Sunday, January 20, 2019

Paparan Lengkap Menteri LHK "POLITIK LINGKUNGAN DAN PERHUTANAN SOSIAL" pada Peringatan Hari Bumi 2018


SAMBUTAN PEMBUKAAN DIALOG NASIONAL
“POLITIK LINGKUNGAN DAN PERHUTANAN SOSIAL”
DALAM RANGKA PERAYAAN HARI BUMI
Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara

Medan, April 2018

Yth.  Gubernur Sumatera Utara atau yang mewakili beserta jajarannya,
Yth.  Walikota Medan atau yang mewakili beserta jajarannya,
Yth.  Dewan Nasional WALHI,
Yth.  Direktur Eksekutif Nasional WALHI,


Bapak/Ibu/Hadirin sekalian,

Assalamu’alaikum Wr.Wb,
Selamat Pagi
Oom swasti astu, Shaloom,
Salam Sejahtera bagi kita semua

  1. Alhamdulillahirobbil ‘alamin puji syukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT, pagi ini kita bersama-sama dalam acara Dialog Nasional “Politik Lingkungan dan Perhutanan Sosial” dalam rangka Perayaan Hari Bumi, tanggal 22 April; yang telah diawali sejak tahun 1970, serta diperingati secara internasional, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap  bumi. Manusia, tidak punya pilihan lain selain menjaga bumi ini, karena bumilah satu-satunya tempat kita hidup. We don’t have plan B, because there is NO  planet B !
  2. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas nama pemerintah kepada WALHI dan segenap aktivis lingkungan di Indonesia atas prakarsa kegiatan ini. Penghargaan yang sangat pantas diberikan kepada WALHI sebagai lembaga non pemerintah yang konsisten dan memiliki perjalanan sangat panjang dalam perjuangan lingkungan di Indonesia; dengan beragam situasi dan kondisi serta ritme kerja pemerintah dan kondisi sosial masyarakat yang bervariasi pula dari wilayah ke wilayah lain, juga dari periode ke periode rezim pemerintahan yang berbeda.
  3. Saya gembira dengan menguatnya tema “politik lingkungan” yang diangkat kali ini, karena tentang subyek lingkungan sebagai subyek politik  atau sebagai subyek teknis telah menjadi pembahasan yang cukup lama ketika saya masih berada dalam lingkup tugas politik dan pemerintahan. Ketika itu dan saya kira sampai dengan dua tahun terakhir ini, kalau  kita bicara lingkungan kira-kira kita seperti hanya pada koridor teknis, atau kira-kira gambarannya bahwa lingkungan itu identik dengan pencemaran, dan terkait dengan uji laboratorium dan hal-hal teknis. Dan pembahasan belum bisa sampai tuntas. Dan masalah lingkungan terus mengemuka sebagai masalah yang cukup kritis, seperti soal pencemaran limbah, logam berat sampah, dll.
  4. Konsep politik lingkungan era Presiden Jokowi dirintis dalam penyatuan dua kementerian penting dengan spektrum urusan yang sangat luas yaitu lingkungan dan kehutanan. Peristiwa kebakaran hutan menahun secara terus menerus dan puncaknya pada tahun 2015 mendorong sangat keras segala usaha, segala pikiran dan daya upaya yang sekaligus kondisi itu menuntun pada perubahan besar paradigma penanganan lingkungan dan kehutanan yang harus dalam satu kesatuan  kerangka kerja, sebagaimana maksud arah politik lingkungan kabinet ini. Kebakaran hutan, pencemaran asap, dan tata kelola gambut, konsesi kawasan hutan negara, konsep keadilan dan akses kelola hutan menjadi subyek penting persoalan tata kelola hutan dan lingkungan.
  5. Yang terjadi saat ini bahwa issue lingkungan dan hutan telah menjadi  subyek politik dan menurut saya,  kondisi memberikan signal yang positif bagi upaya kita ke depan untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sumberdaya alam yang dikelola secara sustainable dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ketika lingkungan (dan hutan) telah menjadi subyek politik, maka disitulah kita saksikan dan pahami bahwa ada interaksi politik yang salah di waktu yang lalu dalam proses menangani lingkungan. Interaksi politik, merupakan hal yang sangat penting untuk pembangunan apa saja, termasuk pembangunan bidang lingkungan (dan kehutanan). Pada era pemerintahan Presiden Jokowi inilah, interaksi politik bidang lingkungan terbuka lebar dan sangat luas. Kita semua bergembira untuk itu. Kegembiraan ini sekaligus diiringi dengan harapan yang besar bahwa pada berbagai situasi yang ada, yang masalahnya sudah sangat-sangat lama, tahunan, belasan tahun dan bahkan puluhan tahun, yang cukup kritis menyangkut lingkungan, saat ini sedang kita upayakan bersama penyelesaiannya. Kita mengatasinya bersama-sama dalam pola kerja sinergis multistakeholders. Secara konseptual, prinsip dalam multistakeholders approach, bahwa everyone is stakeholder in resources. Negotiation between stakeholders results in better decision. Ia juga merupakan  a framework for negotiation dan  forum for discussion  serta yang paling penting Involving people in management. Tipe stakeholders dapat diidentifikasi, meliputi: yang memiliki atau membutuhkan akses kepada resources; yang kena pengaruh dari penggunaan resources oleh yang lain dan yang mau mempengaruhi keputusan yang lain atas kepentingan keilmuan, etik atau alasan lain.
  6. Gambaran ini memberikan keyakinan pada saya bahwa dalam interaksi politik sebagai bobot politik lingkungan dalam penanganan lingkungan dan kehutanan, saatnyalah kini dapat berlangsung dalam proses gerakan nasional, dengan dorongan utama  prakarsa masyarakat   dan fasilitasi pemerintah secara proporsional. Saya  mendorong konsep kerja gerakan nasional, bukan hanya karena secara teori bahwa penanganan lingkungan akan efektif atas dukungan keberadaan norma, standar dan kebijakan fiskal, serta public campaign dan involvement, tetapi juga karena dalam tiga tahun ini saya terus menerus mengikuti dengan sangat hati-hati langkah-langkah dan dinamika dalam masyarakat yang menunjukan trend yang semakin intens dan semakin berkualitas.
  7. Sekali lagi, saya meyakini bahwa dalam hal tata kelola  lingkungan dan sumberdaya alam, maka interaksi multistakeholders dan dinamika gerakan kemasyarakatan merupakan faktor penting, Sebagai contoh, pada uji coba Tiga Bulan Bersih Sampah  mulai 21 Januari hingga 21 April, dalam catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Ibu  Rosa Vivien, bahwa tercatat tidak kurang dari 4.613 aksi yang melibatkan 827.991 orang terlibat langsung aksi bersih sampah serta sosialisasi kepada tidak kurang dari 9 juta orang di seluruh Indonesia, pada 157 kabupaten dan kota. Terima kasih kepada kota Padang, Kabupaten Barito Kuala, Kota Surabaya, Kota Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara serta Jakarta Pusat dan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Tabalong yang hingga tanggal 21 April 2018 ini mencatat peserta yang terlibat pada jumlah yang banyak. Sampah yang dikelola selama TBBS tercatat 4.951 ton. KLHK akan memperpanjang agenda TBBS hingga bulan Agustus yang akan datang dan pada bulan Agustus akan dinilai bersama-sama dengan penilaian untuk Adipura yang saat ini, juga sedang terus ditingkatkan tata caranya dengan peran serta masyarakat.
  8. Selama Tiga Bulan Bersih Sampah, terlihat bahwa penanganan sampah dilakukan lebih dari 50% dari timbulan sampah oleh daerah, yang menunjukkan adanya upaya yang lebih baik. Evaluasi terhadap penanganan sampah oleh Pemda seraya penilaian terhadap Adipura, sebagai instrumen pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dalam kebersihan dan lingkungan (dari persampahan) perlu terus dilakukan agar penanganan sampah betul-betul sudah bisa dirasakan secara nyata dan baik pada tahun 2018 dan 2019 ini. Kita sedang mempertimbangkan untuk penilaiannya juga dalam kaitan dengan langkah-langkah Pemda sebagaimana yang diwajibkan oleh UU dan PP menyangkut tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan akhir sampah.  Tempat pembuangan sampah sementara ada diantaranya bisa juga hadir secara liar ini yang menjadi perhatian kita sekarang dan harus ditertibkan serta harus dihilangkan. Sangat jelas bahwa langkah penanganan sampah harus oleh Pemerintah/Pemda dan oleh masyarakat secara simultan, bersama-sama. Ada kewajiban bersama. Begitupun sudah harus dengan langkah-langkah penegakan hukum atau law enforcement. Sebab masalah sampah telah menjadi concern masyakat luas, terutama berkaitan dengan sampah plastik.
  9. Kini sudah saatnya pula untuk mulai dirintis pentingnya kepemimpinan sejak dini di masyarakat dalam concern lingkungan. Saya mengajak upaya atau langkah untuk perintisan tersebut. Dan mari kita jadikan agenda bersama aktivis didukung pemerintah untuk environmental leaders bagi anak dan remaja.  Kita perlu mempersiapkan anak dan remaja sadar lingkungan, pelopor lingkungan dan driver cinta lingkungan. Beberapa rintisan di daerah ada seperti dikota Surabaya, Bandung, Makassar dll. Dan akan bisa menjadi pola yang baik. Beberapa agenda sadar lingkungan di sekolah seperti Adiwiyata sudah ada dan di era sekarang saya percaya perlu dilakukan penyelarasan-penyelarasan dengan remaja era kini. Begitupun, perintisan environmental leader tidak hanya  atau harus melalui jalur resmi sekolah, OSIS atau ekstrakurikuler, tetapi juga dapat berkembang dalam kehidupan anak-anak dan remaja di keseharian.
  10. Pada sisi yang lain, lingkungan hutan menyimpan persoalan yang cukup serius dan sebagian dari persoalan itu kita bahas bersama dan dicoba selesaikan bersama. Permasalahan yang sudah begitu lama dan pada pemerintahan era Presiden Jokowi ini mulai dilakukan corrective measures atas kebijakan kehutanan. Dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan saat ini pada era pemerintahan Presiden Jokowi telah mengalami perubahan cukup prinsip dengan dilakukannya re-orientasi tata kelola hutan, yaitu dari konsep timber management atau penebangan/industri kayu dengan HPH-HTI kemudian  menjadi (landscape) forest management dan menjadi social/community forest. Disisi lain, dalam proses industri kehutanan yang ada sekarang, juga ditekankan aturan untuk melaksanakan operasi yang menjamin kelestarian produksi hutan, mengusahakan pemanfaatan tenaga kerja secara maksimal dan dengan cara mendirikan industri dan menghindarkan pemborosan; menciptakan kesempatan kerja yang maksimal bagi rakyat Indonesia seraya mempersiapkan masyarakat menjadi  pelaku usaha sektor kehutanan.
  11. Kawasan hutan Indonesia saat ini tercatat seluas 125,9 juta Ha yang dibagi kedalam 3 fungsi kawasan hutan yaitu fungsi konservasi (KSA/KPA) seluas 27.430.152 Ha atau 21,78 %, fungsi lindung (HL) seluas 29.661.315 Ha atau 23,56 %, fungsi produksi (HP/HPT/HPK) seluas 68.831.007 Ha atau 54,66 %.  Luas 125 juta Ha ini ber-evolusi dari periode jauh sebelum tahun 1999 yang dikenal dengan sistem register hingga Tata Guna Hutan Kesepkatan (TGHK), yang saat itu luasnya masih 147 juta Ha dan seterusnya ke era paduserasi TGHK dan RTRW diantara tahun 1999 hingga 2009 yang luasnya menjadi 134,5 juta Ha hingga saat ini  menjadi 125,9 juta Ha. 
  12. Gambaran data pada Tabel menunjukkan trend kebijakan alokasi hutan dari periode ke periode. Dari  era hutan register hingga era TGHK dan saat ini telah dilepaskan hutan seluas 22 juta Ha. Kebijakan terhadap Hutan Konservasi  (HK) cenderung positif, karena setiap perubahan luas hutan diorientasikan untuk tetap menjaga Hutan Konservasi, tetapi indikasinya ada sistuasi  yang menurun dan dapat mengancam kawasan Hutan Konservasi. Kebijakan terhadap Hutan Lindung (HL) perlu diwaspadai karena cenderung luas Hutan Lindung menurun sejajar dengan penurunan luas kawasan  hutan. Kebijakan terhadap Hutan Produksi Terbatas (HPT) tampak dikoreksi setelah menurun pada rezim kebijakan berikutnya dinaikkan, dengan membatasi alokasi dan meningkatkan luas Hutan Produksi Terbatas. Kebijakan Hutan Produksi Tetap (HP), perlu diwaspadai karena cenderung menurun secara signifikan. Pada setiap perubahan (turunnya) total luas hutan 1% , maka perubahan pada luasan kawasan hutan produksi seluas 2,58%. Hutan Produksi dialokasikan untuk Izin Hutan dari Hutan Alam (HPH) dan Izin Hutan Tanaman Industri (HTI). Kebijakan terhadap Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) ini yang paling harus diwaspadai karena mengalihkan hutan menjadi kawasan bagi penggunaan terutama kebun. Ada kecenderungan mengalihkan hutan untuk menjadi kebun.
  13. Kebijakan ini yang kemudian dikoreksi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Pada Tabel tampak bahwa areal yang diberikan izin pada kebijakan panjang masa lalu masih berorientasi untuk perijinan swasta.  Data menunjukkan bahwa kawasan hutan negara yang diberikan hak/izin pengelolaan seluas 42.253.234 Ha. Dari luasan tersebut, akses yang diberikan untuk masyarakat hanya sekitar 4,14% dan sisanya 95,76% luas Kawasan hutan dikelola oleh pihak swasta/korporasi.

    Tabel  Ketimpangan lahan dan akses sektor kehutanan sebelum tahun 2018
  14. Salah satu tantangannya ialah masih banyak masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Sebanyak 70% masyarakat menggantungkan hidupnya pada SDA hutan di 35.000 desa di seluruh Indonesia dan sebanyak 10,2 juta orang diantaranya termasuk dalam kategori miskin dan tidak memiliki aspek legal terhadap sumberdaya hutan. Untuk itu, sumberdaya alam yang dimiliki harus mampu menjawab dan mengatasi kemiskinan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah menetapkan program perhutanan sosial, program pengelolaan hutan negara yang melibatkan masyarakat. Pentingnya program perhutanan sosial yang berdampak pada kesejahteraan petani hutan ini kemudian menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintahan Jokowi-JK. Program perhutanan sosial menjadi satu kesatuan dengan program prioritas reforma agraria yang tertuang dalam Nawa Cita. Target program tersebut akan dicapai melalui dua skema yaitu legislasi dan redistribusi lahan seluas 9 juta Ha (Reforma Agraria); serta melalui pelaksanaan program perhutanan sosial seluas 12,7 juta Ha

  15. Program perhutanan sosial dilakukan melalui alokasi sumberdaya hutan yang dikuasai negara pada kawasan hutan seluas 12.7 juta Ha kepada masyarakat untuk dikelola dengan sebaik baiknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial serta Nomor P.39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Program perhutanan sosial pada hakikatnya meningkatkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan.

  16. Perhutanan Sosial memberikan akses legal kepada masyarakat selama 35 tahun dan dikelola oleh kelompok tani hutan. Negara hadir dalam bentuk pendampingan untuk kemajuan KTH melalui pembentukan kelembagaan, tata kelola hutan dan tata kelola usaha. Bantuan program pemerintah seperti infrastruktur, CSR (Sarana Produksi) maupun akses permodalan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat)/ Syariah dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas hutan dan nilai tambah produk, sehingga pada akhirnya KTH dapat bermetamorfosis menjadi Kelompok Usaha perhutanan Sosial (KUPS). Program ini diharapkan dapat memperkecil ketimpangan pengusaha hutan antara korporasi dan masyarakat. Program ini juga diharapkan juga dapat menumbuhkan pemerataan ekonomi di desa-desa yang berada di dan sekitar kawasan hutan, mengurangi konflik tenurial sekaligus pemulihan kawasan yang telah terdegradasi. Hingga 4 April 2018, capaian target Perhutanan Sosial mencapai 1.518.328,04 Ha atas 4.330 unit SK izin/hak yang dikelola oleh ± 313.270 KK.  Untuk dapat mencapai target-target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan termasuk dalam percepatan program perhutanan sosial, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan dari organisasi sosial dan kemasyarakatan justru menjadi energi utama dalam pengelolaan lingkungan hidup.

  17. Agar target Perhutanan Sosial dapat tercapai maka ada dua strategi yang ditempuh, yaitu:
    -    Pemberian Akses Kelola Program Perhutanan Sosial, dan
    -    Peningkatan Kapasitas Usaha Pogram Perhutanan Sosial.

    Peningkatan kapasitas kelembagaan maupun individu sangat diperlukan, untuk itu KLHK telah menyusun strategi melalui program pendampingan, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan (institutional capacity building) dan pelatihan (transfer of knowledge, skill and technology). Peningkatan kapasitas kelembagaan diberikan dalam upaya peningkatan kemampuan dalam penyusunan RKU/RKT dan fasilitasi pembentukan lembaga usaha masyarakat. Sedangkan kegiatan pelatihan adalah pelatihan kelola kawasan dan  pelatihan kewirausahaan melalui 3 kelola yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha.

  18. Dengan demikian diharapkan agar masyarakat mampu mengorganisasikan dirinya maupun kelompoknya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, pemodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
  19. Hutan Indonesia adalah rahmat Allah SWT yang seharusnya juga dinikmati oleh masyarakat sekitar hutan. Pelaksaaan program Perhutanan Sosial ini menunjukkan komitmen dan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan tidak saja untuk mencapai Nawa Cita tetapi juga untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030.
  20. Kita  hayati HARI BUMI tahun 2018 ini, selamat beraktivitas dalam upaya menjaga bumi, terima kasih kepada WALHI atas prakarsa kegiatan ini. Terima kasih telah secara konsisten mengajak dan menjaga untuk konsistensi semua stakeholders untuk kepeduliaan dan kesadaran untuk terus menjaga bumi dan menjadikan bumi tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi kita, dan anak cucu buyut kita kelak.
  21. Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada kota Medan yang telah mencanangkan menjadi Zero Waste City. Sampah menjadi atensi semua pihak, juga internasional; dan untuk hari lingkungan tanggal 5 Juni  2018  telah ditetapkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) tema tentang sampah, yaitu “Beat Plastic Pollution, If You Cant Reuse It, Refuse It”. Semangat dari kota Medan ini sangat positif untuk semua elemen masyarakat juga bersama-sama pemerintah bekerja untuk kota Medan menjadi kota yang bersih; kota terbesar di Sumatera serta padat penduduk bisa menjadi kota Medan bersih dari sampah pada 2020 dan seterusnya. Tentu saja langkah yang perlu kita lakukan secara bertahap, sistematis dan dengan strategi. Menteri LHK  telah menetapkan Permen LHK tentang Pedoman Penyusunan Jakstra Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada tanggal 21 April 2018 kemarin Nomor: P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0/4/2018. Dengan demikian saya berharap Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan terdepan dalam penyelesaian Jakstrada ini, sebagai langkah awalnya. Jangan lupa instrumen dialogis masyarakat dengan pemerintah, society dan birokrasi bahu membahu memajukan kota Medan yang kita cintai bersama. Kita tahu persis bahwa peran aktivis sangat penting pada beberapa aspek : peran menjembatani dan menyuarakan aspirasi masyarakat kepada otoritas negara/pemerintahan; peran fasilitasi  pemahaman, pengetahuan dan edukasi publik; peran advis kebijakan dengan kekuatan informasi, metode, pegalaman empirik dan konsistensi.  Itulah yang saya pahami dan itu juga yang saya tahu tentang WALHI dimana saya sudah  kerja bersama WALHI  , Bu Hanny sejak saya masih pada jabatan Sekjen Depdagri  di akhir 2000an. Begitupun sebelumnya ketika saya masih bertugas sebagai Planner bekerja bersama aktivis-aktivis WATALA  di tahun 1990-an.
  22. Pada kesempatan yang baik ini, kembali saya mengajak WALHI dan aktivis lingkungan hidup lainnya serta generasi muda untuk terlibat dalam corrective action yang tengah dilakukan pemerintah, seperti corrective actions yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi  pada sektor LHK,  terhadap: (1) Ketimpangan penguasaaan ruang/sumber daya alam yang telah berlangsung lama;  (2) Pemulihan kualitas lingkungan (darat, air, udara, laut dan pesisir) dari perusakan dan pencemaran  (3) Gerakan Zero Waste (4) Mencari model ekonomi hijau yang dapat mengantarkan pada Keadilan, Kesejahteraan, Kelestarian serta pemulihan lingkungan hidup untuk kepentingan antar generasi.
  23. Demikian pula, mari bersama-sama kita hadapi tantangan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang sedang kita hadapi saat ini  dengan penuh Optimisme. Pasti ada jalan penyelesaian. Mari kita bangun bersama OPTIMISME HIJAU Menyongsong 1 Abad Indonesia di tahun 2045. Dimana saat itu menurut Presiden Joko Widodo sebagai tahun keemasan Indonesia karena Indonesia diproyeksikan menjadi negara terbesar ke 4 di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Penduduk Indonesia pada tahun 2045 berjumlah sekitar 321 juta jiwa dan mayoritas (63.1%) tinggal di wilayah perkotaan.  Kita songsong Indonesia 2045 dengan aktualisasi corrective measures dan actions yang telah didorong oleh Bapak Presiden. Saya mengajak WALHI bersama KLHK mempelopori langkah-langkah yang nyata untuk ini. Kita semua tahu sungguh tidak mudah, tapi dengan hand-in-hand dan bergandeng bahu kita berupaya yang baik bagi bangsa ini. WALHI tidak hanya sebagai Friend of Earth, tapi juga sebagai Friend for Progress.
  24. Saya percaya bahwa  gerakan bersama  seluruh elemen bangsa seperi telah saya kemukakan  dalam perspektif lingkungan hidup, merupakan jalan atau cara dalam upaya membangun gerakan lingkungan hidup yang effective dan massive dan  sekaligus dapat menjadi contoh internasional sebagai suatu gerakan masyarakat dari penduduk negara kepulauan terbesar di dunia, yang tak ada pembandingnya.  Mungkin perlu dipertimbangkan juga oleh WALHI  dan para aktivis untuk melihat kembali langkah  historik misalnya model pendidikan Paralegal dan Green Student Movement , untuk kita aktualisasikan dalam pola yang sesuai kondisi masyarakat saat ini. Sungguh masih sangat pekerjaan yang perlu kita selesaikan bersama. Let us do our best for our Country, for the earth. Selamat Hari Bumi 2018.
  25. Akhirnya,Terima kasih sekali lagi kepada WALHI dan semua pihak dan seluruh elemen bangsa Indonesia yang telah memberikan perhatian dalam upaya-upaya penyelamatan bumi. Mari terus bersama kita bekerja dengan aksi nyata memelihara bumi kita. Semoga niat baik, upaya dan kerja keras ini mendapatkan ridho Allah SWT.

    Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
    Om Santi-Santi Om


    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    Dr. Ir. Siti Nurbaya, MSc.
 






 
 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Welcoming New Year 2019: Minister of Environment and Forestry -  Continue Corrective Actions

Welcoming New Year 2019:
Minister of Environment and Forestry -  Continue Corrective Actions

Jakarta – Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya Bakar at  2018 end year Reflection and preparation 2019 deems that the ministry have progressed positively in undertaking it’s functions and authorities in the environment and forestry sectors.

The event was held at Dr. Soedjarwo Auditorium of Manggala Wanabakti Building, Jakarta, on Monday (31/12), appreciations expressed to the all her staff and partners, for the improved performance of the ministry which increasing public trusts and hope.

At the occasion, Minister Siti discussed the five authorities and obligations, namely to protect the nation - state values, governing authorities and obligations, and that in the sense anything wrong doing to be corrected immediately.  There are also regulative authorities and obligations, that is to manage the bureaucracy and tasks according to the prevailing laws.

In relation to social forestry, there are distributive or allocative authorities and obligations, and the Ministry to be more responsive, sensitive in the changing situation. By the end of 2018 the Ministry has legalized up to 2.5 million hectares of Social Forestry including indigenous forest.  

At the occasion, Siti Nurbaya reminded the staff of the political turbulence of year 2019, especially from January until the Legislative and Presidential elections in April. The ministry  must not be distracted by the political situation, and  continue working according to respective duties and functions.  If we trespass the law and code of ethics, there is the...

Read More...
Refleksi Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018

  Tahun berganti tahun, hingga sampai di penghujung tahun 2018. Berbagai langkah koreksi dan kerja keras telah dilakukan untuk kepentingan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Capaian kerja diantaranya ditunjukkan dari realisasi Perhutanan Sosial, kemajuan upaya penegakan hukum, penanganan permasalahan merkuri, pencegahan asap lintas batas, pengendalian laju deforestasi, pencapaian kontribusi penurunan emisi GRK sebesar 24,4% pada tahun 2017, serta banyak kerja nyata lainnya.

Pada acara 'Refleksi Kinerja KLHK' tahun 2018, tak lupa berpesan pada seluruh jajaran untuk tetap fokus bekerja. Kerjakan apa yang ditulis, dan tuliskan apa yang dikerjakan, serta kerjakan apa yang telah disampaikan dan sampaikan apa yang telah dikerjakan (Do what you write and write what you do, do what you say and say what you do).

Tetaplah semangat bekerja, dan jangan terpengaruh dengan tahun politik. Jangan sibuk dengan kegiatan lain kecuali menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas.

Mari kita jaga prestasi kita. Saya ingat pesan Gus Dur, jangan jadi 'Kementerian Taman Kanak-kanak'. Kita siapkan Kementerian ini menjadi kementerian yang dewasa.

Terima kasih kepada seluruh jajaran dan mitra atas kerja kerasnya di tahun 2018.                

Read More...
Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial Seluas 91 Ribu Hektare di Jambi

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 92 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 91.997,54 hektare kepada masyarakat. Acara dilangsungkan di Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, pada Minggu, 16 Desember 2018.

"Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini diserahkan 91.000 hektare lahan kepada bapak, ibu semua. Jangan dipikir ini kecil, 91.000 hektare ini gede. Diberikan kepada kurang lebih 8.100 KK. Artinya 1 KK mendapatkan kurang lebih 10 hektare. Ini juga gede," ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden menjelaskan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dalam jangka waktu 35 tahun. Menurutnya, ini adalah sebuah hak yang diberikan kepada rakyat.

"Kalau dulu yang diberikan konsesi seperti ini yang gede-gede. Sekarang saya memberikan (ke) yang kecil-kecil. Di semua provinsi kita bagi-bagi. Masih banyak ini lahan kita yang ingin kita bagi," tuturnya.

Meski demikian, Presiden mengingatkan agar masyarakat penerima betul-betul memanfaatkan lahannya untuk digarap dan ditanami. Ia berujar bahwa jika tidak digarap, baik oleh perusahaan besar maupun masyarakat, SK tersebut akan dicabut.

"Yang gede-gede yang enggak digarap ya saya minta lagi, saya mau kasihkan ke rakyat. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Sudah diberikan tapi saya cek di lapangan enggak digarap, janjian tak cabut ini juga. Yang gede kalau enggak digarap saya cabut, yang kecil pun kalau enggak digarap saya cabut. Setuju tidak?" kata Presiden yang kemudian diamini para hadirin.

Kepala Negara menuturkan bahwa pembagian SK kali ini merupakan tahapan...

Read More...
Komitmen Para Menteri Dunia Atasi Kerusakan Lingkungan Laut

Indonesia menunjukkan posisi pentingnya dalam menjaga lingkungan laut global. Pada High Level Dialog, para Menteri dari berbagai Negara di dunia, memberi apresiasi atas inisiatif serta langkah konkrit Indonesia dalam menangani pencemaran serta kerusakan lingkungan laut, khususnya dari aktivitas di daratan.

Dialog tingkat Menteri ini berlangsung di Paviliun Indonesia, bersamaan dengan Konferensi Perubahan Iklim COP 24 di Katowice, Polandia. Melalui rilis pada media, Jumat (14/12) disebutkan bahwa agenda penting ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan internasional IGR-4, di Bali beberapa waktu lalu yang telah menghasilkan Bali Declaration.

Selaku Ketua (Chair) IGR-4, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr.Siti Nurbaya Bakar, menegaskan Bali Declaration merupakan solusi negara-negara anggota dalam menangani masalah pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir dan laut. Terutama dari berbagai kegiatan daratan yang bersifat lintas negara.


''Bali Declaration sangat strategis, mengingat semakin meningkatnya kompleksitas ancaman terhadap lingkungan laut,'' kata Menteri Siti dalam forum tersebut.

Sekitar 80% dari aktivitas di daratan telah menimbulkan masalah lingkungan di laut, seperti nutrient, air limbah, sampah laut, micro-plastics, dan isu penting lainnya. Mengatasinya perlu dukungan antar negara melalui peningkatan kapasitas, pengetahuan dan ketrampilan, serta alih teknologi.

Ditegaskan Menteri Siti Nurbaya, Indonesia telah melakukan inisiatif mengurangi sampah, khususnya sampah plastik hingga 70 persen pada tahun 2025. Selain itu telah diluncurkan Rencana Aksi Nasional mengurangi limbah plastik melalui...

Read More...
Indonesia Tegaskan Komitmen Jalankan Mandat Paris Aggrement

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris terkait perubahan iklim, kurang dari satu tahun setelah adopsi perjanjian tersebut disepakati. Indonesia juga telah menetapkan ambisi penurunan emisi sebesar 29% tanpa syarat hingga 41% penurunan emisi bersyarat dari skenario BAU tahun 2030, dengan kehutanan dan energi sebagai sektor sasaran utama.

''Nilai dan tujuan bangsa Indonesia memungkinkan kami untuk memenuhi komitmen di bawah Perjanjian Paris,'' tegas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat menyampaikan Statement Indonesia pada The High Level Segment of The COP, CMP, CMA, di hadapan Presiden COP dan delegasi negara lainnya pada COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia, Rabu siang (12/12/2018) waktu setempat.

Menteri LHK menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan mandat Paris Aggrement.

Beberapa langkah koreksi yang relevan telah dilakukan, seperti pengakuan hukum atas hak Masyarakat Hukum Adat, peningkatan akses masyarakat melalui Perhutanan Sosial, peningkatan Kesatuan Pengelolaan Hutan, serta adaptasi dan mitigasi di tingkat akar rumput.

''Langkah koreksi dilakukan guna memenuhi hak mendapatkan lingkungan yang baik, dan pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan 33,'' tegasnya.

Selain itu, peran pemangku kepentingan Non-Party juga meningkat, mulai dari parlemen, lembaga peradilan untuk penegakan hukum, pemerintah subnasional, sektor swasta, masyarakat sipil, hingga akar rumput.

“Untuk memantau kemajuan, kami membangun Sistem Registri...

Read More...

Pertemuan Bilateral Indonesia – Norwegia yang diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, dan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norway, Ola Elvestuen, di Sekretariat Delri COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia Rabu (12/12/2018) waktu setempat, telah mencatat keberhasilan dan peningkatan kerjasama Indonesia – Norwegia.

Indonesia mendapat dukungan berkelanjutan Pemerintah Norwegia terhadap pengendalian Perubahan Iklim, khususnya melalui penerapan Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada tahun 2010. Saat ini pelaksanaannya di Indonesia dalam tahap persiapan memasuki fase ketiga kerja sama, yaitu pembayaran berdasarkan hasil (result based payment).

Menteri Siti Nurbaya yang didampingi Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan  Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, mengatakan Indonesia – Norwegia mencapai persetujuan untuk menindaklanjuti kerjasama Phase ke-3 implementasi yang akan segera dilaksanakan pada tahun 2019 setelah diselesaikannya isu terkait MRV Protocol, Badan Pengelolaan dana Lingkungan yang diselesaikan keduabelah pihak sebelum bulan Pebruari 2019.

“Norwegia sepakat mendukung Inistiatif Indonesia dalam pengembangan Indonesian Tropical Peatland Center (ITPC), dan pengembangan Mangrove Governance” ucap Siti Nurbaya.

Selain itu, Indonesia sedang dalam proses membentuk Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) guna mengelola dana seperti yang dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi untuk Lingkungan dan Presiden Peraturan No 77/2018 tentang pembentukan Badan Layanan Umum untuk Dana Lingkungan. Kami ingin menginformasikan bahwa saat ini; Kementerian...

Read More...
Indonesia-Inggris Perkuat Kerjasama Sektor LHK

Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Inggris yang diwakili dua menterinya di sela pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim (COP)-24 di Katowice, Polandia.

Hadir Menteri Negara Urusan Asia Pasifik pada Departemen Luar Negeri dan Persemakmuran, Mark Field, serta Wakil Menteri Negara pada Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Pedesaan, Therese Coffey. Pertemuan bilateral ini membahas kerjasama Indonesia-Inggris yang sedang berlangsung, serta komitmen untuk saling memperkuat kerjasama di sektor LHK.

''Dalam kurun waktu dua dekade, Indonesia-Inggris telah menjalin kerjasama yang sistematis dalam prinsip mutual respect dan trust, serta dengan kerangka kerja yang konseptual dan utuh,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya pada media, Sabtu (8/12/2018).

Kerjasama dengan Inggris telah dimulai sejak era 1990-an, dan hingga saat ini Inggris juga mendukung berbagai upaya Indonesia memerangi dampak negatif Perubahan Iklim.

Berbagai kerjasama ini kata Menteri Siti Nurbaya, hasilnya sangat berpengaruh signifikan pada sasaran nasional dan perbaikan perbaikan mendasar sistem tata kelola khususnya bidang kehutanan.

Salah satunya adalah dalam hal sistem legalitas kayu, yang juga ikut menurunkan illegal logging dan deforestasi, serta meningkatkan tata kelola hutan seperti agenda Kesatuan Pengelolaan hutan atau KPH.

''Ini bagian dari kerjasama dengan Inggris yang monumental, dan kita menghargai itu,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Tahun ini sampai dengan tahun 2022, total bantuan Inggris untuk Indonesia sebesar 60 juta...

Read More...
Saat Tata Kelola Gambut Indonesia Jadi Rujukan Pengetahuan Dunia

Langkah koreksi besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam tata kelola gambut, kini menjadi rujukan pengetahuan bagi dunia internasional. Hal ini semakin ditegaskan dalam pertemuan Konferensi Global Landscape yang berlangsung dari tanggal 1-2 Desember, di Bonn, Jerman.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc hadir sebagai pembicara kunci pada berbagai forum yang digelar di hari pertama. Pada konferensi internasional ini hadir perwakilan PBB, UN Environment, Menteri LH se dunia, World Bank, NGO, peneliti, akademisi, dan para mitra global lainnya.

Indonesia mendapat apresiasi setelah memiliki Pusat Penelitian Lahan Gambut Internasional atau International Tropical Peatlands Centre (ITPC).

''Ini adalah rumah untuk konsultasi dan advokasi bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan lokal, serta untuk kepentingan global,'' kata Menteri Siti Nurbaya, dalam rilis pada media, Minggu (2/12/2018).

Basis ITPC saat ini berada di dua kampus penelitian hutan di Bogor, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi KLHK, serta di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Di agenda berikutnya saat menjadi pembicara kunci peringatan CIFOR ke 25, dihadapan para pemimpin dan ahli kehutanan internasional, Indonesia menegaskan posisinya sebagai 'taman bermain penelitian' bagi pengetahuan kehutanan dunia.

''Saya harap ulang tahun CIFOR ke-25 ini menjadi langkah monumental untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia, CIFOR dan semua mitra negara, untuk berkontribusi secara signifikan terhadap kehutanan internasional,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Ia kembali...

Read More...
Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan

Setelah wilayah Jawa Barat, kini Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (25/11). Penerima SK ini berasal dari 10 kabupaten (Muara Enim, Musi Rawas, Pagar Alam, Lahat, Banyuasin, OKU selatan, OKU, OKI, OKI Timur, dan Musi Banyuasin), dengan luas 56.276 Ha, yang meliputi 9.710 KK.

"Hari ini telah diserahkan kepada bapak/ibu semuanya sebanyak 56 ribu hektar (Ha). Hati-hati loh 56 ribu itu gede (besar) sekali, banyak sekali. Dan di seluruh Indonesia, telah diserahkan sebanyak 2,1 juta hektar kepada masyarakat, bukan kepada yang 'gede-gede', dan target 12,7 juta hektar akan kita serahkan seterusnya," tutur Presiden Joko Widodo, yang langsung disambut meriah oleh para masyarakat penerima SK.

Pada periode 2015-2019, pemerintah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta Ha melalui program Perhutanan Sosial. Khusus di tahun 2019, program Perhutanan Sosial akan direncanakan untuk 3,5 sampai dengan 4,3 juta Ha. Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sendiri, telah tercatat pencadangan kawasan untuk hutan sosial seluas 333.651 Ha.

Presiden juga menyampaikan pentingnya SK sebagai kejelasan hak hukum masyarakat dalam akses kelola lahan selama 35 tahun. Beliau juga mengingatkan para penerima SK untuk berhati-hati dalam menggunakan hak kelolanya, dan senantiasa mengelola lahan dengan produktif.

"Hati-hati pegang ini (SK), dengan ini hak hukum masyarakat semuanya menjadi jelas, ada konsesi untuk 35 tahun, cukup tidak? kalau tidak cukup nanti tambah lagi. 35 tahun itu sudah banyak, nanti kalau untuk anak...

Read More...
Di Hadapan Pengusaha, Menteri LHK: Kita Lalui Masa-masa Sulit Karhutla

Berbagai langkah koreksi di sektor kehutanan terus dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya dalam mengatasi kebakaran hutan dan tata kelola gambut. Untuk pelaksanaannya di lapangan tidaklah mudah, karena banyak kebijakan dan ketegasan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang tidak hanya menyasar masyarakat, namun juga dunia usaha.

''Kita rasakan hurt (sakit), sadness (sedih), anger (marah) dan segala macam perasaan yang bercampur aduk ketika itu, namun hasilnya sekarang bisa kita rasakan bahwa kebakaran hutan di Indonesia telah dapat dikelola dengan baik oleh semua pihak, dibawah kepemimpinan langsung Bapak Presiden Jokowi,'' kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Rakornas APHI), di Jakarta (13/11/2018).

Pasca Karhutla dahsyat tahun 2015, pemerintah mengambil langkah-langkah cepat seperti moratorium lahan gambut, memperkuat penegakan hukum, melibatkan semua pihak termasuk dunia usaha dalam hal pengendalian Karhutla, dan banyak usaha lainnya.

Hasilnya cukup signifikan, dari tahun 2016 hingga 2018, Indonesia berhasil menghindari Karhutla secara Nasional, setelah sebelumnya rutin terjadi selama hampir 20 tahun. Bahkan Indonesia berhasil menjadi contoh bagi dunia internasional, dalam upaya penyelamatan lahan gambut.

''Tentu saja kontribusi langkah dunia usaha sangat signifikan dan sangat penting. Terima kasih atas kerjasama yang baik meskipun cukup rumit dan complicated kita lewati, sampai-sampai harus ke PTUN, Mahkamah Agung dan demo-demo lapangan,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

''Kita sudah lalui...

Read More...