Saturday, May 26, 2018

Strategi KLHK Percepat Target Perhutanan Sosial

PRESIDEN Joko Widodo melanjutkan pembagian SK Perhutanan Sosial pada masyarakat, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jawa Timur.

Presiden Jokowi dijadwalkan meninjau kawasan perhutanan sosial dan perkebunan jagung di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Jumat (9/3).

"Desa ini menjadi lokasi yang akan dikunjungi Bapak Presiden, besok dalam rangka panen jagung raya dan penyerahan SK Perhutanan Sosial pada warga Kabupaten Bojonegoro, Blitar dan Malang," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya saat meninjau persiapan di lokasi acara, Kamis (8/3/2018).

Pemerintahan Jokowi – JK telah mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk Program Perhutanan Sosial (PS) guna pemerataan ekonomi masyarakat. Pemberian hak akses kelola hutan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi. Secara keseluruhan, sampai 2019 ditargetkan dapat terealisasi 4,38 juta ha.

Perhutanan Sosial dilaksanakan dengan 5 skema, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat (HA).

Sampai pertengahan Februari 2018, capaian pemberian hak akses kelola kawasan hutan PS telah mencapai 1,46 juta ha dari target 2 juta ha di tahun 2018, terdiri dari HD 772 ribu ha, HKm 323 ribu ha, HTR 250 ribu ha, Kemitraan Kehutanan 94 ribu ha, dan HA 22 ribu ha.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto, menjelaskan bahwa pencapaian realisasi penyiapan areal perhutanan sosial seluas 4,38 juta hektar tersebut sangat tergantung antara lain kepada kecepatan masyarakat mengakses rencana lokasi, kesiapan kelompok tani hutan dan pendampingan yang ada di wilayah.

Untuk itu, KLHK menjalankan 6 (enam) Strategi Percepatan Perhutanan Sosial (PS) guna mencapai target tersebut.

Pertama, menyusun Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang di update setiap 6 bulan. Dalam PIAPS terlihat target PS di tiap provinsi, dan sebaran terbesar berada di Papua, Riau dan Kalimantan Barat.

Kedua, menyusun blue print areal PS sampai tahun 2019, yang menunjukkan target per provinsi, kategori dan skema PS. Ketiga, membentuk kelompok kerja (Pokja) PS. Saat ini sudah terbentuk 26 Pokja di tingkat provinsi melalui SK Gubernur.

Strategi keempat, mekanisme detasering percepatan PS. Detasering adalah menempatkan atau menugaskan pegawai/instansi untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

Kelima, Pola Pendampingan PS. Tenaga pendamping terdiri dari PNS dan Non PNS, sarjana dan lulusan SMK Kehutanan, bertugas memberikan pendampingan kepada kelompok usaha perhutanan sosial.

Strategi terakhir adalah Percepatan Hutan Adat. Hutan Adat diidentifikasi, dipetakan dan ditetapkan pengelolaannya oleh masyarakat adat. Realisasi Hutan Adat sudah 22 ribu hektar, terdiri dari 17 unit SK Penetapan Hutan Adat dan 2 SK pencadangan.(*)