Thursday, October 24, 2019

Headlines News

 

Situs Web Resmi Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan


 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Kunjungi Lokasi Karhutla, Presiden Tekankan Pentingnya Aspek Pencegahan Karhutla

 Turun langsung ke areal terbakar di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, pada Selasa, 17 September 2019, Presiden RI, bersama beberapa Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Riau serta Panglima TNI dan Kapolri melihat langsung upaya terbaik pemerintah bekerjasama dengan para pihak dalam menanggulangi karhutla.

Dalam kunjungan tersebut Presiden kembali menegaskan pentingnya upaya pencegahan karhutla. Keberhasilan upaya pencegahan karhutla akan menjamin tidak meluasnya kejadian karhutla yang sulit diatasi, terutama bila terjadi di lahan gambut.

"Pencegahan itu tidak membutuhkan biaya banyak. Lebih efektif. Tapi kalau sudah kejadian seperti yang kita lihat sekarang ini, sudah kerja yang luar biasa (sulitnya)," ujarnya.

Ketika berada di lokasi karhutla, Presiden berinteraksi langsung dengan para petugas pemadaman karhutla. Menurut meraka pemadaman karhutla yang sudah membesar akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mereka beberapa diantaranya sudah ada yang bertugas lebih dari satu bulan di lapangan untuk memadamkan karhutla di lahan gambut.

"Apalagi di daerah gambut seperti sekarang ini. Lebih sulit lagi. Kelihatan sudah padam, (tapi) api di bawahnya masih menganga," ucap mereka.

Selanjutnya Pemerintah, melalui Polri, akan terus melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.

"Kalau kita lihat luasannya (lahan) besar sekali. Ini terorganisasi. Nanti coba ditanyakan Pak Kapolri penanganannya secara detail," tutur Presiden.

Ke depannya, Presiden berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali.

"Perlu kita ingatkan agar pencegahan oleh Desa, Camat, Bupati, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, Polsek, Koramil adalah yang pertama harus dikerjakan. Kalau sudah kejadian akan sulit," tandasnya.

Turut hadir bersama Presiden, Menkopolhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menpupera...

Read More...
KLHS Cepat Ibukota Baru, Selesai Bulan November

 Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Baru telah ditetapkan Presiden Jokowi, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Untuk menunjang pemindahan IKN tersebut KLHK menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berguna untuk memberikan arahan-arahan perlindungan dan kriteria-kriteria pengaman lingkungan (environmental safeguards) dalam penyelesaian masterplan ibukota negara.

“Awal November harus sudah selesai (KLHS), KLHS ini sebagai safeguards yang harus dibangun lebih dahulu,”ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam Focus Group Discussion dengan berbagai pihak di Jakarta, (18/9/2019).

Dalam diskusi tersebut Menteri LHK berpesan jika KLHS yang akan disusun dengan cepat ini tetap memperhatikan prosedur yang benar, namun diutamakan menyasar pada kajian atas isu-isu penting yang membutuhkan perhatian dalam proses pemindahan IKN. Menteri LHK juga meminta agar penyusunan KLHS ini mengajak sebanyak mungkin pihak untuk berdialog, serta secara cerdas harus diperkuat komunikasi publiknya.

“Saya minta dalam penyususnan KLHS ini dialog-dialognya diperkuat, bukan hanya merangkum dari data dokumen saja. Karena perencanaan yang benar itu adalah yang dialogis,” tegas Menteri Siti.

Penyusunan KLHS cepat ini akan bersifat terbuka, oleh karenanya mengharapkan banyak masukan dari berbagai lapisan masyarakat, serta dipastikan akan ada proses konsultasi langsung dengan pihak Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat setempat, para akademisi dan pemerhati.

Selama bulan September dan Oktober tahun 2019, KLHS difokuskan pada identifikasi isu-isu penting dan mendesak di dua wilayah kabupaten yang ditunjuk sebagai calon ibukota negara, sehingga diharapkan diperoleh gambaran umum tentang kemampuan daya dukung lingkungan hidup di wilayah tersebut serta potret persoalan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang ada. KLHS di tahap ini akan secara cepat mengarahkan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan, terutama proteksi habitat satwa liar, ekosistem hutan dan mangrove, ekosistem...

Read More...
Di Pekanbaru, Menteri LHK Ratas dengan Presiden Bahas Efektivitas Penanganan Karhutla

 Menteri LHK mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membahas langkah-langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ratas ini dilakukan di Hotel Novotel Pekanbaru, Senin, 16 September 2019.

Arahan Presiden Jokowi untuk penanganan karhutla adalah meminta perangkat negara untuk bangun kerjasama yang solid dalam penanganan karhutla. Hal yang menjadi sorotan Presiden adalah upaya pencegahan karhutla yang dinilai belum efektif karena kerjasama dan insiatif dari perangkat pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan aparat keamanan dalam menanggulangi karhutla belum maksimal.

"Pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan itu adalah mutlak harus dilakukan. Karena kalau yang terjadi sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit menyelesaikan," ujar Presiden Jokowi dalam sesi pengantar rapat

Presiden Jokowi pun menguraikan jika Gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah: Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa. Pangdam juga punya perangkat dari Danrem, Dandim, sampai Koramil, Bhabinsa, semuanya ada. Kapolda juga punya perangkat dari Kapolres, Kapolsek, sampai Bhabimkamtibmas. Tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik.

Maka itu, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak mulai dari pusat hingga ke daerah untuk melakukan konsolidasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh. Seluruh pihak terkait juga dimintanya bergerak aktif dalam menangani karhutla yang terjadi saat ini.

"Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik saya yakin yang namanya satu titik api sudah pasti ketahuan dulu sebelum sampai menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini," kata Presiden.

Adapun terhadap upaya penanganan karhutla di Provinsi Riau yang saat ini berstatus siaga darurat, Presiden Joko Widodo memberi sejumlah arahan untuk memastikan penanganan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Pertama, Kepala Negara meminta...

Read More...
Beri Penghargaan, GFMC Akui Komitmen Pengendalian Karhutla di Indonesia

 Di tengah kerja keras satgas memadamkan titik api guna mengurangi dampak bencana asap yang terjadi saat ini, upaya menyeluruh Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mendapat pengakuan dunia internasional.

Global Fire Monitoring Center (GFMC) memberikan penghargaan Global Landscape Fire Award 2019, sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras Pemerintah Indonesia dan seluruh stakeholders dalam upaya pengendalian Karhutla pasca kejadian dahsyat tahun 2015.

Penghargaan ini diserahkan Koordinator GFMC Johann Georg Goldammer, kepada Menteri LHK Siti Nurbaya yang dinilai berhasil melakukan berbagai langkah koreksi menyeluruh dalam mengurangi dampak buruk karhutla terhadap lingkungan dan kemanusiaan secara global.

"Kebijakan Presiden RI Joko Widodo dalam menanggapi krisis asap tahun 2015, serta komitmen yang diberlakukan dalam Perjanjian Paris tahun 2015, juga peran Menteri Lingkungan dan Kehutanan RI, telah menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Republik Indonesia berada di jalan yang benar untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan, serta pengelolaan lahan dan gambut yang baik," kata Johann Georg Goldammer, Rabu (11/9/2019) di Jakarta.

Penghargaan juga diberikan kepada Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) KLHK, Raffless B. Pandjaitan, dan Prof. Bambang Hero Saharjo, dari Institut Pertanian Bogor (IPB) berupa Certificates of Distinction.

Global Fire Monitoring Center (GFMC) merupakan jaringan sukarela global yang menyediakan saran kebijakan, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memungkinkan suatu negara untuk mengurangi dampak negatif dari kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan dan kemanusiaan.

Kinerja GFMC diakui oleh Badan PBB yang menangani Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana (UNISDR) dan Kantor PBB untuk Pengurangan Resiko Bencana (UNDRR).

Dengan dukungan dari GMFC, pada tahun 2017 Institut Pertanian Bogor (IPB) membentuk Pusat Data Pengendalian...

Read More...
Menteri LHK Ajak Para Insinyur ASEAN Wujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

 Menteri LHK Siti Nurbaya menyambut ratusan insinyur se-ASEAN dalam jamuan makan malam di Jakarta (10/9). Dalam sambutannya, Menteri Siti mengajak para insinyur se-ASEAN untuk bersama-sama mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perwakilan insinyur dari 10 negara di ASEAN tersebut hadir di Indonesia dalam rangkaian acara The 37th Conference of ASEAN Federation of Engineering Organization (CAFEO37).

Menteri Siti menyadari, para insinyur berkontribusi dalam berbagai capaian dan percepatan pertumbuhan kawasan di ASEAN. “Peran para insinyur ASEAN sangat penting untuk membuka jalan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ASEAN (SDG). Tidak hanya membangun, namun juga meningkatkan konektivitas, serta memungkinkan pemerataan dan kemakmuran,” ujar Menteri Siti.

Pembangunan Indonesia, menurut Menteri Siti, terus didorong untuk menumbuhkan perekonomian, mengangkat kesejahteraan sosial, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Berbagai capaian pembangunan Indonesia selama 5 tahun terakhir diantaranya adalah pembangunan jalan nasional sepanjang 3.432 km, jalan tol baru sepanjang 941 km, jembatan baru sepanjang 36 km, pembangunan 15 bandara baru, dan 19 pelabuhan baru.

“Pembangunan infrastruktur secara masif akan terus diupayakan oleh Indonesia, sekaligus juga memfokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di 5 tahun mendatang. Acara CAFEO37 ini menjadi penting tidak hanya untuk mempromosikan sains dan teknologi terkini, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas para insinyur di seluruh ASEAN,” ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti berharap, CAFEO37 menjadi kesempatan luar biasa bagi para pemikir hebat ASEAN untuk terhubung, bertukar pengetahuan, berbagi ide, dan menemukan solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di ASEAN dan masing-masing negara. “Semua itu untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi kita semua,” tutur Menteri Siti.

Turut hadir pada jamuan makan malam CAFEO37 yaitu 6 menteri serta sejumlah perwakilan pemerintah dari Brunei Darussalam, Kamboja, Laos,...

Read More...
Bibit Pohon Gratis!!! Ciptakan Hutan di Rumah Sendiri untuk Hijaukan Bumi

 Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia menghijaukan bumi dengan menanam pohon dan membuat hutan di setiap halaman rumah sendiri.

KLHK melalui Ditjen PDASHL menyediakan bibit pohon gratis di 52 Persemaian Permanen yang tersebar di seluruh Provinsi. Setiap PP memproduksi bibit > 1jt bibit per tahun, dan program ini sudah kita jalankan beberapa tahun terakhir.

Hanya dengan modal KTP, bisa mendapatkan maksimal 25 pohon, terdiri dari 5 pohon buah dan 20 pohon penghijauan. Selain untuk perorangan, juga bisa untuk komunitas, sekolah, kampus atau bahkan untuk lingkungan RT, RW atau kelurahan.

Kamu bisa tanam pohon apa saja, bisa memilih bibit sendiri. Hampir semua jenis bibit buah-buahan khas Indonesia ada, juga bibit pohon penghijauan yang bakal meneduhkan halaman rumah. Jadi tunggu apa lagi, segera cek lokasi PP di Provinsi masing-masing ya, dan ambil bibit pohon yang disuka. Ingat, bibit yang diberi gratis ini untuk ditanam di rumah sendiri, bukan untuk dijual lagi.

Mari lakukan langkah kecil untuk membuat perubahan besar. Tanam pohon untuk masa depan anak cucu kita kelak. Buat hutan sendiri di rumah kita, untuk hijaukan kembali Indonesia.           

Read More...
Presiden RI Serahkan TORA dari Kawasan Hutan Untuk Kalimantan

 “Adil kata linu, baju ramin kasuraga, basengat kajubata.” Sebuah semboyan suku Dayak, yang dikumandangkan pagi ini di tempat Presiden Republik Indonesia membagikan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan SK Hak Alas atas Hutan Adat hari ini, di Hutan Kota Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin, 5 September 2019. Semboyan ini berarti adil bagi sesama manusia tanpa memandang suku dan ras, yang kedua berarti selalu bercermin atas apa yang dilakukan, karena tujuan hidupnya adalah ke surga, selanjutnya manusia tidak akan bisa bernafas kalau tidak ada Tuhannya. Atas dasar semboyan ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mempercayakan pembagian SK TORA pertama di tanah Borneo.

Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 adalah melakukan distribusi hak atas tanah petani. Sasaran dari program ini antara lain adalah dengan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, “Pertama mengenai sertifikat tanah, harusnya di seluruh Indonesia ini, harusnya ada 126 juta sertifikat tanah yang dipegang oleh masyarakat. Namun hingga tahun 2015 baru 46 juta sertifikat yang diterima, jadi sertifikat yang belum dipegang masyarakat ada 80 juta sertifikat. Dahulu, dalam setahun produksi sertifikat kita hanya 500.000. Berarti kalau kebutuhannya 80 juta sertifikat, masyarakat harus menunggu 160 tahun.”

Beliau menyampaikan hal inilah yang ingin diselesaikan oleh pemerintah, sehingga Presiden memberikan target sepanjang tahun 2018 pemerintah harus menyelesaikan 8 juta sertifikat, tahun 2019 Presiden memberikan target 9 juta sertifikat untuk sepanjang tahun. Menurut Presiden, di 2025 semua sertifikat dari tanah-tanah yang seharusnya berjumlah 80 juta itu, semua sudah bersertifikat, sehingga tidak lagi terjadi sengketa lahan...

Read More...
Anggota Manggala Agni Alami Kecelakaan Saat Bertugas Padamkan Karhutla, KLHK Berduka

 Menteri LHK, Siti Nurbaya mengunjungi anggota Manggala Agni yang mengalami kecelakaan saat melaksanakan tugas. Zain Alfatah (27 th), anggota Manggala Agni Daerah Operasi (Daops) Muara Teweh, Kalimantan Tengah (Kalteng). Pada awal bulan Juli kemarin saat melakukan patroli terpadu, Zain mengalami kecelakaan dan kakinya terlindas truk bermuatan batu. Untuk menyelamatkan nyawanya, kaki Zein harus diamputasi.

Sewaktu meninjau lokasi karhutla di Palangkaraya, Menteri Siti pun hadir ke Rumah Sakit tempat Zain dirawat untuk memberikan semangat moral. Bantuan juga diberikan oleh Menteri Siti untuk Zain dan keluarga. "Tetap semangat dalam bertugas, dan keluarga agar tetap sabar", pesan Menteri Siti kepada Zain dan keluarga.

Saat menjenguk Zain, Menteri Siti didampingi oleh Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Pandjaitan dan Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kalimantan, Johny Santoso, dan turut serta Pimpinan Rumah Sakit Bentang Pembelum, Pimpinan BPJS ketenagakerjaan Provinsi Kalteng.

Kemarin, berita duka juga datang dari Manggala Agni Daops Muara Bulian, Jambi. Salah satu anggota Manggala Agni, Asmara bin Rifai gugur dalam tugasnya saat memadamkan kebakaran di Tahura Sultan Thaha Syaifuddin Kamis sore (22/8). Almarhum gugur setelah tertimpa pohon yang tiba-tiba roboh saat hendak mengambil air untuk memadamkan api. Sempat dilarikan ke Rumah Sakit karena kondisinya yang kritis, namun takdir berkata lain, dini hari tadi (23/8), almarhum dinyatakan meninggal dunia.

Menteri Siti sangat sedih atas kejadian ini, dirinya menyampaikan duka sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan telah mengutus perwakilannya untuk takziyah ke rumah duka.

"Tugas Manggala Agni dan Satgas Gabungan di garis terdepan titik api sangatlah tidak mudah mereka harus bertaruh keselamatan diri bahkan nyawa untuk mengendalikan amukan api, apalagi di lokasi-lokasi yang sulit", ungkap Menteri Siti.

Sebelumnya, Menteri Siti, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan...

Read More...
Komitmen Menteri LHK Jadikan ASN KLHK Sebagai SDM Unggul Menuju Indonesia Maju

 Menteri LHK Siti Nurbaya menekankan bahwa aparatur sipil negara (ASN) lingkup KLHK semakin matang dalam berbirokrasi dan mampu menjadi SDM unggul yang siap mensukseskan visi Indonesia Maju. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Siti saat menggelar pembinaan pegawai dengan tema “Demokrasi, Konstitusi, Kebijakan Nasional dan Peran Birokrasi KLHK” di Jakarta (19/8)).

Menteri Siti dalam paparan tunggalnya menyampaikan, “Sebagaimana pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di hadapan MPR/DPR RI (16/8), Indonesia saat ini membutuhkan SDM yang unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, berdedikasi, termasuk di lingkungan birokrasi. Saya yakin ASN KLHK termasuk SDM unggul yang siap mewujudkan Indonesia Maju.”

Menteri Siti berpendapat, keberhasilan sebuah birokrasi pemerintahan membutuhkan karakter SDM yang tepat. “Seorang ASN perlu memahami bagaimana beraktualisasi dalam sebuah demokrasi, mengerti konstitusionalitas dan prosedur kepemerintahan (governing procedure), memiliki wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, serta menerapkan elemen-elemen pokok dalam kepemerintahan,” tutur Menteri Siti.

Menteri Siti mengungkapkan, paradigma baru pelayanan publik haruslah memperhatikan pelayanan kepada masyarakat sebagai warga negara, bukan sebagai pelanggan. Implementasi reformasi birokrasi harus mengutamakan kepentingan umum, mengikut sertakan warga masyarakat dalam program-program pemerintah, berfikir strategis dan bertindak demokratis, serta tetap memperhatikan norma, nilai, dan standar yang ada.

Lebih lanjut Menteri Siti menerangkan, birokrasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi sebuah bangsa. Birokrasi berperan dalam merumuskan kebijakan negara/pemerintah melalui peran/fungsi pengaturan/regulasi agar terwujud keamanan, ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Birokrasi juga berperan dalam pemberdayaan warga masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi melalui pembangunan di berbagai bidang/sektor, sekaligus sebagai...

Read More...
74 Tahun Kemerdekaan RI, KLHK Dukung Inovasi Melalui SDM Unggul

 Peringatan 74 tahun Indonesia merdeka di tahun ini menjadi momen penting bagi kebangkitan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK, Kirsfianti L. Ginoga, bahwa motto BLI adalah “Leading the way, guiding the move, and setting the course.”

“Leading the way berarti menjadi penunjuk arah bagi penyusunan kebijakan KLHK yang berbasis ilmiah, guiding the move berarti menjadi panduan teknis dalam implementasi aksi KLHK, sedangkan setting the course berarti mengatur jalannya program KLHK”, tutur Kirsfianti usai mengikuti upacara peringatan 17 Agustus yang dipimpin langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Plaza Manggala Wanabakti, Jakarta (17/08).

Dalam upacara yang dihadiri ASN KLHK Pusat ini, sebanyak 59 ASN BLI KLHK mendapat penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI, mulai 10 tahun, 20 tahun, hingga 30 tahun, dan 33 ASN diantaranya berasal dari Puslitbang Hutan, termasuk para Profesor Riset BLI KLHK. Tanda kehormatan ini disematkan secara simbolis oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, yang tampak anggun mengenakan pakaian adat kebaya berwarna hijau.

Terkait hal ini, Kirsfianti memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para ASN penerima penghargaan. “Hal ini menjadi salah satu bukti hadirnya ASN BLI KLHK yang unggul, untuk mendukung kemajuan Indonesia dalam inovasi, sesuai tema HUT RI ke-74 yaitu SDM Unggul, Indonesia Maju,” ujarnya bangga.

Kirsfianti juga melanjutkan, saat ini Puslitbang Hutan telah banyak menghasilkan berbagai inovasi antara lain pengembangan jenis ulat sutera alam yang dinamakan dengan Sinar. “Jenis sutera sinar sangat unggul dapat menghasilkan 4 kwintal kokon dari satu boks telur ulat sutera per daur, jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis biasa, tahan penyakit, dan keberhasilannya telah dibuktikan oleh kelompok tani di Sukabumi,” jelas Kirsfianti.

Selain itu, ia melanjutkan, adanya inovasi gaharu, yang semula distimulasi...

Read More...
Move
-

Kliping Berita

Top Headline
Mari kita ukir sejarah Xylarium Indonesia menjadi Peringkat Satu Dunia

 Koleksi kayu terbesar keempat di dunia (67.864 spesimen) setelah Belanda (125.000 spesimen), USA (105.000 spesimen), dan Belgia (69.000 spesimen). Perlu lebih dari 70 ribu spesimen kayu untuk menjadi no 1 dunia!!! 

Read More...


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc, meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keluarnya Peraturan Menteri (Permen) LHK nomor 20 tahun 2018.

Ia menilai, kekhawatiran masyarakat akhir-akhir ini diakibatkan karena banyaknya penyebaran berita yang tidak benar atau hoax di masyarakat.

Pihaknya berjanji secara terus menerus akan melakukan sosialisasi, edukasi, bahkan hingga pendampingan, sehingga masyarakat akan sama-sama terlibat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

''Jangan khawatir, Permen 20/2018 Menteri LHK tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, tidak berlaku surut. Jadi tidak benar yang sedang melihara atau menangkar burung seperti murai batu, pleci, cucak rawa, dll akan dipidana. Itu hoax,'' tegas Wiratno melalui rilis pada media, Selasa (7/8/2018).
 
Melalui Permen 20 tahun 2018, justru pemerintah dalam hal ini KLHK, ingin agar satwa tersebut terjaga kelestariannya. Karena berdasarkan kajian LIPI, jenis-jenis burung tersebut sudah langka habitatnya di alam, meski saat ini banyak ditemukan di penangkaran.

Penetapan hewan dilindungi sebagaimana PP 7 tahun 1999, kriterianya yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

''Kajian LIPI ini sudah sejak 2015, jadi sudah lama. Data dari LIPI, dalam kurun waktu tahun 2000 sampai saat ini, terjadi penurunan populasi burung di habitat alamnya lebih dari 50 persen. Itu jumlah yang sangat besar sekali,'' kata Wiratno.

Untuk meningkatkan...

Read More...
Orangutan Forest School Diresmikan

Samboja -- Orangutan Forest School yang terletak di KM 7 Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Samboja diresmikan pada Kamis (17/5/2018) lalu. Sebagai tanda, Kepala Kepala Balai Litbang Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA), Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, President Four Paws International, dan Pembina Yayasan Jejak Pulang serentak menggunting pita.

Peresmian ini menandai kesiapan fasilitas sekolah hutan bagi orangutan rehabilitan. Fasilitas yang telah dibangun itu antara lain Portacamp yang berfungsi sebagai klinik, gudang buah, kamar bayi orangutan, serta ruang teknisi. Selain itu juga telah dibangun pos pengamanan, rumah pengolahan kompos, dan kandang. Beberapa fasilitas lain masih dalam proses pengerjaan.  Orangutan Forest School ini merupakan kawasan KHDTK Samboja yang dialokasikan sebagai tempat pendidikan dan rehabilitasi bagi individu orangutan secara langsung di alam. Luas area tersebut ialah 130 Ha dengan didukung 2 orang dokter hewan, 1 orang tenaga ahli perilaku satwa, 1 orang ahli biologi, 15 orang teknisi, dan disupport oleh 30 orang tenaga pengamanan sebagai pengelolanya.

Signe Preuschoft dari Jejak Pulang menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi orangutan dan menjaga keamanan sekolah hutan. “Kami sekuat tenaga menjaga keamanan Kawasan sekolah hutan orangutan dari berbagai ancaman dengan menyiapkan tenaga pengamanan 24 jam. Kami juga memberlakukan non-contact policy bagi bayi orangutan demi keberhasilan program rehabilitasi orangutan,” kata Signe Preuschoft, ahli perilaku satwa ini.  ...

Read More...
Pemerintah Lepas 977 Ribu Hektare Tanah untuk Reforma Agraria

Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melepaskan 977.824 hektare (ha) lahan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hingga Mei 2018.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan pihaknya sedang menyiapkan tindak lanjut pendistribusian tanah tersebut untuk masyarakat yang berhak

Kriteria TORA itu antara lain alokasi 20 persen pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif, lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, serta pertanian lahan kering yang menjadi mata penaharian utama masyarakat setempat.

"Itu kan [tanah] yang baru dilepas KLHK. Yang paling penting dalam reforma agraria kan yang dibagikan ke rakyatnya. Habis dilepas lalu dibagikan ke rakyat itu bagaimana caranya?" kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).

Oleh sebab itu, Siti menyebut Menko Bidang Perekenomian akan segera memanggi pejabat eselon 1 KLHK yang terkait dengan TORA dan kehutanan sosial untuk membahas hal itu lebih lanjut.

"Sebetulnya, setelah (lahan) dilepas kan terkait erat dengan pemerintah daerah dan Menteri Pertanian, Menteri Desa dan Transmigrasi. Jadi sekarang distribusinya yang harus betul-betul disiapkan. Karena lepas dari hutan, (urusan) di KLHK selesai," kata Siti.

Sejak tahun 2016, KLHK menyatakan akan melepaskan 4,1 juta hektare lahan untuk masyarakat di kawasan hutan melalui program TORA. Reforma agraria itu dilakukan dengan legalisasi aset tanah bagi masyarakat dan penataan pemanfaatannya dengan baik.

Pelepasan lahan, kata Siti, terkait dengan dua hal.

Pertama, KLHK sedang berupaya merealisasikan lahan-lahan transmigrasi. Siti...

Read More...
Penanganan Tailing, Pemerintah Ultimatum Hal Ini ke PT Freeport Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan tenggat waktu enam bulan kepada PT Freeport Indonesia untuk menangani masalah tailing sesuai analisis mengenai dampak lingkungan 300 kiloton per day guna menyelesaikan dampak lingkungan.

“Kami berikan masa transisi, kami memang meberi waktu enam bulan. Hanya memang dia minta tolong bagaimana caranya supaya ini (tetap) bisa beroperasi, tapi bagaimana cara dia mengoperasikan untuk menurunkan TSS (Total Suspended Solid) harus ada prakondisi yang disiapkan bersama antara Pemerintah dan Freeport,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

KLHK, Siti mengatakan, saat ini sedang menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk PT FI berisi rencana dan program yang harus dilakukan terkait atau yang terpengaruh atau yang berpengaruh dengan persoalan tailing dan kerusakan sungai serta wilayah estuari.

Pada saat bersamaan, lanjutnya, PT FI harus berkonsultasi dengan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) untuk menjelaskan baseline teknologi yang digunakan untuk menangani tailing saat ini, studi teknologi apa saja yang mereka miliki, lalu ‘best practices’ apa saja yang dimiliki untuk menangani tailing.

“Nanti dari situ bersama KLHS -saya berharap KLHS selesai dua bulan ya sekarang sudah dua minggu jalan, dari Pemerintahnya sendiri harus melihat kebijakan apa yang diperlukan di situ. Misal dari pemerintah bobot pemanfaatan (tailing) harus seperti apa sehingga nanti bisa ada kebijakan baru apakah akan dimanfaatkan untuk membangun jalan seluruh Papua atau untuk industri...

Read More...
Menteri LHK Minta Freeport Perbaiki Pengelolaan Limbah B3

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan PT Freeport Indonesia harus memperbaiki pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) berupa tailing miliknya di daerah penimbunan Ajkwa atau Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) di Kabupaten Mimika, Papua.

Hal itu telah tercantum dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 175/2018. Selain itu, kata Siti, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan potensi kerugian negara akibat pembuangan limbah Freeport mencapai Rp185,01 triliun.

"Kemarin itu saya ke Presiden, melaporkan tentang posisi penanganan lingkungannya Freeport. Poin utamanya adalah, dia harus memperbaiki itu walaupun tidak langsung sekaligus," kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).

Dalam Kepmen LHK 175/2018, Siti menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan Limbah B3 berupa tailing oleh Freeport berdasarkan Kepmen LHK 431/2008 sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini.

Diketahui, Kepmen LHK 431/2008 membolehkan perusahaan membuang tailing dengan total suspended solid (TSS) hingga 45 kali ambang baku mutu yang diperkenankan.

Meski Freeport harus memperbaiki semua kerusakan lingkungan yang ada, kata Siti, perusahaan tambang tembaga dan emas itu tidak bisa melakukanya sendiri. Freeport harus bekerja sama dengan pemerintah.

Namun, Siti menegaskan bantuan itu bukan berarti pemerintah harus bertanggung jawab dengan mengeluarkan duit negara. Melainkan membantu Freeport mencari jalan agar mampu mengelola tailing.

"[Bantuan] dalam artian, saat mencari solusinya, Freeport harus bersama pemerintah. Contohnya, tailing yang sudah begitu banyak sampai mengendapkan...

Read More...
KY Sebut Korporasi Goda Hakim di Kasus Lingkungan dan Hutan

Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menyebut ada kepentingan korporasi dan kepentingan publik setiap para hakim menyelesaikan kasus lingkungan hidup dan kehutanan (LHK).

Hal itu disampaikannya usai menandatangi nota kesepahaman antara KY dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang hakim tangani perkara lingkungan hidup.

"Kita melihat, hakim itu harus independen dalam menghadapi kepentingan publik dan kepentingan korporasi. Dan godaan terbesar, kita tahu dari korporasi," kata Aidul didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (23/5).

Aidul tak menampik bahwa selalu ada kemungkinan hakim berpihak, terlebih jika terjadi praktik suap-menyuap.

"Karena korporasi kan ada kapital yang besar sekali. Tentu sangat mempengaruhi independensi hakim," ujarnya.   Selain itu, Aidul menilai masih sedikit hakim di Indonesia yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup. Padahal, perkara lingkungan hidup ditangani hakim yang bersertifikat lingkungan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung No 134/KMA/SK/IX/2011.

"Beberapa pengadilan, tidak punya malah (hakim bersertifikat lingkungan). Padahal, dia menghadapi kasus-kasus lingkungan hidup besar. Ini jadi masalah tersendiri dan kami harap kerjasama bisa mendorong itu," kata Aidul.

Aidul menyebut KY pun sebenarnya sudah memiliki program Peningkatan Kapasitas Hakim yang selain bersifat kode etik, tetapi juga tematik seperti pengetahuan LHK.

Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh KLHK menggunakan pendekatan multi instrumen,...

Read More...
KPK Tengahi Perselisihan Lahan di Antara 2 Kementerian

Jakarta - KPK membantu menyelesaikan konflik lahan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Konservasi (KLHK) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Sampai saat ini masih ada dispute (perselisihan) antara Kementerian LHK dan Kementerian ATR/BPN. Karena menurut Kementerian LHK itu kawasan hutan, tapi menurut Kementerian ATR itu ada dokumen-dokumen lain," ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/5/2018).

Menurut Siti, kini kedua kementerian berupaya menyatukan sikap dengan saling bertukar informasi peta tapal batas untuk memilah wilayah kewenangan masing-masing kementerian. Pemeriksaan patok di lapangan juga sudah dilakukan, tetapi masih juga ada selisih soal angka luas kawasan.

Contoh konfliknya terjadi di Trenggalek, Jawa Timur. Siti membeberkan masyarakat setempat memegang sertifikat lahan yang rupanya lahan tersebut juga milik Perhutani.

"Jadi setelah dipelajari dengan segala dokumen, maka solusi yang akan ditempuh adalah perhutanan sosial bagi kurang-lebih 4.709 KK yang harus di-cover dalam perhutanan sosial," ucap Siti.

Daerah lain yang mengalami konflik serupa adalah Telukjambe, Karawang, Jawa Barat. Di sana, lanjut Siti, ada dua konflik yang dihadapi masyarakat, yaitu dengan PT Pertiwi Lestari dan Perhutani.

Sebenarnya KLHK telah menyelesaikan masalah tersebut dan ditindaklanjuti pihak perusahaan dengan mengeluarkan lahan untuk permukiman. Namun di samping lahan permukiman, masyarakat juga disebutnya membutuhkan lahan garapan.

"Nah bersamaan dengan itu, di luar konflik masyarakat dengan perusahaan, dalam...

Read More...
Move
-

Wawancara & Kolom

Top Headline
Minister details role of peat governance in Indonesian GDP

JAKARTA (foresthints.news) - Numerous fundamental steps that have been taken in an effort to implement peat governance in a comprehensive manner are based on various directions from President Joko Widodo. These measures seek, among other things, to prevent any repetition of forest and land fires, in particular those originating in peatlands, in the future. This was reiterated by Environment and Forestry Minister Dr. Siti Nurbaya to foresthints.news at her official residence on Sunday (May 28). The minister recalled how the widespread forest and land fires of 2015 spread significantly across peat domes, making them extremely difficult to extinguish, as happened in the province of South Sumatra that same year. "The fact is that more than 90% of the peat domes on the island of Sumatra have been turned into acacia and palm oil plantations. The situation certainly requires comprehensive peat governance,"...

Read More...
Minister reaffirms backing from President on peat reforms

JAKARTA (foresthints.news) - In a cabinet meeting led by President Joko Widodo, the agenda of which was to evaluate arrangements concerning the recently-issued peat regulations (Apr 26), Environment and Forestry Minister Siti Nurbaya delivered a presentation on the key points of progress made based on various of the President's directives, especially with respect to peat governance reforms. “President Jokowi explained that environmental and economic interests have clashed for ages, to the extent that the government felt it necessary to try and improve peat governance. This commitment has not changed,” Minister Siti Nurbaya told foresthints.news on the weekend (Apr 29) at the ministry building. The President, continued the minister, reaffirmed that the corporate sector must be open to taking part in peat governance reforms, and if they are unwilling to do so, they will be compelled to accept government intervention through regulations...

Read More...
Minister decides to review logging permit in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Environment and Forestry Minister Dr Siti Nurbaya has received an investigative report from her team concerning the operations of logging concession PT MPK which include the construction of new canals - despite the issuance of a revised government regulation on peat protection which was signed by President Joko Widodo in early December last year. In fact, the President's administration, by means of a ministerial circular letter released in November 2015, has banned forestry and plantation companies from undertaking any new peat development, including the construction of new canals. Since receiving the investigative report, the minister has taken several important measures, including the immediate imposition of sanctions on the company, a review of the logging concession's permit,...

Read More...
Minister stops peat violations in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Minister of the Environment and Forestry Dr Siti Nurbaya has asserted that PT MPK, the permit holder of a logging concession dominated by the habitat of the Bornean orangutan, has committed peat violations by constructing new canals. This logging concession, located in Ketapang regency, West Kalimantan province, covers an area roughly 70% of the size of Singapore.“I have already ordered an end to PT MPK’s operations due to its peat violations. We are currently investigating this case,” Siti Nurbaya confirmed (Mar 20) at the ministry building. While PT MPK did explain to the ministry that the construction of new canals has been ended, heavy machinery still exists at the concession location to neaten those canals that have already been developed. The following Google Earth images depict land cover changes from 2014 to 2016 within the boundary of the PT MPK concession (delineated in yellow).        

The minister left no doubt about her seriousness...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cari Artikel Disini

email : info@sitinurbaya.com

Siti Nurbaya Bakar (@siti.nurbayabakar) * Instagram photos and videos

See Instagram photos and videos from Siti Nurbaya Bakar (@siti.nurbayabakar)

Like Us On Facebook



 
 

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Online Saat Ini

We have 77 guests online
Support oleh googlebisnis.com