Monday, March 18, 2019

Sambutan Menteri LHK dalam Acara Rakornas Jakstranas 2018

POINTER
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dalam Acara Rapat Koordinasi Nasional Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
(Rakornas Jakstranas) Jakarta, 3 April 2018


Assalaamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat Pagi, Salam Sejahtera bagi Kita Semua, Om Swastiastu


Yth. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bapak Herman Khaeron
Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tjahjo Kumolo
Yth. Ibu Menteri Keuangan atau yang mewakili
Yth. Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Airlangga Hartato
Yth. Bapak Menteri ESDM, Bapak Ignasius Jonan
Yth. Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono
Yth. Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bapak Bambang P.S. Brodjonegoro
Yth. Ibu Menteri BUMN atau yang mewakili
Yth. Para Pejabat Eselon I dan II Lingkup KLHK
Yth. Para Ketua DPRD Provinsi
Yth. Para Gubernur
Yth. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota
Yth. Para Bupati/Walikota
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/kota se Indonesia
Yth. Para Duta Besar Negara Sabahat
Yth. Dewan Pertimbangan Adipura
Yth. Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional
Yth. Para Lembaga Donor
Yth. Para Pimpinan Dunia Usaha dan Pengelola Kawasan
Yth. Perwakilan Perguruan Tinggi di Jakarta, Bogor, dan Bandung
Yth. Para Asosiasi dan Komunitas yang bergerak di bidang pengelolaan sampah

Para Narasumber dan tamu undangan Rapat Koordinasi Nasional Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas) yang saya hormati.
  1. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang dihadiri oleh Para Menteri Kabinet Kerja, perwakilan kementerian/lembaga terkait, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, dunia usaha, pengelola kawasan, perguruan tinggi, asosiasi dan komunitas.
  2. Tujuan pertemuan hari ini adalah dalam rangka mensinergikan dan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan JAKSTRANAS di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, serta memastikan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan target pencapaian pengelolaan sampah nasional pada tahun 2025.
  3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang baru ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017 merupakan terobosan baru dalam pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber sampai ke pemrosesan akhir. Adapun target pengelolaan sampah yang ingin dicapai adalah 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 (Indonesia Bersih Sampah). Kerja bersama diperlukan dalam mencapai target pengelolaan sampah ditahun 2025 tersebut dengan melibatkan 32 kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha dan pengelola kawasan serta masyarakat.
  4. Paradigma penting dalam Perpres JAKTRANAS ini adalah konsep “pengurangan sampah” di sumbernya yang menjadi isu utama sebagaimana telah disampaikan di atas yaitu 30% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan tekad yang sangat kuat untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampahnya melalui perubahan perilaku dan budaya masyarakat Indonesia. Untuk itu, perlu membangun kesadaran kolektif masyarakat dan anak bangsa, sehingga menjadi sebuah “Gerakan Masyarakat” yang besar dan masif dalam pengelolaan sampah.
  5. Target pencapaian penyelenggaraan JAKSTRANAS diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Untuk mencapai target ini, pemerintah daerah harus menyusun Dokumen JAKSTRADA (Kebijakan Strategi Daerah) dalam kurun waktu 6 bulan untuk pemerintah daerah provinsi dan 1 tahun untuk pemerintah daerah kabupaten/kota.
  6. Profil pengelolaan sampah nasional mengalami peningkatan sejak ditetapkannya UU Nomor 18 Tahun 2008, dimana pada tahun 2016 sampah terkelola sebesar 67% dan terjadi peningkatan pemanfaatan sampah dari 7% pada tahun 2014 menjadi 11% pada tahun 2016. Hal ini diikuti dengan peningkatan penerapan teknologi pemrosesan akhir sampah yang lebih ramah lingkungan sebesar 43%. Selain itu terjadi perubahan komposisi sampah, dimana sampah organik menurun dari 60% pada tahun 2013 menjadi 57% pada tahun 2016 dan sampah plastik meningkat dari 14% pada tahun 2013 menjadi 16% pada tahun 2016 (data Adipura 2016).
  7. Selain itu kementerian/lembaga terkait juga melakukan dan melaksanakan program yang ada dalam JAKSTRANAS sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan Jakstranas harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
  8. Untuk mendukung penyelenggaraan JAKSTRADA, KLHK saat ini sedang menyusun Pedoman Pelaksanaan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas, yang akan digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menetapkan JAKSTRADA.
  9. Dokumen JAKSTRADA tersebut bukanlah merupakan dokumen normatif dan kualitatif saja, tetapi merupakan dokumen yang menggambarkan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan daerah masing-masing yang dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampai ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
  10. JAKSTRANAS dan JAKSTRADA ini akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah nasional dan daerah yang terukur pencapaiannya secara bertahap sampai tahun 2025, untuk itu saya berharap semua pemangku kepentingan dapat bekerjasama dan berkolaborasi untuk mencapai target JAKSTRANAS.
  11. Gerakan Masyarakat yang besar dan masif ini akan mendorong sampah menjadi sumber daya baru (renewable resources) yang sangat dahsyat bagi sistem perekonomian Indonesia (circular economy). Mengingat potensi timbulan sampah nasional didominasi sampah organik 57%, sampah plastik 16%, sampah kertas 10%, dan sampah lainnya 17%, hal ini berpotensi menjadi sumber daya baru bagi sektor industri untuk memanfaatkan sampah sebagai alternatif bahan baku industri.
  12. Seperti kita pahami bersama bahwa serangkaian kegiatan prinsip dalam langkah penanganan sampah meliputi 10 langkah yakni :
    a. Sorue separation
    b. Door to door ceollection system
    c. Composting
    d. Recycling
    e. Reuse, rpeiar and deconstrution
    f. Waste reduction initiatives
    g. Economic incentives
    h. Residual separtaion and reseach facilities
    i. Better industrial design
    j. Interim landfills
  13. Terima kasih kepada semua pihak yang telah secara dinamis mengakutalisasikan concern dalam penanganan sampah di Indonesia, mulai dari tahun 2015, 2016 dan 2017 seta 2018 yang saya ikuti secara lansgung pada benchmark HPSN, mulai 60an komunitas hingga hampir 10 ribu komunitas dan di tahun 2018 ini sudah di record hampir 2 juta orang terlibat dalam agenda penanganan sampah sejak 21 Januari 2018 dalam rangkaian acara Tiga Bulan Bersih Sampah. Terima kasih kepada Pemda-Pemda yang sangat aktif bekerja dna memberikan dukungan kepada masyarakat.
  14. Kita tahu bahwa dalam hal penanganan sampah prinsip bahwa sampah adalah permasalahan sosial, itu yang utama. Baru setelah itu kita melihat bahwa ada nilai ekonomi dalam sampah etrseut. Amir kita bekerja untuk emngurian satu perstaud air persoalan-persoalan tersebut dan kita atasi bersama soal sampah ini.
  15. Dalam rangkaian HPSN Tahun 2018 ini KLHK juga mencanangkan Tiga Bulan Bersih Sampah (TBBS) yang dilaksanakan di seluruh Indonesia mulai tanggal 21 Januari sampai dengan 21 April 2018 yang dikaitkan dengan peringatan Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April 2018, yang meliputi sosialisasi kebijakan dan program pengelolaan sampah, gerakan kebersihan sampah dan fasilitasi kegiatan bersama masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan aksi bersama (colaboratif action) dalam pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
  16. KLHK juga melakukan upaya-upaya pengelolaan sampah terpadu untuk beberapa kawasan wisata prioritas nasional antara lain Labuhan Bajo, Bromo Tengger Semeru, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Wakatobi, dan Kepulauan Seribu, serta kegiatan strategis nasional pengelolaan sampah di DAS Citarum, dan event penting ASIAN GAMES ke-18.
  17. KLHK melakukan pendekatan pengelolaan sampahnya secara komprehensif mulai dari upstream (hulu) sampai kepada pemrosesan akhir, termasuk edukasi dan pendampingan. Dukungan sarana dan prasana berupa pembangunan PUSAT DAUR ULANG (PDU) dan Bank Sampah Induk sebagai off taker bagi upaya dan inisiatif masyarakat berupa Bank Sampah Unit skala RT atau Komunitas. Sementara itu untuk Asian Games, akan diterapkan konsep “less waste more games”.
  18. Merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 ini, program ADIPURA harus dapat menjawab target-target yang menjadi komitmen daerah dalam pengelolaan sampah. Untuk itu, ke depan Program ADIPURA harus direvitalisasi agar dapat mewujudkan Indonesia Bersih Sampah tahun 2025. Program ADIPURA harus dapat menjadi instrumen untuk “menghela” Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan sampahnya mencapai 100% terkelola. Selain itu diharapkan terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sebagai salah satu indikator suksesnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
  19. Pelaksanaan Jakstranas ini harus terukur dan dapat dipertanggung jawabkan (accountable). Untuk itu perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jakstranas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan kepada Presiden. Hasil dari RAKORNAS ini akan dilanjuti dalam bentuk Rapat Kerja yang kongrit untuk Penyusunan JAKSTRADA Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu, segera akan dilakukan Rapat Kerja Regional untuk Penyusunan JAKSTRADA tersebut.

Akhir kata saya sampaikan ucapan terima kasih kepada para narasumber Saudara Menteri, Kepala DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati/Walikota, dan para peserta RAKORNAS JAKSTRANAS atas partisipasi dan dukungannya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara Rapat Koordinasi Nasional Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah secara resmi di buka.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi upaya kita bersama untuk membangun INDONESIA tercinta menjadi lebih baik lagi khususnya dalam pengelolaan sampah.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wa Barokatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Santi Om.


SITI NURBAYA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN









































Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Perjuangan Manggala Agni di Garda Terdepan Karhutla, Demi Menjaga Titik Api, Rela Tinggalkan Anak Istri


Demi Menjaga Titik Api, Rela Tinggalkan Anak Istri

Malam menjelang saat Fauzi (41), anggota Manggala Agni Daops Dumai, mengeluarkan handphonenya. Setelah mendapat sinyal di lokasi terdepan Kebakaran hutan dan lahan, ia menyapa orang tercinta di seberang sana.

''Apa kabar Nak, sudah minum susu belum? bagaimana tadi sekolahnya?,'' terdengar suaranya bercengkrama.

Ayah tiga anak ini sudah hampir tiga minggu keluarganya yang tinggal di Dumai, untuk memadamkan titik api di Pulau Rupat. Ia memang sempat pulang, namun hanya beberapa jam saja di rumah, kemudian berangkat lagi menyeberang.

Saat sedang berjibaku memadamkan api di Rupat, Fauzi sempat mendapat kabar bila kawasan di sekitar rumahnya di jalan Meranti kota Dumai, justru terbakar. Untungnya api tak sampai melahap rumahnya.

''Saya hanya pulang untuk melihat kondisinya, beberapa jam saja di rumah, lalu menyeberang lagi ke Rupat. Sekarang titik api memang sudah padam, namun kami masih harus melakukan proses pendinginan,'' kata Fauzi.

Dedikasinya pada tim Manggala Agni dimulai sejak tahun 2002. Saat itu mereka tidak bergaji per bulan dan hanya menerima honor kegiatan sebesar Rp180 ribu, yang itupun baru diterima per 6 bulan. Fauzi mengatakan, salah satu alasannya ia lebih memilih jadi Manggala Agni, karena panggilan hati.

''Sekarang Alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir kesejahteraan sudah meningkat, gaji sudah rutin per bulan dan ada BPJS juga,'' ungkapnya.

Menjadi Manggala Agni bukanlah pekerjaan yang mudah. Tidak hanya sekedar kerja keras, tapi juga membutuhkan kerja ikhlas. Karena bukan kerja ringan, kata Fauzi, 'seleksi alam' pada akhirnya membuat tak sedikit dari mereka mengundurkan diri.

''Di angkatan 2002, dalam satu Daops itu ada 4 regu, yang tersisa setia sampai sekarang setelah hampir 17 tahun, hanya tinggal 12 orang,'' kata Fauzi.

Kerja Manggala Agni KLHK kini cakupannya memang lebih luas. Jika sebelumnya mereka hanya menjaga kawasan hutan konservasi, kini mereka juga harus menjaga lahan. Untuk...

Read More...
Perjuangan Manggala Agni di Garda Terdepan Karhutla, Saat Dikepung Api, Terpaksa Mengumandangkan Adzan


Saat Dikepung Api, Terpaksa Mengumandangkan Adzan

Meski telah bekerja nyaris seharian di garda terdepan, anggota Manggala Agni Daops Dumai yang berjaga di Rupat, tepatnya di Desa Terkul, tetap penuh semangat. Malam semakin dingin, aroma lahan terbakar dan asap semakin menyengat.

Sambil beristirahat, cerita-cerita mengenai pengalaman memadamkan titik api Karhutla mulai mengalir. Azmi (40) berbagi kisah, ketika dirinya dan rekan-rekan Manggala Agni pernah terkepung titik api hebat, saat Karhutla tahun 2010 silam.

Saat itu Azmi dan rekan-rekannya sedang memadamkan api di Medang Kampai, Dumai. Mereka berusaha memadamkan titik api yang sedang menuju pondok-pondok kayu yang ditinggali warga. Ada Ibu-ibu, dan anak-anak juga. Mereka memang tinggal di lahan tersebut untuk berkebun.

''Mereka sudah berteriak minta tolong, dan Alhamdulillah berhasil kita selamatkan. Namun tak lama kemudian, kami dapat kabar kalau api berputar ke arah barak tempat kami tinggal,'' kata Azmi.

Faktor angin telah membuat api begitu cepat berubah arah. Membakar apa saja yang menghadangnya, mulai dari ilalang, rerumputan, hingga pepohonan. Jarak dari barak hanya tinggal 1,5-2 Km.

Azmi dan kawan-kawannya mulai panik. Karena di dalam barak, ada peralatan dan logistik mereka. Sekuat tenaga dengan sisa tenaga, mereka lantas memblokade jilatan api yang sedang menuju barak.

''Tim yang bertugas menyelamatkan barak hanya 6 orang, saya yang paling depan menghadang api dengan memegang kepala selang,'' kata Azmi yang sudah menjadi Manggala Agni sejak tahun 2002 ini.

Dengan hanya mengandalkan satu selang, Azmi dan kawan-kawan hanya bisa pasrah saat melihat besarnya lidah api. Saat itu di belakangnya, tak jauh dari barak, Azmi melihat ada kanal kecil.

''Saya terus memandang ke arah api yang datang, lalu mandang ke belakang. Mandang ke depan, lalu mandang lagi ke belakang. Pokoknya kalau api tak bisa dihadang, kami harus lompat ke dalam kanal, dan hanya bisa pasrah apapun yang akan terjadi. Bisa dipastikan kami...

Read More...
Perjuangan Manggala Agni di Garda Terdepan Karhutla, Menjaga Benteng Terakhir Jilatan Kepala Api


Menjaga Benteng Terakhir Jilatan Kepala Api

Petang menjelang saat tiba di Pulau Rupat. Menggunakan mobil tipe 4WD, butuh waktu lebih dari 1 jam, melewati jalan-jalan kampung untuk menuju Desa Pergam, salah satu desa terparah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Mobil harus masuk ke jalan Hikmah, Kelurahan Pergam. Sekitar 2 Km dari jalan desa, sampai ke ujung jalan tanah, mobil terpaksa berhenti.

''Kita hanya bisa sampai di sini. Dari sini harus menggunakan sepeda motor, jaraknya lumayan. Teman-teman Manggala Agni ada di dalam,'' kata Fauzi, Korlap Manggala Agni regu 2 Daops Dumai.

Petang mulai berganti malam. Terang berganti gelap. Jauh dari pemukiman, dikelilingi kebun warga yang didominasi sawit, dan hutan. Hanya ada suara alam, sekitar 12 tim Manggala Agni bekerja melakukan pendinginan dengan alat penerangan seadanya, berupa senter yang dilekatkan di kepala masing-masing. Mereka mencari titik asap, melakukan pemadaman bara api di bawahnya, agar tidak ada yang berpotensi menjadi titik api.

''Kami harus pastikan betul tidak ada titik asap dan bara yang tersisa, bahkan bila harus kerja sampai pagi sekalipun. Karena kalau ditinggal dan ternyata terbakar lagi, maka sia-sialah proses pemadaman yang sudah dilakukan selama ini,'' kata Wadanru Regu II Daops Dumai, Safrudin.

Sekitar jam 19.18 WIB, setelah memastikan di lokasi Desa Pergam sudah aman, tim baru memutuskan pulang ke titik yang bisa dijangkau mobil. Setelah meletakkan peralatan di mobil bak terbuka, mereka kemudian membuat lingkaran kecil.

Mereka berdoa bersama di tengah kegelapan malam, atas keselamatan kerja hari itu, dan berharap tidak ada titik asap yang berubah menjadi titik api karena faktor angin.

Dari lokasi ini tim Manggala Agni menuju jalan Semoga Jaya, Kelurahan Terkul. Dari jalan utama desa, tim mulai masuk ke jalan tanah. Perlahan tidak ada lagi pemukiman. Hanya tersajikan kesunyian dan kegelapan hutan.

Sekitar jam 21.00 WIB, setelah perjalanan hampir 5 Km, tim baru sampai di barak. Ini bukan...

Read More...
Perjuangan Manggala Agni di Garda Terdepan Karhutla, Mendinginkan Bara Api di Bawah Kaki

''Mendinginkan Bara Api di Bawah Kaki''

Dari pantauan udara, kawasan Mumugo di Rokan Hilir, Bangsal Aceh dan Medang Kampai di Dumai, tak lagi berapi. Menyisakan petak-petak lahan kecoklatan bekas terbakar yang berhasil dipadamkan. Heli Bell 412 PK-DAS KLHK yang melakukan patroli udara, terus terbang ke arah Pulau Rupat, Bengkalis. Dari kota Dumai, Pulau indah ini hanya dipisahkan Selat.

Kawasan ini sebelumnya terbakar hebat. Heli sempat terbang rendah melihat kerja tim Manggala Agni yang masih bekerja di lokasi ini. Setelahnya heli berputar dan mendarat di Bandara Pinang Kampai, Dumai. Dari sinilah perjalanan darat melihat kerja Manggala Agni dimulai.

Panas terik. Aroma lahan terbakar begitu menyengat. Tanah yang didominasi gambut masih terasa hangat bahkan panas saat diinjak meski telah menggunakan sepatu tebal. Debunya seketika menyeruak memedihkan mata. Harus hati-hati saat melangkah karena masih menyisakan banyak bara dimana-mana.

Beberapa meter ke depan, lidah api terlihat menjilat. Menghanguskan pepohonan, rerumputan, dan gambut di sekitarnya. Di antara asap, debu pekat, dan bara api di dalam gambut itu, empat pasukan Manggala Agni terus merengsek maju.

Batu Bintang, Dumai Barat, menjadi lokasi pertama yang dikunjungi, Selasa (5/3/2019) lalu. Berjarak hanya sekitar 45 menit dari bandara, dan cukup berdekatan dengan pemukiman warga, tim Manggala Agni bagai berpacu dengan waktu dan cuaca.

Lokasi yang sulit dan tak bisa diakses kendaraan, memaksa tim Manggala Agni harus membawa seluruh peralatan dengan berjalan kaki. Untuk mengakali stok air yang sangat terbatas, dibuatlah embung-embung air di lokasi terbakar. Luasnya sekitar 4x2 meter, dengan kedalaman lebih kurang 8 meter.

Dari embung inilah selang dipasang, dan kemudian ditarik manual untuk memadamkan jilatan api dari jarak paling terdekat. Mereka harus sangat berhati-hati, karena yang diinjak terkadang adalah api.

Tim juga harus memperhatikan arah angin, karena asap yang menyelimuti lokasi membuat jarak pandang begitu...

Read More...
Bersih Sampah Serentak di 8 Kota Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2019 yang bertema “Kelola Sampah, Hidup Bersih, Sehat dan Bernilai,” pagi ini (24/02/2019) kembali dilakukan Kegiatan Bersih-bersih sampah atau Clean Up di 8 kota yaitu Kendal, Tegal, Brebes, Pemalang, Batang, Rembang, Jepara dan Kebumen. Kegiatan ini dilaksanakan di kota-kota yang memiliki sungai besar dan memiliki pantai untuk mewujudkan sinergi dalam mengurangi sampah termasuk sampah plastik.

Menteri LHK, Siti Nurbaya didampingi Bupati Kendal, Mirna Annisa, bersama-sama masyarakat setempat hadir pada kegiatan bersih sampah di Pantai Sendang Sikucing, Kendal (24/2). Menteri Siti dalam arahannya mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah dari rumah sendiri. Menteri Siti menyebut bahwa HPSN 2019 menjadi momentum yang baik dalam mengajak seluruh pihak mewujudkan kesamaan langkah dan keperdulian pengelolaan sampah di Indonesia.

"Renaca pemerintah pada tahun 2025, kita harus bisa mengurangi sampah sebesar 30 persen. Sampah ini yang paling banyak datangnya dari rumah tangga." Jelas Menteri Siti. Lebih lanjut, Menteri Siti menerangkan bahwa saat ini sampah tersebut baru bisa dikurangi 2,7 sampai 3 persen di Indonesia. Dengan demikian, Menteri Siti mengajak masyarakat untuk ikut mengurangi sampah, dengan memilah yang baik yang bisa gunakan ulang, atau dijadikan produk lain dengan daur ulang.

Pada saat Rapat Kerja Nasional Indonesia Bersih di Jakarta (21/2), pemerintah telah meluncurkan Gerakan Indonesia Bersih. Fokus Program Gerakan Indonesia Bersih memberikan penekanan pada peningkatan perilaku hidup bersih sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, kerja, dan komunitas. Selain tiu juga diharapkan terjadi peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat.

Hal-hal lain yang juga menjadi fokus Gerakan Indonesia Bersih adalah mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik. Kemudian menyempurnakan peraturan perundang-undangan, pemberian kemudahan...

Read More...
9 Tokoh Hutan Sosial Jadi Role Model Kelompok Tani Hutan Sosial di Indonesia

Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang berhasil mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan yang telah diberikan izin melalui hutan sosial, telah dilakukan pemilihan sembilan tokoh hutan sosial oleh Koran Tempo.

"Pemilihan Tokoh Hutan Sosial ini, akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk menjaring lebih banyak Tokoh Hutan Sosial yang menjadi role model, dan teladan bagi kelompok tani Hutan Sosial lainnya di seluruh Indonesia," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, pada acara Penyerahan SK Perhutanan Sosial, di Cianjur (8/2).

Penyerahan trofi dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, didampingi oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Momen ini juga sekaligus dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2019.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto menjelaskan pemilihan tokoh hutan sosial dilakukan dengan menyeleksi tokoh Hutan Sosial dari data Hutan Sosial yang ada serta usulan dari pemangku yang berkepentingan dengan sejumlah kriteria.

Yang pertama yaitu calon penerima adalah pemegang izin Hutan Sosial dan/atau pemegang pengakuan dan perlindungan hutan adat. Selanjutnya, mereka memiliki leadership terhadap pengembangan kegiatan Hutan Sosial yang terukur, dan telah berjejaring dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, mereka mampu menunjukkan kemandirian dan keberlanjutan dalam pengembangan kegiatan Hutan Sosial.

"Dengan kriteria tersebut, akhirnya ditetapkan 9 tokoh Hutan Sosial yang terdiri dari 3 tokoh Hutan Kemasyarakatan, 3 Tokoh Hutan Desa, 2 Tokoh Hutan Adat, dan 1 Tokoh Kemitraan Kehutanan," kata Bambang.

Kesembilan trofi tersebut diberikan kepada:
1.    Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan didampingi oleh Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan) Kalimantan dan CV. Gerai Tembawang dan PT Kayuh Nusantara Jaya sebagai offtaker, LPHD ini membudidayakan kepiting dan madu kelulut di dalam kawasan...

Read More...
Presiden Joko Widodo Menyerahkan SK Perhutanan Sosial di Cianjur

Program Perhutanan Sosial, merupakan program prioritas Pemerintah yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Selain itu, program ini dilaksanakan untuk mengurangi konflik permasalahan lahan di masyarakat, dan kedepannya bisa membantu mengatasi kemiskinan.

Kali ini, Presiden Joko Widodo menyerahkan 42 Unit SK Perhutanan Sosial seluas 13.976,28 Ha bagi 8.941 KK dari 12 Kabupaten di Jawa Barat, bertempat di Wana Wisata Pokland Kabupaten Cianjur, (8/2).

"Sebelumnya, lahan banyak dibagikan kepada yang gede-gede. Sekarang kita berikan kepada rakyat dalam bentuk Surat Keputusan seperti ini. Ini untuk 35 tahun, dan status hukumnya jelas," tegas Presiden Joko Widodo di depan kurang lebih 3.000 masyarakat yang hadir.

Presiden Joko Widodo mengingatkan, setiap tahun akan mengecek penggunaannya apakah terlantar atau produktif.

"Kalau sudah diberikan SK, lahannya harus produktif. Silahkan mau dipakai untuk menanam kopi, cengkeh, durian, dan buah-buahan lainnya," ujar Presiden Joko Widodo.

Dalam laporannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, menyampaikan penyerahan SK Perhutanan Sosial dilakukan sejak 2016, yang dimulai di Kalimantan pada Desember 2016.

"Realisasi distribusi pemberian akses kelola kepada masyarakat sampai dengan 31 Januari 2019 mencapai 2.531.277,13 Ha, atau sebanyak 5.454 Unit SK bagi 601.892 KK diseluruh Indonesia," jelas Menko Darmin.

Adapun rincian SK yang diserahkan pada hari ini sebagai berikut:
a. Kab. Bogor sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 610,64 ha untuk 75 KK
b. Kab. Ciamis sebanyak 4 SK Kulin KK seluas 718,03 ha untuk 691 KK
c. Kab. Cianjur sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 1.309,25 ha untuk 1.379 KK
d. Kab. Garut sebanyak 1 SK Kulin KK dan 1 SK IPHPS seluas 678,68 ha untuk 688 KK
e. Kab. Indramayu sebanyak 3 SK IPHPS seluas 794 ha untuk 612 KK
f. Kab. Bandung sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 3.662,88 ha untuk 2.299 KK
g. Kab. Bandung Barat sebanyak 2 SK Kulin KK seluas...

Read More...
Pentingnya Legalitas Kayu Bagi Kedaulatan Indonesia

Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan apresiasinya akan dukungan industri kayu nasional, khususnya PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI), yang telah berkomitmen sejak lama dalam menghasilkan produksi kayu yang legal. Menurutnya, legalitas ini merupakan hal yang sangat penting, karena seringkali produksi kayu Indonesia diragukan legalitasnya oleh negara lain.

"Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun saya menjelaskan di PBB dan FAO, bahwa kehutanan Indonesia dikelola dengan baik, bahwa deforestasi kita menurun, dan terima kasih kepada PT. KLI yang telah menjadi pelopor untuk tidak ada yang tidak legal dalam industri kita. Pemerintah sangat mendukung dan berterima kasih untuk hal itu," ujarnya, saat menghadiri pencanangan Kebangkitan Industri Perkayuan Nasional untuk Kesejahteraan Masyarakat, di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah (29/01).

Menteri Siti menyampaikan bahwa di tahun 2019 ini, KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaaan hutan Produksi Lestari (PHPL) telah menyiapkan 1.000 unit sertifikasi legalitas kayu dari APBN.

Mendukung industri kayu nasional, Menteri Siti juga mengingatkan pentingnya pengembangan desain atau rancangan industri hulu hilir.
"Industri hulu hilir harus berangkat bersama-sama, dan berjalan dengan baik," lanjutnya.

Menteri Siti juga menekankan bahwa kebangkitan industri perkayuan nasional akan dapat dicapai dengan beberapa kondisi, yaitu :

1) Adanya kelimpahan dan jaminan kontinuitas bahan baku yang berkualitas dan mudah didapatkan;
2) Adanya penyederhanaan mata rantai pasokan bahan baku yang murah dan legal;
3) Adanya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan partisipatif;
4) Adanya kesepahaman penentuan jenis kayu yang akan dikembangkan dan sesuai dengan tapak;
5) Adanya kelembagaan yang mapan didukung dengan program pendampingan;
6) Adanya fasilitasi dan bantuan ekonomi produktif secara berkala dari pemerintah;
7) Adanya jaminan pasar produk yang progresif;
8) Adanya monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan secara...

Read More...
Hutan Sosial Dukung Kebangkitan Industri Kayu

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pemanfaatan hutan untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Hal ini kembali ditegaskan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, saat menerangkan pentingnya peran hutan rakyat dalam mendukung pasokan bahan baku kayu industri kayu nasional.

"Oleh karena itu, akses hutan diberikan kepada rakyat, kalau selama ini di pulau Jawa, masyarakat menanam di tanah rakyat sendiri, maka dengan hutan sosial, mari kita tanami hutan sosial dengan kayu-kayu, dan masyarakat bisa menanam pohon dengan hutan sosial di tanah Perhutani dengan persyaratan tertentu," ujarnya di hadapan masyarakat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (29/01).

Dijelaskannya, di era Presiden Jokowi ini, banyak permasalahan bidang kehutanan yang telah terselesaikan, termasuk akses hutan, produktivitas kayu, dan kebangkitan industri kayu hutan.

Pemerintah saat ini memiliki komitmen yang kuat, dan telah mengimplementasikan untuk melibatkan, dan memberdayakan masyarakat melalui program percepatan perhutanan sosial.

Sebelum 2015, masyarakat hanya dapat mengelola 7 % dari luas hutan. Setelah tahun 2015, telah ditetapkan pencadangan bagi 13,8 juta ha untuk hutan sosial (dari target 12,7 juta) serta 4,8 juta ha untuk kawasan hutan yang didistribusikan bagi rakyat, dengan reformasi agraria seluas 4,8 juta ha (dari target 34,1 juta ha) sehingga komposisi alokasi meningkat secara signifikan menjadi 33%.

Menteri Siti juga menerangkan, industri kayu nasional sangat terkait dengan program hutan sosial. Hal ini dibuktikan dengan tingginya peran hutan rakyat dalam mendukung bahan baku industri kayu.

Di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Siti mengajak pengelolaan hutan yang tidak produktif, khususnya di lahan Perhutani, dengan luas lahan kurang atau sama dengan 10%, agar dapat ditanami kayu dengan pola agroforestry.

"Saya kira itu ada polanya ada caranya. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan partisipatif. Saya juga minta tolong,
nanti polanya bukan hanya menyerap, tetapi juga pola offtaker, sekaligus...

Read More...
Anugerah PROPER 2018, Ketaatan Perusahaan Mencapai 87%

Siti Nurbaya menyerahkan Anugerah PROPER Tahun 2018 kepada 20 perusahaan peringkat PROPER EMAS dan 155 perusahaan PROPER HIJAU pada Malam Anugerah PROPER (27/12/2018) di Hotel Bidakara Jakarta.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) periode 2017 – 2018 ini diikuti sebanyak 1.906 perusahaan. Berdasarkan evaluasi Tim Teknis dan pertimbangan Dewan Pertimbangan PROPER, selain peringkat EMAS dan HIJAU ditetapkan peraih peringkat BIRU 1.454 perusahaan, MERAH 241 perusahaan, dan HITAM 2 perusahaan, serta 16 perusahan dikenakan penegakan hukum dan 18 tidak beroperasi. Dari 1.906 perusahaan tersebut terdiri dari 905 Agroindustri, 560 Manufaktur Prasarana Jasa, dan 441 Pertambangan Energi Migas.

"Hasil penilaian PROPER tahun 2018  menunjukkan tingkat ketaatan 87% dan upaya hemat energi sebesar 273,61 juta Giga Joule, upaya awet air 306,94 juta m3, tahan emisi konvensional dengan total penurunan emisi sebesar 18,7 juta ton, tahan emisi GRK sebesar 306,94 juta ton CO2e, reduksi dan pemanfaatan limbah B3 dan limbah padat non B3 sebesar 16,34 juta ton dan 6,83 juta ton, serta penurunan beban pencemaran air limbah yang mencapai 31,72 juta ton" kata Siti Nurbaya dalam sambutannya.  

Melalui PROPER, perusahaan terus melakukan inovasi dalam pengelolaan lingkungan. Inovasi yang pada tahun 2015 hanya tercatat 151 meningkat menjadi 542 pada tahun 2018. Penghematan biaya yang berhasil dilakukan oleh perusahaan mencapai Rp. 925,241 Trilyun meningkat 16 kali lipat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 53,076 Trilyun.

Dikatakan Siti Nurbaya pada tahun 2018 berhasil dilakukan penghematan sebesar Rp. 925.241 Triliyun. "Selain itu, PROPER juga berhasil mendorong upaya pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan dengan dana bergulir mencapai Rp. 1,53 Triliyun", ucap Siti Nurbaya.

M.R. Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK menjelaskan bahwa terdapat hal baru dalam pelaksanaan PROPER tahun 2018 ini yaitu dimasukkannya 9 pelabuhan besar di Indonesia sebagai obyek penilaian PROPER. Read More...