Monday, September 27, 2021

Teror dan Kemasyarakatan

Centering dan Coridorizing Perjalanan Bangsa.  Fukuyama, dalam bukunya berjudul State Building (2004), mengisyaratkan tiga ukuran utama keberhasilan suaru negara (atau sebaliknya bisa menjadi indikasi kegagalan negara), yaitu: pertama, negara itu mampu membangun demokrasi bagi dirinya sendiri; kedua, negara itu merupakan sarang teroris atau tidak; dan ketiga, negara itu apakah merupakan ancaman bagi negara tetangganya. Ukuran-ukuran itu bisa diidentikkan dengan menyimak kembali falsafah dasar negara kita dan diasosiasikan melalui butir-butir makna falsafahPancasila yang mengedepankan Ketuhanan, Peradaban, Keadilan, Kedaulatan,Musyawarah serta Kesjehateraan sebagai elemen utama dalam pencapaian tujuan bernegara INDONESIA.  Muatan itu juga telah dituangkan dalam konstitusi  UUD 1945.
 
Makna yang bisa kita petik dengan pendekatan konstitusi ialah bahwa telah ada upaya bersama bangsa ini untuk mengaktualisasikan  tujuan konstitusi (Andrew Heywood, 2002) yaitu: pertama, untuk semakin memperkuat negara; kedua, untuk semakin mempertajam nilai-nilai bangsa serta sasaran dalam bernegara; ketiga, untuk semakin mengupayakan stabilitas pemerintahan; keempat untuk semakin melindungi kebebasan bagi rakyatnya dan kelima, untuk semakin mempertajam legitimasi kekuasaan kenegaraan. Lima tujuan itu jelas menjadi arah pada setiap langkah dalam membawa Negara ini baik sejak Presiden Habibie, Abdurachman Wahid dan Megawati Soekarnoputri serta saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh karena itu jelas bahwa centering dan coridorzing perjalanan bangsa kita memang betul-betul mempunyai arah. Persoalannya sekarang arah dan koridor itu yang sesungguhnya perlu betul-betul dipahami oleh masyarakat luas, tidak saja hanya sebatas dokumen dalam bentuk UUD 1945, ataupun dokumen hasil-hasil TAP MPR atau dokumen RPJM, misalnya.
 
Tentu sangat dapat kita pahami bahwa bagi negara dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia, bukan hal mudah untuk melakukan sosialisasi suatu agenda politik nasional bangsa. Upaya untuk pemahaman kehidupan bernegara dan berbangsa diantaranya dengan sosialisasi misalnya merupakan bagian paket kegiatan yang sama sekali jauh dari dukungan kerjasama teknis luar negeri, misalnya dibandingkan dengan kegiatan pembaharuan lainnya seperti perubahan sistem, mekanisme keuangan, sistem politik, sistem perencanaan, sistem hukum dan sebagainya. Oleh karena itu apa yang berkembang sekarang di tingkat nasional (dibaca Jakarta) misalnya, memang akan sangat sulit diikuti gerakan perubahan atau pembaharuannya oleh seluruh daerah dan masyarakat. Dengan kata lain resonansinya sangat lemah. Kecepatan dalam perubahan tingkat  nasional jauh lebih melesat dibandingkan dengan kecepatan dalam penularannya atau resonansinya ke daerah dan seluruh masyarakat .Akibatnya bisa dibayangkan,  ketidakseimbangan yang terjadi dalam perikehidupan bernegara bangsa kita dalam semangat dan sistem yang sarat dengan pembaharuan.

Hampir sebagian besar informasi atau penularan pada masyarakat yang berakibat pada gerak resonansinya (hampir dapat dikatakan) hanya bersumber dari media (cetak dan terutama elektornik). Bahkan lebih dahsyat lagi, termasuk dalam analisis kegiatan kendali kerjanya, beberapa elemen pemerintahan juga tampak bersandar pada informasi media. (Bagi sistem kerja dan mekanisme pemerintahan mungkin gambaran ini mengindikasikan satu kelemahan), kecuali bila pemerintah bisa melakukan cross-check dan upaya validasi berkali-kali untuk konfirmasi data atau fakta (dilepaskan dari tendensi opini media). Gambaran ini relevan diutarakan karena akan terkait dengan upaya untuk merekam dan mencatat data dan fakta yang akurat di lapangan melalui elemen kerja teritorial yang saat sekarang juga masih diperdebatkan keberadaannya.
Teror dan Masyarakat.  Masyarakat saat-saat sekarang sedang intensif mengikuti perkembangan  tentang terorisme terkait dengan hasil kerja pemerintah. Dalam pembahasan di masyarakat, juga muncul berbagai pandangan tentang terorisme dan bentuk-bentuk potensial ancamannya di lapangan. Bagi kita, itu merupakan satu indikasi kesadaran yang cukup baik di tengah-tengah masyarakat karena memang banyak definisi tentang terror yang bisa dicari dari segalareferensi. Tetapi yang jelas banyak indikasi lapangan yang bisa  ditangkap dan diterjemahkan sendiri oleh masyarakat apakah itu sebagai bentuk teror atau bukan.
 
Dalam persepsi lapangan bentuk teror bisa beragam, mulai dari terordalam batasan yang rigid (sebagai bentuk serangan fisik dan mentalsekaligus ) sampai kepada terror dalam bentuk serangan psikis atau mulai dari bom sampai kepada bioterosime dan pelemahan nilai-nilai bangsa. Juga banyak diuraikan di tengah-tengah masyarakat tentang mengapa dan bagaimana teror bisa tumbuh subur di Indonesia, diantaranya dikaitkan dengan kemiskinan.
 
Dari pandangan-pandangan tersebut bisa kita lihat bahwa semua  itu terkait dengan posisi seimbang antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Untuk itu menjadi cukup relevan kita angkat disini tentang fungsi pemerintah. Setidaknya terdapat empat fungsi pokok atau gunanya keberadaan pemerintah, yaitu :  Pertama, pemerintah untuk menjaga stabilitas dan keteraturan (stability and ordering) dalam satu komunitas bernegara. Dalam perspektif Thomas  Hobbe, tujuan berpemerintahan adalah untuk memerintah (govern), mengatur dan menjamin stabilitas dengan cara mengelola kekuasaan negara. Inimengandung makna bahwa pemerintah harus dapat menjaga keberlangsungan dan menjamin survival.
Beberapa ukuran dalam stabilitas dan keteraturan diantaranya berkenaan dengan penyelesaian konflik atau mendorong rekonsiliasi, pengembangan dan konsekwensi atas konsensus politik ditengah-tengah masyarakat, keseimbangan antara respons dan efektifitasnya (karena pada beberapa hal langkah responsif akan terkait dengan potensi ketidak-stabilan) sehingga harus ada kemampuan dalam menyerap danmengakomodasikan harapan rakyat dalam suatu formulasi yang tetap menjagaefektfitas pemerintahan; kepekaan terhadap faktor atau tekanan dari luar ; kemampuan dalam mendorong kohesi sosial dan budaya serta penghormatan kepada kekuasaan dan keadilan dalam arti sosial dan penegakan hak azasi manusia.
Kedua, pemerintah untuk membangun kesejahteraan material (material welfare). Tujuan ini terkait langsung dengan faktor-faktor yang menjanjikan kebaikan (feel-good factors) seperti pertumbuhan ekonomi dan penanganan kemiskinan. Di lapangan tujuan ini dapat secara kongkrit terlihat karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, distribusi barang kebutuhan, upaya mengangkat kesejahteraan misalnya, apakah semakin menambahkan  jumlah kelas masyarakat yang miskin atau apakah mengesampingkan kepentingan sosial dan sebagainya.
 
Ketiga, pemerintah untuk kewarganegaraan (citizenship). Fungsi ini berkaitan dengan hak-hak sipil, hak politik dan hak sosial rakyat. Fungsi  ini terkait dengan apa yang dirasakan oleh rakyat berkenaan dengan hak-hak sipil yang meliputi kebebasan, kepemilikan dan kehormatan diri, serta hak politik untuk memilih dan dipilih dan untuk ikut dalam kegiatan  publik; serta hak sosial, jaminan untuk memperoleh status sosial,setidaknya pada standard yang paling minim sekalipun.
 
Keempat, pemerintah untuk demokratisasi. Demokrasi dapat direfleksikan dalam berbagai bentuk, misalnya terkait partisipasi, bagaimana proses pengambilan keputusan itu berlangsung (bukan hasil keputusannya) atau bisa juga berarti mendorong seseorang menjadi otonom atas dirinya sendiri atau dapat pula berarti seseorang menjadi tuan atau master bagi dirinya sendiri. Dalam pengembangan fungsi ini antara lain bisa kita lihat  sehari-hari dalam bentuk tingkat partisipasi dalam kehidupan kepemerintahan, dalam pengambilan keputusan dan pengembangan tingkat inisiatif masyarakat untuk kepentingan bagi dirinya sendiri.
 
Dari gambaran itu mari kita lihat masyarakat atau dibaca rakyat sebagai elemen penting kekuasaan negara dalam konsep kekuasaan negara yang menempatkan bahwa kekuasaan ialah suatu proses dan sekaligus gambaran akankemampuan dalam mempengaruhi rakyat atau membujuk untuk mengikuti apa yang menjadi agenda politik kekuasaan Negara, dimana rakyat ataumasyarakat memiliki pilihannya sendiri. Seperti tanaman bunga dalam sebuahkebun maka bunga-bunga tersebut sesungguhnya bisa dikelola menjadi bentukyang diinginkan sesuai desain taman , tetapi juga perlu kita ingatbahwa tanaman bunga itu sendiri memilki persyaratan dan referensitumbuhnya (seperti diumpamakan oleh oleh Guy Browing dalam Grass RootManagement, 2003).
 
Kalau terorisme itu kita anggap sebagai suatu bentuk “penyakit” yang datang dari luar dan menganggu masyarakat, kita juga perlu melihat bahwa bisa juga datang dari tengah-tengah masyarakat sebagai “penyakit”pula. Teror bom Azhari bisa masuk dalam kategori teror yang masuk ketengah-tengah masyarakat atau ter-injeksi. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa ia menjadi masuk dalam komunitas dan menjadi subur karena kondisi yang “favourable” atau cocok untuk itu, ibarat penyakit tanaman yang masuk dan tumbuh subur karena kondisi pertanaman itu sendiri.  Oleh karenanya pengungkapan ini cukup relevan untuk kita sama-sama waspada akan gambaran tersebut. Beberapa indikasi teror yang masuk memanghanya dapat diatasi dengan ketangguhan di tengah-tengah masyarakat.
Ketangguhan atau ketahanan masyarakat juga tergantung pada banyak hal antara lain kemapanan hidup dan cara pandang hidup bangsa. Sistem nilai bangsa kita yang pernah tumbuh subur untuk saling bergotong royong dan saling mengetahui kondisi tetangga atau bahkan dalam satu sistem adat yanglebih kuat lagi bahwa sesama anggota di tengah-tengah komunitas itumenjadi elemen yang penting (tanpa kecuali), artinya semua terperhatikan.
 
Melemahnya atensi, solidaritas dan gerakan bahu membahu atau gotong   royong di tengah masyarakat yang tampak dengan kejadian teror kiranya bisa kita koreksi, bahkan dengan cara dan bentuk yang paling sederhana sekalipun di tingkat RT, misalnya. Memang saat-saat sekarang aparat di tingkat RT (mungkin juga kurang tepat disebut aparat, sebab kepengurusan RT bersifat voluntary) sedang mengalami akumulasi tugas dan “beban” yang cukup banyak antara lain dengan pengawasan dan asistensi dana kompensasi BLT BBM, pelayanan anak balita posyandu, asistensi pendaftaran pemilih dalam pilkada, pengawasan mutasi penduduk dan sebagainya.
 
Beberapa kegiatan di tingkat RT sesungguhnya merupakan kegiatan riil kepemerintahan di tengah-tengah masyarakat atau di lapangan. Dalam pelayanan sistem administrasi kependudukan, misalnya juga sudah harus ada pandangan bahwa data kependudukan harus terekam baik oleh pemerintah, oleh karena itu untuk data penduduk merupakan kewajiban pemerintah untuk mengumpulkannya dari penduduk. Namun juga  sebaliknya data penduduk juga perlu dibantu pengumpulannya dengan dukungan dari penduduk untuk direkam dengan baik oleh pemerintah.
 
Oleh karenanya memang persoalan interaksi masyarakat langsung dengan “aparat” terbawah di RT, RW dan desa/kelurahan merupakan refleksi nyata kekuasaan negara atas rakyat. Dalam konteks terosime maka mutasi penduduk yang diketahui oleh masyarakat sekitar dan “aparat” tingkat RT, merupakan langkah awal penanganan masyarakat dari terorisme. Sebaliknya data registrasi penduduk juga menjadi kewajiban pemerintah untuk tersusun secara terstruktur dan rapih dalam bentuk kumpulan data dasar rakyat (data base kependudukan). Jadi bukan hanya soal secarik kartu penduduk saja. Itu apabila kita lihatdari aspek atau sektor registrasi penduduk saja. Dengan program e-KTP, pendataan dan mutasi penduduk akan lebih baik  terekam karena database penduduk yang cukup baik, dan dapat diikuti dinamika pergerakannya.
 
Tentu saja ada aspek atau sektor lain yang merupakan satu rangkaian sekeuens kerja menangkal terorisme di tingkat masyarakat, yaitu sistem atau mekanisme pengamanan di kampung, misalnya pola sistem keamanan lingkungan (siskamling), giliran jaga atau ronda masyarakat sampai kepada pola pengorganisasian kemasyarakatan di tengah-tengah masyarakat, misalnya dalam bentuk kegiatan keormasan seperti Karang Taruna atau ormas kepemudaan lainnya yang sudah ada selama ini, tetapi menurun sangat drastis kegiatannya sejak tahun 1998 hingga sekarang. Mungkin saatnya kita gali kembali hal-hal yang baik itu; mari tumbuhkan partisipasi tingkat akar rumput secara lebih proporsional lagi, dengan mensyaratkan dari pemerintah dua elemen utama yaitu mereka butuh dorongan dan ruang gerak sampai kepada ijin (permission atau ruang normatif) untuk bergerak dan mereka membutuhkan kepercayaan dari pemerintah.  Trust atau kepercayaan bukan hanya dibutuhkan oleh pemerintah dari rakyat,tetapi sebaliknya rakyat juga membutuhkan trust dari pemerintah.
 
Siti Nurbaya Bakar
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Presiden: Tanam Mangrove Untuk Pemulihan Lingkungan Dan Mitigasi Iklim


Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap dalam rangka melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupateb Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (23/9).
Perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam memitigasi perubahan iklim. Keberadaan ekosistem mangrove yang baik di kawasan pesisir juga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat di pesisir terhadap perubahan iklim.
"Rehabilitasi mangrove dilakukan untuk memulihkan, melestarikan kawasan hutan mangrove. Selain itu, rehabilitasi mangrove juga untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak perubahan iklim," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan penanaman mangrove ini diharapkan dapat mengurangi energi gelombang, melindungi pantai dari abrasi, menghambat intrusi air, memperbaiki lingkungan pesisir dan memperbaiki habitat di pantai. Hal tersebut juga diharapkan dapat berdampak pada peningkatan produksi ikan, dan hasil laut lainnya, terutama di sini kepiting. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di pesisir pantai.
Selanjutnya, Presiden Jokowi menegaskan akan terus melakukan rehabilitasi mangrove melalui KLHK dan BRGM. Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Presiden memberi petunjuk lapangan kepada Menteri LHK, Kepala BRGM dan Dirjen PDASRH.
Selain itu, setiap provinsi telah disediakan bibit mangrove gratis secara terbatas di persemaian permanen milik UPT Direktorat Jenderal PDASRH yaitu Balai Pengelolaan DAS dan RH yang dapat dimanfaatkan untuk merehabilitasi mangrove di dalam dan di luar kawasan hutan. Sementara, BRGM melakukan rehabilitasi mangrove melalui pola Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), agar bisa menjaga ekosistem serta memberikan tambahan penghasilan untuk masyarakat.
Pemerintah secara konsisten terus mendorong upaya-upaya rehabilitasi ekosistem...

Read More...
MPA-Paralegal, Solusi Permanen Karhutla Di Tingkat Tapak Berbasis Desa


Menteri LHK, Siti Nurbaya membuka Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Masyarakat Peduli Api Berkesadaran Hukum (MPA Pralegal) Tahun 2021 secara daring, Senin, (20/9). Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari upaya meningkatkan kapasitas, serta peran sumber daya manusia dalam mendampingi masyarakat pada upaya pengendalian karhutla secara utuh dan komprehensif. 
Pelatihan ini merupakan program berkesinambungan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020, kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dalam rangka meningkatkan kapasitas MPA-Paralegal. Pada bulan Agustus 2020 telah dilaksanakan pelatihan pada 12 desa dengan jumlah peserta 249 orang di 6 provinsi. Pada Tahun 2021 ini, pelatihan akan dilaksanakan di 28 desa, dengan metode pelatihan disesuaikan dengan kondisi keterjangkauan jaringan internet setempat. Sebanyak 12 desa akan dilakukan pelatihan secara Blended Learning, pada Learning Management System (LMS) KLHK, dan pada 16 desa yang tidak/belum terjangkau jaringan internet, pelatihan akan dilakukan secara classical on site.
“Untuk meningkatkan peran SDM dalam mendampingi masyarakat dalam upaya pengendalian karhutla secara utuh, diperlukan peningkatan kapasitas SDM pendamping dalam pemahaman menyangkut aspek kesadaran hukum masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Menteri Siti dalam sambutannya.
Dengan pemahaman yang komprehensif tersebut, Menteri Siti berharap dapat terbentuk Masyarakat Berkesadaran Hukum, yang menjadi salah satu bagian solusi permanen kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak berbasis desa dengan peningkatan peran serta masyarakat.
Pelatihan ini akan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 20 sd 24 September 2020. Selama 5 hari peserta pelatihan akan mendapatkan ilmu, pengetahuan dan pengalaman dari para narasumber, dengan didampingi widyaiswara dan pejabat teknis sebagai tutor selama pelatihan ini. Materi yang akan diberikan dalam pelatihan ini sangat penting untuk bekal bagi peserta sebagai Personil Masyarakat...

Read More...
ASAP Digital Nasional POLRI Strategis Cegah Karhutla


Memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus menjalin koordinasi dan kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Salah satunya dengan dukungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah meluncurkan Aplikasi ASAP Digital Nasional untuk memperkuat sistem deteksi dini indikasi kejadian karhutla secara digital untuk cakupan nasional.
Penghargaan yang tinggi dan apresiasi disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Listyo Sigit beserja jajaran yang telah menggagas pembangunan Aplikasi ASAP Digital Nasional. Upaya ini menunjukan keseriusan institusi Polri dalam kerjasama penanggulangan karhutla di Indonesia.
“Kami berharap dengan diluncurkanya Aplikasi ASAP Digital Nasional oleh Polri akan memperkuat sistem peringatan dan deteksi dini indikasi karhutla dalam kesatuan sistem yang bekerja di tingkat lapangan sekaligus di tingkat nasional,” ujar Menteri Siti dalam peluncuran aplikasi tersebut di Mabes Polri, Jakarta, (15/9).
Menteri Siti menjelaskan jika Aplikasi ASAP Digital Nasional sangat penting dalam mempercepat respon penanganan kejadian karhutla, khususnya penegakkan hukum karhutla sesuai dengan mandat Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Kita tentu berharap aplikasi ini dapat digunakan bersama-sama, dan dapat diakses oleh semua para pemangku kepentingan dalam pengendalian karhutla secara nasional,” harap Menteri Siti.
Kapolri Listyo Sigit menjelaskan jika Aplikasi ASAP Digital Nasional merupakan sebuah upaya integrasi seluruh kekuatan pengendalian karhutla di Indonesia untuk menjadi satu kekuatan baru yang lebih baik.
"Kegiatan peluncuran Aplikasi ASAP Digital Nasional hari ini sebetulnya adalah mengintegrasikan seluruh potensi yang ada untuk menjadi satu kekuatan baru dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk melakukan pencegahan secara dini dan penanggulangan karhutla," ujar Listyo Sigit.
ASAP Digital Nasional...

Read More...
Diskusi Patricia Espinosa Dengan Delegasi RI: 2 Menteri, 4 Wakil Menteri Dan 2 Dubes RI, Jelang Konferensi Iklim COP 26 Glasgow


Telah berlangsung pertemuan secara daring  antara DELRI: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri ESDM Arifin Tasrif dan 4 wakil Menteri: KLHK, Kemlu, Kementerian BUMN dan Kemenkeu dengan sangat produktif, dengan Sekretaris Eksekutif United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Patricia Espinosa, yang juga didampingi para direktur dan adviser senior UNFCCC pada Jumat, (10/9).
Pertemuan ini membahas tentang penyelenggaraan Conference of the Parties (COP) ke 26/ COP 26 di Glasgow, Inggris pada 31 Oktober –12 November 2021 menyangkut penjelasan tentang skenario, issue utama dan crucial tentang perubahan iklim dan harapan kepada negara anggota di dunia, serta sebaliknya juga mendengarkan kemajuan agenda dan aksi perubahan iklim di Indonesia dalam agenda lintas  kementerian yang cukup solid dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, yang memberikan atensi besar mengenai agenda GREEN dalam membangun Indonesia.
Delegasi Indonesia mengapresiasi kerja keras tim Sekretariat UNFCCC yang sedang mempersiapkan gelaran COP 26 ini. Indonesia sangat serius mempersiapkan diri menjelang keikutsertaanya pada COP 26. Hal ini dibuktikan pada pertemuan kali ini, selain Menteri Siti Nurbaya hadir pula Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansyuri, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Duta Besar Indonesia untuk Jerman Arief Havas Oegroseno, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Desra Percaya, dan juga National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC Laksmi Dhewanti, juga para Dirjen dan Kepala Badan serta direktur dari empat kementerian tersebut.
Menteri Siti menjelaskan bahwa secara umum terdapat ekspektasi Indonesia terhadap penyelenggaran COP 26. Indonesia sangat berharap terselesaikannya Paris Rule Book melalui adopsi keputusan yang substansial, yaitu artikel 6 Perjanjian Paris. Indonesia juga memiliki harapan  mengenai substansi negosiasi, dimana Indonesia menginginkan agar kepentingan nasionalnya diakomodasi,...

Read More...
Hari Pers Nasional 2022: PWI Dukung Agenda Green Dan Mitigasi Iklim


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berdiskusi dengan Ketua Panitia Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 Auri Jaya,  di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Jumat (10/9). Diskusi berkaitan dengan agenda    peringatan Hari Pers Nasional (HPN ) tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Sulawesi Tenggara (Sultra), yang puncak acaranya berlangsung pada 9 Februari 2022.
Dalam pertemuan tersebut Menteri Siti mengajak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam Peringatan Hari Pers Nasional 2022  dapat menggaungkan isu-isu kepedulian terhadap lingkungan hidup dan kehutanan melalui aksi-aksi lapangan, seperti: rehabilitasi mangrove, rintisan Program Kampung Iklim (Proklim), dan pelepasliaran satwa. Itu semua  mengarah pada upaya pembangunan hijau di Indonesia. 
“Jadi nanti kegiatan pro lingkungan di HPN 2022, bisa menjadi program PWI dan Kementerian LHK, yakni rehabilitasi mangrove, Kampung Iklim Wartawan, dan pelepasliaran satwa dilindungi di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai,” ujar Siti Nurbaya.
Isu penanggulangan perubahan iklim penting untuk digaungkan saat ini karena masyarakat dunia makin  merasakan akibat nyata dari krisis iklim, seperti bencana hidrometeorologis kebakaran hutan yang semakin sering terjadi di seluruh dunia. Menteri Siti ingin agar PWI dapat membantu menggugah kepedulian publik melalui penggaungan isu pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan khususnya isu penanggulangan perubahan iklim.
Menanggapi hal tersebut, Auri Jaya mengatakan bahwa isu terkait lingkungan hidup akan menjadi salah satu tema peringatan HPN 2022, selain masalah masa depan wartawan di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan media.
“Masalah lingkungan hidup akan menjadi salah satu isu penting yang diangkat dalam peringatan HPN 2022 karena lingkungan hidup masih akan menjadi isu penting dan relevan dalam beberapa tahun mendatang,” ujar Auri Jaya dalam pertemuan tersebut.
Auri Jaya dan Wakil Bendara Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Dar Edi Yoga pun...

Read More...
INAFOR 2021, Menteri LHK: Etika Riset Untuk Pembangunan Hijau RI


Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia memasuki era baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal dengan Omnibus Law. Sains, teknologi, dan standar instrumen, akan terus dikembangkan sebagai bagian penentu kemajuan masa depan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia dan juga dunia, yang lebih hijau (baik).
“Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), sebagai sebuah terobosan yang akan meningkatkan investasi dan meningkatkan kegiatan usaha, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip wawasan lingkungan dan keberlanjutan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam sambutannya membuka The 6th International Conference of Indonesia Forestry Researchers (INAFOR) 2021 secara daring, Selasa, (7/9).
Menteri Siti melanjutkan jika UUCK menjadi dasar baru Pemerintah Indonesia untuk mengatur pembangunan ekonomi, meningkatkan investasi melalui proses perijinan yang lebih sederhana namun kuat, mendukung penelitian dan inovasi, melindungi usaha kecil dan menengah antara lain dengan pemerintah yang mencerminkan dukungan besarnya untuk petani kecil, penyelesaian konflik lahan/tenurial karena sengketa peraturan dan mempromosikan pengambilan keputusan-keputusan yang dilakukan secara integratif dan berwawasan lingkungan.
Untuk mendukung implementasi UUCK tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membangun instrumen baru berupa Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) yang disahkan pada Juli 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK. “Instrumen baru ini dapat mendukung pelaksanaan undang-undang dan mendorong manajemen yang lebih baik dengan berwawasan lingkungan di semua sektor termasuk di sektor kehutanan. Standar dan instrumen akan memandu pemangku kepentingan untuk bekerja dan beroperasi dalam arah yang sama yaitu dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dalam kegiatan pembangunan,” jelas Menteri Siti.
Untuk mempromosikan hasil kerjanya,...

Read More...
Menteri LHK Pra Sidang UN Environment Ke-5: Indonesia Kerja Keras Wujudkan Komitmen Atasi Sampah Plastik


“Indonesia, pada berbagai strata pemerintahan bekerja mewujudkan komitmen global dalam penanggulangan polusi plastik”. Demikian pernyataan penting Menteri LHK, Siti Nurbaya, ketika menjadi salah satu pembicara dalam acara High Level Dialogue, atas undangan United Nations Environmental Program (UNEP).
Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual pada Kamis (02/09) dalam rangkaian kegiatan Ministerial Conference on Marine Litter and Plastic Pollution dipimpin oleh para convener dari Ekuador, Jerman, Ghana, dan Vietnam, dan diikuti oleh 40 pejabat setingkat menteri/wakil menteri bidang lingkungan hidup dan kehutanan, 16 duta besar, serta berbagai pemimpin entitas PBB dan lembaga internasional pemerhati lingkungan. 
Menteri Siti juga menjelaskan tentang langkah penanganan sampah laut, kehadiran Pusat Pengembangan Kapasitas Kebersihan Laut di Bali, tentang berlakunya Extended Producer Responsibility, dan telah dimulainya langkah pendekatan ekonomi sirkular. 
Indonesia mendukung langkah-langkah perundingan kerangka kerja global penanggulangan sampah laut dan polusi plastik yang sedang berlangsung.
Pertemuan ini bertujuan untuk menginisiasi platform negosiasi berdasarkan mandat United Nations Environment Assembly (UNEA) 3/7 dan 4/6, dari UNEA 3 dan UNEA 4 mengenai penanganan sampah laut dan mikro-plastik.
Lima poin penting yang diperhatikan untuk inisiasi platform negosiasi tersebut, yaitu bahwa proses negosiasi harus bersifat inklusif dan transparan, upaya peningkatan kapasitas dan pendampingan harus menjadi pilar kunci dalam kerangka kerja yang dibangun, target pengurangan sampah harus memperhatikan kemampuan dan kepentingan masing-masing negara, dan tidak kalah pentingnya bahwa kerangka kerja gobal harus dapat menjamin adanya tahapan transisi yang mulus dan inklusif menuju terbentuknya masyarakat tanpa plastik.
Dirjen PSLB3, Rosa Vivien Ratnawati, yang mendampingi Menteri LHK, pada Kamis malam menyampaikan beberapa capaian signifikan yang telah dilakukan Pemerintah. Sebagai contoh, respon Pemerintah Indonesia terhadap persoalan...

Read More...
Kerangka Kerja Biodiversitas Pasca 2020 untuk Kehidupan Baru


Bagi Indonesia, Post 2020 Global Biodiversity Framework (GBF) akan menjadi standar keberlangsungan hidup. Demikian pernyataan penting Menteri LHK, Siti Nurbaya, ketika menjadi salah satu pembicara dalam acara PreCOP Biodiversity 2021 – High Level Political Forum atas undangan Pemerintah Kolombia.

Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual pada Senin (30/08) dalam rangkaian kegiatan Third Open Ended Working Group on Post 2020 Global Biodiversity Framework, dipimpin oleh Presiden Kolombia, Ivan Duque Marquez. Pertemuan ini diikuti oleh empat Kepala Negara dan 15 Menteri bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta berbagai pemimpin entitas PBB dan lembaga internasional pemerhati keanekaragaman hayati.

"Sebagai rumah bagi lebih dari 490 ribu spesies di 19 tipe ekosistem dengan 74 tipe vegetasi, Indonesia mendukung langkah-langkah perundingan kerangka kerja biodiversitas yang sedang berlangsung. Indonesia menempuh tiga pilar sesuai tujuan Konvensi Keanekaragaman Hayati, yaitu konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, akses dan pembagian yang adil serta seimbang atas sumber daya genetik," ujar Menteri Siti.

Pertemuan ini bertujuan untuk mempromosikan kerangka kerja global biodiversitas, integrasi dengan sektor produktif, pengembangan aliansi dan koalisi untuk keanekaragaman hayati dan pemulihan lingkungan, serta indikasi dukungan finansial dan kemitraan untuk pola pola baru secara global.

Lebih lanjut, Menteri Siti menekankan tiga poin penting yang diperhatikan pada forum tersebut yaitu bahwa target global harus terukur dan fleksibel, ada keseimbangan antara target dan perangkat pendukung pelaksanaannya, serta nilai minimum untuk semua target dan indikator yang dapat dimonitor, untuk dapat dicapai oleh negara-negara di dunia.

Dirjen KSDAE, Wiratno, yang mendampingi Menteri LHK, pada Selasa dini hari menyampaikan beberapa capaian signifikan yang telah dilakukan Pemerintah. Sebagai contoh, pada tingkat ekosistem, Pemerintah berhasil mempertahankan 51 juta hektar kawasan lindung, yang mencakup lebih dari 28%...

Read More...
Komisi IV DPR RI Dorong KLHK Perkuat Program Kemasyarakatan di Masa Pandemi


Menteri LHK Siti Nurbaya beserta jajaran KLHK dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Direksi Perhutani dan Inhutani, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (26/8). Raker tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA.2020, Evaluasi Anggaran Tahun 2021, RKA K/L Tahun 2022, usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan isu-isu aktual bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengawali paparannya, Menteri Siti menyampaikan KLHK kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan (LK) tahun anggaran 2020. Opini WTP ini merupakan yang keempat kali berturut-turut diperoleh KLHK sejak tahun 2017.

Lebih lanjut, berkenaan dengan antisipasi terhadap segala situasi menghadapi Covid-19, Menteri Siti menyampaikan arahan Bapak Presiden agar postur anggaran untuk tetap memakai asumsi kondisi sulit termasuk refocusing anggaran. Kebijakan ini dengan tetap berpegang pada sejumlah pakem, diantaranya mengedepankan prioritas nasional, dan menjaga agenda-agenda bersama masyarakat. Dengan begitu, dapat terjalin rasa saling membangun kepercayaan di tengah masyarakat bersama pemerintah. Selain itu, kegiatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat didahulukan, dan harus selaras dengan kegiatan-kegiatan menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

“Saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas apresiasi, saran, arahan, dan catatan yang konstruktif dari Komisi IV DPR RI, serta akan kami perhatikan dan untuk menjadi tindak lanjut, terkait dengan program-program yang harus segera kita realisasikan. Saya sudah meminta Sekjen dan para Dirjen untuk segera merealisir kegiatan-kegiatan yang bersama masyarakat, termasuk bimbingan teknis, dialog, konsolidasi, dll. Saya minta Bulan September sudah harus riil dan jelas dilaksanakan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengungkapkan kita semua menyadari Covid-19 belum dapat diprediksi...

Read More...
Progres Penanganan Permasalahan Hutan Adat dan Pencemaran Limbah Industri di Danau Toba


Penyelesaiaan permasalahan Hutan Adat dan Pencemaran Limbah di lingkungan Danau Toba terus mengalami kemajuan dan berjalan sesuai koridor tahapan/prosedur kerja yang digariskan. Hal tersebut diungkapkan Menteri LHK, Siti Nurbaya setelah mendengar laporan hasil monitoring yang disampaikan oleh jajaran Eselon I nya dalam Rapat Pimpinan Kementerian LHK yang dipimpinnya pada Selasa (24/8), di Jakarta.

Berdasarkan kelengkapan data dan informasi serta kemajuan telaahan yang dilakukan, telah diterbitkan 5 (lima) unit SK Pencadangan Hutan Adat oleh Menteri LHK untuk wilayah adat Bius Buntu Raja, Golat Simbolon, Huta Sigalapang, Nagahulambu dan Tombak Haminjon, dengan luas total 7.551 Ha. Selanjutnya juga saat ini tengah disiapkan konsep SK Menteri LHK tentang Pencadangan Hutan adat bagi 18 wilayah Masyarakat Hutan Adat, yang terletak di Kabupaten Toba (6 lokasi), Kabupaten Tapanuli Utara (10 lokasi) serta lintas Kabupaten (Toba dan Tapanuli Utara) sebanyak 2 lokasi.

Progres penerbitan SK Pencadangan Hutan Adat di sekitar Danau Toba ini menjawab usulan Hutan Adat yang diajukan oleh AMAN, BRWA, dan KSPPM yang berjumlah 31 lokasi dengan total luas 43.068 hektar. Dari jumlah tersebut seluas 18.961 Ha  (44%) berada di dalam areal kerja PT. Toba Pulp Lestari (TPL), dan 24.107 Ha (56%) berada di luar areal kerja PT. TPL.

“Tim Terpadu Penanganan Hutan Adat agar mulai disiapkan untuk melakukan verifikasi teknis di lapangan. Kegiatan verifikasi diprioritaskan pada areal Hutan Adat yang telah tercantum dalam SK Pencadangan Hutan Adat, maupun terhadap areal usulan Hutan Adat yang akan diterbitkan SK Pencadangannya,” ujar Menteri Siti.

Pada Rapat pimpinan yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Penasehat Senior Menteri, Pejabat Eselon I dan Eselon 2 terkait terungkap jika, tuntutan masyarakat sekitar Danau Toba yang diwakili oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) yang meminta pengakuan hutan adat...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 
Powered by