Saturday, July 20, 2019

Penjelasan Menteri LHK Terkait Upaya Penyelamatan Satwa Orangutan

 
Terkait beredarnya video Orangutan Kalimantan yang menjadi pembicaraan di media sosial, serta reaksi masyarakat yang melaporkan hal tsb ke akun medsos saya, berikut beberapa penjelasan mengenai hal tsb:

1. Saya ucapkan terimakasih atas perhatian masyarakat yang mempertanyakan perihal beredarnya video ini. Kepedulian masyarakat dengan nge-tag ke akun medsos, saya nilai sebagai bentuk kepedulian kita bersama terhadap lingkungan hidup lestari beserta habitat yang ada di dalamnya. Saya apresiasi sebagai bentuk kecintaan kita pada Indonesia.

2. Video tersebut bukanlah video baru melainkan sudah beredar sejak tahun 2013. Dimasa itu dan masa-masa sebelumnya, penggarapan izin di lahan gambut masih berjalan.

Namun sejak saya menjabat sebagai Menteri LHK, dan pasca kebakaran hutan dan lahan yang begitu hebat pada tahun 2015, melalui Instruksi Presiden telah dilakukan moratorium izin di seluruh kawasan gambut. Pemulihan ekosistem gambut sangat mendesak dilakukan, salah satunya karena sangat rentan terbakar.

Alhamdulillah, dengan berbagai regulasi, kerja keras semua pihak, dan penegakan hukum, Indonesia akhirnya pertama kali setelah hampir dua dekade, merasakan bebas bencana Karhutla secara Nasional. Indonesia juga selama 2,5 tahun terakhir, tidak lagi menjadi negara 'pengekspor' asap ke negara tetangga.

3. Lanskap Sungai Putri di Kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat, yang menjadi lokasi dalam video yang beredar, merupakan salah satu konsentrasi wilayah gambut yang menjadi perhatian utama KLHK, karena disini masih menjadi 'rumah' bagi habitat Orangutan, satu dari 25 spesies prioritas yang dipantau populasinya oleh pemerintah.

Kami sangat meningkatkan perhatian pada segala bentuk aktifitas di kawasan tersebut. Semua izin-izin yang dikeluarkan sebelum kami menjabat, diawasi secara ketat.

Salah satunya adalah PT MPK yang mengantongi izin kawasan yang mencapai 37 ribu lapangan sepak bola, atau hampir setengah wilayah Singapura.

Tahun 2017 lalu, saat perusahaan kedapatan melakukan aktifitas pembukaan kanal, saya langsung mengintruksikan penghentian seluruh aktifitas tsb. Saya perintahkan untuk menghentikan semua pekerjaan di Sungai Putri karena wilayah tersebut masuk dalam Peta Indikatif Restorasi Gambut. Tidak ada kompromi untuk itu!

Salah satu hal utama yang menjadi pertimbangan adalah habitat orangutan yang ada di konsensi ini.

Kepadatan rata-rata populasi satwa dilindungi orangutan di konsesi PT. MPK antara 2.14 – 3.17 individu/km2. Nilai kepadatan ini berhubungan dengan kepadatan yang sebelumnya ditemukan pada blok hutan Sungai Putri dengan kerapatan rata-rata 2.27 orangutan per km2 dan jumlah individu orangutan diperkirakan antara 900 dan 1250 individu (Utami-Atmoko et.al., 2017).

Ini adalah populasi orangutan terbesar di Kabupaten Ketapang, terbesar ketiga di Provinsi Kalimantan Barat setelah Taman Nasional Gunung Palung dan Betung Kerihun, juga merupakan salah satu populasi orangutan terbesar yang berada di luar kawasan lindung di seluruh Dunia.

4. Khusus untuk melindungi satwa Orangutan, KLHK saat ini telah menetapkan plot-plot pengukuran populasi orangutan di beberapa habitatnya.

KLHK juga terus berusaha menjaga kawasan konservasi termasuk Taman Nasional, rumah bagi jutaan satwa termasuk orang utan yang menjadi kekayaan hayati Indonesia.

Strategi pengelolaan orangutan juga telah dituangkan dalam Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan Indonesia. Didalamnya juga memuat identifikasi lokasi yang memungkinkan menjadi habitat orangutan, baik di dalam kawasan konservasi maupun yang di luar kawasan konservasi. Nantinya untuk di luar kawasan konservasi bisa dijadikan sebagai kawasan esensial.

Langkah ini merupakan hasil kerjasama multipihak antara pemerintah, Forum Orangutan Indonesia (Forina), akademisi, pakar dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Di lapangan, kegiatan penyelamatan orangutan dibarengi dengan pelepasan hingga translokasi atau pemindahan.

KLHK juga telah membuka sekolah bagi orang utan, contohnya bagi yang pernah dipelihara oleh manusia. Unit kerja KLHK akan melatihnya kembali untuk bisa dilepasliarkan. Ini juga berlaku untuk Orangutan yang mengalami cacat fisik maupun cacat perilaku sehingga tidak mampu bertahan hidup di alam.

Sementara di penangkaran, tercatat sebanyak 51 individu orangutan berada di Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP) Medan, 289 individu di Orangutan Foundation International (OFI) Pangkalan Bun, 447 individu di Yayasan BOS Nyarumenteng, 180 individu di Yayasan BOS Samboja, 5 individu di Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA) Samboja, 18 individu di Center Orangutan Protection Kaltim, dan 40 individu di Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Ketapang.

Untuk menjaga populasi dan mendukung upaya penyelamatan Orangutan Kalimantan, tahun 2017 telah diresmikan Pusat Penelitian Orangutan/PPO (Orangutan Reseacrh Center) di Samboja, Kalimantan Timur.

PPO tidak hanya sebagai pusat penyelamatan, namun juga sebagai penyedia kajian IPTEK terkait rehabilitasi dan reintroduksi, sehingga dapat diperoleh metode rehabilitasi dan pelepasliaran yang tepat.

KLHK juga baru saja menggelar lokakarya Nasional membahas masa depan orangutan yang tidak dapat dilepasliarkan (Unreleaseable Orangutans).

Dalam kurun waktu 2012–2017, KLHK telah menyelamatkan lebih dari 250 orangutan kalimantan ke pusat penyelamatan orangutan maupun dipindahkan ke habitat yang lebih aman.

Sampai Desember 2017, jumlah orangutan yang sudah dilepasliarkan maupun translokasi sebanyak 726 individu, sementara yang ada di pusat rehabilitasi sebanyak 1.059 individu.

Berdasarkan Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) Orangutan tahun 2016, menunjukkan populasi orangutan kalimantan hampir 80% tersebar di luar kawasan konservasi. Sebanyak 57.350 individu orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus) diperkirakan hidup pada habitat seluas 16.013.600 hektar, yang tersebar di 42 kantong populasi.

Orangutan adalah instrumen penjaga hutan yang telah disediakan alam untuk manusia. Saya mengajak kita semua menjaga alam, memerangi praktik pembalakan liar, perburuan, perdagangan, pembakaran hutan dan lahan. Saat kita menjaga alam, maka alam pasti akan menjaga kita.

5. Tidak hanya di Kalbar, kami juga sangat menjaga habitat dan populasi Orang utan di ujung Sumatera, tepatnya di ekosistem Leuser, Aceh.

Bulan lalu saya telah mengirim surat kepada Gubernur Aceh untuk segera mengawal penghentian praktik-praktik perusakan gambut yang dilakukan oknum-oknum di wilayah kerjanya. Saya juga telah mengerahkan tim untuk segera mengakhiri pelanggaran gambut yang sedang berlangsung di dua konsesi kelapa sawit di Ekosistem Leuser.

Keduanya terletak di bagian zona perlindungan gambut yang terletak di rawa gambut Tripa di pantai barat Aceh. Langkah cepat ini perlu diambil, karena daerah ini merupakan rumah bagi populasi orangutan terpadat di dunia.

6. KLHK sangat konsisten menjaga kawasan ekosistem lindung gambut di Lanskap Sungai Putri ini. Karena berdasarkan distribusi ketebalan gambut di konsesi PT. MPK (SK 216/ Menhut-II/2008) dan menurut PP. 71 tahun 2014 serta PP. 57 tahun 2016, lebih dari 40.000 hektar lahan gambut (sekitar 84 persen) termasuk ke dalam ekosistem gambut dengan zona fungsi lindung memiliki ketebalan gambut lebih dari 3 meter.

Khusus di kawasan Sungai Putri fungsi hidrologi eksositem gambut dalam kawasan itu sangat penting karena menjadi sumber air dari 12 desa di sekitarnya.

7. Kami menyadari bahwa dengan area yang begitu luas, sangat riskan sekali terjadi aksi pembalakan liar ataupun pelanggaran-pelanggaran lingkungan lainnya. Karenanya melalui Ditjen penegakan hukum, kami memulai melakukan penyelidikan pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kawasan gambut. Ini kami lakukan secara konsisten dan menyeluruh.

Dengan kebijakan moratorium di lahan gambut dan penegakan hukum lingkungan, saat ini hutan gambut masih sangat dominan di wilayah ini. Pada tahun 2015, saat Karhutla terjadi begitu dahsyat hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, gambut di kawasan ini masih bagus dan basah. Kondisi gambut dalam di kawasan itu terbukti dapat bertahan dari kebakaran hutan besar dengan lebih dari 200 titik kebakaran di sekelilingnya.

8. Kami tidak menafikan masih terjadi praktik pembalakan liar seperti yang ditemukan Greenpeace berdasarkan investigasi pada Maret 2018. Namun itu terjadi di bagian yang sangat kecil dari konsesi PT MPK yang begitu luas.

Jauh sebelum adanya laporan tersebut kami sudah secara terus menerus melakukan perlindungan kawasan gambut. Perlu diketahui bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan lahan gambut terluas di dunia, dengan luas lebih dari 15 juta ha.

Dengan adanya kebijakan moratorium dan pengawasan, serta komitmen dari semua pihak terkait, hasilnya menunjukkan bahwa tutupan lahan di areal konsesi kini masih relatif utuh tertutup hutan gambut. Ini dapat diverifikasi oleh pihak manapun termasuk masyarakat, bisa dengan menggunakan observasi lapangan maupun dengan data satelit.

Namun sayangnya, fakta lapangan ini termasuk upaya-upaya pemerintah melindungi tutupan gambut yang begitu luas, tidak termasuk dalam laporan Greenpeace ke publik.

Kami melakukan tindakan hukum bukan berdasarkan tekanan-tekanan pihak manapun, melainkan sudah menjadi tuntutan dari UU untuk melindungi setiap jengkal kekayaan alam Indonesia. Untuk memberi informasi terkini pada publik, saya telah mengutus Dua Dirjen (KSDAE dan Penegakan Hukum), untuk turun ke lapangan dan memberi laporan terkini situasi terbaru pada kesempatan pertama. 

9. Praktik pembalakan liar salah satu musuh utama kelestarian lingkungan Indonesia. Berpuluh tahun lamanya hutan kita mengalami kerusakan akibat praktik ini.

Namun di masa pemerintahan Presiden Jokowi, kini Indonesia menjadi negara terdepan dalam agenda perubahan iklim dunia. Selain telah dikeluarkannya berbagai kebijakan mengenai tata kelola hutan berkelanjutan dan perdagangan hasil hutan, penegakan hukum lingkungan sekarang benar-benar ditegakkan.

KLHK sendiri telah berkomitmen melaksanakan penegakan hukum lingkungan melalui pendekatan multi instrumen. Mulai dari sanksi administrasi, hukum perdata, hingga hukum pidana. Hal ini dilakukan secara simultan untuk memberikan dampak perbaikan dan efek jera terhadap pada pelanggar.

Dalam data Ditjen penegakan hukum KLHK selama periode 2015-2018, terdapat 1.995 pengaduan terkait LHK yang ditangani, dan sebanyak 2.089 izin diawasi.

KLHK juga telah menjatuhkan 450 sanksi administratif. Selain itu ada 220 gugatan perdata yang diajukan dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp 16,9 triliun (16 gugatan melalui pengadilan) dan Rp 42,55 miliar (110 kesepakatan di luar pengadilan). Ini menjadi angka terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Sebanyak 433 kasus pidana dinyatakan P-21 atau siap untuk disidangkan. KLHK juga telah melakukan 610 operasi pengamanan hutan. Di antaranya 196 operasi illegal logging, 221 operasi perambahan hutan, dan 187 operasi kejahatan tumbuhan satwa liar.

Kami juga semakin memperkuat jejaring penegakan hukum, baik melibatkan TNI/Polri, termasuk dengan Komisi Yudisial. Agar para hakim juga berpihak pada lingkungan lestari.

Saya sangat berharap, dengan berbagai upaya ini dibantu dengan dukungan masyarakat, pembalakan liar dapat kita perangi bersama. Tidak hanya menyasar oknum per oknum, tapi para beking dibelakangnya. Siapapun dia, baik secara perorangan maupun korporasi.

10. Saat ini Indonesia merupakan negara pertama dan baru satu-satunya yang memperoleh lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) dari Uni Eropa.

Ini bentuk pengakuan internasional terhadap legalitas kayu Indonesia yang telah menerapkan sistem verivikasi legalitas kayu (SVLK). SVLK adalah sistem perdagangan kayu dengan memperhatikan prinsip legalitas, traceability, dan sustainability yang melibatkan multistakeholder dalam penyusunannya.

Indonesia juga bertekad menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan menyesuaikan SVLK yang berhasil di bawah skema FLEGT.

ISPO bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global dan mengurangi emisi gas rumah kaca serta menarik perhatian terhadap isu-isu lingkungan.

Kami menargetkan bahwa pada akhir tahun ini Keputusan Presiden terkait hal tersebut akan keluar.

11. Dengan serangkaian tindakan, seperti moratorium izin baru di lahan gambut dan hutan primer, penegakan hukum, tata pemerintahan yang baik, Perhutanan Sosial, FLEGT, tinjauan lingkungan setrategis dan lainnya, angka deforestasi di Indonesia saat ini telah menurun secara signifikan, dari 1,09 juta hektar menjadi 0,61 juta hektar.

Tahun 2020 diproyeksikan akan menurun menjadi 0,45 juta ha, dan 0,35 juta ha pada tahun 2030. Tahun 2017, deforestasi bahkan sudah turun menjadi 497 ribu ha. Artinya sudah lebih dekat ke proyeksi tahun 2020.

12. Untuk pelayanan aduan masyarakat terkait perburuan liar, perdagangan dan penyelamatan satwa, illegal logging, Karhutla, dan berbagai permasalahan lainnya, Ditjen KSDAE KLHK dengan 22 balai KSDA dan 52 balai Taman Nasional di seluruh Indonesia, telah memiliki Call Center agar masyarakat bisa melapor. Dari Call Center 24 jam ini kami telah menerima banyak laporan dan temuan terkait satwa liar, serta telah melakukan banyak penyelamatan satwa dengan melibatkan masyarakat.

13. Saya mengucapkan terimakasih atas keterlibatan aktif para aktivis dan komunitas masyarakat lainnya, dalam upaya-upaya penegakan hukum, serta penyelamatan dan perlindungan satwa. Tidak hanya Orangutan, tapi juga Badak, Harimau, Owa, Elang, dsb.

Demikian penjelasan dan informasi dari saya terkait isu dimaksud. Semoga dapat memberi gambaran bahwa pemerintah sedang bekerja keras membenahi dari praktik-praktik kejahatan lingkungan, dan butuh dukungan serta keterlibatan semua pihak.

Semua laporan-laporan yang masuk kami apresiasi, dan saya pastikan akan ditindaklanjuti, namun hendaknya dengan mencantumkan akses data yang benar-benar valid.

Saya selalu mengatakan, bahwa kita saat ini sedang meminjam sumberdaya alam dari generasi masa depan. Berlakulah adil pada alam. Planet ini harus kita jaga, karena tidak ada planet B untuk kita tinggali lagi.

Maka kondisi dan akses sumberdaya alam saat ini, harus dapat dirasakan setidaknya sama oleh generasi mendatang, atau bahkan dengan kondisi dan akses yang lebih baik.

Untuk mewujudkan itu semua, saya tidak bisa sendiri, KLHK tidak bisa berjalan sendiri. Butuh keterlibatan aktif semua pihak, terutama masyarakat untuk dapat menjaga kekayaan alam Indonesia.
 
Salam Lestari

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar


* Beberapa foto dokumentasi penyelamatan satwa Orangutan yang dilakukan BKSDA di berbagai daerah
 
 









 


Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Sejarah Baru, Pemerintah Tetapkan Peta Hutan Adat

 Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memberikan pengakuan resmi tentang masyarakat hukum adat dan hutan adat sebagai pengejawantahan UUD 1945 Pasal 18B.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar telah menetapkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I. Penetapan ini untuk menjamin usulan-usulan di daerah yang telah memiliki subjek dan objek masyarakat hukum adat.

''Penetapan ini memberikan jaminan dan upaya percepatan/pencantuman hutan adat dari Pemerintah melalui proses verifikasi subjek dan objek ditingkat lapangan,'' jelas Menteri LHK Siti Nurbaya, Senin (27/5/2019) di Jakarta.

Melalui SK nomor 312/MenLHK/Setjen/PSKL.1/4/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2019, ditetapkan peta hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat fase I seluas ± 472.981 Ha.

Terdiri dari Hutan Negara seluas ± 384.896 Ha, Areal Penggunaa Lain seluas ± 68.935 Ha dan Hutan Adat seluas ± 19.150 Ha. Melalui keputusan ini pula, nantinya penetapan akan dilakukan secara berkala dan kumulatif setiap tiga bulan.

''Penetapan ini juga untuk memfasilitasi penyelesaian konflik ruang dengan para pihak (pemegang ijin dan klaim pihak ketiga), serta fasilitasi percepatan penerbitan Perda,'' jelas Menteri Siti Nurbaya.

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto menambahkan, pihaknya juga akan segera bersurat kepada para Gubernur.

''Hal ini guna mendukung percepatan hutan adat melalui fasilitasi percepatan penerbitan Perda dan/atau produk hukum daerah lainnya,'' kata Bambang.

Sementara itu, Direktur Perkumpulan Huma Indonesia, Dahniar Andriani mengatakan bahwa meski hutan adat yang sudah ditetapkan angkanya relative masih kecil, namun pihaknya melihat sudah ada upaya nyata dari Pemerintah untuk mempercepat penetapan hutan adat.

''Salah satunya melalui revisi peraturan dan penyiapan baseline data hutan adat...

Read More...
Manfaatkan Revolusi Industri 4.0, KLHK Pacu Pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan

KLHK mendorong komitmen dan totalitas dari seluruh stakeholders untuk terus menggali dan mengembangkan Multi Usaha Kehutanan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan (Jasling) seiring dengan perkembangan zaman revolusi industri 4.0. HHBK dan Jasling merupakan 95% dari potensi hutan kita yang belum dioptimalkan pemanfaatannya padahal potensinya bersinggungan langsung dengan perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

"Seiring dengan perkembangan zaman revolusi industri 4.0, HHBK dan Jasling dapat menjadi salah satu industri multi bisnis kehutanan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dan menjadi salah satu tulang punggung baru perekonomian Indonesia dengan tetap melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya saat membuka kegiatan Kick Off  Pengembangan Multiusaha Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan, dengan tema “Pengembangan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Berbasis Masyarakat Menuju Revolusi Industri 4.0” di Auditorium Soejarwo Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, (10/5/2019).

Menteri Siti menjelaskan bahwa bagi pembangunan HHBK dan Jasa Lingkungan, Revolusi Industri 4.0 diarahkan untuk beberapa tujuan strategis seperti masalah kecukupan bahan baku, efisiensi produksi, efesiensi dan efektifitas pasar (market place), fair price dengan basis value chain yang tepat, aspek pembiayaan dan investasi berbasis teknologi (fintech), serta aspek keberlanjutan.

Namun demikian, pengelolaan HHBK saat ini umumnya masih dilakukan hanya dengan mengandalkan hasil tumbuhan secara alami. Sementara itu Izin Usaha Pemanfaatan HHBK (IUPHHBK) juga masih sangat terbatas, yaitu baru 14 unit IUPHHBK. Kondisi ini memerlukan perhatian serius pemerintah dan semua stakeholder terkait guna memaksimalkan potensi HHBK yang belum tergarap dengan baik. Salah satu yang didorong oleh Menteri Siti adalah penyederhanaan pengurusan ijin usaha HHBK.

"Baru 14 unit Ijin usaha HHBK, untuk itu ijin seperti ini harus disederhanakan prosesnya agar kedepan semakin boom, dan meningkat jumlahnya,"...

Read More...
Mutualisme Perhutanan Sosial dan Industri

Pengelolaan Perhutanan Sosial yang terintegrasi dari hulu hingga hilir terlihat jelas di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Di hulu masyarakat sekitar perusahaan menanam sengon, di hilir pabrik kayu lapis Naga Buana sudah siap sebagai off-taker. Didukung jarak pabrik yang dekat dengan pelabuhan memudahkan untuk transportasi produk.

Menteri LHK Siti Nurbaya didampingi para pejabat Kementerian LHK, Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo dan Wakil Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang bersama unsur perangkat daerah serta pejabat terkait meninjau kebun sengon dan pabrik pengolahan kayu terpadu PT Naga Buana Aneka Piranti di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. (8/5/2019)

Pabrik Naga Buana sebagai off-taker mulai dibangun tahun 2016, bersamaan dengan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), yang saat ini sudah mulai ditanami dan produksi. HTR seluas 1.912 ha berada di 12 lokasi sehingga timbul spot-spot kecil pengelolaan hutan rakyat oleh masyarakat yang dapat menjadi sumber ekonomi baru.

“Hutan sosial disini termasuk pertama kali diserahkan oleh Presiden, pada tanggal 20 Desember 2016 lalu. Ini adalah bukti untuk pertama kalinya hutan betul-betul memberikan kesejahteraan kepada rakyat”, kata Siti Nurbaya saat meninjau lokasi.

Saat itu, Presiden meminta agar segera dibangun pabrik pengolahan kayu lapis yang nantinya akan membeli kayu hasil tanam masyarakat. Presiden berpesan agar masyarakat benar-benar memanfaatkan lahan yang sudah diberikan izinnya untuk dikelola. Ia berjanji akan selalu mengecek pemanfaatan perhutanan sosial tersebut.

Menurut Presiden, semangat perhutanan sosial adalah memunculkan keadilan sosial bagi masyarakat yang hidup di daerah perhutanan sembari menjaga kelestarian sumber daya hutan. Caranya melalui perizinan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan negara dengan skema hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

Sebagai upaya agar lahan hutan tersebut menjadi produktif, selain pemanfaatan kawasan hutan...

Read More...
Sekjen ASEAN Puji Langkah Indonesia Menata Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo, KLHK telah menetapkan langkah-langkah perbaikan untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup dan mempertahankan pengelolaan hutan. Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia saat ini difokuskan pada keseimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pada acara Working Dinner and Discussion on Policies on Environment and Foretsry di Surabaya (2/5/2019), Sekretaris Jenderal ASEAN, H. E Dato Lim Jock Hoi memuji langkah kerja pemerintah Indonesia tersebut dalam mengelola lingkungan hidup dan kehutanan. “Hari ini saya telah berkunjung ke BMKG dan KLHK, saya kagum dengan teknologi pemantauan Karhutla dan Tsunami Early Warning System yang dibangun Indonesia secara real time. Juga Intelligence Center yang dibangun KHLK untuk pemberantasan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, dapat dijadikan contoh bagi negara ASEAN lainnya”, ungkap Dato Lim Jock Hoi.

Menurut Dato Lim Jock Hoi, negara ASEAN dikarunai kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari sumber daya laut, flora-fauna, air dan makanan serta sumber daya lainnya. Sumber daya alam ini sering kali mendapatkan tekanan yang kompleks, sehingga diperlukan kerjasama antar negara ASEAN untuk melindungi kekayaan alamnya secara bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakat ASEAN.

“Kita perlu membangun kerjasama dalam penanganan karhutla, bencana, dan pelestarian sumber daya alam. Saya ingin Indonesia dapat berbagi pengalaman dengan negara ASEAN lainnya dalam hal teknologi dan pengalaman”, tambahnya.

Sejak berdirinya ASEAN 52 tahun yang lalu, dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah banyak prestasi kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan sosial budaya termasuk lingkungan hidup. Dengan semboyan “Satu Visi, Satu Identitas, Satu Komunitas”, ASEAN telah menjadi ekonomi terbesar keenam di dunia dan pada tahun 2050 diproyeksikan untuk peringkat sebagai ekonomi terbesar keempat (data...

Read More...
Sekjen dan Perwakilan Tetap ASEAN Kunjungi Intelligence Center Ditjen Gakkum LHK

Intelligence Center Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) KLHK, hari ini (02/05) menerima kunjungan Sekretaris Jenderal ASEAN, H. E Dato Lim Jock Hoi beserta 11 orang perwakilan tetap negara-negara ASEAN. Kunjungan ke Intelligence Center merupakan rangkaian ekskursi rombongan Sekjen ASEAN dan perwakilan tetap negara anggota ASEAN terkait kebijakan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan pengelolaan sampah tanggal 2 - 3 Mei di Jakarta dan Surabaya.

Rombongan bersama Menteri LHK, Siti Nurbaya, diterima langsung oleh Dirjen Gakkum LHK, Rasio Ridho Sani, yang pada kesempatan tersebut menyampaikan terkait berbagai dukungan sains dan teknologi dalam upaya pemberantasan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan seperti pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perdagangan tumbuhan dan satwa liar, perambahan hutan.

Rasio menjelaskan mengenai biodiversitas kekayaan alam yang menjadi keunggulan negara-negara ASEAN yang harus dijaga dari berbagai perusakan dan degradasi. Ditjen Gakkum LHK sebagai satu-satunya ditjen di kementerian RI yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum menggunakan multi instrument hukum melalui pengenaan sanksi administrasi, penegakan hukum pidana dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Intelligence Center yang dibangun Ditjen Gakkum LHK sejak tahun 2017 merupakan pusat dukungan penegakan hukum LHK berbasis sains dan teknologi. Intelligence Center memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sistem internal KLHK, K/L terkait seperti Ditjen AHU Kemenkumham, LAPAN, Ditjen Dukcapil Kemendagri, serta berbagai sumber lainnya yang terkait lingkungan hidup dan kehutanan.

Pada paparannya Rasio menyampaikan mengenai keberhasilan Indonesia dalam mengurangi hotspot akibat kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 2015 hingga 2019. Terdapat perubahan yang signifikan khususnya terhadap hotspot di wilayah konsesi perusahaan setelah dilakukan penegakan hukum serta tindakan preventif lainnya. Terkait hal ini,...

Read More...
Menteri LHK Mengajak Para Dubes/ Wakil Tetap ASEAN Tinjau BMKG

Hari ini Menteri LHK Siti Nurbaya mengajak para Dubes/Wakil Tetap untuk ASEAN berkunjung ke BMKG di Kemayoran, Jakarta.

KLHK mengajak Sekjen dan para Dubes ASEAN melihat kapasitas Indonesia sangat tinggi dalam hal peramalan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ini hendaknya menjadi pertimbangan dalam menentukan penempatan ASEAN Coordination Centre for Transboundary Polution Control.

Antara BMKG dan KLHK selama ini juga telah terjalin kerjasama. Dari hasil observasi BMKG menunjukkan bahwa tingkat hotspot di Indonesia turun tajam dari 50.995 titik api di tahun 2015, menjadi 1.781 di tahun 2017.

Dalam kunjungan ini para Dubes ASEAN mendengar secara langsung bahwa dalam waktu 20 menit di dalam pusat pemantauan, Indonesia Tsunami Early Warning System mengumumkan ada tiga kali kejadian gempa di Indonesia. Kami juga mencoba simulator gempa.

Kunjungan ini akan dilanjutkan ke dua best practice lain, yaitu Intelligence Centre KLHK, dan pengelolaan sampah di tingkat tapak, yaitu Pusat Daur Ulang Jambangan dan Bank Sampah Girly di Surabaya.            

Read More...
Menteri LHK: Pentingnya Data, Arsip, dan Komunikasi Publik di Era Demokrasi

Menteri LHK, Siti Nurbaya kunjungi Kantor Pusat Kearsipan KLHK di Cimanggis Bogor. Dalam kunjungannya Menteri Siti mengapresiasi capaian prestasi Unit Pusat Kearsipan KLHK yang meraih juara satu dalam ANRI Award 2019 sebagai Unit Kearsipan Terbaik Nasional Tingkat Kementerian.

"Prestasi kearsipan kita yang menurut saya paling puncak ketika menjadi juara satu tingkat nasional, luar biasa," puji Menteri Siti saat memberikan sambutan kepada seluruh pengelola arsip KLHK di Kantor Pusat Kearsipan KLHK di Cimanggis Bogor.

Menteri Siti pun menegaskan bahwa di era demokrasi seperti sekarang ini keberadaan arsip yang dikelola secara modern dengan memanfaatkan teknologi informasi sangatlah penting. Tiga aspek yang akan sangat terbantu dengan moderenisasi pengelolaan arsip adalah aspek database yang rapi dan lengkap, aspek hukum yang semakin kuat, dan aspek komunikasi publik yang semakin baik.

"Di era demokrasi ini sebaiknya jika mengutarakan pendapat harus menggunakan data yang valid, karena jika berargumen dengan menggunakan data yang kuat, maka ibaratnya musuh pun akan menjadi setuju bila data yang kita utarakan kuat," ujar Menteri Siti.

Menteri Siti mengajak seluruh jajarannya agar memandang kearsipan sebagai hal yang penting. Arsip tidak boleh dianggap remeh karena secara filosofis arsip adalah kamus sejarah peradaban.

"Kita tidak tahu sejarah Alexander The Great atau Nabi Muhammad SAW tanpa dokumen-dokumen yang tersimpan baik," lanjut Menteri Siti.

Seluruh jajaran KLHK juga diminta untuk memahami tujuan kearsipan nasional sesuai Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, yaitu mengamanatkan tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional diantaranya adalah: (1) Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, (2) Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, (3) Menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya, dan (4) Meningkatkan kualitas pelayanan...

Read More...
Pengelolaan Lingkungan Akan Makin Baik Kedepan : MoU KLHK-KESDM

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Koordinasi dan Kerjasama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin (29/04/2019) di Kantor Kementerian LHK, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Beberapa fokus yang menjadi ruang lingkup dari kerjasama ini, meliputi: Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS, Pengendalian, penertiban, dan penataan perizinan bidang ESDM, Sinkronisasi penggunaan kawasan hutan, Pengawasan penanganan permasalahan dan penegakan hukum bidang LHK dan bidang ESDM, Pengendalian pertambangan skala kecil dalam rangka transformasi penghapusan merkuri sesuai konsesi minamata, Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam kegiatan ESDM, Pengendalian perubahan iklim dan implemantasi National Determined Contribution (NDC), Pelaksanaan inventarisasi bersama SDA di kawasan hutan, Pengembangan energi baru dan terbarukan di dalam dan di luar kawasan hutan, Pemasangan peralatan pemantauan dan monitoring gunung api di kawasan konservasi, Pengelolaan museum kegunungapian dan geopark di kawasan konservasi, Pengelolaan sampah, limbah, bahan B3 dan limbah B3 di bidang ESDM, Pertukaran data dan informasi bidang LHK dan bidang ESDM, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang LHK dan bidang ESDM.

Terkait kerjasama tersebut Siti Nurbaya menjelaskan bahwa kedepan pengelolaan lingkungan akan makin baik, karena penanganan bersama reklamasi, rehabilitasi, keselamatan, lubang eks tambang, pengawasan pertambangan skala kecil tanpa ijin (PETI) dan kerja sama Gakkum. Hal penting lainnya terkait NDC. “Sudah sangat banyak yang dikerjakan ESDM, dalam kaitannya dengan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan NDC. Dalam hal pengembangan energi, misalnya soal mobil listrik, panel surya, penerapan B20 serta energi angin. Itu semua langkah yang sangat dahsyat dari ESDM”, kata Menteri Siti.

Terkait dengan NDC Indonesia, menurut...

Read More...
KLHK Raih Juara Pertama Unit Kearsipan Kementerian Terbaik Tingkat Nasional

KLHK meraih ANRI Award 2019 sebagai Juara Pertama Unit Kearsipan Kementerian Terbaik Nasional tahun 2019. Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ini diterima langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya di Macora Ballroom The Rinra Hotel Makassar, Sulawesi Selatan, (25/4).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin sebagai koordinator lembaga ANRI yang hadir pada acara itu mengucapkan selamat atas prestasi KLHK tersebut dan juga atas kepemimpinan Menteri Siti di KLHK.

"Selamat kepada KLHK yang telah merebut Juara Pertama ANRI Award 2019 Kategori Kementerian, saya rasa ini sangat pantas karena beliau Menteri Siti Nurbaya memang lama bergelut di dunia birokrasi," ujar Syafruddin.

Syafruddin menambahkan bahwa sebuah bangsa yang besar bisa dikenal dan dihargai salah satunya karena dokumen-dokumen kearsipannya yang ditata dengan baik. Karena data kearsipan yang baik dapat menjadi catatan sejarah atau historis yang menjadi sumber pelajaran bagi perkembangan bangsa kedepan.

Ditegaskan juga oleh Syafruddin bahwa persoalan kearsipan saat ini masih dianggap remeh, namun di era digital teknologi sekarang ini, inovasi perbaika tata kelola kearsipan pemerintah berbasis elektronik menjadi mutlak kewajiban bukan hanya sekedar pilihan lagi.

Untuk mendukung tata kelola kearsipan pemerintah berbasis elektronik, KLHK telah melakukan banyak inovasi kearsipan dengan bentuk otomasi sistem, yaitu dengan mendorong Unit-unit Eselon I untuk membangun dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, yang beberapa hasilnya, seperti: SIK, PTSP LHK, SIMONTANA, Jaringan Dokumentasi Kawasan Hutan (JDKH), Database Hasil Penelitian dan Pengembangan, SKE, Wisata Alam, dan lain sebagainya.

KLHK sendiri dalam mendapatkan Juara Pertama Unit Kearsipan Kementerian Terbaik Nasional tahun 2019 ini melalui proses penilaian yang cukup kompleks oleh lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yaitu sejak tanggal 29 Januari s.d 16 April 2019. Penilaian ini dilakukan 3 tahap, yaitu:...

Read More...
Sejarah untuk Riau, KLHK Beri KHDTK untuk Unilak

Dunia pendidikan Riau mencatatkan sejarah baru, seiring dengan ditunjuknya Universitas Lancang Kuning (Unilak) untuk mengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) hutan pendidikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

SK KHDTK Hutan Pendidikan diserahkan langsung Menteri LHK Dr. Siti Nurbaya Bakar, dalam kunjungan kerjanya ke Unilak, di Pekanbaru, Jumat (12/4/2019). Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Gubernur Riau, Sekjen KLHK, para Dirjen, Kepala Badan, dan jajaran KLHK lainnya.

Lokasi KHDTK hutan pendidikan yang dipercayakan kepada Unilak berada di dalam kawasan TWA Buluh Cina, Kampar dengan luasan sekitar 103 ha.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan ia sudah mengenal Unilak sejak 1990-an ketika pakar UI Dr. Iwan Jaya Aziz intensif mempelajari Riau. Ia juga mengenal Unilak sebagai satu-satunya Universitas swasta di Sumatera yang memiliki Fakultas Kehutanan.

"Saya berterimakasih Unilak memiliki Fakultas Kehutanan. Saya mengenal kampus ini sejak lama dan Fahutan Unilak sangat pantas mendapatkan KHDTK hutan pendidikan untuk menjadi sumber pengetahuan dalam rangka tata kelola hutan. Tidak hanya di Riau tapi juga Indonesia," kata Siti Nurbaya dalam sambutannya di hadapan civitas akademik Unilak.

Dengan memiliki KDHTK Hutan Pendidikan, Menteri Siti mendorong Fahutan Unilak dapat menjadi laboratorium lapangan, mengingat beberapa hal yang sangat penting ada di Riau, seperti variabilitas landscape, kompleksitas masalah sosial, konsentrasi habitat flagship spesies terutama Harimau, Gajah dan Orangutan.

"KHDTK hutan pendidikan menjadi ketuk pintu untuk pengembangan Fahutan Unilak ke depan dan ini tidak boleh berhenti. Saya ingin Fahutan Unilak mampu bersaing dengan kakak-kakaknya seperti IPB, UGM, dan lainnya. Setelah ini perlu dilakukan segera tata batas, penyusunan rencana kerja dan langkah-langkah fisik lainnya. Saya akan mendukung penuh untuk itu," kata Menteri Siti.

Melalui pemanfaatan KHDTK Hutan Pendidikan, Menteri Siti menyandarkan pemahaman tentang pengetahuan...

Read More...
Support oleh