Saturday, April 21, 2018

Susun Setrategi Kelola Sampah, Menteri LHK Libatkan Pemda


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyatakan target pengelolaan sampah di Indonesia bisa mencapai 100 % pada tahun 2025.

Dia optimistis target itu bisa tercapai karena didukung Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Perpres ini, kata Siti, adalah terobosan baru dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

Pengelolaan sampah ini, kata Siti, akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber sampai ke pemrosesan akhir.

“Adapun target pengelolaan sampah yang ingin dicapai adalah 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 (Indonesia Bersih Sampah). Masalah sampah ini sebenarnya bisa diselesaikan, bukan tidak bisa. Dukungan daerah sangat penting,” kata Siti di acara Rakornas Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah dan Sejenis Rumah Tangga di kantornya, Jakarta, Selasa (3/4).

Rakornas itu dihadiri oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Mendagri Tjahjo Kumolo, perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian PU dan Kementerian Keuangan. Menteri BUMN Rini Soemarno berhalangan hadir karena kunker di luar negeri.

Menurut Siti, kerja bersama semua lini diperlukan dalam mencapai target pengelolaan sampah pada 2025 tersebut.

Yakni, dengan melibatkan 32 kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha dan pengelola kawasan serta masyarakat.

“Tujuan pertemuan hari ini adalah dalam rangka mensinergikan dan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan JAKSTRANAS di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, serta memastikan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan target pencapaian pengelolaan sampah nasional pada tahun 2025,” imbuhnya.

Siti menjelaskan, target pencapaian penyelenggaraan JAKSTRANAS bisa diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30 %, dan penanganan sampah sebesar 70 % pada 2025.

“Untuk mencapai target ini, pemerintah daerah harus menyusun Dokumen JAKSTRADA (Kebijakan Strategi Daerah) dalam kurun waktu 6 bulan untuk pemerintah daerah provinsi dan 1 tahun untuk pemerintah daerah kabupaten/kota. Apalagi mau pilkada, ini nanti setelah pilkada, kepala daerah baru harus susun strateginya Jakstrada, untuk enam bulan dan 1 tahun,” papar Menteri Siti.

Selain itu, kata dia, kementerian/lembaga terkait juga melakukan dan melaksanakan program yang ada dalam JAKSTRANAS sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pelaksanaan JAKSTRANAS harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

JAKSTRANAS dan JAKSTRADA ini akan menjadi master plan pengelolaan sampah nasional dan daerah yang terukur pencapaiannya secara bertahap sampai tahun 2025.

“Untuk itu diharapkan semua pemangku kepentingan dapat bekerjasama dan berkolaborasi untuk mencapai target JAKSTRANAS,” pungkas Menteri Siti. (*)









































Website dibuat oleh NiagaWebsite.com