Tuesday, September 25, 2018

Sambutan Menteri LHK dalam Acara Rakornas Jakstranas 2018

POINTER
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dalam Acara Rapat Koordinasi Nasional Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
(Rakornas Jakstranas) Jakarta, 3 April 2018


Assalaamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat Pagi, Salam Sejahtera bagi Kita Semua, Om Swastiastu


Yth. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bapak Herman Khaeron
Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tjahjo Kumolo
Yth. Ibu Menteri Keuangan atau yang mewakili
Yth. Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Airlangga Hartato
Yth. Bapak Menteri ESDM, Bapak Ignasius Jonan
Yth. Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono
Yth. Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bapak Bambang P.S. Brodjonegoro
Yth. Ibu Menteri BUMN atau yang mewakili
Yth. Para Pejabat Eselon I dan II Lingkup KLHK
Yth. Para Ketua DPRD Provinsi
Yth. Para Gubernur
Yth. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota
Yth. Para Bupati/Walikota
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/kota se Indonesia
Yth. Para Duta Besar Negara Sabahat
Yth. Dewan Pertimbangan Adipura
Yth. Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional
Yth. Para Lembaga Donor
Yth. Para Pimpinan Dunia Usaha dan Pengelola Kawasan
Yth. Perwakilan Perguruan Tinggi di Jakarta, Bogor, dan Bandung
Yth. Para Asosiasi dan Komunitas yang bergerak di bidang pengelolaan sampah

Para Narasumber dan tamu undangan Rapat Koordinasi Nasional Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas) yang saya hormati.
  1. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang dihadiri oleh Para Menteri Kabinet Kerja, perwakilan kementerian/lembaga terkait, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, dunia usaha, pengelola kawasan, perguruan tinggi, asosiasi dan komunitas.
  2. Tujuan pertemuan hari ini adalah dalam rangka mensinergikan dan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan JAKSTRANAS di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, serta memastikan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan target pencapaian pengelolaan sampah nasional pada tahun 2025.
  3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang baru ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017 merupakan terobosan baru dalam pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber sampai ke pemrosesan akhir. Adapun target pengelolaan sampah yang ingin dicapai adalah 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 (Indonesia Bersih Sampah). Kerja bersama diperlukan dalam mencapai target pengelolaan sampah ditahun 2025 tersebut dengan melibatkan 32 kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha dan pengelola kawasan serta masyarakat.
  4. Paradigma penting dalam Perpres JAKTRANAS ini adalah konsep “pengurangan sampah” di sumbernya yang menjadi isu utama sebagaimana telah disampaikan di atas yaitu 30% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan tekad yang sangat kuat untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampahnya melalui perubahan perilaku dan budaya masyarakat Indonesia. Untuk itu, perlu membangun kesadaran kolektif masyarakat dan anak bangsa, sehingga menjadi sebuah “Gerakan Masyarakat” yang besar dan masif dalam pengelolaan sampah.
  5. Target pencapaian penyelenggaraan JAKSTRANAS diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Untuk mencapai target ini, pemerintah daerah harus menyusun Dokumen JAKSTRADA (Kebijakan Strategi Daerah) dalam kurun waktu 6 bulan untuk pemerintah daerah provinsi dan 1 tahun untuk pemerintah daerah kabupaten/kota.
  6. Profil pengelolaan sampah nasional mengalami peningkatan sejak ditetapkannya UU Nomor 18 Tahun 2008, dimana pada tahun 2016 sampah terkelola sebesar 67% dan terjadi peningkatan pemanfaatan sampah dari 7% pada tahun 2014 menjadi 11% pada tahun 2016. Hal ini diikuti dengan peningkatan penerapan teknologi pemrosesan akhir sampah yang lebih ramah lingkungan sebesar 43%. Selain itu terjadi perubahan komposisi sampah, dimana sampah organik menurun dari 60% pada tahun 2013 menjadi 57% pada tahun 2016 dan sampah plastik meningkat dari 14% pada tahun 2013 menjadi 16% pada tahun 2016 (data Adipura 2016).
  7. Selain itu kementerian/lembaga terkait juga melakukan dan melaksanakan program yang ada dalam JAKSTRANAS sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan Jakstranas harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
  8. Untuk mendukung penyelenggaraan JAKSTRADA, KLHK saat ini sedang menyusun Pedoman Pelaksanaan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas, yang akan digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menetapkan JAKSTRADA.
  9. Dokumen JAKSTRADA tersebut bukanlah merupakan dokumen normatif dan kualitatif saja, tetapi merupakan dokumen yang menggambarkan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan daerah masing-masing yang dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampai ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
  10. JAKSTRANAS dan JAKSTRADA ini akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah nasional dan daerah yang terukur pencapaiannya secara bertahap sampai tahun 2025, untuk itu saya berharap semua pemangku kepentingan dapat bekerjasama dan berkolaborasi untuk mencapai target JAKSTRANAS.
  11. Gerakan Masyarakat yang besar dan masif ini akan mendorong sampah menjadi sumber daya baru (renewable resources) yang sangat dahsyat bagi sistem perekonomian Indonesia (circular economy). Mengingat potensi timbulan sampah nasional didominasi sampah organik 57%, sampah plastik 16%, sampah kertas 10%, dan sampah lainnya 17%, hal ini berpotensi menjadi sumber daya baru bagi sektor industri untuk memanfaatkan sampah sebagai alternatif bahan baku industri.
  12. Seperti kita pahami bersama bahwa serangkaian kegiatan prinsip dalam langkah penanganan sampah meliputi 10 langkah yakni :
    a. Sorue separation
    b. Door to door ceollection system
    c. Composting
    d. Recycling
    e. Reuse, rpeiar and deconstrution
    f. Waste reduction initiatives
    g. Economic incentives
    h. Residual separtaion and reseach facilities
    i. Better industrial design
    j. Interim landfills
  13. Terima kasih kepada semua pihak yang telah secara dinamis mengakutalisasikan concern dalam penanganan sampah di Indonesia, mulai dari tahun 2015, 2016 dan 2017 seta 2018 yang saya ikuti secara lansgung pada benchmark HPSN, mulai 60an komunitas hingga hampir 10 ribu komunitas dan di tahun 2018 ini sudah di record hampir 2 juta orang terlibat dalam agenda penanganan sampah sejak 21 Januari 2018 dalam rangkaian acara Tiga Bulan Bersih Sampah. Terima kasih kepada Pemda-Pemda yang sangat aktif bekerja dna memberikan dukungan kepada masyarakat.
  14. Kita tahu bahwa dalam hal penanganan sampah prinsip bahwa sampah adalah permasalahan sosial, itu yang utama. Baru setelah itu kita melihat bahwa ada nilai ekonomi dalam sampah etrseut. Amir kita bekerja untuk emngurian satu perstaud air persoalan-persoalan tersebut dan kita atasi bersama soal sampah ini.
  15. Dalam rangkaian HPSN Tahun 2018 ini KLHK juga mencanangkan Tiga Bulan Bersih Sampah (TBBS) yang dilaksanakan di seluruh Indonesia mulai tanggal 21 Januari sampai dengan 21 April 2018 yang dikaitkan dengan peringatan Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April 2018, yang meliputi sosialisasi kebijakan dan program pengelolaan sampah, gerakan kebersihan sampah dan fasilitasi kegiatan bersama masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan aksi bersama (colaboratif action) dalam pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
  16. KLHK juga melakukan upaya-upaya pengelolaan sampah terpadu untuk beberapa kawasan wisata prioritas nasional antara lain Labuhan Bajo, Bromo Tengger Semeru, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Wakatobi, dan Kepulauan Seribu, serta kegiatan strategis nasional pengelolaan sampah di DAS Citarum, dan event penting ASIAN GAMES ke-18.
  17. KLHK melakukan pendekatan pengelolaan sampahnya secara komprehensif mulai dari upstream (hulu) sampai kepada pemrosesan akhir, termasuk edukasi dan pendampingan. Dukungan sarana dan prasana berupa pembangunan PUSAT DAUR ULANG (PDU) dan Bank Sampah Induk sebagai off taker bagi upaya dan inisiatif masyarakat berupa Bank Sampah Unit skala RT atau Komunitas. Sementara itu untuk Asian Games, akan diterapkan konsep “less waste more games”.
  18. Merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 ini, program ADIPURA harus dapat menjawab target-target yang menjadi komitmen daerah dalam pengelolaan sampah. Untuk itu, ke depan Program ADIPURA harus direvitalisasi agar dapat mewujudkan Indonesia Bersih Sampah tahun 2025. Program ADIPURA harus dapat menjadi instrumen untuk “menghela” Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan sampahnya mencapai 100% terkelola. Selain itu diharapkan terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sebagai salah satu indikator suksesnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
  19. Pelaksanaan Jakstranas ini harus terukur dan dapat dipertanggung jawabkan (accountable). Untuk itu perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jakstranas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan kepada Presiden. Hasil dari RAKORNAS ini akan dilanjuti dalam bentuk Rapat Kerja yang kongrit untuk Penyusunan JAKSTRADA Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu, segera akan dilakukan Rapat Kerja Regional untuk Penyusunan JAKSTRADA tersebut.

Akhir kata saya sampaikan ucapan terima kasih kepada para narasumber Saudara Menteri, Kepala DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati/Walikota, dan para peserta RAKORNAS JAKSTRANAS atas partisipasi dan dukungannya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara Rapat Koordinasi Nasional Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah secara resmi di buka.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi upaya kita bersama untuk membangun INDONESIA tercinta menjadi lebih baik lagi khususnya dalam pengelolaan sampah.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wa Barokatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Santi Om.


SITI NURBAYA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN









































Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Parlemen Norwegia Apresiasi Langkah Koreksi Pengelolaan Hutan Indonesia

Langkah koreksi pengelolaan hutan Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, mendapat apresiasi dari delegasi Parlemen Norwegia. Melalui program Perhutanan Sosial, Indonesia disebut kini sangat ambisius mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan serius mengurangi deforestasi.

15 anggota parlemen Norwegia bahkan secara khusus melihat langsung praktik pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC), serta implementasi di bidang kehutanan dan land based sector (termasuk peatland) dengan mengunjungi Pontianak, Kalimantan Barat.

Selain itu juga untuk melihat langsung pengelolaan sawit berkelanjutan. Tujuan terakhir ini sangat berkaitan dengan penerbitan Resolusi Parlemen Norwegia yang meminta Pemerintah Norwegia untuk menerbitkan peraturan pelarangan public procurement biofuel berbahan dasar minyak sawit pada tanggal 2 Juni 2017.

“Kami di sini belajar tentang reformasi Indonesia yang cukup ambisius. Kunjungan ini penting bagi Komite karena dengan melihat dan mendengar langsung cerita reformasi dari Pemerintah dan rakyat Indonesia, kami akan lebih mampu memahami konteks melindungi hutan,'' ungkap Ketua Delegasi, Espen Barth Eide dalam rilis pada media, Senin (24/9/2018).

Kunjungan parlemen Norwegia di Indonesia, berlangsung dari tanggal 21-27 September 2018. Pada tanggal 22 September 2018, rombongan delegasi melakukan  kunjungan lapangan ke Hutan Desa Betang Pisisir Padang Tikar untuk meninjau 10 Hutan Desa yang telah memperoleh ijin definitif Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa.

Di Lokasi Hutan Desa seluas 76.370 hektar ini, rombongan melihat dan berdialog langsung dengan...

Read More...
Internasional Dukung Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Indonesia

Upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia mendapat dukungan internasional. Sebanyak USD 78,48 juta dari total dana Global Environment Facility (GEF)-7, telah dialokasikan untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim dan penanganan degradasi lahan di Indonesia. Dengan ini, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar penerima alokasi STAR (System for Transparent of Allocation Resources), setelah China dan India.

Pada acara National Dialogue Initiative – Global Environment Facility (GEF) dalam rangka perencanaan pemanfaatan sumber dana GEF-7, Menteri LHK Siti Nurbaya, mengungkapkan, kerjasama dengan GEF ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik berupa program ataupun rekomendasi. (21/09)

Dijelaskan Siti Nurbaya dalam sistem kerja politik di Indonesia, persoalan lingkungan dan sustainability sudah punya legal aspek dan hubungan yang sangat kuat, mulai dari UUD 1945, sampai undang-undang dan peraturan. Dalam prakteknya, implementasi yang paling kelihatan adalah partisipasi civil society.

“Dalam menghadapi persoalan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Indonesia sedang bergerak melakukan perbaikan kebijakan alokasi; keterlibatan masyarakat; upaya menekan ketidakadilan; kesehatan dan kebakaran hutan; produksi dan konsumsi; merkuri dan desertifikasi”, ucap Siti Nurbaya.

GEF yang dibentuk pada tahun 1992 merupakan mekanisme pendanaan hibah untuk mendukung negara-negara dalam memenuhi komitmen dari konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi, mengatasi masalah lingkungan global dan mendukung perencanaan dan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG).

Pada prisnipnya...

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi dan berdiskusi dalam rangka mendapatkan kesepahaman atas program dan prioritas pemanfaatan sumberdaya GEF  untuk mendukung upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan memberikan dampak dan manfaat bagi keberlanjutan lingkungan hidup global. Selain itu, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan GEF untuk Indonesia, sejak siklus awal GEF tahun 1991-1992.
Ms. Ishii,
At this important event, let me congratulate you on the successful of the 6th GEF Assembly held in Da Nang Vietnam back last June 2018 as well as the GEF-7 Replenishment.  The Assembly successfully brought all stakeholders has come together and sent a strong message to the world that we need...

Read More...
Rembuk Nasional Untuk Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Percepatanan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) terus diupayakan oleh Pemerintah. Melalui Forum Rembuk Nasional Pemerintah akan mendorong terpenuhinya target RAPS melalui rencana tindak lanjut yang disusun dengan melibatkan partisipasi aktif dari organisasi atau komunitas masyarakat mulai dari level tapak hingga para pengambil kebijakan.

Kurang lebih 300 peserta dari 9 (sembilan) provinsi mengikuti kegiatan yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta (20/9/2018). Kesembilan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya kepada peserta pada acara Peresmian Pembukaan Rembuk Nasional mengharapkan agar RAPS dapat berjalan dengan baik. "Dengan demikian, struktur penguasaan lahan di tanah air betul-betul berkeadilan.", jelas Presiden Joko Widodo.

Data hingga 13 September 2018, telah diberikan akses Perhutanan Sosial seluas 1.917.890,07 Ha

untuk kurang lebih 458.889 KK dengan jumlah Surat Keputusan (SK) sebanyak 4.786 Unit SK Ijin/Hak. Khusus untuk Hutan Adat, hingga September 2018 telah ditetapkan seluas 25.110,34 Ha dengan jumlah 33 unit SK.

Dalam kegiatan Rembuk Nasional RAPS juga diserahkan SK Penetapan Hutan Adat kepada 16 (enam belas) Masyarakat Hukum Adat oleh Presiden RI. Areal Hutan Adat yang ditetapkan dan diserahkan SK-nya dimaksud seluas keseluruhan ± 6.032,5 Ha, yang tersebar di Provinsi Jambi (10 lokasi), Kalimantan Barat (3 lokasi), Sulawesi Selatan (2 lokasi) dan Provinsi Jawa Barat (1 lokasi).

Di Kabupaten...

Read More...
Hari Konservasi Alam, Menteri LHK Ingatkan Ancaman Kepunahan

Konservasi alam menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. Karenanya pemerintah menetapkan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) setiap tanggal 10 Agustus. Tujuannya agar konservasi alam semakin memasyarakat sekaligus sebagai momentum melihat kembali apa yang telah dan harus kita lakukan terhadap alam ini.

Menteri Koordinator bidang perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa Indonesia menganut konsep pembangunan berkelanjutan, yang mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

''Artinya bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan aspek konservasi sumber daya alam yang digunakan, agar tetap lestari sehingga tetap berfungsi dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang,'' kata Darmin saat puncak peringatan HKAN, Kamis (30/8/2018) di Taman Wisata Alam Batu Putih, Sulawesi Utara.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengingatkan kembali pentingnya menjaga sumber daya alam Indonesia. Selain dikenal sebagai 'Megabiodiversity Country' atau negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai 'Biodiversity Hotspot'.

''Yaitu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, sekaligus menghadapi keterancaman atas kepunahannya juga tinggi,'' kata Menteri Siti.

Keanekaragaman hayati Indonesia menurut LIPI, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 720 jenis mamalia (13% dari jumlah jenis dunia), 1.605 jenis burung (16% jumlah jenis dunia), 723 jenis reptilia, 1.900 jenis kupu-kupu, 1.248 jenis ikan air tawar, dan 3.476 jenis ikan air laut.

Jumlah itu belum termasuk...

Read More...
Indonesia dan Australia Tingkatkan Kerjasama Adaptasi Perubahan Iklim

Australia memiliki sejarah kerja sama yang cukup panjang dengan Indonesia, sebelumnya Indonesia bersama Australia telah melaksanakan Asia Pacific Rainforest Summit (APRS) yang menghasilkan banyak kesepakatan diantara negara-negara Asia Pasifik untuk penyelamatan hutan hujan kawasan ini.

Australia dan Indonesia juga telah melakukan kerjasama dalam bidang penghitungan karbon yang akhirnya tertuang dalam Indonesia National Carbon Accounting System (INCAS), yang merupakan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) dari Gas Rumah Kaca (GRK), termasuk aktivitas REDD+.

Saat bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Lingkungan Hidup, Mr. Patrick Suckling, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, “Indonesia ingin meneruskan kerjasama dengan pihak Australia terutama dalam bidang sistem pengukuran karbon kredit, karena Australia dan New Zealand telah mengimplementasikan pengukuran tersebut”.

Indonesia memiliki target penurunan emisi sebesar 29% pada 2030 dan dengan dukungan internasional target tersebut menjadi 41%, dimana penurunannya ditargetkan sebesar 17% dari kehutanan termasuk dari blue carbon forest terutama mangrove, sementara 11% penurunan dilakukan melalui sektor energi.

Setelah mengadopsi Perjanjian Paris di COP-21, Indonesia telah membangun Sistem Registrasi Nasional (SRN) sebagai instrumen dari transparansi kerangka kerja pengukuruan karbon pada tingkat nasional.

SRN yang diperkenalkan kepada publik pada tahun 2016 lalu memiliki peran utama dalam mencatat dan memverifikasi penerapan kontribusi nasional pengurangan GRK termasuk REDD+.

Dalam pertemuan ini Menteri Siti juga...

Read More...
Apresiasi Internasional pada Perubahan Tata Kelola Hutan Indonesia

Informasi, kompleksitas, dinamika serta tindakan korektif sektor kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dirangkum dalam sebuah buku berjudul “The State of Indonesia’s Forest (SoIFO) 2018”. Sebuah publikasi yang disiapkan KLHK, FAO Representative dan dukungan Pemerintah Norwegia ini, menyajikan pergeseran paradigma melalui langkah-langkah perbaikan yang berfokus pada penanganan deforestasi dan degradasi hutan, partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, pendekatan baru dalam konservasi hutan, dan peningkatan kontribusi sumber daya hutan untuk pembangunan ekonomi.

“Kami baru saja mempresentasikan buku SoIFO 2018, dan menjelaskannya di Side Event selama sidang The 24th Session of the Committee on Forestry (COFO-24) of the Food and Agruculture Organization (FAO) di Roma, Italia, tanggal 17 Juli 2018 dan memperoleh umpan balik yang menggembirakan”, ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pada acara Working Lunch on SoIFO The State of Indonesia’s Forests 2018, yang dihadiri duta besar negara sahabat, dan para pemimpin organisasi internasional di Jakarta (8/8/2018).

Sebagaimana diketahui, masalah utama sektor kehutanan di Indonesia meliputi kebakaran hutan dan kabut asap, penebangan dan degradasi hutan, kepemilikan tanah, kepemilikan tanah dan konflik tenurial, dan seterusnya.

Di dalam buku SoIFO 2018 dibahas upaya korektif dan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan tersebut. Soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) misalnya, selama kebakaran besar tahun 2015 Presiden Jokowi secara langsung memimpin proses pengendalian karhutla....

Read More...

Menteri LHK, Siti Nurbaya meminta birokrat KLHK paham bahwa dalam menyelesaikan program kerja tidak hanya berpatokan pada keberhasilan mencapai target secara teknis semata, namun harus memperhatikan ketercapaian sasaran secara politis yaitu memenuhi keinginan masyarakat. Hal ini diungkapkan Menteri LHK, Siti Nurbaya pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tahun 2018 yang diselenggarakan di Auditorium Dr. Soedjarwo Kantor Pusat KLHK, Jakarta (6/8).

“Sasaran kinerja kita bukan hanya sasaran teknis saja, tetapi juga sasaran politis yang artinya apa yang kita kerjakan harus memenuhi harapan rakyat, sehingga dapat membangun kepercayaan rakyat,” urai Siti.

Untuk meningkatkan capaian kinerja yang berkaitan dengan isu strategis KLHK, Siti Nurbaya meminta jajarannya untuk melakukan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari  government menjadi governance, yang meninggalkan pola old public administration menjadi new public management/new public service.

“Kita harus berubah from government to governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan menjadi terbuka dan dalam prosesnya melibatkan partisipasi masyarakat, tidak dapat lagi bekerja secara tertutup dan menegasikan keberadaan masyarakat” tegas Siti.

Perilaku-perilaku bekerja secara konvensional yang masih terjadi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) KLHK juga menjadi salah satu yang dikritik oleh Menteri Siti. Sistem kerja bussines as usual dari jajaran KLHK disebut Siti menjadi sebab selalu terjadi temuan yang berulang pada hasil audit Inspektorat Jenderal KLHK, BPK RI dan BPKP. Menteri LHK meminta birokrat KLHK meninggalkan zona nyaman dan responsif...

Read More...
Menteri LHK Prioritaskan Evakuasi di Taman Nasional Rinjani

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menginstruksikan jajarannya  melakukan prioritas evakuasi bagi seluruh pendaki yang terjebak di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) saat gempa melanda NTB, Minggu lalu. Hingga Senin (30/7), upaya evakuasi terus dilakukan dengan melibatkan TNI, BNPB, Polri, Mapala, tim TNGR, dan pihak terkait lainnya.

"Sesaat setelah bencana, saya koordinasi terus dengan Dirjen KSDAE dan Dirjen Perubahan iklim. Bahkan bila perlu helikopter kita dipakai dulu untuk NTB, membantu evakuasi ataupun drop logistik bagi pendaki yang masih terjebak di dalam kawasan," kata Siti Nurbaya dalam siaran pers.

Keluarga besar KLHK juga tengah berduka, karena mendapat kabar salah satu putra dari staf Balai Litbang LHK Makassar, bernama Muhammad Ainul Takzim, meninggal dunia akibat bencana tersebut.

"Innaalillaahi wainnaa ilaihi rooji'uun. Saya juga mengucapkan rasa dukacita yang sedalam-dalamnya pada seluruh korban, dan juga masyarakat terdampak bencana. Semoga diberi kekuatan dan kesabaran," kata Siti.

Hingga dini hari Senin, jumlah pendaki TNGR yang diperkirakan naik sesuai daftar pengunjung adalah 820 orang.  Rinciannya yang naik tanggal 7 Juli sebanyak 448 orang, dan tanggal 28 Juli sebanyak 372 orang. Jumlah ini masih bisa bertambah termasuk porter guide, serta tamu yang naik tanggal 25 dan 26 Juli. Pengunjung yang sudah terdaftar turun sampai hari Minggu, sebanyak 680 orang.

Saat ini masih ada yang terjebak di jalur pendakian, mereka berada di dua titik yaitu di jalur Sembalun, dan Batu Ceper.

"Untuk evakuasi ada bantuan personil Koppasus 100 orang, dan ada heli dari Kodam Udayana...

Read More...
KSP Konsolidasikan  Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Paling tidak ada empat alasan sehingga urgensi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2018 ini menjadi penting.

Dalam satu bulan ke depan hingga 2019, Indonesia akan menghadapi tiga peristiwa penting. Yakni pesta olahraga Asian Games XVIII di bulan Agustus, Annual Meeting World Bank-IMF 2018 bulan Oktober di Bali, dan pesta demokrasi pada April 2019.

Di sisi lain, negara tetangga, Malaysia sudah memuji upaya pemerintah mencegah asap dan Karhutla tahun 2017.

Betapa pentingnya penanganan Karhutla ini, terlihat dari sikap Presiden Joko Widodo sendiri yang tak mau kompromi dengan adanya kebakaran hutan dan lahan untuk tahun 2018.  "Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani aturannya masih sama, masih ingat? Dicopot!" ujar Jokowi dalam rapat soal Karhutla di Istana Negara, Selasa (6/2/2018).

Oleh karena itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Rapat Persiapan Pemantauan Karhutla 2018, Rabu (25/7/2018) di Bina Graha, Jakarta meminta pemerintah daerah, KLHK, Polri, TNI, BIN, BMKG, BNPB, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait untuk bekerja keras menuntaskan masalah ini. “Saya minta, agar kita semua mengerahkan kemampuan maksimal dan bekerja bersama untuk menanggulangi kebakaran hutan,” tegasnya.
 
Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan perbaikan proses kerja masing-masing kementerian dan lembaga.
Dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap, kementeriannya melakukan monitoring langsung di wilayah-wilayah yang kerap dilanda kebakaran hutan dan lahan. Seperti Kalimantan Tengah, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat,...

Read More...
Internet Marketing Support oleh PromosiMedia.Com