Sunday, August 19, 2018

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia


Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan sektor kehutanan mengalami perubahan mendasar. Berbagai langkah koreksi (corrective measures) disampaikan kepada dunia internasional melalui forum Committee on Forestry (COFO) 2018 di kantor pusat Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), di Roma, Italia.

Setelah hampir 15 tahun, ini pertama kalinya Indonesia kembali tampil di organisasi pangan dan pertanian di bawah naungan PBB tersebut. Indonesia tampil dengan perubahan besar kebijakan kehutanan yang sejalan dengan kebijakan global SDGs (pembangunan berkelanjutan) dan upaya-upaya nyata dalam agenda perubahan iklim.

Disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya Bakar, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan aktualisasi  pemerintahan yang demokratis, dan cukup kuat refleksinya dalam kebijakan sektor kehutanan.

"Serangkaian tindakan korektif telah menunjukkan hasil positif, terutama keberpihakan secara sangat nyata  kepada masyarakat  banyak. Sekaligus pemerintah telah menjadi simpul  negosiasi kepentingan stakeholders kehutanan secara konkret," ungkap Menteri Siti Nurbaya, melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

Di markas besar FAO, Menteri Siti Nurbaya memaparkan perubahan kebijakan di bidang kehutanan Indonesia dengan tajuk “New Paradigm, New Balance: The State of Indonesia's Forests 2018”. Tema tersebut diangkat dari buku dengan judul sama yang memaparkan tentang kondisi terkini kehutanan Indonesia.

Hadir pada kesempatan ini Deputi Director General FAO, Daniel Gustafson. Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Uni Eropa untuk Italia, juga turut memberikan pandangan dan merespon positif perubahan besar sektor kehutanan Indonesia di era Presiden Jokowi.

Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 150 orang. Tampak di antara para hadirin, para pakar dan pemerhati kehutanan dunia seperti Prof. John Innes dan Prof. Hosny El Lakany dari Universitas British of Columbia Canada, Gerhard Dieterle Direktur Eksekutif ITTO, dan Juergen Blaser, ahli kehutanan internasional dan perubahan iklim dari Swiss, serta Dr. Efransjah dari Indonesia sebagai moderator.

Menteri LHK menjelaskan bahwa The State of Indonesia’s Forests (SOIFO) 2018 memuat hasil dari berbagai langkah koreksi sektor kehutanan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Buku ini memaparkan informasi mendalam tentang kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018.

Pada diskusi yang berlangsung di Sheikh Zayed Center, Menteri Siti menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional.

Persoalan-persoalan tersebut di antaranya luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.

Buku SOIFO 2018 menyatakan bahwa 63% wilayah Indonesia atau sekitar 120,6 juta ha adalah kawasan hutan (forest area). Tantangan pengelolaan kawasan hutan seluas itu dijawab dengan melakukan terobosan pengelolaan hutan (dan lahan gambut), pelibatan sektor swasta, pelaksanaan kebijakan efektif, pelibatan masyarakat dan masyarakat adat, serta terobosan pemanfaatan hasil hutan secara optimum melalui pelaksanaan sembilan agenda prioritas (NAWACITA) pemerintahan Joko Widodo.

Buku tersebut juga memuat informasi tentang angka deforestasi tertinggi yang terjadi pada periode tahun 1996 sampai 2000 yaitu sebesar 3,5 juta ha per tahun. Angka ini menurun pada periode 2002 sampai 2014 dan meningkat kembali pada periode 2014 sampai 2015 sebesar 1,09 juta ha.

''Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada periode 2015-2016 serta 2016-2017, deforestasi kembali menurun menjadi hanya sebesar 0,63 dan 0,48 juta ha,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, di antaranya melalui kebijakan strategis moratorium pemberian izin baru pada hutan primer dan lahan gambut yang terus dipertahankan sampai saat ini.

Selain itu, pemerintah juga memberikan  akses kepada masyarakat untuk hutan dapat dikelola secara lestari dan bertanggungjawab melalui Perhutanan Sosial dan TORA, menyelesaikan berbagai konflik penggunaan lahan, dan melakukan pemantauan izin serta penegakan hukum.

Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini dikelola dengan sistem yang terintegrasi sehingga jumlah titik panas (fire hotspot) terus menurun dari tahun ke tahun.

Dari tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 94%. Dari tahun 2016 ke 2017 juga mengalami penurunan sebesar 36%, dengan luas areal terbakar pada rentang tahun yang sama menurun berturut-turut sebesar 83% dan 62%.

Beberapa pendekatan yang dilakukan pemerintah adalah dengan peringatan dan deteksi dini, respon dini, patroli rutin, pelibatan Pemda serta masyarakat, dan upaya menyeluruh lainnya mengingat Indonesia memainkan peran strategis dalam memperkuat kerjasama global mengenai perubahan iklim.

Buku SOIFO 2018 juga memaparkan berbagai kegiatan pelibatan masyarakat dalam perhutanan sosial. Sampai Juni 2018, luas perhutanan sosial mencapai 1,7 juta hektar yang dikelola sekitar 384 ribu keluarga. Selain itu, untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengakui hutan adat dan perlindungan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaaan kawasan konservasi. Ditambah lagi,  dorongan untuk agar kontribusi ekonomi nasional dan sektor swasta dari sektor kehutanan terus meningkat.  

Yang terakhir ini menurut Menteri Siti Nurbaya, sedang dalam tantangan dan diselesaikan KLHK bersama-sama  APHI dipimpin Indroyono Susilo yang juga hadir dalam acara tersebut.   

Respons sangat positif dari FAO direfleksikan dengan ungkapan pentingnya langkah-langkah besar Indonesia  yang menjadi sangat berarti  bagi dunia. FAO akan membantu  dukungan sistematis dan teknis untuk pendampingan bagi kelompok masyarakat dalam agroforestri, agrosilvopastur dan agrosilvofishery  dengan penyuluhan hutan sosial dan lembaga keuangan mikro, begitupun dalam tata kelola gambut termasuk dalam rencana pengembangan International Peatland Centre di Indonesia.

"Secara khusus telah dibahas dengan Deputy DG FAO untuk formulasi konkret langkah-langkah dukungan FAO  dan mengundang FAO ke Indonesia pada September mendatang," kata Menteri Siti Nurbaya.  

Pada kesempatan tersebut, Menteri LHK bersama Ketua Umum APHI juga menyerahkan souvenir kayu ukiran  Jepara berupa burung Elang Bondol untuk diletakkan di ruang lobby atau ruang Indonesia di Markas besar FAO.

"Semoga upaya menyampaikan kepada dunia langkah korektif Presiden Jokowi ini dapat dipahami dan akan  mengurangi 'tekanan' internasional kepada Indonesia atas alasan lingkungan, misalnya seperti isu sawit," tutup Menteri Siti Nurbaya.(*)
 
 

















Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Indonesia dan Australia Tingkatkan Kerjasama Adaptasi Perubahan Iklim

Australia memiliki sejarah kerja sama yang cukup panjang dengan Indonesia, sebelumnya Indonesia bersama Australia telah melaksanakan Asia Pacific Rainforest Summit (APRS) yang menghasilkan banyak kesepakatan diantara negara-negara Asia Pasifik untuk penyelamatan hutan hujan kawasan ini.

Australia dan Indonesia juga telah melakukan kerjasama dalam bidang penghitungan karbon yang akhirnya tertuang dalam Indonesia National Carbon Accounting System (INCAS), yang merupakan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) dari Gas Rumah Kaca (GRK), termasuk aktivitas REDD+.

Saat bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Lingkungan Hidup, Mr. Patrick Suckling, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, “Indonesia ingin meneruskan kerjasama dengan pihak Australia terutama dalam bidang sistem pengukuran karbon kredit, karena Australia dan New Zealand telah mengimplementasikan pengukuran tersebut”.

Indonesia memiliki target penurunan emisi sebesar 29% pada 2030 dan dengan dukungan internasional target tersebut menjadi 41%, dimana penurunannya ditargetkan sebesar 17% dari kehutanan termasuk dari blue carbon forest terutama mangrove, sementara 11% penurunan dilakukan melalui sektor energi.

Setelah mengadopsi Perjanjian Paris di COP-21, Indonesia telah membangun Sistem Registrasi Nasional (SRN) sebagai instrumen dari transparansi kerangka kerja pengukuruan karbon pada tingkat nasional.

SRN yang diperkenalkan kepada publik pada tahun 2016 lalu memiliki peran utama dalam mencatat dan memverifikasi penerapan kontribusi nasional pengurangan GRK termasuk REDD+.

Dalam pertemuan ini Menteri Siti juga...

Read More...
Apresiasi Internasional pada Perubahan Tata Kelola Hutan Indonesia

Informasi, kompleksitas, dinamika serta tindakan korektif sektor kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dirangkum dalam sebuah buku berjudul “The State of Indonesia’s Forest (SoIFO) 2018”. Sebuah publikasi yang disiapkan KLHK, FAO Representative dan dukungan Pemerintah Norwegia ini, menyajikan pergeseran paradigma melalui langkah-langkah perbaikan yang berfokus pada penanganan deforestasi dan degradasi hutan, partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, pendekatan baru dalam konservasi hutan, dan peningkatan kontribusi sumber daya hutan untuk pembangunan ekonomi.

“Kami baru saja mempresentasikan buku SoIFO 2018, dan menjelaskannya di Side Event selama sidang The 24th Session of the Committee on Forestry (COFO-24) of the Food and Agruculture Organization (FAO) di Roma, Italia, tanggal 17 Juli 2018 dan memperoleh umpan balik yang menggembirakan”, ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pada acara Working Lunch on SoIFO The State of Indonesia’s Forests 2018, yang dihadiri duta besar negara sahabat, dan para pemimpin organisasi internasional di Jakarta (8/8/2018).

Sebagaimana diketahui, masalah utama sektor kehutanan di Indonesia meliputi kebakaran hutan dan kabut asap, penebangan dan degradasi hutan, kepemilikan tanah, kepemilikan tanah dan konflik tenurial, dan seterusnya.

Di dalam buku SoIFO 2018 dibahas upaya korektif dan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan tersebut. Soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) misalnya, selama kebakaran besar tahun 2015 Presiden Jokowi secara langsung memimpin proses pengendalian karhutla....

Read More...

Menteri LHK, Siti Nurbaya meminta birokrat KLHK paham bahwa dalam menyelesaikan program kerja tidak hanya berpatokan pada keberhasilan mencapai target secara teknis semata, namun harus memperhatikan ketercapaian sasaran secara politis yaitu memenuhi keinginan masyarakat. Hal ini diungkapkan Menteri LHK, Siti Nurbaya pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tahun 2018 yang diselenggarakan di Auditorium Dr. Soedjarwo Kantor Pusat KLHK, Jakarta (6/8).

“Sasaran kinerja kita bukan hanya sasaran teknis saja, tetapi juga sasaran politis yang artinya apa yang kita kerjakan harus memenuhi harapan rakyat, sehingga dapat membangun kepercayaan rakyat,” urai Siti.

Untuk meningkatkan capaian kinerja yang berkaitan dengan isu strategis KLHK, Siti Nurbaya meminta jajarannya untuk melakukan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari  government menjadi governance, yang meninggalkan pola old public administration menjadi new public management/new public service.

“Kita harus berubah from government to governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan menjadi terbuka dan dalam prosesnya melibatkan partisipasi masyarakat, tidak dapat lagi bekerja secara tertutup dan menegasikan keberadaan masyarakat” tegas Siti.

Perilaku-perilaku bekerja secara konvensional yang masih terjadi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) KLHK juga menjadi salah satu yang dikritik oleh Menteri Siti. Sistem kerja bussines as usual dari jajaran KLHK disebut Siti menjadi sebab selalu terjadi temuan yang berulang pada hasil audit Inspektorat Jenderal KLHK, BPK RI dan BPKP. Menteri LHK meminta birokrat KLHK meninggalkan zona nyaman dan responsif...

Read More...
Menteri LHK Prioritaskan Evakuasi di Taman Nasional Rinjani

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menginstruksikan jajarannya  melakukan prioritas evakuasi bagi seluruh pendaki yang terjebak di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) saat gempa melanda NTB, Minggu lalu. Hingga Senin (30/7), upaya evakuasi terus dilakukan dengan melibatkan TNI, BNPB, Polri, Mapala, tim TNGR, dan pihak terkait lainnya.

"Sesaat setelah bencana, saya koordinasi terus dengan Dirjen KSDAE dan Dirjen Perubahan iklim. Bahkan bila perlu helikopter kita dipakai dulu untuk NTB, membantu evakuasi ataupun drop logistik bagi pendaki yang masih terjebak di dalam kawasan," kata Siti Nurbaya dalam siaran pers.

Keluarga besar KLHK juga tengah berduka, karena mendapat kabar salah satu putra dari staf Balai Litbang LHK Makassar, bernama Muhammad Ainul Takzim, meninggal dunia akibat bencana tersebut.

"Innaalillaahi wainnaa ilaihi rooji'uun. Saya juga mengucapkan rasa dukacita yang sedalam-dalamnya pada seluruh korban, dan juga masyarakat terdampak bencana. Semoga diberi kekuatan dan kesabaran," kata Siti.

Hingga dini hari Senin, jumlah pendaki TNGR yang diperkirakan naik sesuai daftar pengunjung adalah 820 orang.  Rinciannya yang naik tanggal 7 Juli sebanyak 448 orang, dan tanggal 28 Juli sebanyak 372 orang. Jumlah ini masih bisa bertambah termasuk porter guide, serta tamu yang naik tanggal 25 dan 26 Juli. Pengunjung yang sudah terdaftar turun sampai hari Minggu, sebanyak 680 orang.

Saat ini masih ada yang terjebak di jalur pendakian, mereka berada di dua titik yaitu di jalur Sembalun, dan Batu Ceper.

"Untuk evakuasi ada bantuan personil Koppasus 100 orang, dan ada heli dari Kodam Udayana...

Read More...
KSP Konsolidasikan  Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Paling tidak ada empat alasan sehingga urgensi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2018 ini menjadi penting.

Dalam satu bulan ke depan hingga 2019, Indonesia akan menghadapi tiga peristiwa penting. Yakni pesta olahraga Asian Games XVIII di bulan Agustus, Annual Meeting World Bank-IMF 2018 bulan Oktober di Bali, dan pesta demokrasi pada April 2019.

Di sisi lain, negara tetangga, Malaysia sudah memuji upaya pemerintah mencegah asap dan Karhutla tahun 2017.

Betapa pentingnya penanganan Karhutla ini, terlihat dari sikap Presiden Joko Widodo sendiri yang tak mau kompromi dengan adanya kebakaran hutan dan lahan untuk tahun 2018.  "Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani aturannya masih sama, masih ingat? Dicopot!" ujar Jokowi dalam rapat soal Karhutla di Istana Negara, Selasa (6/2/2018).

Oleh karena itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Rapat Persiapan Pemantauan Karhutla 2018, Rabu (25/7/2018) di Bina Graha, Jakarta meminta pemerintah daerah, KLHK, Polri, TNI, BIN, BMKG, BNPB, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait untuk bekerja keras menuntaskan masalah ini. “Saya minta, agar kita semua mengerahkan kemampuan maksimal dan bekerja bersama untuk menanggulangi kebakaran hutan,” tegasnya.
 
Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan perbaikan proses kerja masing-masing kementerian dan lembaga.
Dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap, kementeriannya melakukan monitoring langsung di wilayah-wilayah yang kerap dilanda kebakaran hutan dan lahan. Seperti Kalimantan Tengah, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat,...

Read More...

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengunjungi pameran Pekan Lingkungan Hidup Kehutanan (PLHK) 2018 di JCC Senayan (21/7/90). Setibanya di lokasi, Menteri Siti langsung mengunjungi booth peserta pameran PLHK 2018.

Di booth pameran Direktorat Pengelolaan Sampah, KLHK, Menteri Siti mencoba smart dropbox, yaitu sarana yang disediakan bagi konsumen untuk menukarkan sampah berupa botol plastik dengan saldo uang elektronik T-cash. Satu sampah botol plastik dihargai 50-60 rupiah di smart dropbox ini. Konsep smart dropbox ini hasil kerjasama KLHK, Telkomsel, Alfamart, Danone dan pengembang aplikasi Smash. Smart dropbox ini masih dalam uji coba di sekitar 80 gerai ritel Alfamart. Targetnya dalam setahun mendatang, smart dropbox ini dapat tersedia di seluruh gerai ritel Alfamart di Indonesia.

Menteri Siti kemudian melakukan interaksi bersama siswa siswi SMKN 27 Jakarta di booth Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta. SMKN 27 Jakarta ini merupakan salah satu sekolah Adiwiyata Mandiri. Di sini Menteri Siti menanyakan hal-hal yang dilakukan di sekolah kepada para siswa. Sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri, para siswa di SMKN 27 Jakarta melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah membentuk bank sampah, menciptakan lubang resapan biopori, menciptakan pupuk kompos dan mengolah sampah menjadi biogas.

Menurut para siswa, adanya biogas menjadikan pihak sekolah tidak perlu lagi membeli gas. Hal tersebut dapat mengurangi pengeluaran sekolah. Terlebih lagi di sekolah tersebut terdapat jurusan tata boga yang memerlukan bahan bakar untuk praktek memasak, sehingga biogas tersebut dapat digunakan untuk praktek.

Pameran bertema Kendalikan Sampah Plastik yang berlangsung...

Read More...
Manggala Agni Hingga Ulama, Bersatu Melawan Karhutla

Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) semakin diintensifkan seiring dengan mulai masuknya musim panas. Lewat operasi tim gabungan baik darat maupun udara, beberapa titik api di Sumatera dan Kalimantan, dilaporkan sudah padam.

''Pejabat eselon 1 sudah diperintahkan untuk intens mengikuti perkembangan Karhutla di lapangan, dan terus lapor ke saya,'' kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya melalui rilis pada media, Jumat (20/7/2018).

Titik api di Riau, Sumsel, hingga Kalimantan, dilaporkan dapat diatasi. Kawasan yang terbakar sedang dilakukan proses pendinginan oleh tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA), BNPB, Pemda, hingga masyarakat desa.

Meski sedang berada di luar negeri, untuk memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan FAO di Roma, Italia, Menteri Siti Nurbaya setiap hari terus memantau perkembangan Karhutla di Tanah Air.

Ia terus berkoordinasi dengan semua pihak, hingga memantau kerja petugas di tingkat tapak di daerah-daerah rawan.

''Sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan sudah berjalan dengan baik. Meski di luar negeri, tiap saat saya terus pantau, dan Alhamdulillah pada beberapa titik rawan di Riau, Sumsel dan Kalbar, sudah bisa diatasi. Semua kita tangani dengan sebaik-baiknya,'' kata Menteri Siti.

Hingga saat ini sudah lima Provinsi menetapkan status siaga darurat penanganan bencana asap. Yakni Provinsi Kalteng, Kalbar, Kalsel, Sumsel, dan Riau. Satu Kabupaten di Provinsi Aceh dan empat Kabupaten di Provinsi Jambi, juga telah menetapkan status yang sama.

Menteri Siti Nurbaya telah menugaskan...

Read More...
Kawal Asian Games Bebas Asap

Pelaksanaan helat akbar olahraga Asian Games 2018 sudah di depan mata. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengerahkan upaya maksimal untuk mengawal Indonesia bebas asap, sebagaimana keberhasilan dua tahun sebelumnya.

Titik api yang mulai muncul di beberapa Provinsi rawan seperti Sumatera Selatan, Jambi dan Riau, diatasi sejak dini. Upaya antisipasi dan pemadaman Karhutla dilakukan tim terpadu setiap hari, dengan melibatkan Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat desa.

''Khusus menghadapi Asian Games, kami telah mendapat arahan dari Bu Menteri untuk siaga penuh. Upaya pencegahan hingga pemadaman, termasuk patroli dilakukan tiap hari. Kita mengajak masyarakat menjaga bersama-sama,'' kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

KLHK saat ini telah menyiagakan dan sudah mengoperasikan Manggala Agni di 11 provinsi rawan kebakaran dalam 34 daerah operasi dengan kekuatan 1.889 personil. Mereka telah dilengkapi dengan sarana prasarana pengendalian Karhutla.

KLHK juga menyiagakan Brigade Pengendalian kebakaran hutan yang ada di Balai Konservasi Sumber daya alam dan Taman Nasional, serta dalam KPH.

''Di Sumsel saat ini ada lima Brigade Dalkarhutla sedang dibentuk dan dilatih oleh KLHK,'' ungkap Raffles.


KLHK juga menyiagakan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah dibentuk dan sampai saat ini dalam pembinaan KLHK dengan jumlah 9.963 personil di seluruh Indonesia.    

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui patroli terpadu pencegahan Karhutla di 300 posko desa di...

Read More...
Diserbu via Darat dan Udara, Titik Api Mulai Padam

Memasuki musim kemarau, titik api atau hotspot dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai terdeteksi. Lima Provinsi, satu Kabupaten di Provinsi Aceh dan tiga Kabupaten di Provinsi Jambi telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap.

Provinsi dimaksud adalah Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

''Tim terpadu yang terdiri dari anggota Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat desa, terus melakukan pemadaman siang dan malam. Mereka masih ada di lapangan saat laporan ini dibuat,'' kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

Khusus untuk Karhutla yang sempat meluas di Padamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, saat ini telah berhasil diatasi. Tim terpadu 'menyerbu' lokasi hotspot melalui jalur darat dan udara.

''Sejak kemarin sore titik api di Padamaran sudah berhasil dipadamkan,'' tegas Raffles.

Anggota Manggala Agni KLHK bersama tim terpadu lainnya, harus bekerja keras untuk memadamkan titik api melalui jalur darat. Karena tak jarang, Karhutla terjadi di rute-rute yang sangat sulit dan minim sumber air.

Jika akses roda empat tidak memungkinkan, maka pemadaman dilakukan menggunakan kendaraan roda dua, bahkan jika masih saja sulit, anggota Manggala Agni bersama tim terpadu akan menggendong alat pemadam secara manual untuk mengatasi meluasnya titik api.

''Rutenya banyak yang sulit-sulit, namun tim tetap bekerja tiada henti siang dan malam. Pantang pulang sebelum padam,'' tegas Raffles.
Read More...

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia


Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan sektor kehutanan mengalami perubahan mendasar. Berbagai langkah koreksi (corrective measures) disampaikan kepada dunia internasional melalui forum Committee on Forestry (COFO) 2018 di kantor pusat Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), di Roma, Italia.

Setelah hampir 15 tahun, ini pertama kalinya Indonesia kembali tampil di organisasi pangan dan pertanian di bawah naungan PBB tersebut. Indonesia tampil dengan perubahan besar kebijakan kehutanan yang sejalan dengan kebijakan global SDGs (pembangunan berkelanjutan) dan upaya-upaya nyata dalam agenda perubahan iklim.

Disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya Bakar, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan aktualisasi  pemerintahan yang demokratis, dan cukup kuat refleksinya dalam kebijakan sektor kehutanan.

"Serangkaian tindakan korektif telah menunjukkan hasil positif, terutama keberpihakan secara sangat nyata  kepada masyarakat  banyak. Sekaligus pemerintah telah menjadi simpul  negosiasi kepentingan stakeholders kehutanan secara konkret," ungkap Menteri Siti Nurbaya, melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

Di markas besar FAO, Menteri Siti Nurbaya memaparkan perubahan kebijakan di bidang kehutanan Indonesia dengan tajuk “New Paradigm, New Balance: The State of Indonesia's Forests 2018”. Tema tersebut diangkat dari buku dengan judul sama yang memaparkan tentang kondisi terkini kehutanan Indonesia.

Hadir pada kesempatan ini Deputi Director General FAO, Daniel Gustafson. Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Uni Eropa untuk Italia, juga turut memberikan...

Read More...