dan 2) standar non perijinan, yaitu standar produk dan standar lain seperti standar proses dan pelayanan.

Selanjutnya, Menteri Siti dalam arahannya kepada seluruh pejabat yang dilantik, menyampaikan bahwa tujuan pembangunan LHK tahun 2022 adalah untuk memperkuat sumbangan tapak guna pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.

Kemudian, sasaran utama pembangunan LHK tahun 2022 yaitu: 1) untuk menjaga kecenderungan positif sumbangan produk domestik bruto dari sub sektor kehutanan dan lingkungan; 2) menumbuhkan ekspor dan meningkatkan produksi hasil hutan untuk mendukung surplus neraca perdagangan non migas; 3) meningkatkan kapasitas produksi kelompok tani hutan, sebagai upaya membantu mendorong ekonomi wilayah; dan 4) mendorong ekonomi sirkular untuk pengelolaan sampah dan limbah, paralel dengan upaya mengurangi beban lingkungan.

Guna mencapai tujuan tersebut, Menteri Siti menerangkan agar dapat dimulai dari mendorong dan mengelola pelibatan masyarakat, utamanya generasi muda dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Kemudian, meningkatkan peran perhutanan sosial dalam arti luas, tidak hanya dalam artikulasi ekonomi dan ekologi, namun juga pada aspek penurunan konflik tenurial.

Selain itu, dimulai juga dengan meningkatkan upaya konservasi dan pemulihan lingkungan dan ekonomi utamanya dalam implementasi ekonomi karbon, serta penataan dan penertiban sebagai langkah awal dalam pengendalian perizinan.

“Hasil kerja kita bersama nanti pada tahun 2022, harus kita upayakan agar dapat segera dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, memperkuat eksistensi Kementerian dan meneguhkan peradaban bangsa Indonesia menuju Indonesia Maju,” tegas Menteri Siti.

Dalam akhir sambutannya, Menteri Siti meminta jajaran pejabat di KLHK untuk menjadi pembelajar, utamanya untuk memahai konsep green leadership. “Tetap kuat, tetap semangat, jadilah para pemimpin yang amanah, senantiasa berkeinginan untuk terus belajar atau learning organization, pelajari dan pahami konsep green leadership, teruslah berkarya karena kita tidak tau karya mana yang akan mengangkat nama kita di masa depan,” pungkas Menteri Siti.(*)

 
 
 
 

 

 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Refleksi 2023 KLHK: Bukti, Bukan Sekedar Janji

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melaksanakan refleksi kinerja tahun 2023 di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gd. Manggala Wanabakti, Jakarta (28/12/2023). Pada kegiatan ini, sebanyak 13 Pejabat Tinggi Madya KLHK menyampaikan capaian kinerja unit kerja masing-masing tahun 2023. Pada kesempatan ini juga, Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan catatannya terkait kinerja KLHK 2023 yang ia gambarkan sebagai penegasan konsistensi kebijakan dasar, kebijakan operasional, implementasi program dan dampak pembangunan.Menurutnya, konsistensi menjadi penting bagi KLHK dikarenakan perkembangan berbagai persoalan seperti berlakunya UUCK, untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, serta mengantisipasi kebutuhan masuknya investasi yang diperlukan cepat masuk dan harus intensif untuk kenyataan bahwa investasi nyata dan konkrit yang akan membawa pertumbuhan ekonomi nasional dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat."2023 ini memang akhirnya kan menjadi bagian akhir dari proses selama hampir 10 tahun saya menjadi menteri. Yang diperlukan kemudian adalah konsistensi antara kebijakan dasar, penegasan-penegasan dalam visinya Bapak Presiden itu kita sebut kebijakan dasar, lalu arahan-arahan parsial dan termasuk langkah-langkah kerja yang diambil oleh menteri itu namanya kebijakan operasional, dan juga ketika dia menjadi APBN dan dilaksanakan oleh para birokrat itu namanya implementasi, jadi tinggal konsistensinya aja," terang Menteri Siti saat memberikan keterangan kepada awak media.Kemudian, Menteri Siti juga mengungkapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022. IKLH Indonesia pada tahun ini adalah sebesar 72,54 poin. IKLH terdiri dari Indeks Kualitas air: 54,59 Indeks Kualitas Udara: 88,67; Indeks Kulaitas lahan atau tutupan: 61,79 dan Indeks Kualiats Air laut: 78,84. Tercatat data pemantauan tahun 2023 sebanyak 12.445 di Kabupaten/kota; 2.696 di provinsi dan 7.762 secara naisonal. Yang rata-rata meningkat dari tahun 2022."Kalau lihat datanya dan bukti-bukti pencapaiannya tadi disampaikan masing-masing eselon I, itu dalam konteks...

Read More...
Menteri LHK Ajak Green Ambassador Bersama Lakukan Kerja Nyata Yang Berbobot

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)  Siti Nurbaya menyerahkan petikan SK Green Ambassador kepada 71 siswa dan kader konservasi di Provinsi Kalimantan Timur. Petikan SK diserahkan langsung oleh Menteri Siti kepada 5 orang perwakilan Green Ambassador.Menteri Siti menyampaikan Green Ambassador merupakan representasi dari interaksi KLHK kepada publik. Ia mengatakan bahwa urusan KLHK itu paling banyak bersentuhannya dengan masyarakat, selain tentu saja dengan alam."Oleh karena itu, pilihannya tidak ada lain yaitu kita bekerja nyata bersama-sama dengan masyarakat melalui tangan-tangan Green Ambassador," kata Menteri Siti dalam catatannya usai menyerahkan kutipan SK Green Ambassador di Balikpapan, Kaltim, pad Rabu malam (20/12).Menteri Siti menyampaikan generasi muda memiliki peran penting khususnya dalam pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Oleh karenanya, para Green Ambassador ini dibekali pengetahuan untuk memahami situasi dan kondisi obyektif yang terjadi dengan lingkungan hidup dan persoalan sumber daya alam.Ia juga mengajak para Green Ambassador untuk terlibat langsung dalam berbagai aksi nyata yang berbobot. Ia menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada para Green Ambassador yang sudah bersama Presiden Jokowi bekerja menanam pohon di lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Siti menyatakan kerja-kerja seperti menanam pohon ini akan terus lanjut dilakukan bersama para Green Ambassador."Saya setuju dengan aksi yang nyata, tapi lebih dari itu, yakni aksi nyata yang berbobot dalam berbagai aktivitas," ujarnya.Green Ambassador ini juga ada dilibatkan bersama-sama di dalam sistem pengambilan keputusan, melalui sistem simpul binaan di UPT KLHK. Menteri Siti mengatakan sejauh ini mereka terlibat sudah cukup dalam, dan akan lebih dalam lagi baik dalam inward maupun outward looking."Inward/ke dalam, yaitu bagaimana di Indonesia kita mengatur, mengelola, mempelajari, melihat, memutuskan. Itu namanya inward looking, ke dalam. Selaim itu juga mempelajari...

Read More...
Kerjasama KLHK-PMI, Jusuf Kalla: Menanam Pohon Berarti Membangun Budaya, Ekonomi Dan Ketahanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Palang Merah Indonesia (PMI) menjalin kerja sama dalam rangka sinergitas program dan kegiatan Bidang LHK dengan Layanan Kepalangmerahan Indonesia. Kerja sama ini tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Menteri LHK Siti Nurbaya dan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (8/11).Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti menyampaikan Indonesia terus berupaya menurunkan emisi karbon sebagaimana dinyatakan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Pernyataan Nasional (National Statement) pada World Climate Action Summit (WCAS) 2030 yang menjadi rangkaian agenda COP 28 UNFCCC di Dubai. Upaya tersebut antara lain melalui perbaikan pengelolaan Forest & Other Land Use (FOLU) serta mempercepat transisi energi menuju Energi Baru Terbarukan.Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Siti juga menyampaikan KLHK tengah berusaha untuk sebesar-besarnya melakukan penanaman pohon."Kita sudah membangun persemaian modern skala besar di Bogor, di Bali untuk mangrove, di Danau Toba dan di Labuan Bajo NTT dengan produksi 5-6 juta bibit/tahun, serta di Mentawir 15 juta bibit. Jadi pada saat ini yang sudah konkret ada di lapangan kira-kira 75 juta bibit," terangnya.Mengawali musim hujan ini, Menteri Siti menyampaikan bersama Presiden Jokowi melakukan penanaman pohon di kawasan industri Pulo Gadung pada 30 November lalu, dan mengajak semua elemen di wilayah Jabodetabek untuk secara terus menerus melakukan penanaman."Demikian pula terus berlangsung ke NTT dan masih akan terus kami juga lakukan di Lampung, Aceh, dst," ujarnya.Menteri Siti juga menyampaikan pihaknya tengah menginisiasi adanya Green Ambassador dari anak-anak SMA dan mahasiswa untuk bersama-sama menyatukan kerja-kerja bidang LHK di lapangan."Oleh karena itu sebagaimana konsultasi awal kami kepada PMI, dan setelah bekerja bersama anak sekolah melalui Green Ambassador dan PMI juga nanti bisa jadi Green Red Cross," katanya.Menteri Siti mengatakan melalui MoU ini,  seluruh scope of works dari Kementerian LHK yang sifatnya di lapangan itu bisa dikerjasamakan mulai...

Read More...
Gelar Rakor Penegakan Hukum Tahun 2023, KLHK Perkuat Pendekatan Keadilan Restoratif

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penegakan Hukum (Rakor Gakkum) Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (7/12). Rakor ini mengangkat tema “Retrospeksi dan Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Perspektif Restorative Justice”.“Pada forum ini, saya mengajak kita semua untuk memikirkan satu pendekatan penegakan hukum modern yaitu bukan hanya pendekatan penghukuman/penjara melainkan dengan melakukan pendekatan pemulihan sebagaimana kita kenal dengan pendekatan keadilan restorative,” kata Menteri Siti.Pendekatan Restorative Justice (Pendekatan Keadilan Restoratif) mampu memperluas pertanggungjawaban pelaku kejahatan untuk memulihkan lingkungan pada keadaan semula, kerugian negara, dan juga kerugian masyarakat terdampak. Untuk itu, penerapan multi-instrumen penegakan hukum dan multi-door juga terus dilakukan untuk mencapai keadilan restoratif dan upaya meningkatkan efek jera.“Upaya penegakan hukum LHK harus ditegakkan dengan multi instrumen yaitu bukan hanya pendekatan pidana saja, melainkan harus diikuti dengan perintah tindakan pemulihan, ganti kerugian lingkungan hidup dan penerapan sanksi administrasi secara bersamaan,” ujar Menteri Siti.Dalam dua periode Rencana Strategis KLHK 2015-2019 dan dilanjutkan 2020-2024, kinerja penegakan hukum LHK telah menangani 7.722 aduan, melakukan 2.618 pengawasan terhadap industri, dan mengenakan 3.028 Sanksi Administrasi. Kemudian, melakukan penyelesaian gugatan melalui kesepakatan di luar pengadilan sebanyak 238, gugatan perdata 31 gugatan, tuntutan pidana 1.472 tuntutan dengan status P.21, dan operasi-operasi pengamanan hutan sejumlah 2.016 operasi.Pada Rakor Gakkum LHK ini, disampaikan apresiasi/penghargaan “Gakkum Awards Tahun 2023” dari Menteri LHK kepada para pihak yang secara proaktif tergerak dan berkomitmen penuh mendukung upaya Penegakan Hukum LHK selama ini, untuk kategori institusi maupun kategori individu “Para Pejuang Lingkungan”.“Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih kepada seluruh pihak,...

Read More...
Di COP28 UNFCCC, Dunia Puji Aksi Iklim Indonesia

Presiden Joko Widodo, pada kesempatan penyampaian Pernyataan Nasional (National Statement) pada World Climate Action Summit (WCAS) 2030 yang menjadi rangkaian agenda COP 28 UNFCCC, menyampaikan bahwa Indonesia telah dan terus bekerja keras mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal sekaligus menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan dan ketimpangan terus diturunkan secara signifikan, serta lapangan kerja yang terus tercipta.Presiden RI menegaskan bahwa dengan segala keterbatasan, Indonesia terus menurunkan emisi karbon. Antara tahun 2020 - 2022 Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon antara lain melalui perbaikan pengelolaan Forest & Other Land Use (FOLU) serta mempercepat transisi energi menuju Energi Baru Terbarukan.Penyampaian pernyataan Nasional yang disampaikan oleh Presiden RI tersebut mendapatkan apresiasi dari para negara pihak. Presiden Joko Widodo juga mendapat apresiasi dalam beberapa forum terkait pencapaian penurunan emisi, khususnya terkait dengan restorasi mangrove dan penurunan deforestasi.Untuk pertama kalinya, penyampaian National Statement COP UNFCCC dilaksanakan di 2 ruang terpisah, dengan audiens yang terbagi dua. Selain itu juga, berbagai pertemuan side events dan pertemuan bilateral dihadiri oleh para delegasi pada saat yang sama. Dalam penyampaian National Statement di ruang Plenary Al Ghafat, Expo City Dubai, Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), Jumat, 1 Desember 2023, hanya kepala negara yang dapat masuk bersama dengan 2 pendamping. Delegasi Indonesia hanya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan didampingi oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury.Terkait dengan informasi yang menyebutkan terdapat delegasi lain yang melakukan walk-out adalah tidak  benar sama sekali. Menteri LHK, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa dirinya dan wamenlu hadir di semua agenda Bapak Presiden."Pengakuan internasional kepada RI sangat positif. Demikian pula pada pertemuan bilateral, yang mana, Sekretaris Jenderal PBB dan juga PM Norway memberikan apresiasi atas progress RI dalam inisiatif aktif serta...

Read More...
Bertemu PM Norwegia, Presiden Jokowi Bahas Deforestasi Dan Keadilan Informasi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre di sela-sela kegiatan World Climate Action Summit (WCAS) COP28 Dubai, Jumat, 1 Desember 2023. Dalam pertemuan ini kedua Kepala Negara membahas sejumlah isu diantaranya kerja sama lingkungan hidup antara Indonesia dan Norwegia."Presiden Jokowi menegaskan komitmen dan kerja nyata, bukan lagi janji dan klaim. Indonesia telah berhasil menurunkan emisi melalui penurunan deforestasi dan degradasi hutan yang telah terbukti, serta diakui secara global," ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar usai pertemuan bilateral tersebut.Pada Oktober tahun lalu, ujar Siti, Norwegia telah memberikan kontribusinya sebesar USD56 juta terhadap kinerja penurunan deforestasi Indonesia untuk periode 2016/17 melalui BPDLH.Di COP28 ini, PM Støre mengumumkan lanjutan dari kontribusi Norwegia tersebut sebesar USD100 juta untuk kinerja penurunan deforestasi untuk periode 2017/18 dan 2018/19."Kontribusi Norwegia terhadap kinerja Indonesia dalam penurunan deforestasi tersebut akan terus berlangsung, terutama terhadap kinerja penurunan deforestasi Indonesia yang telah terjadi, yakni untuk periode 2019/20, 2020/21, dan 2021/22," katanya.Presiden Jokowi juga disebut menyinggung Undang-Undang Uni Eropa tentang Deforestasi (EUDR). "Meski tidak anggota EU, namun sebagai kawasan ekonomi di Eropa diharapkan Norwegia dapat membantu memberikan keseimbangan informasi dan keadilan bagi Indonesia dengan memberikan pandangan yang berimbang, khususnya terkait peraturan deforestasi Uni Eropa yang bersifat diskriminatif dan berdampak besar terhadap jutaan petani kecil," jelas Siti.Selain itu, Presiden Jokowi dan PM Støre juga membahas terkait kerja sama investasi kedua negara. Harapannya Norwegia dapat merealisasikan komitmen JETP secepatnya dan meningkatkan investasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota pintar berbasis hutan.Terakhir, kedua pemimpin negara juga membahas soal situasi di Gaza. Presiden Jokowi berharap Norwegia sebagai fasilitator perjanjian Oslo,...

Read More...
 
Powered by