Friday, February 22, 2019

Penjelasan Menteri LHK Terkait Upaya Penyelamatan Satwa Orangutan

 
Terkait beredarnya video Orangutan Kalimantan yang menjadi pembicaraan di media sosial, serta reaksi masyarakat yang melaporkan hal tsb ke akun medsos saya, berikut beberapa penjelasan mengenai hal tsb:

1. Saya ucapkan terimakasih atas perhatian masyarakat yang mempertanyakan perihal beredarnya video ini. Kepedulian masyarakat dengan nge-tag ke akun medsos, saya nilai sebagai bentuk kepedulian kita bersama terhadap lingkungan hidup lestari beserta habitat yang ada di dalamnya. Saya apresiasi sebagai bentuk kecintaan kita pada Indonesia.

2. Video tersebut bukanlah video baru melainkan sudah beredar sejak tahun 2013. Dimasa itu dan masa-masa sebelumnya, penggarapan izin di lahan gambut masih berjalan.

Namun sejak saya menjabat sebagai Menteri LHK, dan pasca kebakaran hutan dan lahan yang begitu hebat pada tahun 2015, melalui Instruksi Presiden telah dilakukan moratorium izin di seluruh kawasan gambut. Pemulihan ekosistem gambut sangat mendesak dilakukan, salah satunya karena sangat rentan terbakar.

Alhamdulillah, dengan berbagai regulasi, kerja keras semua pihak, dan penegakan hukum, Indonesia akhirnya pertama kali setelah hampir dua dekade, merasakan bebas bencana Karhutla secara Nasional. Indonesia juga selama 2,5 tahun terakhir, tidak lagi menjadi negara 'pengekspor' asap ke negara tetangga.

3. Lanskap Sungai Putri di Kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat, yang menjadi lokasi dalam video yang beredar, merupakan salah satu konsentrasi wilayah gambut yang menjadi perhatian utama KLHK, karena disini masih menjadi 'rumah' bagi habitat Orangutan, satu dari 25 spesies prioritas yang dipantau populasinya oleh pemerintah.

Kami sangat meningkatkan perhatian pada segala bentuk aktifitas di kawasan tersebut. Semua izin-izin yang dikeluarkan sebelum kami menjabat, diawasi secara ketat.

Salah satunya adalah PT MPK yang mengantongi izin kawasan yang mencapai 37 ribu lapangan sepak bola, atau hampir setengah wilayah Singapura.

Tahun 2017 lalu, saat perusahaan kedapatan melakukan aktifitas pembukaan kanal, saya langsung mengintruksikan penghentian seluruh aktifitas tsb. Saya perintahkan untuk menghentikan semua pekerjaan di Sungai Putri karena wilayah tersebut masuk dalam Peta Indikatif Restorasi Gambut. Tidak ada kompromi untuk itu!

Salah satu hal utama yang menjadi pertimbangan adalah habitat orangutan yang ada di konsensi ini.

Kepadatan rata-rata populasi satwa dilindungi orangutan di konsesi PT. MPK antara 2.14 – 3.17 individu/km2. Nilai kepadatan ini berhubungan dengan kepadatan yang sebelumnya ditemukan pada blok hutan Sungai Putri dengan kerapatan rata-rata 2.27 orangutan per km2 dan jumlah individu orangutan diperkirakan antara 900 dan 1250 individu (Utami-Atmoko et.al., 2017).

Ini adalah populasi orangutan terbesar di Kabupaten Ketapang, terbesar ketiga di Provinsi Kalimantan Barat setelah Taman Nasional Gunung Palung dan Betung Kerihun, juga merupakan salah satu populasi orangutan terbesar yang berada di luar kawasan lindung di seluruh Dunia.

4. Khusus untuk melindungi satwa Orangutan, KLHK saat ini telah menetapkan plot-plot pengukuran populasi orangutan di beberapa habitatnya.

KLHK juga terus berusaha menjaga kawasan konservasi termasuk Taman Nasional, rumah bagi jutaan satwa termasuk orang utan yang menjadi kekayaan hayati Indonesia.

Strategi pengelolaan orangutan juga telah dituangkan dalam Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan Indonesia. Didalamnya juga memuat identifikasi lokasi yang memungkinkan menjadi habitat orangutan, baik di dalam kawasan konservasi maupun yang di luar kawasan konservasi. Nantinya untuk di luar kawasan konservasi bisa dijadikan sebagai kawasan esensial.

Langkah ini merupakan hasil kerjasama multipihak antara pemerintah, Forum Orangutan Indonesia (Forina), akademisi, pakar dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Di lapangan, kegiatan penyelamatan orangutan dibarengi dengan pelepasan hingga translokasi atau pemindahan.

KLHK juga telah membuka sekolah bagi orang utan, contohnya bagi yang pernah dipelihara oleh manusia. Unit kerja KLHK akan melatihnya kembali untuk bisa dilepasliarkan. Ini juga berlaku untuk Orangutan yang mengalami cacat fisik maupun cacat perilaku sehingga tidak mampu bertahan hidup di alam.

Sementara di penangkaran, tercatat sebanyak 51 individu orangutan berada di Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP) Medan, 289 individu di Orangutan Foundation International (OFI) Pangkalan Bun, 447 individu di Yayasan BOS Nyarumenteng, 180 individu di Yayasan BOS Samboja, 5 individu di Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA) Samboja, 18 individu di Center Orangutan Protection Kaltim, dan 40 individu di Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Ketapang.

Untuk menjaga populasi dan mendukung upaya penyelamatan Orangutan Kalimantan, tahun 2017 telah diresmikan Pusat Penelitian Orangutan/PPO (Orangutan Reseacrh Center) di Samboja, Kalimantan Timur.

PPO tidak hanya sebagai pusat penyelamatan, namun juga sebagai penyedia kajian IPTEK terkait rehabilitasi dan reintroduksi, sehingga dapat diperoleh metode rehabilitasi dan pelepasliaran yang tepat.

KLHK juga baru saja menggelar lokakarya Nasional membahas masa depan orangutan yang tidak dapat dilepasliarkan (Unreleaseable Orangutans).

Dalam kurun waktu 2012–2017, KLHK telah menyelamatkan lebih dari 250 orangutan kalimantan ke pusat penyelamatan orangutan maupun dipindahkan ke habitat yang lebih aman.

Sampai Desember 2017, jumlah orangutan yang sudah dilepasliarkan maupun translokasi sebanyak 726 individu, sementara yang ada di pusat rehabilitasi sebanyak 1.059 individu.

Berdasarkan Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) Orangutan tahun 2016, menunjukkan populasi orangutan kalimantan hampir 80% tersebar di luar kawasan konservasi. Sebanyak 57.350 individu orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus) diperkirakan hidup pada habitat seluas 16.013.600 hektar, yang tersebar di 42 kantong populasi.

Orangutan adalah instrumen penjaga hutan yang telah disediakan alam untuk manusia. Saya mengajak kita semua menjaga alam, memerangi praktik pembalakan liar, perburuan, perdagangan, pembakaran hutan dan lahan. Saat kita menjaga alam, maka alam pasti akan menjaga kita.

5. Tidak hanya di Kalbar, kami juga sangat menjaga habitat dan populasi Orang utan di ujung Sumatera, tepatnya di ekosistem Leuser, Aceh.

Bulan lalu saya telah mengirim surat kepada Gubernur Aceh untuk segera mengawal penghentian praktik-praktik perusakan gambut yang dilakukan oknum-oknum di wilayah kerjanya. Saya juga telah mengerahkan tim untuk segera mengakhiri pelanggaran gambut yang sedang berlangsung di dua konsesi kelapa sawit di Ekosistem Leuser.

Keduanya terletak di bagian zona perlindungan gambut yang terletak di rawa gambut Tripa di pantai barat Aceh. Langkah cepat ini perlu diambil, karena daerah ini merupakan rumah bagi populasi orangutan terpadat di dunia.

6. KLHK sangat konsisten menjaga kawasan ekosistem lindung gambut di Lanskap Sungai Putri ini. Karena berdasarkan distribusi ketebalan gambut di konsesi PT. MPK (SK 216/ Menhut-II/2008) dan menurut PP. 71 tahun 2014 serta PP. 57 tahun 2016, lebih dari 40.000 hektar lahan gambut (sekitar 84 persen) termasuk ke dalam ekosistem gambut dengan zona fungsi lindung memiliki ketebalan gambut lebih dari 3 meter.

Khusus di kawasan Sungai Putri fungsi hidrologi eksositem gambut dalam kawasan itu sangat penting karena menjadi sumber air dari 12 desa di sekitarnya.

7. Kami menyadari bahwa dengan area yang begitu luas, sangat riskan sekali terjadi aksi pembalakan liar ataupun pelanggaran-pelanggaran lingkungan lainnya. Karenanya melalui Ditjen penegakan hukum, kami memulai melakukan penyelidikan pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kawasan gambut. Ini kami lakukan secara konsisten dan menyeluruh.

Dengan kebijakan moratorium di lahan gambut dan penegakan hukum lingkungan, saat ini hutan gambut masih sangat dominan di wilayah ini. Pada tahun 2015, saat Karhutla terjadi begitu dahsyat hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, gambut di kawasan ini masih bagus dan basah. Kondisi gambut dalam di kawasan itu terbukti dapat bertahan dari kebakaran hutan besar dengan lebih dari 200 titik kebakaran di sekelilingnya.

8. Kami tidak menafikan masih terjadi praktik pembalakan liar seperti yang ditemukan Greenpeace berdasarkan investigasi pada Maret 2018. Namun itu terjadi di bagian yang sangat kecil dari konsesi PT MPK yang begitu luas.

Jauh sebelum adanya laporan tersebut kami sudah secara terus menerus melakukan perlindungan kawasan gambut. Perlu diketahui bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan lahan gambut terluas di dunia, dengan luas lebih dari 15 juta ha.

Dengan adanya kebijakan moratorium dan pengawasan, serta komitmen dari semua pihak terkait, hasilnya menunjukkan bahwa tutupan lahan di areal konsesi kini masih relatif utuh tertutup hutan gambut. Ini dapat diverifikasi oleh pihak manapun termasuk masyarakat, bisa dengan menggunakan observasi lapangan maupun dengan data satelit.

Namun sayangnya, fakta lapangan ini termasuk upaya-upaya pemerintah melindungi tutupan gambut yang begitu luas, tidak termasuk dalam laporan Greenpeace ke publik.

Kami melakukan tindakan hukum bukan berdasarkan tekanan-tekanan pihak manapun, melainkan sudah menjadi tuntutan dari UU untuk melindungi setiap jengkal kekayaan alam Indonesia. Untuk memberi informasi terkini pada publik, saya telah mengutus Dua Dirjen (KSDAE dan Penegakan Hukum), untuk turun ke lapangan dan memberi laporan terkini situasi terbaru pada kesempatan pertama. 

9. Praktik pembalakan liar salah satu musuh utama kelestarian lingkungan Indonesia. Berpuluh tahun lamanya hutan kita mengalami kerusakan akibat praktik ini.

Namun di masa pemerintahan Presiden Jokowi, kini Indonesia menjadi negara terdepan dalam agenda perubahan iklim dunia. Selain telah dikeluarkannya berbagai kebijakan mengenai tata kelola hutan berkelanjutan dan perdagangan hasil hutan, penegakan hukum lingkungan sekarang benar-benar ditegakkan.

KLHK sendiri telah berkomitmen melaksanakan penegakan hukum lingkungan melalui pendekatan multi instrumen. Mulai dari sanksi administrasi, hukum perdata, hingga hukum pidana. Hal ini dilakukan secara simultan untuk memberikan dampak perbaikan dan efek jera terhadap pada pelanggar.

Dalam data Ditjen penegakan hukum KLHK selama periode 2015-2018, terdapat 1.995 pengaduan terkait LHK yang ditangani, dan sebanyak 2.089 izin diawasi.

KLHK juga telah menjatuhkan 450 sanksi administratif. Selain itu ada 220 gugatan perdata yang diajukan dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp 16,9 triliun (16 gugatan melalui pengadilan) dan Rp 42,55 miliar (110 kesepakatan di luar pengadilan). Ini menjadi angka terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Sebanyak 433 kasus pidana dinyatakan P-21 atau siap untuk disidangkan. KLHK juga telah melakukan 610 operasi pengamanan hutan. Di antaranya 196 operasi illegal logging, 221 operasi perambahan hutan, dan 187 operasi kejahatan tumbuhan satwa liar.

Kami juga semakin memperkuat jejaring penegakan hukum, baik melibatkan TNI/Polri, termasuk dengan Komisi Yudisial. Agar para hakim juga berpihak pada lingkungan lestari.

Saya sangat berharap, dengan berbagai upaya ini dibantu dengan dukungan masyarakat, pembalakan liar dapat kita perangi bersama. Tidak hanya menyasar oknum per oknum, tapi para beking dibelakangnya. Siapapun dia, baik secara perorangan maupun korporasi.

10. Saat ini Indonesia merupakan negara pertama dan baru satu-satunya yang memperoleh lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) dari Uni Eropa.

Ini bentuk pengakuan internasional terhadap legalitas kayu Indonesia yang telah menerapkan sistem verivikasi legalitas kayu (SVLK). SVLK adalah sistem perdagangan kayu dengan memperhatikan prinsip legalitas, traceability, dan sustainability yang melibatkan multistakeholder dalam penyusunannya.

Indonesia juga bertekad menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan menyesuaikan SVLK yang berhasil di bawah skema FLEGT.

ISPO bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global dan mengurangi emisi gas rumah kaca serta menarik perhatian terhadap isu-isu lingkungan.

Kami menargetkan bahwa pada akhir tahun ini Keputusan Presiden terkait hal tersebut akan keluar.

11. Dengan serangkaian tindakan, seperti moratorium izin baru di lahan gambut dan hutan primer, penegakan hukum, tata pemerintahan yang baik, Perhutanan Sosial, FLEGT, tinjauan lingkungan setrategis dan lainnya, angka deforestasi di Indonesia saat ini telah menurun secara signifikan, dari 1,09 juta hektar menjadi 0,61 juta hektar.

Tahun 2020 diproyeksikan akan menurun menjadi 0,45 juta ha, dan 0,35 juta ha pada tahun 2030. Tahun 2017, deforestasi bahkan sudah turun menjadi 497 ribu ha. Artinya sudah lebih dekat ke proyeksi tahun 2020.

12. Untuk pelayanan aduan masyarakat terkait perburuan liar, perdagangan dan penyelamatan satwa, illegal logging, Karhutla, dan berbagai permasalahan lainnya, Ditjen KSDAE KLHK dengan 22 balai KSDA dan 52 balai Taman Nasional di seluruh Indonesia, telah memiliki Call Center agar masyarakat bisa melapor. Dari Call Center 24 jam ini kami telah menerima banyak laporan dan temuan terkait satwa liar, serta telah melakukan banyak penyelamatan satwa dengan melibatkan masyarakat.

13. Saya mengucapkan terimakasih atas keterlibatan aktif para aktivis dan komunitas masyarakat lainnya, dalam upaya-upaya penegakan hukum, serta penyelamatan dan perlindungan satwa. Tidak hanya Orangutan, tapi juga Badak, Harimau, Owa, Elang, dsb.

Demikian penjelasan dan informasi dari saya terkait isu dimaksud. Semoga dapat memberi gambaran bahwa pemerintah sedang bekerja keras membenahi dari praktik-praktik kejahatan lingkungan, dan butuh dukungan serta keterlibatan semua pihak.

Semua laporan-laporan yang masuk kami apresiasi, dan saya pastikan akan ditindaklanjuti, namun hendaknya dengan mencantumkan akses data yang benar-benar valid.

Saya selalu mengatakan, bahwa kita saat ini sedang meminjam sumberdaya alam dari generasi masa depan. Berlakulah adil pada alam. Planet ini harus kita jaga, karena tidak ada planet B untuk kita tinggali lagi.

Maka kondisi dan akses sumberdaya alam saat ini, harus dapat dirasakan setidaknya sama oleh generasi mendatang, atau bahkan dengan kondisi dan akses yang lebih baik.

Untuk mewujudkan itu semua, saya tidak bisa sendiri, KLHK tidak bisa berjalan sendiri. Butuh keterlibatan aktif semua pihak, terutama masyarakat untuk dapat menjaga kekayaan alam Indonesia.
 
Salam Lestari

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar


* Beberapa foto dokumentasi penyelamatan satwa Orangutan yang dilakukan BKSDA di berbagai daerah
 
 









 


Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
9 Tokoh Hutan Sosial Jadi Role Model Kelompok Tani Hutan Sosial di Indonesia

Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang berhasil mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan yang telah diberikan izin melalui hutan sosial, telah dilakukan pemilihan sembilan tokoh hutan sosial oleh Koran Tempo.

"Pemilihan Tokoh Hutan Sosial ini, akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk menjaring lebih banyak Tokoh Hutan Sosial yang menjadi role model, dan teladan bagi kelompok tani Hutan Sosial lainnya di seluruh Indonesia," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, pada acara Penyerahan SK Perhutanan Sosial, di Cianjur (8/2).

Penyerahan trofi dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, didampingi oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Momen ini juga sekaligus dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2019.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto menjelaskan pemilihan tokoh hutan sosial dilakukan dengan menyeleksi tokoh Hutan Sosial dari data Hutan Sosial yang ada serta usulan dari pemangku yang berkepentingan dengan sejumlah kriteria.

Yang pertama yaitu calon penerima adalah pemegang izin Hutan Sosial dan/atau pemegang pengakuan dan perlindungan hutan adat. Selanjutnya, mereka memiliki leadership terhadap pengembangan kegiatan Hutan Sosial yang terukur, dan telah berjejaring dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, mereka mampu menunjukkan kemandirian dan keberlanjutan dalam pengembangan kegiatan Hutan Sosial.

"Dengan kriteria tersebut, akhirnya ditetapkan 9 tokoh Hutan Sosial yang terdiri dari 3 tokoh Hutan Kemasyarakatan, 3 Tokoh Hutan Desa, 2 Tokoh Hutan Adat, dan 1 Tokoh Kemitraan Kehutanan," kata Bambang.

Kesembilan trofi tersebut diberikan kepada:
1.    Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan didampingi oleh Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan) Kalimantan dan CV. Gerai Tembawang dan PT Kayuh Nusantara Jaya sebagai offtaker, LPHD ini membudidayakan kepiting dan madu kelulut di dalam kawasan...

Read More...
Presiden Joko Widodo Menyerahkan SK Perhutanan Sosial di Cianjur

Program Perhutanan Sosial, merupakan program prioritas Pemerintah yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Selain itu, program ini dilaksanakan untuk mengurangi konflik permasalahan lahan di masyarakat, dan kedepannya bisa membantu mengatasi kemiskinan.

Kali ini, Presiden Joko Widodo menyerahkan 42 Unit SK Perhutanan Sosial seluas 13.976,28 Ha bagi 8.941 KK dari 12 Kabupaten di Jawa Barat, bertempat di Wana Wisata Pokland Kabupaten Cianjur, (8/2).

"Sebelumnya, lahan banyak dibagikan kepada yang gede-gede. Sekarang kita berikan kepada rakyat dalam bentuk Surat Keputusan seperti ini. Ini untuk 35 tahun, dan status hukumnya jelas," tegas Presiden Joko Widodo di depan kurang lebih 3.000 masyarakat yang hadir.

Presiden Joko Widodo mengingatkan, setiap tahun akan mengecek penggunaannya apakah terlantar atau produktif.

"Kalau sudah diberikan SK, lahannya harus produktif. Silahkan mau dipakai untuk menanam kopi, cengkeh, durian, dan buah-buahan lainnya," ujar Presiden Joko Widodo.

Dalam laporannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, menyampaikan penyerahan SK Perhutanan Sosial dilakukan sejak 2016, yang dimulai di Kalimantan pada Desember 2016.

"Realisasi distribusi pemberian akses kelola kepada masyarakat sampai dengan 31 Januari 2019 mencapai 2.531.277,13 Ha, atau sebanyak 5.454 Unit SK bagi 601.892 KK diseluruh Indonesia," jelas Menko Darmin.

Adapun rincian SK yang diserahkan pada hari ini sebagai berikut:
a. Kab. Bogor sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 610,64 ha untuk 75 KK
b. Kab. Ciamis sebanyak 4 SK Kulin KK seluas 718,03 ha untuk 691 KK
c. Kab. Cianjur sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 1.309,25 ha untuk 1.379 KK
d. Kab. Garut sebanyak 1 SK Kulin KK dan 1 SK IPHPS seluas 678,68 ha untuk 688 KK
e. Kab. Indramayu sebanyak 3 SK IPHPS seluas 794 ha untuk 612 KK
f. Kab. Bandung sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 3.662,88 ha untuk 2.299 KK
g. Kab. Bandung Barat sebanyak 2 SK Kulin KK seluas...

Read More...
Pentingnya Legalitas Kayu Bagi Kedaulatan Indonesia

Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan apresiasinya akan dukungan industri kayu nasional, khususnya PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI), yang telah berkomitmen sejak lama dalam menghasilkan produksi kayu yang legal. Menurutnya, legalitas ini merupakan hal yang sangat penting, karena seringkali produksi kayu Indonesia diragukan legalitasnya oleh negara lain.

"Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun saya menjelaskan di PBB dan FAO, bahwa kehutanan Indonesia dikelola dengan baik, bahwa deforestasi kita menurun, dan terima kasih kepada PT. KLI yang telah menjadi pelopor untuk tidak ada yang tidak legal dalam industri kita. Pemerintah sangat mendukung dan berterima kasih untuk hal itu," ujarnya, saat menghadiri pencanangan Kebangkitan Industri Perkayuan Nasional untuk Kesejahteraan Masyarakat, di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah (29/01).

Menteri Siti menyampaikan bahwa di tahun 2019 ini, KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaaan hutan Produksi Lestari (PHPL) telah menyiapkan 1.000 unit sertifikasi legalitas kayu dari APBN.

Mendukung industri kayu nasional, Menteri Siti juga mengingatkan pentingnya pengembangan desain atau rancangan industri hulu hilir.
"Industri hulu hilir harus berangkat bersama-sama, dan berjalan dengan baik," lanjutnya.

Menteri Siti juga menekankan bahwa kebangkitan industri perkayuan nasional akan dapat dicapai dengan beberapa kondisi, yaitu :

1) Adanya kelimpahan dan jaminan kontinuitas bahan baku yang berkualitas dan mudah didapatkan;
2) Adanya penyederhanaan mata rantai pasokan bahan baku yang murah dan legal;
3) Adanya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan partisipatif;
4) Adanya kesepahaman penentuan jenis kayu yang akan dikembangkan dan sesuai dengan tapak;
5) Adanya kelembagaan yang mapan didukung dengan program pendampingan;
6) Adanya fasilitasi dan bantuan ekonomi produktif secara berkala dari pemerintah;
7) Adanya jaminan pasar produk yang progresif;
8) Adanya monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan secara...

Read More...
Hutan Sosial Dukung Kebangkitan Industri Kayu

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pemanfaatan hutan untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Hal ini kembali ditegaskan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, saat menerangkan pentingnya peran hutan rakyat dalam mendukung pasokan bahan baku kayu industri kayu nasional.

"Oleh karena itu, akses hutan diberikan kepada rakyat, kalau selama ini di pulau Jawa, masyarakat menanam di tanah rakyat sendiri, maka dengan hutan sosial, mari kita tanami hutan sosial dengan kayu-kayu, dan masyarakat bisa menanam pohon dengan hutan sosial di tanah Perhutani dengan persyaratan tertentu," ujarnya di hadapan masyarakat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (29/01).

Dijelaskannya, di era Presiden Jokowi ini, banyak permasalahan bidang kehutanan yang telah terselesaikan, termasuk akses hutan, produktivitas kayu, dan kebangkitan industri kayu hutan.

Pemerintah saat ini memiliki komitmen yang kuat, dan telah mengimplementasikan untuk melibatkan, dan memberdayakan masyarakat melalui program percepatan perhutanan sosial.

Sebelum 2015, masyarakat hanya dapat mengelola 7 % dari luas hutan. Setelah tahun 2015, telah ditetapkan pencadangan bagi 13,8 juta ha untuk hutan sosial (dari target 12,7 juta) serta 4,8 juta ha untuk kawasan hutan yang didistribusikan bagi rakyat, dengan reformasi agraria seluas 4,8 juta ha (dari target 34,1 juta ha) sehingga komposisi alokasi meningkat secara signifikan menjadi 33%.

Menteri Siti juga menerangkan, industri kayu nasional sangat terkait dengan program hutan sosial. Hal ini dibuktikan dengan tingginya peran hutan rakyat dalam mendukung bahan baku industri kayu.

Di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Siti mengajak pengelolaan hutan yang tidak produktif, khususnya di lahan Perhutani, dengan luas lahan kurang atau sama dengan 10%, agar dapat ditanami kayu dengan pola agroforestry.

"Saya kira itu ada polanya ada caranya. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan partisipatif. Saya juga minta tolong,
nanti polanya bukan hanya menyerap, tetapi juga pola offtaker, sekaligus...

Read More...
Anugerah PROPER 2018, Ketaatan Perusahaan Mencapai 87%

Siti Nurbaya menyerahkan Anugerah PROPER Tahun 2018 kepada 20 perusahaan peringkat PROPER EMAS dan 155 perusahaan PROPER HIJAU pada Malam Anugerah PROPER (27/12/2018) di Hotel Bidakara Jakarta.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) periode 2017 – 2018 ini diikuti sebanyak 1.906 perusahaan. Berdasarkan evaluasi Tim Teknis dan pertimbangan Dewan Pertimbangan PROPER, selain peringkat EMAS dan HIJAU ditetapkan peraih peringkat BIRU 1.454 perusahaan, MERAH 241 perusahaan, dan HITAM 2 perusahaan, serta 16 perusahan dikenakan penegakan hukum dan 18 tidak beroperasi. Dari 1.906 perusahaan tersebut terdiri dari 905 Agroindustri, 560 Manufaktur Prasarana Jasa, dan 441 Pertambangan Energi Migas.

"Hasil penilaian PROPER tahun 2018  menunjukkan tingkat ketaatan 87% dan upaya hemat energi sebesar 273,61 juta Giga Joule, upaya awet air 306,94 juta m3, tahan emisi konvensional dengan total penurunan emisi sebesar 18,7 juta ton, tahan emisi GRK sebesar 306,94 juta ton CO2e, reduksi dan pemanfaatan limbah B3 dan limbah padat non B3 sebesar 16,34 juta ton dan 6,83 juta ton, serta penurunan beban pencemaran air limbah yang mencapai 31,72 juta ton" kata Siti Nurbaya dalam sambutannya.  

Melalui PROPER, perusahaan terus melakukan inovasi dalam pengelolaan lingkungan. Inovasi yang pada tahun 2015 hanya tercatat 151 meningkat menjadi 542 pada tahun 2018. Penghematan biaya yang berhasil dilakukan oleh perusahaan mencapai Rp. 925,241 Trilyun meningkat 16 kali lipat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 53,076 Trilyun.

Dikatakan Siti Nurbaya pada tahun 2018 berhasil dilakukan penghematan sebesar Rp. 925.241 Triliyun. "Selain itu, PROPER juga berhasil mendorong upaya pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan dengan dana bergulir mencapai Rp. 1,53 Triliyun", ucap Siti Nurbaya.

M.R. Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK menjelaskan bahwa terdapat hal baru dalam pelaksanaan PROPER tahun 2018 ini yaitu dimasukkannya 9 pelabuhan besar di Indonesia sebagai obyek penilaian PROPER. Read More...

Manggala Agni KLHK Peduli Banjir dan Tanah Longsor

Manggala Agni Daops Gowa, Sulawesi Selatan lakukan aksi sosial terhadap warga yang terdampak banjir dan tanah longsor di beberapa desa di Kabupaten Gowa. Aksi sosial ini telah dilakukan sejak pekan lalu. Anggota Manggala Agni sejumlah 15 orang meninggalkan Markas Daops Gowa berangkat ke lokasi banjir dan tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi (22/01/2019).

Lokasi banjir berjarak ± 20 km dari Markas Daops dan untuk mencapai lokasi banjir hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua atau jalan kaki. Manggala Agni beserta tim lainnya, yang berasal dari TNI, POLRI, Basarnas, Damkar Kabupaten Gowa, BPBD, pemerintah daerah setempat, dan juga beberapa komunitas relawan bersama-sama membantu evakuasi korban banjir dan juga tanah longsor.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan menyampaikan bahwa Manggala Agni sebagai Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK turut peduli dan terjun langsung terhadap bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa warga di wilayah Kabupaten Gowa.

“Musim hujan di wilayah Kabupaten Gowa mengurangi potensi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Namun demikian Manggala Agni tetap siaga dan turut berpartisipasi aktif dalam membantu evakuasi korban terdampak banjir dan tanah longsor,” tambah Raffles.

Evakuasi harta benda dan warga terdampak banjir dilakukan di beberapa lokasi antara lain di Desa Belapunranga dan Desa Lonjoboko Kecamatan Parang Loe Kabupaten Gowa, pembersihan rumah dan sumur warga yang tergenang air lumpur di Desa Belapunranga dan Desa Kasimburang Kecamatan Parangloe. Hingga saat ini tim Manggala Agni sedang melalukan evakuasi korban tertimbun longsor di Dusun Pattiro Desa Pattalikang Kecamatan Manuju dan Desa Sapaya Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

Tidak hanya evakuasi korban banjir dan longsor, tim juga melakukan distribusi bantuan makanan atau sembako bekerjasama dengan pihak terkait dengan menggunakan kendaraan operasional berupa motor trail di Desa Pattalikang Kec. Manuju, Desa Buakang, Desa Mangempang, Kelurahan...

Read More...
Pemerintah Siapkan Antisipasi Karhutla di Awal Tahun 2019

Indonesia berhasil menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2018. Kerja keras para pihak, baik pemerintah dan swasta, serta peran masyarakat di tingkat tapak telah berhasil mengatasi karhutla tahun lalu. Hal tersebut disampaikan Menteri Polhukam, Wiranto, dalam Rapat Koordinasi Khusus Antisipasi Karhutla Tahun 2019 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta (23/01/2019).

Wiranto juga menyampaikan bahwa tahun 2019 ini, fokus kerja pemerintah akan terbagi dengan pengamanan pemilu, sehingga semua pihak khususnya TNI dan POLRI perlu menyiapkan sumber daya yang optimal untuk penanganan karhutla dan pengamanan pelaksanaan pemilu.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri LHK, Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa, keberhasilan penanganan karhutla tahun 2018 ini dicapai berkat kerja keras semua pihak. Berbagai upaya juga dilakukan KLHK di tingkat tapak, baik upaya pencegahan atau pun pemadaman. Pencegahan dilakukan melalui kegiatan patroli terpadu pencegahan karhutla, meningkatkan kapasitas SDM, membentuk Brigade Pengendalian karhutla pada wilayah rawan, penyadartahuan masyarakat, meningkatkan peringatan dan deteksi dini, serta meningkatkan koordinasi dengan para pihak.

“Selain upaya pencegahan, KLHK juga selalu siaga dan gerak cepat melakukan pemadaman yang dilakukan oleh Manggala Agni bersama para pihak. Pemadaman udara (water bombing) juga dilakukan, untuk menuntaskan kebakaran pada areal yang sulit dijangkau,” jelas Menteri Siti.

Ia juga menegaskan bahwa di tahun 2019 ini, semua pihak tetap harus waspada menghadapi ancaman karhutla, mengingat prediksi BMKG terkait iklim tahun 2019 yang diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun 2018.

“Di beberapa wilayah, sampai dengan saat ini sudah banyak terpantau titik panas atau hotspot, dan juga karhutla yang sebagian besar terjadi di Provinsi Riau, serta sebagian kecil terjadi di Provinsi Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Kondisi ini tentu harus diwaspadai upaya pencegahan harus diprioritaskan,” tandas Menteri Siti.

Rapat koordinasi ini dihadiri...

Read More...
Tingkatkan Produktivitas Hutan Alam dengan Silvikultur Intensif (SILIN)

Sebagai bentuk komitmen kuat Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas hutan alam, dan pengelolaan sumber daya alam hutan yang berkelanjutan, KLHK mencanangkan penerapan Silvikultur Intensif (SILIN). Dalam acara pencanangan Kebangkitan Hutan Alam Indonesia dan Sosialisasi SILIN di Jakarta (22/01/2019), Menteri LHK menyampaikan, SILIN merupakan salah satu solusi terhadap permasalahan penurunan kualitas, dan kuantitas produksi hutan alam Indonesia.

"Berkenaan dengan langkah-langkah korektif pada sektor kehutanan, saya juga menyebutkan dan memberikan penekanan bahwa salah satu bagian yang sangat penting, namun belum detil penyelesaiannya yaitu, berkenaan dengan langkah korektif dalam hal formulasi kontribusi hutan, dan kehutanan pada perekonomian nasional," tutur Menteri Siti mengawali arahannya.

Selama ini potensi kayu hutan alam diketahui hanya menghasilkan 30 m3 kayu per hektar, dan dengan penerapan SILIN, produksinya dapat meningkat menjadi 120 m3 per hektar. Peningkatan volume kayu sebanyak kurang lebih 4 kali lipat ini tentunya menjadi harapan pengusahaan hutan alam.

Sementara itu, dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, kayu gergajian, kayu lapis, kayu olahan, pulp dan kertas, mebel dan kerajinan serta olahan rotan, telah menjadi keunggulan produksi Indonesia dari sektor kehutanan. Bahan kayu bulat kini lebih banyak dihasilkan dari hutan tanaman, dan eksploitasi kayu rimba semakin berkurang. Data tahun 2016 menunjukkan produksi kayu bulat dari alam kurang dari 10 %.

Dengan demikian, Menteri Siti menerangkan, introduksi sistem SILIN dan penebangan berdampak rendah (Reduced Impact Logging-RIL), merupakan upaya pemerintah dan sektor swasta (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia/APHI), dalam pengembangan industri kayu, dan mempromosikan pemanfaatan kayu keras bernilai tinggi.

"Bersama diversitas bahan baku pemasok industri dari kayu hutan alam, hutan tanaman dan hutan rakyat, maka anggapan kondisi kondisi senjakala atau sunset industry secara perlahan bersinar kembali. Kita bisa membuat jaya kembali hutan alam...

Read More...
KLHK Luncurkan Buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 Edisi Bahasa Indonesia

KLHK meluncurkan buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 edisi Bahasa Indonesia, bersamaan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KLHK dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik LHK di Jakarta (21/1). Publikasi tersebut merupakan versi Bahasa Indonesia dari buku State of Indonesia’s Forest 2018 yang telah diluncurkan sebelumnya pada sidang The Committee on Forest (COFO) bulan Juli 2018 di Roma.

“Buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 menyajikan secara luas dan mendalam perkembangan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengelola hutan Indonesia. Tidak hanya itu, buku ini juga menggambarkan partisipasi Indonesia dalam mengendalikan perubahan iklim sebagai bentuk tanggung jawab global,” ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti menilai buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 ini sebagai sebuah akuntabilitas politik. Menteri Siti selaku Editor Utama pada buku ini menggambarkan bahwa dokumen ini mampu merefleksikan proses partisipatif dalam mencapai konsesus berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan Indonesia yang menunjukkan langkah korektif.

Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan hutan lestari, dan mencegah deforestasi dan degradasi hutan, namun dalam waktu yang sama juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menteri Siti menerangkan bahwa sejak 2015 Pemerintah Indonesia telah bekerja untuk menyelesaikan konflik-konflik terkait dengan penguasaan lahan hutan dan melakukan perubahan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyakarat dalam pengelolaan hutan. Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan aktualisasi Perhutanan Sosial menjadi langkah korektif Pemerintah dengan menciptakan struktur kepemilikan lahan yang adil dan mengutamakan sumber daya hutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kombinasi pengelolaan hutan dan penggunaan lahan yang lebih baik merupakan reorientasi strategis menuju pengelolaan hutan yang lebih bijaksana dengan mempertimbangkan nilai-nilai...

Read More...
KLHK dan BPS Sepakati Kerjasama Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan Informasi

KLHK dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk Nota Kesepahaman. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dengan Kepala BPS Suhariyanto serta disaksikan oleh Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Representatif FAO untuk Indonesia, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Kementerian LHK, BPS, dan Undangan (21/1).

Menteri Siti menyampaikan, “KLHK memiliki tugas berat dalam melaksanakan mandat pembangunan nasional bagi masyarakat yang kemudian kita sebut dengan akuntabilitas politik. Seringkali kita menghadapi tantangan pengawasan, pengendalian perizinan, redistribusi alokasi, dan bahkan penegakan hukum. Di sisi lain, banyak hal positif juga yang telah dirasakan seperti misalnya penguatan alokasi akses hutan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Semua ini harus dapat diukur dan diberikan metode dalam sentuhan statistik.”

Menteri Siti kemudian mengurai nilai penting dari kerjasama KLHK dan BPS dalam penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi statistik LHK. Pertama, subyek lingkungan tidak selalu dapat dilihat hasilnya secara kasat mata. Menurut Menteri Siti, metode statistik non-parametrik dapat mengukur nilai intangible tersebut. “Program Perhutanan Sosial dapat memberikan dampak signifikan terhadap kelestarian lingkungan hidup namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan ekonomi dan sosial bagi desa di dalam dan sekitar hutan. Secara statistik kita akan mengukur kontribusinya kepada pencapaian Program Prioritas Nasional,” ujar Menteri Siti mencontohkan.

Kedua, kerjasama ini menjadi langkah korektif pemerintah untuk mendapatkan rekognisi yang tepat di dalam pendataan dan record statistik Indonesia. “Sehingga menjadi jelas mengapa kita menjaga hutan dan apa arti ekonomis hutan. Banyak hasil-hasil hutan baik kayu maupun non-kayu yang selama ini masih dianggap sebagai potensi,...

Read More...