Monday, January 24, 2022

Intuisi Dari Lampung

LAMPUNG, SUMBER INTUISI DAN INSPIRASI DALAM PENGABDIAN
 

Bertugas sebagai PNS dan abdi masyarakat di bidang perencanaan telah menjadi cita-cita saya sejak di bangku kuliah di IPB. Pertama bertugas sebagai Penyuluh Pertanian Spesialis pada Dinas Pertanian Provinsi Lampung pada tanggal 10 Juli 1979, dengan referensi Bapak Ir Jufri Amin, beliau adalah senior saya alumni IPB. Tugas lapangan memang sangat menarik, memberikan penyuluhan kepada para petani dibawah koordinator saat itu Bapak Ir. Djoko Umar Said, melalui lembaga dan sistem penyuluhan pertanian yang ketika itu sedang giat-giatnya mendorong swasembada pangan nasional melalui program Intensifikasi Khusus (Insus).

imagesDi lapangan saya membina dan memberikan penyuluhan kepada petani dan secara khusus saya juga merintis pembentukan kelompok wanita tani dan berhasil sejak Juli 1979 sampai dengan pertengahan 1980an mencapai jumlah kelompok wanita tani lebih dari 280 Kelompok Wanita Tani di seluruh wilayah kecamatan di Lampung  karena sigapnya para Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) putri.

Pada November 1980 saya beralih tugas dari Dinas Pertanian Provinsi Lampung ke Kantor Gubernur, yaitu di Bappeda Provinsi Lampung dan pertama masuk dibimbing oleh Bapak Djohansyah Makki dan Bapak Man Hasan sebagai Wakil Ketua dan Ketua Bappeda Provinsi. Penempatan pertama di Bappeda pada Bidang Pengendalian yang dipimpin oleh Bapak Harris Hasyim.

Pekerjaan di Bappeda sebagai perencana menjadi obsesi saya sejak mengenal mata kuliah perencanaan dan tata letak pada semester keenam pada FATEMETA IPB. Tahun 1983,  dibawah pembinaan Bapak Man Hasan dan Bapak Subki E. Harun bersama kami dapat menyelesaikan perencanaan atau master plan pembentukan sepuluh kabupaten dan kota di provinsi Lampung dari semua 4 kabupaten/kota. Memproyeksikan sepuluh kabupaten/kota saat itu dikembangkan dengan parameter daya dukung rentang kendali, faktor kesejarahan (kawedanan), faktor sumberdaya ekonomi dan sistem keamanan regional nasional, dimana Lampung sebagai wilayah penghubung wilayah barat dan tengah Indonesia, tepatnya gerbang Sumatera-Jawa.  Faktor-faktor itu menjadi inspirasi masuknya berbagai parameter tesebut dalam penyusunan PP 129 Tahun 2000, ketika saya kemudian sudah berpindah ke Jakarta menjadi Kepala Biro Perencanaan di tahun 1998 dan menjadi Sekretaris Jenderal  Departemen Dalam Negeri di awal 2001.

Dan sekarang, ternyata jumlah kabupaten dan kota di Lampung sudah mencapai empat belas setelah 19 tahun kemudian. Artinya, sistem dan wadah manajemen unit pemerintahan itu berkembang sesuai dengan keadaan dan bisa juga karena dinamika politik lokal. Beberapa daerah yang berkembang dalam beberapa tahun kemudian setelah tahun 1983 itu ialah kabupaten Pesawaran dan Pringsewu serta Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.  Wilayah-wilayah tersebut, memang dalam analisis kami saat itu memiliki potensi yang luar biasa seperti Pesawaran karena dukungan Kedondong dan Talangpadang serta Pardasuka yang kaya akan hasil bumi dan bila diberikan jaringan jalan yang cukup juga akan dinamis karena bersisian dengan Bandar Lampung. Begitupun Pringsewu, sejak tahun 1980an sebetulnya telah diproyeksikan berkembang sebagai sebuah kota. Begitupula Tulangbawang Barat dengan kekuatan di Tata Karya dan Daya Murni, Pulung Kencana. Namun saya selalu ingat pesan Bapak Man Hasan ketika itu sebagai Ketua Bappeda Provinsi yang mengingatkan bahwa tidak lebih mudah membentuk sebuah kota daripada membentuk sebuah kabupaten otonom. Karena sistem pemerintahan kota harus memberikan tuntutan yang lebih banyak dan lebih cepat menyangkut hal-hal yang cukup berat seperti air bersih, jalan kota, listrik, drainase, persampahan dan termasuk pasar dan parkir, atau tepatnya sering disebut utilitas kota. Belakangan kemudian sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri setelah berinteraksi dengan kabupaten dan kota-kota di Indonesia, saya memahami bahwa perbedaan yang dimaksud oleh Bapak Man Hasan ketika itu, secara teoritik karena masyarakat kota tidak terlalu pusing dalam beban politik, yang penting memiliki utilitas. Berbeda dari masyarakat kabupaten yang penuh dengan dinamika politik, dan masih lebih mengedepankan pertanyaan-pertanyaan apa yang dibuat oleh pemerintah untuk rakyat.  

Sebagai perencana saya mengenal dengan baik setiap jengkal tanah di Lampung, yang hampir seluruh pelosoknya pernah saya jamah, baik dalam tugas sebagai perencana di Bappeda, maupun dalam tugas pembinaan generasi muda sebagai Ketua DPD AMPI Provinsi Lampung. Saya bergabung dalam organisasi AMPI sejak tahun 1985 bersama Bung Eddy Sutrisno dan bersama Bang Ismet Badri Balau di KNPI.  Saat itu di lapangan ada Masdulhaq sebagai Ketua AMPI Lampung Selatan dan Irham Djafar sebagai Ketua AMPI Lampung Barat (sekarang Irjen Kementerian Kehutanan), Yudhi Prayudha Ketua AMPI Lampung Tengah (sekarang Irjen Kementerian Kesehatan)   dan Indra Karyadi sebagai Ketua AMPI Bandar Lampung (terakhir jabatan yang saya tahu sebagai Ketua DPRD Provinsi Lampung), serta yang lain-nya dimana kami bekerja bersama-sama dalam wadah organisasi kemasyarakatan pemuda. Hampir setiap akhir pekan selalu berada di lapangan tidak saja untuk pembinaan generasi muda, tetapi juga sambil melakukan monitoring pembangunan daerah terutama monitoring kondisi jalan, jembatan dan prasarana irigasi, karena hampir sebagian besar tugas saya di Bappeda Lampung terkait dengan perencanaan bidang Fisik Prasarana. Selain itu juga saya sering meminta pandangan dalam diskusi reguler seperti dengan Sensen, dengan Bang Bachtiar Amrah, Mas Ilham, Maman, Maspriel, Furqon, dll. Itu semua untuk menanyakan bagaimana respons dan kondisi masyarakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa saya memperoleh penajaman intuisi sebagai perencana dari lapangan, termasuk dorongan yang memacu untuk membangun seluruh pelosok Lampung dan membuka isolasi. Pada suatu saat dibulan Juni tahun 1985 bersama  jajaran Dinas PU melakukan survey irigasi ke Krui dan menyeberangi sungai Way Tenumbang yang hanya bisa dilalui dengan rakit, termasuk untuk mobil juga harus menyeberangi sungai di atas rakit. Saya sempat menyaksikan sebuah mobil truk di atas rakit yang akan menyeberang, ternyata tenggelam masuk ke dalam sungai dan saat itu menjelang maghrib.

Situasi itu semakin memberi dorongan pada saya bahwa Lampung memang membutuhkan pengabdian saya sebagai perencana fisik wilayah. Intuisi saja untuk menjadi perencana yang baik tidaklah cukup. Saya merasa ada yang kurang sehingga saat saya mendapatkan tawaran sekolah S-2 di Negeri Belanda atas Beasiswa NUFIC Belanda, melalui Bakosurtanal, atas dorongan Ketua Bappeda Provinsi Lampung saat itu Bapak Man Hasan, pada bulan Juni 1985 saya berangkat sekolah dan selesai S2 pada  tahun 1988. Pada hari pertama masuk kantor setelah sekolah, musibah menimpa Lampung dengan banjir besar Way Ngarip di Kota Agung. Dengan metoda perencanaan yang saya peroleh yaitu teknik potret udara dan indera jauh, analisis pengendalian banjir dilakukan dengan foto satelit, saya mendapat kesempatan untuk menjelaskan fenomena banjir yang terjadi kepada Ketua Bappeda Bapak Man Hasan dan Sekwilda Bapak Alimudin Umar bersama Karo Lingkungan Hidup Bapak Paganini. Saya senang karena kemudian penanganan  banjir Way Ngarip dapat dilakukan dengan baik.  

Beberapa kegiatan yang saya terlibat dalam perencanaannya dan berhasil diimplementasikan, selalu menjadi kebahagiaan buat saya. Saya juga senang dengan hasilnya seperti kegiatan pengendalian banjir Sukadana serta perencanaan sodetan Way Curup. Demikian pula dengan banjir   Panjang yang setiap tahun di waktu lalu selalu jadi masalah. Melalui sistem bangunan bagi atau “jebakan air” dan kanalisasi air serta kombinasi pembiayaan antara Pemda Provinsi, Pemda Kota Bandar Lampung dan Adpel Panjang, ditahun 1995 an, akhirnya  banjir di depan sepanjang jalan sekitar pelabuhan Panjang dapat diatasi dan sampai sekarang hampir tidak pernah terjadi lagi.

Kebahagiaan saya yang lain ialah tugas menyelesaikan pelebaran jalan Bakauheni dan perencanaan jembatan Selat Sunda yang rapat-rapatnya di Jakarta saya hadiri baik di BPPT maupun di Jasa Marga, saat itu ditahun 1996an. Pelebaran jalan Bakauheni sebagai  bagian dari pembangunan jalan lintas timur menjadi obsesi Gubernur Lampung Bapak Pudjono Pranyoto dan saya all out membantunya. Juga pembangunan jalur lintas barat yang berhasil ditembus dan dimulai kegiatan pembangunannya  awal 1990an.  Pelebaran jalan Bakauheni juga menjadi bagian dari sistem pembangunan jembatan Selat Sunda. Pada saat itu dengan dukungan Pusat termasuk Bappenas. Pembangunan pelebaran jalan Bakauheni itu memberi penyelesaian atas masalah yang setiap tahun dihadapi yaitu macetnya jalur penyeberangan disaat hari raya terutama lebaran. Sejak pelebaran jalan itu, tidak lagi dirasakan ada persoalan tentang penyeberangan dan kemacetan Bakauheni. Menyatu dengan rencana pembangunan jembatan Selat Sunda juga pembangunan jalan tol yang sudah dirintis dan dilaksanakan tendernya tahun 1997 untuk ruas Bakauheni –  Beranti sebagai ruas I, diperkirakan bahwa jalan tol Bakauheni akan sampai ke Prabumulih dnegan  sekitar 6-7 ruas dan interchange.  

Saya terus mengikuti perkembangan Bakauheni ini. Ketika dirancang dan mulai beroperasi ditahun 1980, naik kapal ro-ro (roll on roll off) Bakauheni itu akan ditempuh dalam waktu 80 menit, artinya mulai dari naik kapal sampai dengan turun dari kapal dalam desain diproyeksikan selama 80 menit. Dalam pelaksanaannya selalu kita tempuh hampir lebih dari dua jam atau 120 menit. Apalagi saat ini, problem yang muncul menyangkut iklim atau cuaca dan gelombang laut. Kita memang masih harus terus berpikir tentang persoalan ini. Dengan perkembangan jalan tol Jakarta-Merak dan pelebaran jalan Bakauheni-Lampung Timur dan lintas tengah ke Tarahan, tampak setelah sepuluh tahun kemudian bahwa persoalan Merak-Bakauheni ternyata saat ini bertumpu pada soal di pelabuhan, baik menyangkut dermaga maupun menyangkut kapal ferry serta kesyahbandaran dan keselamatan penyeberangan. Dari sini kelihatan bahwa masalah itu terus ber-evolusi dan menuntut otoritas kekuasaan negara dalam hal ini pemerintah  memikirkan dengan baik menurut perkembangan keadaan, termasuk Pemda Provinsi Lampung dan Provinsi Banten.

Tentu saja dalam mengukir karya-karya tersebut kami kerjakan dalam tim yang kuat dan solid baik dilingkungan Bappeda maupun dilingkungan Biro-biro dan Asisten di kantor Sekretariat Pemda, Pembinaan oleh Bapak Sekda Prov Bapak Fauzi Saleh dan Bapak Nurdin Muhayat serta Bapak Sutomo dan Dahlan Alie juga memberikan arti yang besar. Juga dukungan staf saat itu seperti  Fahrizal, Puji Riyanto, Ria Kholdie, Herlina Warganegara, Tony Tobing, Ediyanto, Pieter,  dll yang masih sangat banyak lagi merupakan kontribusi yang luar biasa kepada daerah, kepada negara ini. Saya percaya mereka sekarang masih bertugas dengan baik dan berdedikasi bagi Pemda dan untuk rakyat  di Lampung. Tentu saja diatas semuanya, yang justeru paling menentukan keberhasilan dan kekuatan kerja itu tidak lain Bapak Poedjono Pranyoto. Saya mendapatkan kesempatan yang banyak dan sangat luas. Juga dorongan dan dukungan yang luar biasa.

Pengabdian yang utuh ternyata juga tidak membuat kita aman dari persoalan, karena pengabdian totalitas yang saya berikan untuk membangun Lampung Barat pasca gempa ternyata memberi resiko sangat tinggi pada dimensi hukum dimana pada akhirnya saya harus menanggung beban proses hukum yang bukan atas perbuatan saya, dan justeru dipersoalkan setelah saya pindah tugas ke Jakarta. Saya seperti masuk dalam arus putaran besar politik elit. Dengan segala doa dan ketulusan saya mencoba menjalaninya dilandasi satu tekad bahwa pengadilan adalah tempat mencari dan memperoleh keadilan. Dari peristiwa ini juga saya belajar bahwa kejujuran akan memberikan hikmah kebaikan untuk diri kita sendiri. Pengabdian yang tulus kepada negara juga memberikan hikmah dan memberikan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu saya kira tepat bila kemudian berdasarkan pengalaman puluhan tahun saya kemudian mendapatkan bahwa : ”menjadi PNS itu harus jujur pada orang lain dan jujur pada diri sendiri". Memang susah, tapi terus berupaya kearah itu saja sudah memberikan jalan kebaikan bagi kita, disamping untuk rakyat.

Membangun Lampung Barat sejak dipersiapkan master plan nya pada tahun 1983 sampai dengan berdirinya ditahun 1990 sampai pula pada pembangunannya hingga rekonstruksi  pasca musibah gempa 1994, hampir seluruhnya menjadi salah satu bagian dari kebanggaaan saya sebagai PNS perencana yang memberikan pengabdian penuh pada daerah. Saya bersyukur bahwa Tuhan menolong dan mendengar doa saya tentang keadilan. Saya juga tidak mengira bahwa pada akhirnya saya harus meninggalkan daerah  yang saya cintai karena penarikan penugasan saya dari Lampung oleh Menteri Dalam Negeri Bapak R. Hartono dan Sekjen Depdagri kala itu Bapak Feisal Tamin, dengan penugasan baru sebagai Kepala Biro Perencanaan Departemen Dalam Negeri yang dilantik pada tanggal 8 Mei 1998, hanya beberapa hari sebelum pecah reformasi. Karir sebagai PNS dengan pangkat dan jabatan tertinggi dapat saya raih sebagai Sekretaris Jenderal yang formalnya dilantik tanggal 13 Februari 2001 hingga 12 Mei 2005. Lampung adalah medan belajar yang sangat baik dan cukup ideal, dengan dukungan pembinaan kepemimpinan yang baik serta ketulusan bekerja.

Menghadapi berbagai persoalan saat ini, tidak ada pilihan lain bagi para PNS rekan sejawat saya di Lampung, adalah dengan menegakkan kepala, maju terus membangun daerah, kembangkan kebersamaan, mendukung dan terus memupuk kepemimpinan dan  berinovasi untuk menolong daerah dan menolong rakyat tanpa pamrih, karena rakyat terus menunggu, untuk apa keberadaan Pemerintah bagi rakyat ? Pada akhirnya saya juga tahu bahwa intuisi itu datang dari akumulasi pengalaman empirik dan secara teoritik, ternyata intuisi itu merupakan ilmu yang masih terpendam. Lampung memang memendam banyak modal keilmuan dan keberhasilan melalui pengabdian yang tulus dengan kejujuran pada orang lain dan kejujuran pada diri sendiri.
 
Siti Nurbaya Bakar
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Menteri LHK Lantik 322 Pejabat Administrator dan Pengawas


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melantik sebanyak 187 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 135 Pejabat Pengawas (Eselon IV) pada satuan kerja KLHK di pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen (BSI) LHK. Pelantikan ini merupakan langkah penyesuaian dan penataan organisasi, termasuk pengisian jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK.

Sebelumnya, Menteri LHK juga telah melantik sejumlah 565 pejabat fungsional. Pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional hari ini sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Pada kesempatan ini, telah dilantik juga para Kepala UPT lingkup BSI-LHK. Unit kerja Eselon I BSI-LHK merupakan transformasi dari Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi KLHK. Badan ini mendapat mandat untuk memastikan usaha-usaha kehutanan serta kegiatan-kegiatan pemanfaatan SDA yang berimplikasi pada kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan dapat terkendali dengan baik.

Terkait BSI-LHK, Menteri Siti mengingatkan bahwa terdapat 2 agenda besar yaitu: 1) standar terkait dengan perijinan dan persetujuan baik perijinan berusaha, persetujuan dasar, maupun persetujuan penggunaan/pemanfaatan kawasan hutan; dan 2) standar non perijinan, yaitu standar produk dan standar lain seperti standar proses dan pelayanan.

Selanjutnya, Menteri Siti dalam arahannya kepada seluruh pejabat yang dilantik, menyampaikan bahwa tujuan pembangunan LHK tahun 2022 adalah untuk memperkuat sumbangan tapak guna pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.

Kemudian, sasaran utama pembangunan LHK tahun 2022 yaitu: 1) untuk menjaga kecenderungan positif sumbangan produk domestik bruto dari sub sektor kehutanan dan lingkungan; 2) menumbuhkan ekspor dan meningkatkan produksi hasil hutan untuk mendukung surplus neraca perdagangan non migas; 3) meningkatkan kapasitas produksi kelompok tani hutan, sebagai upaya membantu mendorong ekonomi wilayah; dan 4) mendorong ekonomi...

Read More...
Menteri LHK Lantik 565 Pejabat Fungsional


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melantik 565 Pejabat Fungsional hasil penyetaraan Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV). Langkah ini menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi yang diarahkan Presiden Joko Widodo untuk membentuk birokrasi Indonesia yang modern, cepat dan adaptif menghadapi berbagai macam perubahan kedepan.

565 Pejabat Fungsional yang dilantik terdiri dari Pejabat Fungsional Ahli Madya (81 orang) dan Pejabat Fungsional Ahli Muda (484 orang) yang mengisi 23 jenis jabatan fungsional.

“Pelantikan ini merupakan kebutuhan organisasi, dan tindak lanjut atas kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penyesuaian atau pengalihan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional,” ujar Menteri Siti.

Penyederhanaan birokrasi ini menjadi salah satu kunci untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 yang dibangun melalui 4 pilar pembangunan, yaitu (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.

“Pemantapan tata kelola pemerintahan atau reformasi birokrasi harus diikuti dengan perubahan pola pikir (mindset) setiap aparatur sipil negara (ASN),” tegas Menteri Siti.

Menteri Siti menjelaskan jika saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) telah memperkenalkan core values ASN Indonesia yaitu BerAKHLAK yang berasal dari singkatan Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core values ini juga disertai dengan employer branding Bangga Melayani Bangsa.

“Nilai tersebut diharapkan dapat membentuk ASN yang adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Kedepan kualitas layanan publik akan semakin meningkat, dan pada gilirannya pembangunan nasional dapat diakselerasi,” tuturnya.

Salah satu hal yang juga ditekankan Menteri Siti kepada...

Read More...
Menteri LHK Lantik 19 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 3 Fungsional Ahli Utama

  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melantik 19 (sembilan belas) orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri dari 12 (dua belas) orang hasil uji kompetensi yang nomenklaturnya hilang dan 7 (tujuh) orang karena mengalami perubahan nomenklatur. Selain itu pada pelantikan hari ini juga turut dilantik 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Utama di lingkup KLHK, bertempat di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, (29/12/2021).

Dalam sambutannya, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan bahwa promosi, rotasi, dan mutasi adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi. “Oleh karenanya, saya berharap para Pejabat yang dilantik pada hari ini dapat segera bekerja dengan segala kesungguhan hati,” kata Menteri Siti.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, merupakan jabatan-jabatan yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada unit kerja masing-masing. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik hari ini harus memberikan kepeloporan dalam tugas-tugasnya.

”Berikan kerja yang profesional, kembangkan pola kerja analitis guna mendukung pembentukan kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas, serta berikan kepemimpinan yang baik dalam manajemen unit kerja yang Saudara pimpin. Saudara dipilih karena kecukupan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, serta integritas. Oleh karena itu saya minta tunjukan itu semua melalui capaian - capaian kinerja positif organisasi,” kata Menteri Siti.

Disampaikan Menteri Siti, keberadaan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama merupakan posisi yang sangat penting dalam membantu kinerja Unit Kerja Eselon I dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik dalam operasional, artikulasi, maupun preparasi dan implementasi kebijakan.

“Untuk para Pejabat Fungsional Ahli Utama (Peneliti Ahli Utama dan Widyaiswara Utama) yang juga dilantik hari ini saya minta dapat bekerja sebaik-baiknya, ciptakan kreatifitas,...

Read More...
Teguhkan Komitmen Bersama, Menteri LHK dan Jajaran Tandatangani Kontrak Kinerja Tahun 2022

  Menteri LHK Siti Nurbaya, didampingi Wakil Menteri LHK Alue Dohong, bersama seluruh jajaran Eselon I Kementerian LHK, melakukan penandatanganan kontrak kinerja Tahun 2022, pada acara penyerahan DIPA KLHK Tahun 2022, Rabu (29/12/2021). Penandatanganan ini sebagai bentuk komitmen bersama seluruh aparatur Kementerian LHK, bahwa hasil kerja tahun 2022, harus bisa dilihat dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Seluruh jajaran Kementerian LHK juga berkewajiban untuk memperkuat dan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta memperteguh peradaban bangsa, menuju Indonesia Maju.

Mengawali kinerja KLHK di tahun 2022, Menteri Siti menyampaikan setidaknya ada empat langkah yang perlu dilakukan. Pertama, mendorong dan mengelola pelibatan masyarakat, utamanya generasi muda dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Kedua, meningkatkan peran perhutanan sosial dalam arti luas, tidak hanya dalam artikulasi ekonomi dan ekologi, namun juga pada proses-proses sosial masyarakat, dalam penyelesaian masalah tenurial. Ketiga, meningkatkan upaya konservasi dan pemulihan lingkungan dan ekonomi, utamanya dalam implementasi ekonomi karbon. Keempat, penataan dan penertiban sebagai langkah awal dalam pengendalian, pengawasan dan hal-hal berkaitan dengan alokasi kebijakan sumber daya alam ataupun sistem persetujuan perizinan.

Dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 kepada masing-masing pimpinan unit eselon I, Menteri Siti menyampaikan bahwa pembangunan LHK tahun 2022 untuk memperkuat dukungan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Tujuan lainnya yaitu menjaga kecenderungan positif sumbangan produk domestik bruto, menumbuhkan ekspor dan meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas produksi kelompok tani hutan, membantu mendorong ekonomi wilayah dan mendorong ekonomi sirkular, paralel dengan upaya mengurangi beban lingkungan.

“Saya juga ingin menegaskan kepada jajaran Kementerian LHK untuk kita mulai meningkatkan kualitas pemanfaatan anggaran bagi pemenuhan...

Read More...
47 Perusahaan Raih PROPER Emas Tahun 2021


Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin menyerahkan secara langsung penghargaan Anugerah Lingkungan Program Kinerja Penilaian Peringkat Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Tahun 2021 kepada 47 perusahaan peringkat PROPER EMAS hari ini di Istana Wakil Presiden RI Jakarta, Selasa, 28 Desember 2021.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mendampingi sekaligus memberikan ucapan selamat kepada perusahaan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Dalam sambutannya Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin memuji anugerah PROPER yang selama 26 tahun ini telah menjadi wadah bagi dunia usaha melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau.

“PROPER telah bertransformasi dari kriteria sederhana, yaitu penilaian pengendalian pencemaran air, kemudian berkembang menjadi kriteria yang mengusung perbaikan berkelanjutan, hingga sekarang mencakup kriteria daya tanggap kebencanaan. Berbagai kriteria tersebut diharapkan menjadi indikator bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan bukan hanya terfokus pada pencapaian profit, namun dunia usaha harus memperhatikan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, non fisik, maupun lingkungan sosial,” jelas Wapres Ma’ruf Amin.

Pada Anugerah PROPER tahun 2021 ini, berdasarkan evaluasi Tim Teknis dan pertimbangan Dewan Pertimbangan PROPER, ditetapkan peraih peringkat EMAS sebanyak 47 perusahaan, HIJAU 186 perusahaan, BIRU 1.670 perusahaan, MERAH 645 perusahaan, HITAM 0 perusahaan, dan 45 perusahaan tidak masuk peringkat karena tidak beroperasi/sedang dalam penegakan hukum/ditangguhkan.

“Presentase ketaatan PROPER mencapai 75% dan berhasil melahirkan 697 inovasi, dengan inovasi terbanyak dibidang efisiensi energi. Saya berharap prestasi ini terus dijaga dan ditingkatkan,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres Ma’ruf...

Read More...
Refleksi KLHK 2021: Capaian Kinerja Pengendalian Perubahan Iklim

  Pemerintah Indonesia serius menjalankan komitmennya dalam aksi nyata adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya Indonesia untuk mencapai target NDC di tahun 2030 menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% atas upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional, sejalan dengan upaya-upaya mencegah kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi di bawah 1,5 derajat Celcius.

Target ini merupakan target kolektif yang akan dicapai bersama oleh kementerian, lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim di Indonesia. Dari 29% penurunan GRK, dari sektor kehutanan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ditargetkan 17,2%, disektor energi di bawah Kementerian ESDM, KemenHub, dan Kemenperin sebesar 11%, di sektor limbah di bawah KLHK, PUPR, dan Kemenperin sebesar 0,38%, di sektor Pertanian di bawah Kementan sebesar 0,1 %, dan trace sektor IPPU di bawah Kemenperin.

“Setiap sektor sudah diberikan target dan sudah diturunkan ke dalam subsektor dan berbagai kegiatan. Dengan adanya peta jalan mitigasi dan adaptasi yang rinci dan jelas, semoga apa yang kita diharapkan dapat memenuhi target bahkan dapat melampaui target,” kata Direktur Jenderal Pengendalian dan Perubahan Iklim, KLHK, Laksmi Dhewanthi pada Refleksi Akhir Tahun 2021 KLHK, di Jakarta, pada (23/12).

Pada rangkaian forum COP-26 yang baru saja diselenggarakan pada bulan November di Glasgow, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai target NDC di tahun 2030 dengan melakukan skenario Low-Carbon Compatible with Paris Agrement (LCCP) di 2060 dengan komitmen utama adalah FOLU Net Sink 2030, penurunan laju deforestasi, penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan, dan aksi nyata iklim lainnya.

Laksmi menjelaskan, dokumen LTS-LCCR 2050 adalah dokumen visi dan formulasi kebijakan. Di dalam dokumen LTS-LCCR ada 3 (tiga) skenario yang dikembangkan yaitu: skenario Low Carbon Compatible with Paris Agrement (LCCP), skenario with current policy, dan skenario transisi. Dokumen...

Read More...
Menteri LHK Kunjungi Lorong Hijau Tambulapot di Pekanbaru

  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengunjungi lorong hijau tanaman buah dalam pot (Tambulapot) di RW 23, Cipta Karya, Tuah Madani, Pekanbaru, Kamis (23/12/2021).

Di lokasi ini sebelumnya masyarakat lintas komunitas telah melaksanakan aksi gotong royong dan penanaman pohon buah produktif yang disediakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDASHL) Indragiri Rokan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

''Tadi saya menerima aspirasi Camat, Lurah dan RW perihal keberadaan kawasan waduk. Saya akan minta tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK untuk observasi penataan embung kecil dan persampahan, sehingga nantinya bisa menjadi spot wisata lokal tingkat kelurahan yang ramah lingkungan,'' kata Menteri Siti.

Tak lupa ia menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang ikut ambil bagian dalam kegiatan baik ini diantaranya PWI Riau, Jikalahari, Walhi Riau, ParadigmaRI, KNPI Riau, Komunitas Rimbawan Hijrah, Mapala Suluh FKIP UR, Mafakumpala UIR, Mapala Humendala UR, Brimapala Sungkai Faperta UR, Phylomina FPK UR, BEM Unilak, Generasi Penggerak, Joom Melala, JAPNAS Riau, UCLG ASPAC, PFI Pekanbaru, Duta Lingkungan Pekanbaru, dan Mapedallima Hang Tuah.

"Kita akan terus kembangkan semangat menanam, kerja kolaborasi bersama segenap komponen masyarakat, dan ini kaitannya mendukung terwujudnya kampung iklim di wilayah perkotaan. Bersama kita akan terus hijaukan lingkungan sekitar,'' ajak Menteri Siti.

Lorong hijau tambulapot merupakan upaya penghijauan yang dilakukan di kawasan padat penduduk. Melalui kegiatan ini siapapun bisa ikut berkontribusi menjaga lingkungan, sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi dari menanam bibit buah produktif seperti jambu, kelengkeng, mangga dan lainnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian Menteri LHK Siti Nurbaya.

"Kegiatan ini tentu sangat bermanfaat, dan kami siap mendukung...

Read More...
Hari Ibu, Menteri LHK Kunjungi UPSA Petani Perempuan di Pelalawan


  Bertepatan dengan Hari Ibu, Rabu, 22 Desember 2021, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya melakukan penanaman pohon buah di lokasi model Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam (UPSA) di Desa Kemang, Pangkalan Kuras, Pelalawan, Provinsi Riau.

Ini adalah satu-satunya UPSA di Provinsi Riau dan dalam pengerjaannya menggunakan skema kolaborasi antara masyarakat dengan KLHK melalui UPT BPDASHL Indragiri Rokan. Keseluruhan pembiayaan disalurkan melalui rekening kelompok dan dikelola secara penuh oleh KWT Srikandi yang seluruh anggotanya perempuan.

''Selamat Hari Ibu untuk Ibu-ibu hebat Indonesia. Apa yang dikerjakan KWT Srikandi ini membuktikan bahwa perempuan juga mengambil peran penting pemulihan lingkungan. Perempuan berdaya, Indonesia Maju,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Lokasi kegiatan UPSA dapat berada di dalam kawasan hutan (lokasi izin perhutanan sosial yang diusulkan oleh masyarakat) ataupun pada lahan-lahan milik di luar Kawasan hutan yang telah mendapat persetujuan dari pemilik lahan.

''Saya berterimakasih pada Bupati Pelalawan, Zukri Misran mengizinkan lahan miliknya menjadi lokasi pembangunan model UPSA untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat mengenai upaya pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam serta pemanfaatan lahan tanpa harus menanam sawit,'' ungkap Siti.

Dulunya di lokasi ini terdiri dari komoditi sawit dan karet, serta belukar. Kini di lahan seluas 5 ha ditanami tanaman jenis kayu (Ketapang, Kencana dan Gaharu), tanaman MPTS (Jengkol, Petai, Jambu Kristal, Jeruk Lemon, Nangkadak, dan Pinang Batara), serta tanaman semusim dan penutup tanah (Sayuran dan Rumput Odot). Teknik konservasi tanah yang diterapkan adalah pembuatan teras bangku dan guludan untuk meminimalisir erosi permukaan. Ke depannya lokasi ini pun dapat menjadi sarana ekoeduwisata bagi khalayak.

UPSA adalah kegiatan rehabilitasi yang memadukan teknik vegetatif dan sipil teknis dengan memperhatikan kemampuan dan kesesuaian lahan yang bersangkutan. Lokasi kegiatan pembangunan model...

Read More...
Selamat Ulang Tahun ke 55 Polisi Kehutanan (Polhut) dan Hari Bela Negara 2021

  Selamat Ulang Tahun ke 55 Polisi Kehutanan (Polhut) dan Hari Bela Negara 2021.

"Semangat Bela Negaraku,
Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh".

Melalui tema Hari Bela Negara ini mengisyaratkan kita harus terus mengobarkan semangat rela berkorban demi bangsa dan negara serta tetap tumbuh bersama-sama berjuang

"Polhut Handal, Hutan Lestari”.

Sedangkan melalui tema HUT Polhut ini menegaskan kembali tantangan Polhut untuk menjadi ksatria rimba yang tangguh, yaitu samapta, mahir teknis, berdedikasi dan berakhlak mulia.

Dalam momentum yang baik ini pula, kita mendoakan personel Polhut yang cidera atau sakit dalam tugas diberikan kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa.

Kita juga mendoakan personel yang telah gugur dalam menjalankan tugas diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah SWT.

Satria Rimba, teruslah menjadi abdi utama Nusa dan Bangsa. Teruslah, kontinyu dan konsisten dalam membela negara. Selamat bertugas, semoga pengabdian kita bagi negeri tercinta ini mendapat bimbingan dan ridha Allah SWT.
                   

Read More...
Refleksi KLHK 2021: Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

  Program peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pemulihan kerusakan dan pengendalian pencemaran lingkungan, terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Pada tahun 2021, beberapa capaian terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, dan Kegiatan Pengendalian Pencemaran diungkap dalam Acara Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berlangsung secara luring dan daring, di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2021.

Nilai IKLH Nasional Tahun 2021: 71,43 melebihi dari target yaitu 68,96. Nilai IKLH tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 1,16 poin dari tahun sebelumnya 70,27. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Provinsi yang berhasil mencapai target IKLH 2021 sebanyak 28 provinsi, sedangkan yang tidak dapat mencapai target sebanyak 6 provinsi. Nilai sementara IKLH Tahun 2021 berada pada rentang baik.

“Kalau dilihat Alhamdulilah tahun ini terjadi peningkatan IKLH Indonesia. IKLH ini adalah suatu gambaran mengenai kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang diukur/nilai komposit dari matra air, udara, tutupan lahan, dan juga kualitas air laut,” ujar Sigit Reliantoro, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK.

Peningkatan terjadi pada Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2021 (sementara) yaitu mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin dibanding tahun 2020 yaitu 87,23, Nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Tahun 2021 (sementara) melebihi target yaitu 81,03, Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2021 (sementara) meningkat 0,18 dibandingkan tahun 2020, Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) Tahun 2021 (sementara) yaitu 68,00 melebihi target, yaitu 66,30 dengan kenaikan 2,3 poin dari tahun 2020. Sementara yang mengalami penurunan, yaitu Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2021 (sementara) yang mengalami penurunan sebesar 0,53 poin dibandingkan tahun 2020, dan Nilai...

Read More...
Move
-

Artikel Siti Nurbaya

Top Headline
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam
Jakarta , 24 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55
Jakarta, 21 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan
Jakarta, 28 Oktober 2021

Read More...
Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Read More...
Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Dengan Tema
“Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan Dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat”.         

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi...

Read More...

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018   Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan
Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan...

Read More...
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018





































































































Read More...

Manajemen Komunikasi Era Digital Dalam Lingkup KLHK






















  

Read More...
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya

Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk...

Read More...


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)
          PENDAHULUANReformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
....Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula,...

Read More...

Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan merupakan agenda reformasi yang paling signifikan. Pelaksanaan pemilu presiden secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden, yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, serta pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 56 Sampai dengan Pasal 119, yang disempurnakan dengan UU Nomor Undang-Undang No 12 tahun 2008, mempertegas perubahan yang signifikan tersebut.

Read More...

Istilah kemajemukan (pluralitas ) akrab terdengar dalam tataran politik, idealisasi, strategi dan sesuatu yang bersifat sangat sensitif, terutama di LAmpung dnegan simbol "SANG BUMI RUWA JURAI". Sebaliknya, istilah sangat jarang di ekpslorasi pada tataran operasional dan prosedural birokrasi pemerintahan. Belakangan, di era otonomi daerah, pengelolaan kohesi sosial dalam pluralitas tersebut menjadi salah satu indikator belum bagusnya implementasi otonomi daerah di Indonesia. Alasannya, karena konsensus politik desentralisasi dengan dilandasi kemajemukan bangsa dan daerah pada akhirnya menjadi faktor utama yang mendorong implementasi otonomi daerah secara kenyataan berkembang sendiri-sendiri menurut ciri dan karakter daerah, sehingga pemerintah nasional (dibaca : pemerintah pusat) menjadi ”keteter”.

Turun naik proses harmoni dan disharmoni saat ini sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat, terutama belakangan ini mencuta secara naisonal, kejadian di...

Read More...


Momentum 20 Oktober biasanya dikaitkan dengan reshuffle kabinet. Apakah tahun ini juga issue tersebut akan bergulir ?. Studi kepuasan masyarakat atas kerja menteri, ujung-ujungnya dikaitkan juga dengan tingkat kepercayaan publik dan legitimasi. Begitu juga penilaian UKP4 atas jajaran kabinet. Kalau ada media menyebutkan bahwa Presiden SBY harus lakukan reshuffle untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik tahun 2012 atau bahkan nanti di Oktober 2013, maka berarti sejarah seperti akan berulang. Hal serupa juga mendera Presiden Megawati Soekarnoputri di tahun 2003-an, desakan melakukan reshuffle atas minimal dua menteri ketika itu, hanya setahun menjelang Pemilu 2014.

Dua tiga hari lalu, berkembang lagi issue untuk adanya pembenahan kementerian tertentu. Apapun yang akan dibenahi oleh Presiden atas kabinetnya, satu hal yang sangat penting sebagai prinsip dalam kepemimpinan birokrasi Presiden sebagai pemimpin eksekutif, yaitu bahwa tugas pembantu presiden...

Read More...

Perkembangan dunia yang ditandai dengan globalisasi, teknologi informasi serta ciri memudarnya batas antar negara-negara bertetangga di dunia semakin mengandalkan pada tingkat kepastian secara legal yang didukung oleh akurasi informasi atas suatu benda atau kondisi. Sebagai contoh misalnya, meskipun tampak seperti tanpa batas, namun batas negara menjadi sangat penting tingkat legalitas dan akurasi batas di lapangan pada masing-masing wilayah negara. Demikian pula, semakin besar tuntutan masyarakat akan informasi kewilayahan dengan ciri geo-reference, tidak saja untuk keperluan akademik, namun untuk keperluan yang sangat luas termasuk untuk investasi, bahkan agenda-agenda politik.

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 
Powered by