Tuesday, July 07, 2020

Minister details role of peat governance in Indonesian GDP

JAKARTA (foresthints.news) - Numerous fundamental steps that have been taken in an effort to implement peat governance in a comprehensive manner are based on various directions from President Joko Widodo. These measures seek, among other things, to prevent any repetition of forest and land fires, in particular those originating in peatlands, in the future.

This was reiterated by Environment and Forestry Minister Dr. Siti Nurbaya to foresthints.news at her official residence on Sunday (May 28).

The minister recalled how the widespread forest and land fires of 2015 spread significantly across peat domes, making them extremely difficult to extinguish, as happened in the province of South Sumatra that same year.

"The fact is that more than 90% of the peat domes on the island of Sumatra have been turned into acacia and palm oil plantations. The situation certainly requires comprehensive peat governance," she explained.

The following two photographs are of peat domes which were burned in 2015 in a South Sumatra pulpwood concession. The fires at that time were very hard to put out. Fortunately, amid much frustration, heavy rain finally arrived to extinguish the peat fires.



The minister pointed out that 2015's peat fires led to a decline in Indonesia's economic growth that year.

"Indonesia's economic growth didn't reach, let alone surpass, 5% in 2015. Instead, it hovered at around just 4.9%," the minister said.

Peat governance and GDP

Minister Siti Nurbaya went on to explain that data from the Indonesian Central Bureau of Statistics (BPS) indicated economic growth in Indonesia of 5.02% in 2016, more than 95% of which derived from the contributions of sectors other than the palm and pulp & paper subsectors.

The minister said that the contribution of the plantation subsector - which includes the palm oil industry - to overall national Gross Domestic Product (GDP) in 2016 stood at 3.79%. This figure includes palm oil plantations in mineral soils and peatlands.

"The Minister of Industry, in his letter to me, wrote that palm oil accounts for 3% of Indonesian GDP. Of course, these are palm oil plantations in mineral soils and peatlands. This figure means that 97% of Indonesia's GDP does not come from palm oil," the Environment and Forestry Minister explained.

The following two photographs show how a palm oil company in South Sumatra province was caught by the ministry carrying out peat violations by undertaking new palm oil plantation development in 2015's burned peat areas.


The minister added that the pulp & paper industry contributed less than 0.76% to Indonesia's GDP in 2016.

Minister Siti Nurbaya elaborated further on Indonesia's GDP figures. "The letter from the Minister of Industry to me also mentioned that the pulp & paper industry accounts for less than 1% of Indonesia's GDP. In other words, more than 99% of the country's GDP does not emanate from the pulp & paper industry."

As such, even though the palm oil and pulp & paper industries play a fairly important part in the Indonesian economy, their contribution is actually below 5%. Nevertheless, these two subsectors continue to receive government support.

Warning from the President

Minister Siti Nurbaya also recalled that in late January 2017, the President gave a warning about the economic losses of over IDR 220 trillion (approximately USD 16.1 billion according to World Bank calculations) caused by forest and land fires, especially those stemming from peatlands.

The minister added that the President described how other sectors of the economy also suffered huge economic losses as a result of 2015's peat fires.

The minister cited some other issues that the President's caution touched on. "This doesn't even take into account the severe losses that the wider public were forced to endure directly - such as health problems and the disruption to education at schools."

Current efforts constructive, not destructive

Minister Siti Nurbaya sought to emphasize that the peat governance efforts currently underway are not at all intended to shut down the ongoing contribution of the palm and pulp & paper subsectors, even though the contribution of these two subsectors to Indonesia's GDP is very small, at just under 5%.

"Peat governance efforts are being done gradually as part of a process, but they must be consistent. In this way, the two instruments of peat governance - regulation and law enforcement - can be implemented optimally," the minister explained.

The contribution of the palm and pulp & paper subsectors of less than 5% is being maintained by peat governance efforts, the minister continued, in exactly the same way as the contributions of other economic sectors/subsectors - which contribute in excess of 95% to Indonesia's GDP - are being maintained.

"The ultimate goal of these peat governance efforts is to bring about healthy and good-quality economic growth, as opposed to economic growth tainted by peat fires which cause public health problems and disturb other economic sectors/subsectors," Minister Siti Nurbaya summed up in concluding her interview with foresthints.news.


Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Pemerintah Komitmen Turunkan Gas Rumah Kaca Sesuai Konvensi Perubahan Iklim

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 26 persen pada tahun 2020 dan 29 persen pada tahun 2030, sesuai dengan konvensi perubahan iklim yang telah disepakati. Meskipun saat ini pemerintah tengah berfokus pada penanganan pandemi Covid-19, namun pembahasan sejumlah agenda strategis seperti penurunan gas rumah kaca tetap dilakukan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas yang digelar untuk membahas kelanjutan kerja sama penurunan emisi GRK Indonesia–Norwegia dan kebijakan instrumen nilai ekonomi karbon (carbon pricing) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 6 Juli 2020.

"Selain itu kita memiliki target untuk emisi karbon yang harus diturunkan berdasarkan konvensi perubahan iklim yang telah kita ratifikasi, yaitu 29 persen pada 2030 dan 41 persen dengan dukungan kerja sama teknik dari luar negeri. Berdasarkan konvensi perubahan iklim kita memiliki kewajiban untuk penurunan emisi karbon di sektor kehutanan 17,2 persen, sektor energi 11 persen, dan sektor limbah 0,32 persen, serta sektor pertanian 0,13 persen, serta sektor industri dan transportasi sebesar 0,11 persen," papar Presiden.

Untuk itu, Presiden kembali menegaskan beberapa hal, antara lain agar jajarannya terus konsisten menjalankan program pemulihan lingkungan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, perlindungan gambut dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan juga harus terus dilanjutkan.

"Pada kesempatan yang baik ini saya juga titip hati-hati masalah kebakaran hutan dan lahan, ini sudah masuk ke musim panas," imbuhnya.

Di samping itu, Presiden menekankan agar berbagai upaya lain seperti perlindungan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang sudah melekat sebagai upaya perlindungan hutan dan pemulihan habitat juga harus dipastikan supaya berjalan di lapangan. Demikian juga dengan pengembangan biodiesel B30, B50, hingga B100 dan pengembangan energi surya serta energi angin yang harus terus dilanjutkan.

Lebih lanjut, Kepala Negara...

SIMONTANA KLHK Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020

Salah satu Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali masuk ke dalam 99 besar atau Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Inovasi KLHK tersebut adalah National Forest Monitoring System (NFMS) atau disebut juga Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (SIMONTANA).

NFMS atau SIMONTANA adalah sistem yang  dibangun KLHK untuk menyediakan data dan informasi sumberdaya hutan berbasis spasial yang andal, terkini, dan terpercaya secara transparan dalam pengurusan hutan nasional yang lebih baik dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. SIMONTANA dapat memantau hutan di seluruh Indonesia sehingga publik dapat mengetahui dinamika kondisi hutan saat ini dengan cepat dan akurat.

Menteri LHK, Siti Nurbaya di Jakarta (19/06/2020) mengungkapkan  kegembiraannya setelah mendapat kabar SIMONTANA berhasil masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik.

"Alhamdulillah, saya bangga atas keberhasilan inovasi SIMONTANA, serta inovasi KLHK lainnya yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan negara. Ini kali ke-empat berturut-turut  tiap tahun sejak tahun 2017 KLHK mendapatkan apresiasi dan pengakuan dalam hal inovasi teknologi informasi,  yang baik, dalam membantu pengambilan keputusannya.  Semuanya produk dan hasil kerja jajaran staf dengan dukungan APBN dan keilmuan. Asli dalam negeri.  Yang penting dari pengakuan ini ialah bahwa langkah dan upaya KLHK sudah dalam track yang benar dan dipahami serta diakui publik. Artinya, usaha keras kami untuk membuat pola-pola kerja dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya alam, hutan dan lingkungan semakin sistematis. Saya sangat tahu dan percaya bahwa hal itu bukanlah mudah saat pengembangannya, karena selain dari aspek teknik, juga disitu ada aspek nilai-nilai, seperti keterbukaan, integritas, kebersamaan, kerja yang terukur  dan terbuka untuk menerima catatan-catatan kritis konstruktif, dan juga ada etos kerja, sifat  kompetitif  yang akan terus  mendorong pada kemajuan. ...

Menteri LHK: Penghargaan untuk Bisnis yang Kurangi Sampah

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyerahkan penghargaan kepada produsen yang telah melakukan inisiatif pengurangan sampah dalam aktifitas usahanya. Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, Selasa (9/6/2020), melalui fasilitas video conference.

“Terima kasih kepada bisnis leaders dan mitra-mitranya di tengah masyarakat karena telah secara  bertahap mengawali kurangi sampah. Peran swasta sangat berarti dan kolaborasi harus dilakukan antar seluruh elemen bangsa, untuk atasi masalah bangsa. Masalah sampah ini serius, dan harus kita fokuskan”, ucap Menteri Siti mengawali.

Penghargaan diberikan untuk dua kategori. Pertama, penghargaan bagi produsen peraih penghargaan kinerja pengurangan sampah. PT. Tirta Investama selaku produsen pemegang merek dagang Aqua meraihnya berdasarkan dua capaian kinerja,  yaitu peningkatan penarikan kembali botol PET untuk didaur ulang dari 7.020 ton (2017) menjadi 12.000 ton pada tahun 2019, serta peningkatan kandungan bahan daur ulang botol PET (recycledPET atau rPET) dari 15% tahun 2017 menjadi 100% pada tahun 2019.

Kedua, penghargaan bagi produsen yang mempunyai inisiatif dalam pengurangan sampah. Diterima oleh tiga produsen, yaitu CV. Sarirasa Nusantara pemegang merek dagang Sate Khas Senayan dengan capaian pengurangan sampah plastik sebesar 32,83 ton di 2019. Kemudian, PT. Rekso National Food pemegang merek dagang McDonald Indonesia dengan capaian pengurangan sampah plastik sebesar 470 ton di 2019. Terakhir PT. Fastfood Indonesia pemegang merek dagang Kentucky Fried Chicken dengan capaian pengurangan sampah plastik sebesar 48 ton di 2019.

Menteri Siti dalam arahannya mengatakan tantangan pengelolaan sampah sangat berat. Namun begitu Indonesia harus tetap optimis dalam menghadapi dan melewati persoalan tersebut, karena sudah banyak yang telah dilakukan dengan hasil yang positif. Peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pengurangan sampah telah berjalan sangat baik, bahkan diantara negara dunia, peran masyarakat Indonesia sangat...

Global Landscapes Forum 2020: Indonesia Inspirasi Bagi Dunia

Karena pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan refocussing anggaran nasional untuk jaring pengaman sosial, untuk mengelola Covid-19 dan melindungi rakyat dengan menyediakan fasilitas kesehatan, pasokan makanan, serta stimulus ekonomi bagi mereka yang terkena dampak Covid- 19, khususnya usaha kecil dan menengah dan untuk atasi masalah ketenagakerjaan.

Dalam kondisi ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada konteks tema  diskusi Global Landscape Forum, tetap melangkah bekerja melindungi hutan dari perambahan dan terus meningkatkan langkah-langkah penegakan hukum. Indonesia terus berupaya menjaga kawasan dan lingkungan sebaik-baiknya dan upaya terhindar dari ekosida (ecocide) dan di sisi lain  mendorong prinsip keadilan restorative (restorative justice).

Demikian disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, ketika berbicara pada sesi penutupan Global Landscapes Forum (GLF) Bonn 2020 Digital Summit yang dilaksanakan pada Jum’at (5/6) menjelang tengah malam Waktu Indonesia Barat melalui video conference.
Sesi penutupan yang bertajuk Building the Future We Want – Green Recovery from COVID-19 ini menyoroti peluang langkah-langkah stimulus ekonomi dan reformasi kebijakan untuk mendukung ekonomi hijau dan solusi berbasis alam, menjelaskan langkah-langkah prioritas untuk “building back better” dari keterpurukan ekonomi akibat pandemic serta mengeksplorasi hubungan antara pemulihan ekonomi berkelanjutan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Selain Menteri LHK, panelis yang memberikan pandangannya pada sesi diskusi penutupan GLF ini adalah Inger Andersen, Executive Director of UNEP, Prof. Edward B. Barbier, Colorado State University, Ibrahim Thiaw, Executive Secretary of UNCCD, Achim Steiner, Administrator of UNDP, Naoko Ishii, CEO and Chairperson of Global Environment Facility dan Yugratna Shrivastava dari UN Major Groups Youth Representative.
Profesor Edward Barbier dari Colorado State University pada sambutan pembukaan sesi menyatakan bahwa...

Selamat Hari Lingkungan Hidup 2020

Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang peduli dan mendedikasikan diri dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan secara keseluruhan
Mari kita terus menjaga keseimbangan manusia dan alam.
Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa membimbing dan melindungi langkah-langkah kita untuk kebaikan bangsa Indonesia yang kita cintai=============================              

Menteri LHK Siti Nurbaya Luruskan Deforestasi dan Hutan Primer

Deforestasi di Indonesia menurun tajam di era pemerintahan Presiden Jokowi, dan itu jelas dalam hitungan areal dari citra satelit. Hasil itu sejalan dengan upaya-upaya yang cukup gigih dan keras dilakukan pemerintah dan masyarakat termasuk dorongan aktivis di tingkat lapangan, terutama dengan penegakan hukum dan pengendalian regulasi seperti moratorium.

"Tidak tepat apabila hasil kerja keras itu kemudian direka-reka dengan membangun justifikasi atas alasan metode, yang menghasilkan data yang menjadikan rancu. Kerancuan ini tidak saja memanipulasi data, tetapi lebih fatal dan menjadi buruk kepada perkembangan dunia akademik bidang studi kehutanan," demikian menurut Menteri LHK Siti Nurbaya.

“Oleh karena itu saya memerintahkan kepada Kepala Biro Humas Sdr. Nunu dan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Sdri. Belinda yang secara teknis menangani untuk menjelaskan bagaimana metode, definisi dan batasan dijelaskan ke ruang publik supaya masyarakat mendapatkan informasi yang adil," lanjutnya lagi.

Dalam pengelolaan hutan di Indonesia, hutan primer dan hutan sekunder merupakan bagian dari hutan alam. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Belinda Arunarwati Margono menjelaskan bahwa hal tersebut mengacu pada beberapa aturan yang ada, termasuk Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No.P.1/VII-IPSDH/2015, Dokumen FREL 2016, SNI 8033, 2014, dan SNI 7645-1, 2014.

“Hutan Primer didefinisikan sebagai seluruh kenampakan hutan yang belum menampakkan bekas tebangan/gangguan. Sedangkan seluruh kenampakan hutan yang telah menampakkan bekas tebangan/gangguan disebut Hutan Sekunder. Secara sederhana, Hutan Alam merupakan gabungan antara Hutan Primer dan Hutan Sekunder; sedangkan Hutan sendiri mencakup Hutan Primer, Hutan Sekunder, dan Hutan Tanaman,” papar Belinda.

Menurut Belinda, menyamakan terminologi Primary Forest yang dipakai Global Forest Watch (GFW) yang merupakan hutan dengan kerapatan tutupan pohon minimum...

Satwa-satwa Dilindungi Lahir di Masa Pandemi

Bertepatan dengan momentum Hari Keanekaragaman Hayati Dunia yang jatuh pada tanggal 22 Mei dan Idul Fitri pada tanggal 24 Mei, kabar gembira datang dari lembaga konservasi (LK) Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua.

"Alhamdulillah, di hari bahagia Idul Fitri sekaligus prihatin dengan situasi pandemi Covid-19, telah lahir jam 05.00 Wib bayi orangutan betina,” ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya di Jakarta, Senin (25/5/2020).

"Bayi orangutan ini merupakan orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dari induk Evi dan jantan Ipung. Mengingat kelahirannya masih dalam suasana hari raya Idul Fitri, saya menamakan bayi orangutan ini dengan nama Fitri," lanjut Menteri Siti.   

Kelahiran Fitri melengkapi kebahagiaan, karena pada bulan lalu (28/04/2020), seekor anakan gajah juga lahir di TSI Bogor. Anakan gajah ini diberi nama Covid lantaran lahir pada saat dunia mengalami pandemi COVID-19.

Selama penutupan Lembaga Konservasi dan berlangsungnya Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak satwa yang lahir di LK antara lain Gajah Sumatera di TSI Cisarua dan Gembira Loka Yogyakarta, komodo (12 ekor), burung Kasturi Raja (1 ekor), orangutan Fitri di TSI Cisarua, Tarsius (1 ekor) di Faunaland Ancol, Kasuari (3 ekor) di R Zoo and Park di Sumatera Utara, serta satwa-satwa eksotik lainnya seperti Jerapah, Zebra dan common marmoset.

Ini menandakan bahwa pengelola LK telah menerapkan kesejahteraan satwa dengan baik, sehingga satwa dapat berkembangbiak secara alami dan telah menjalankan fungsinya sebagai tempat pengembangbiakan di luar habitat dengan tetap mempertahankan kemurnian genetiknya.

"Diharapkan melalui program breeding terkontrol ini, program konservasi ex-situ link to in-situ bisa dijalankan dan pada akhirnya peningkatan populasi in-situ dapat tercapai", ujar Menteri Siti.

Hal ini juga dibuktikan oleh KLHK dengan telah melakukan pelepasliaran satwa ke habitat alaminya dari pusat rehabilitasi, pusat penyelamatan, dan unit konservasi satwa lainnya sebanyak 214.154...

Di Hari Raya, KLHK Tetap Lakukan Rekayasa Hujan Basahi Gambut Riau

Di Hari Raya Idul Fitri, Minggu (24/5/2020), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), TNI AU, dan mitra kerja, tetap melakukan rekayasa hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah Provinsi Riau.

"Tim tetap bekerja di hari raya dengan melakukan satu sorti penerbangan. Adapun target penyemaian di Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kepulauan Meranti, menghabiskan 800 kg garam NaCl," ungkap Direktur pengendalian Karhutla KLHK, Basar Manullang, dalam keterangan tertulisnya pada media, Senin (25/5/2020).

Basar mengatakan rekayasa hujan tetap dilakukan karena dari rekomendasi BMKG dan BPPT, masih terdapat potensi awan hujan di atas wilayah langit Riau. Jika pelaksanaan rekayasa hujan ditunda, maka jadwal pelaksanaan yang hanya 15 hari kerja, bisa bergeser lebih lama. Sementara untuk wilayah kerja lainnya sudah menunggu, yakni di Sumatera Selatan.

"Tim tetap bekerja demi Merah Putih. Sebagaimana arahan Ibu Menteri pada kami, rekayasa hujan ini sangat penting artinya guna membasahi gambut, mengisi kanal dan embung, karena sebentar lagi kita akan memasuki musim kering. Mudah-mudahan dengan upaya ini kita bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan berskala besar" kata Basar.

Sejak dimulainya operasi TMC pada 13 Mei lalu, hingga tanggal 24 Mei, telah dilakukan 10 sorti penerbangan dengan total bahan semai NaCl 8 ton di wilayah Provinsi Riau.

TMC berhasil menghasilkan hujan di wilayah Kota Pekanbaru, Siak, Kuala Kampar, Sei Pakning, Kandis dan Sedinginan.

"Sejak dimulainya operasi rekayasa hujan melalui TMC tanggal 14 Mei, hingga tanggal 24 Mei tercatat total volume air hujan secara kumulatif diperkirakan mencapai 33,1 juta m3," ungkap Basar.

Berdasarkan prediksi BMKG, musim panas diprediksi mencapai puncaknya pada periode Juni hingga Agustus. Rekayasa hujan melalui TMC dilakukan KLHK karena melihat mayoritas Titik Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TP-TMAT) lahan gambut di Provinsi Riau, telah menunjukkan pada level...

Menteri LHK Gelar Halal Bi Halal Virtual, Para Dubes Apresiasi Hasil Kerja KLHK

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menjadi moderator halal bi halal virtual pada hari raya Idul Fitri, Minggu (24/5/2020).

Turut hadir dalam agenda virtual ini antara lain Wamen LHK, Sekjen KLHK, Penasehat senior Menteri, Staff Ahli Menteri, Staff Khusus Menteri, Tenaga Ahli Menteri, dan seluruh pejabat eselon I dan II KLHK. Juga hadir perwakilan UNDP, Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Inggris, Asosiasi pengusaha kehutanan, beberapa LSM, dan para mitra kerja KLHK lainnya.

"Saya bersama keluarga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada semua jajaran, juga kepada para pihak yang selama ini selalu terlibat bekerja sama dengan KLHK untuk kepentingan bangsa," kata Menteri Siti yang saat melakukan pertemuan virtual didampingi anak dan cucunya.

Satu persatu jajaran KLHK dan partisipan undangan menyampaikan pesan lebaran mereka dari lokasi masing-masing. Beberapa diantaranya didampingi oleh keluarga, dan tak lupa mendapatkan sapaan hangat dari Menteri Siti.

"Pada kesempatan baik ini saya juga minta maaf pada para suami atau istri, mungkin pasangannya saya repotkan dengan tugas-tugas yang diberikan tanpa mengenal waktu. Bahkan ada yang sampai malam atau dini hari masih dihubungi Menteri. Saya ucapkan terimakasih atas dedikasi jajaran dan dukungan keluarga, " kata Menteri Siti.

"Dalam situasi sulit masa pandemi ini, tetap dituntut melaksanakan tanggung jawab kerja dengan sebaik-baiknya, karena sudah menjadi tuntutan publik yang harus kita penuhi. Pesan saya kita semua harus tetap bekerja secara konsisten dan berkesinambungan," tambahnya.

Di kesempatan yang sama Menteri Siti juga menitipkan pesan kepada kalangan dunia usaha, untuk bekerja sama melakukan transfer teknologi sistem gambut kepada masyarakat, khususnya untuk teknologi pemantauan tinggi muka air tanah pada lahan gambut.

"Terima kasih atas kerjasamanya, dan saya titip agar nanti transfer teknologi gambut juga dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya swasta saja. Ini mohon maaf masih bicara kerjaan di suasana...

SOFO 2020: Deforestasi Indonesia Turun Tajam, Komitmen Pemerintahan Jokowi Lindungi Keanekaragaman Hayati

 Konservasi keanekaragaman hayati dilakukan pemerintah Indonesia dengan penurunan laju deforestasi. Angka deforestasi menurun tajam di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bukti komitmen pemenuhan target dan sasaran global yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati hutan.

“Deforestasi global baru-baru ini menurun hampir 40 persen, dan Indonesia berkontribusi penting dalam penurunan tersebut. Deforestasi tahunan Indonesia pernah mencapai lebih dari 3,5 juta hektar dalam periode 1996 hingga 2000, namun telah turun tajam menjadi 0,44 juta dan akan terus turun di masa mendatang," ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pada diskusi panel State of the World’s Forests 2020 (SOFO 2020) virtual launch yang dipusatkan di Kantor Pusat FAO Roma, Italia, Jum’at, (22/5/2020).

Pertemuan virtual ini dihadiri 492 peserta dari Negara-negara anggota FAO. Turut hadir Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu; Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen, dan delegasi penting negara lainnya.

Pada tingkat ekosistem, kata Menteri Siti, Indonesia memiliki 51 juta hektar kawasan lindung, atau lebih dari 28 persen daratan. Ini belum termasuk 1,4 juta hektar Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) yang ada di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit, selain juga cukup banyak di dalam konsesi hutan tanaman industri atau HTI yang diperkirakan bisa mencapai tidak kurang dari 2 juta hektar.

"KLHK bekerja keras konsolidasikan High Conservation Value kawasan berupa kebijakan kawasan lindung dalam upaya melakukan konektivitas habitat satwa yang terfragmentasi selama ini karena perijinan konsesi," jelas Menteri Siti.

Pada tingkat spesies, Indonesia telah menyusun peta jalan memulihkan populasi 25 spesies target yang terancam punah. Dari 270 lokasi pemantauan, diketahui beberapa populasi spesies meningkat dalam lokasi pemantauan, seperti Jalak Bali, Harimau Sumatra, Badak Jawa, Gajah Sumatra, dan Elang Jawa.

Pada tingkat genetik, Indonesia telah mempromosikan bioprospeksi (bioprospecting) untuk keamanan...


Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9