Saturday, May 26, 2018

Rekomendasi KTT APRS III, Dari Yogyakarta untuk Dunia


Konferensi Tingkat Tinggi Hutan Hujan Asia Pasifik atau Asia-Pacific Rainforest Summit (KTT APRS) ke-3, baru saja berakhir. Acara ini berlangsung dari tanggal 23-25 April 2018.

D.I Yogyakarta berhasil menjadi tuan rumah bagi delegasi sekitar 39 negara yang hadir. Ada delapan sesi pararel yang melibatkan hampir 1.000 peserta dan menghasilkan berbagai rekomendasi dan kesepakatan penting, baik secara global maupun nasional.

Sedikitnya ada lima kesepakatan baru dalam bentuk MoU antara Indonesia dan negara lainnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Diantaranya dengan Australia, Singapura, Brunei Darussalam, Kepulauan Fiji dan Norwegia.

Indonesia sebagai tuan rumah, memainkan peran penting dalam KTT APRS ini, khususnya pada kebijakan bersama melindungi dunia dari dampak perubahan iklim.

Salah satunya dari rekomendasi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Kebijakan ini disepakati harus diterjemahkan ke dalam komitmen politik, tindakan koordinasi, pengaturan kebijakan, serta penegakan hukum yang konsisten.

''Banyak potensi dan peluang bagi negara-negara gambut berkolaborasi melestarikan lahan gambut. Belajar dari pengalaman masing-masing, dan memulai implementasi roadmap secara bersama-sama untuk menyelamatkan lahan gambut dunia,'' kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam rilis pada media, Rabu (25/4).

Dalam sambutan penutupan APRS III yang dibacakan Kepala Badan Litbang dan Inovasi, Agus Justianto, Selasa malam, disampaikan bahwa APRS III telah berjalan sesuai dengan temanya tahun ini 'Melindungi Hutan dan Masyarakat, Mempromosikan Pertumbuhan Ekonomi'.

Dikatakan Menteri Siti, memenuhi target dalam pengurangan emisi dan mencapai pertumbuhan ekonomi, sambil memastikan manfaat hutan bagi masyarakat, merupakan tantangan utama. Namun masalah utama ini dapat diatasi melalui kerjasama antar negara-negara di kawasan Asia Pasific.

Dalam hal keberlanjutan ekosistem hutan, langkah koreksi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam bentuk Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria, juga memberi kontribusi pada aksi iklim global.

''Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk membahas, berbagi, dan belajar dari proyek yang sedang berlangsung, inisiatif baru, dan bahkan ide baru tentang bagaimana kita dapat mengelola hutan kita dengan lebih baik dan berkontribusi pada aksi iklim global,'' jelasnya

''Hutan hujan tropis, telah memainkan peran penting dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, ketahanan sosial, dan kelestarian lingkungan di tingkat global, regional, nasional dan lokal,'' tambah Menteri Siti.

Pihaknya kini berkomitmen memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi penelitian, dan sektor swasta untuk mencapai pembangunan ekonomi dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

''Menangani masalah iklim dengan menggunakan hutan kita, membutuhkan peningkatan tata kelola menuju pengelolaan hutan lestari,'' katanya.

Dari delapan sesi pararel yang berlangsung selama KTT, telah mengangkat beberapa tema dan menghasilkan beberapa rekomendasi penting.

Selain rekomendasi perihal gambut berkelanjutan, juga dihasilkan rekomendasi aspek pengembangan ekowisata dan konservasi keanekaragaman hayati.

Rekomendasi berikutnya mengenai mangrove dan blue carbon. Panel diskusi menyimpulkan bahwa mangrove dan blue carbon merupakan calon potensial untuk dimasukkan dalam NDC Indonesia sebagai sarana untuk mitigasi perubahan iklim.

Menteri Siti Nurbaya percaya bahwa setiap negara yang memiliki hutan hujan akan melaksanakan rencana kerjanya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Saya ucapkan terima kasih pada menteri yang telah hadir, delegasi,  pembicara, peserta, dan semua pihak yang berpartisipasi aktif di APRS III ini," tutupnya.(*)