Birokrat Untuk Stabilitas Nasional
Written by Siti Nurbaya Bakar Friday, 12 October 2012 23:40
Dalam melakukan pengamatan dengan stabilitas nasional Indonesia, hal yang menjadi acuan dasar ialah tujuan bernegara sebagaimana tertuang didalam Pembukaan UUD 1945. Beberapa referensi juga bisa diangkat seperti menurut US Institution for peace bahwa tujuan akhir dari sebuah negara akan meliputi : Safe and secure environment, Rule of Law, Stable governance, Sustainable economy, dan Social Well being.
Referensi lain dari Bruce Giley dalam buku The Right to URle, How STates Win and Lose Legitimacy (2009) bahwa tujuan akhir dari suatu pemerintahan akan meliputi : external security, internal order, general welfare, freedom dan justice .
2. PENGUKURAN STABILITAS
Bagi Indonesia, membicarakan stabilitas nasional seperti membawa pada pemikiran kembali kepada langkah-langkah represif pemerintah kepada rakyat, padahal tidak. Seharusnya pemahaman akan stabilitas bisa diartikan dalam coverage yang menyeluruh untuk mencapai tujuan bernegara dan untuk kebahagiaan rakyat. Oleh karena itu, subyek stabilitas negara, seharusnya merupakan ruang yang luas dibahas. Beberapa referensi dapat dilihat sebagai berikut :
Referensi dari US Institution For Peace menguraikan tentang Stabilitas nasional dengan ciri-ciri : secure environment, rule of law, stable governance, sustainable economy and social well being.
1) Secure Environment : Ability of the people to conduct their daily lives without fear of systematic or large scale of violence.
Secara rinci diuraikan pada elemen-elemen SAFE AND SECURE ENVIRONMENT : Cessation of Large-Scale Violence, Public Order, Legitimate State Monopoly Over the Means of Violence, Physical Security dan Territorial Security Lawfulness.
2) Rule of Law : Ability of the people to have equal access to just laws and trusted system of justice that that holds all persons accountable, protects their human rights and ensures their safety and security.
Secara rinci diuraikan pada elemen-elemen RULE OF LAW : Just Legal Frameworks, Public Order, Accountability to the Law, Access to Justice dan Culture of Lawfulness
3) Stable governance : Ability of the people to share, access or compete for power through nonviolent political process and to enjoy the collective benefits and services of the state.
Secara rinci diuraikan pada elemen-elemen STABLE GOVERNANCE : Provision of Essential Services, Stewardship of State Resources, Political Moderation and Accountability, Civic Participation and Empowerment, Public Order dan Accountability to the people.w
• Access to Justice
4) Sustainable economy : Ability of the people to pursue opportunities for livelihoods within a system of economic governance by law
Secara rinci diuraikan pada elemen-elemen SUSTAINABLE ECONOMY : Macroeconomic Stabilization, Control Over the Illicit Economy and Economic-Based Threats to Peace, Market Economy Sustainability dan Employment Generate o
5) Social Well being Ability of the people to be free from want of basic needs and coexist peacefully in communities with opportunities for advancement
Secara rinci diuraikan pada elemen-elemen SOCIAL WELL-BEING : Access to and Delivery of BasicNeeds Services, Access to and Delivery of Education Return and Resettlement of Refugees and InternallyDisplaced Persons dan Social Reconstruction Just
Pengertian dan agenda operasional stabilitas juga tampak berciri situasional, sebagaimana diperlihatkan oleh contoh ketika Amerika Serikat memproyeksikan stabilitas di Irak, yang diidentifikasi dengan ciri-ciri sebagai berikut : 1) Political Stability yang meliputi : National Unity, Political Commitments, Government Reform dan International Issues : 2) Economic Activity, yang meliputi unsur-unsur Budget, Indicators of Economic activities, Energy, Agriculture dan Essential Services; 3) Security Environment dnegan unsur-unsur Overall assessment of the security environment, Trends of violence, Security assessment by regions dan Public views of security
Begitu pula secara situasional, ketika pemerintah Amerika Serikat harus membicarakan mengenai stabilitas kepada Kongres yang tergambarkan pada Report to US Congress 2006 mengenai stabilitas nasional dengan unsur-unsur : 1) Free governing : national reconciliation and management of transition, Regional Engagement, Legislative action : executive procedures, investment laws, , constitutional review, natural resources, International contract, Agenda institusional, Efektitvitas Enforcement dan Pengendalian Korupsi.
Kita juga perlu melihat pola Austria yang saya amati secara langsung pada studi Agustus 2009 di Wina, menyangkut ketahanan nasional. Konsep stabilitas nasional menurut Austria meliputi : 1) Probability to be broken down or probability to be survival (Risk, Danger, Chance and Uncertainties); 2) Continuous aspect : Actors (enterprise, civic associations) , optimistic view; 3) Cognitive : norms, original causes, trends, outcomes; 4) Operational : peaceful transfer of power; 5) Economic condition : inflasi, unemployment, oil production, electricity generation, water and sanitation, nutrition and social safety net.
3. POTRET INDONESIA
Untuk potret Indonesia, yang kita lihat pada kondisi saat sekarang yang saya collect dari diskusi-diskusi FGD Ikatan Alumni Lemhannas dan diksusi perorangan serta dari pengamatan melalui infromasi juga dari pengamatan langsung dari Senayan terkait tugas saya sehari-hari, beberapa kondisi dapat digambarkan antara lain (pada September 2011- Oktober 2012).
- Sudah ada penataan antar cabang kekuasaan negara , namun alat-alat kelengkapan negara mengalami disorientasi dalam akselerasi tercapainya tujuan negara. Ada ketidak stabilan sistem menyangkut sistem presidensialisme dan sistem keparlemenan yang majemuk. Perlu dilakukan re-design alat-alat kelengkapan negara. Kinerja pemerintah seharusnya lebih baik 2009-2014 daripada 2004-2009 dan seharusnya periode 2004-2009 lebih stabil daripada 1999-2004.
- Masyarakat membentuk komunitas sendiri, terjadi fragmented orientasi. Kekuatan keanekaragaman budaya bangsa belum dipakai sebagai senjata ampuh untuk mengelola negeri ini. Sikap mental menerima keragaman masih jadi masalah. Tawuran pelajar dan antar kampung. Faktor disintegrasi mengkhawatirkan.
- Parpol belum berperan untuk rakyat. System pemilihan anggota Dewan bermasalah. Perlu dilihat aspek-aspek political recruitment, political capability. Politik uang membuat galau, kelas menengah mulai apatis dengan dunia politik. Koalisi parpol tidak efektif, politik saling menyandera. Demokrasi bercirikan sentralistik Jakarta, cara ini tidak fit dengan realitas masyarakat. Stabilitas kerap diartikan dengan tidak adanya kegaduhan politik. Liberalisasi sektor undang-undang dan liberalisasi media
- Sudah ada perhatian pada pembangunan hukum. Perlu diarahkan pembangunan hukum pada struktur, substansi dan budaya hukum. Sudah banyak konvensi diratifikasi terkait HAM, hak sipil dan politik, ekonomi dan budaya rakyat. Stabilitas sangat erat terkait dengan legal culture, dan masih banyak masalah.
- Ada ciri disorientasi secara keseluruhan, dimana issue korupsi menjadi panggung kekuasaan politik. Penyakit korupsi dan issu korupsi yang selalu mendominasi bangsa. Banyak dibentuk lembaga-lembaga baru namun tidak mengurangi praktek korupsi
- Sedang berlangsung sekaligus terjadi demokrasi politik, demokrasi pemerintahan dan kapitalisme –liberalisme.
- Ada tiga syarat minimum stabiliats ekonomi : pertumbuhan secara benar, sector keuangan yang terintegrasi antar wilayah, dan policy pemerintah dalam anggaran.
- Kesenjangan antar wilayah dan antar golongan masyarakat masih tajam. Percepatan pembangunan daerah masih berorientasi makro. Masalah kemiskinan dan desa ditinggalkan. Tidak tampak langkah-langkah konsolidasi sumberdaya politik untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan yang keluar dari pemerintah paradoks dengan konsensus otonomi daerah.
- Ekonomi dikuasai asing . Agenda masih tambal sulam seperti CSR, BLT. Pengelolaan sumberdaya alam dan daerah penghasil khususnya Papua masih banyak masalah. Disisi lain, kemerosotan lingkungan dan kebijakan pengelolaan pertambangan dirasakan bermasalah.
- Potret ekonomi tidak buruk sebetulnya, ada pengaruh posisi G20, sehingga Idnonesia di mata dunia cukup baik dan promising. Sebagai gambaran APBN tahun 2001 saat dimulainya otonomi daerah senilai 350 tirliun, tahun 2004 senilai 374 triliun dan tahun 2009 senilai 1037 triliun. Tahun 2013 diproyeksikan APBN senilai 1658 tirliun. Dari gambaran tersebut komposisi dana untuk masyarakat dan daerah pada tahun 2010 sebesar 683 triliun dari APBN sebesar 1047 triliun; dan untuk tahun 2013 diproyeksikan dana untuk masyarakat dan daerah sebesar sebetulnya cukup besar dengan nilai 1147 triliun dari total APBN sebesar 1658 triliun. Sayangnya, visualisasi untuk hal tersebut tidak dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat luas, dan tidak tampak secara fisik hasilnya. Disini ada masalah dalam hal governance sistem.
- Perlu satu paket antara design good policy, dan allocate good budget. Beberapa sektor penting yang memerlukan perhatian khusus seprti pertanian yang menyerap tenaga kerja paling besar. Sektor tranportasi dan komunikasi dalam rangka menuju logistic management Indonesia sebagai archipelagic country dan dengan memperhatikan Indonesia sebagai negara maritim juga menjadi sangat penting. Disisi lain ketenaga kerjaan perlu sangat hati-hati berkenaan dengan beban yang dipikul oleh buruh, juga terkait dengan sistem outsourcing yang diintroduksi oleh pemerintah melalui UU ketenaga-kerjaan yang sudah diuji materikan ke MK.
4. BIROKRAT UNTUK INDONESIA ?
Intinya, disini ada persoalan dalam hal governance, yang seharusnya bisa direncanakan dan dievaluasi serta divisualisasikan secara terukur dan terang bagi rakyat. Beberapa hal terukur yang perlu dielaborasi untuk pemerintahan ke depan, dapat didekati dari ciri-ciri governance yang universal, yaitu : voice and acocuntablity, absence of violence, gvenrment effectiveness, regulatory quality, ruel of law dan corruption control (World Bank, 2009).
Disisi yang lain adalah mutlak untuk memperkuat posisi dan tidak membiarkan penggerusan terjadi pada semua unsur sumber-sumber legitimasi negara yang meliputi (Bruce Gilley, 2009) : 1) particularistic (vary across to time and space, historical bound concept); 2) sociological (positive feelings about the state and making governance efficient in large state); 3)developmental (organization, production, distribution of material well being); 4.democratic (human rights, meaning civil, political, physical and social rights) dan 5) bureaucratic (strength and effectiveness of state institutions, regime durability).
Dalam hal ini, dapat diidentifikasi dari sumber-sumber kekuatan legitimasi negara tersebut sangat besar peran birokrasi sebagai kekuatan operasional penyelenggaraan negara, termasuk dalam keseharian memberi pengaruh serta simbolik kepada rakyat. Jadi sangat penting untuk memperhitungkan keberadaan birokrat untuk kontribusi stabilitas nasional kita.
Terbaru dari Siti Nurbaya

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bersama dengan Mahkamah Agung (MA), sepakat kerjasama dalam bidang hukum sebagai wujud perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) Indonesia. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, dengan Sekretaris MA, Hasbi Hasan di Gedung MA, Jakarta (21/03/2023).Menteri Siti dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi dasar pelaksanaan koordinasi antara kedua lembaga dalam mendukung upaya perlindungan LHK dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta aktualisasi hak masyarakat sesuai mandat konstitusi."Kita telah memiliki 3 Undang-Undang lingkungan hidup, dimulai dari UU Nomor 4 Tahun 1982 yang disebut umbrella provision lingkungan hidup, yang selanjutnya diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 1999, dan terakhir diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2009, memperlihatkan dinamika kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam kebijakan pemerintah yang mendorong perubahan UU dimaksud," ungkap Menteri Siti.Menteri Siti menjelaskan lebih lanjut, bahwa penambahan kata perlindungan memperlihatkan keprihatinan akan peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir, disesuaikan kembali melalui UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya yang menyangkut perizinan berusaha, dan pada konteks lingkungan hidup, lebih berorientasi dalam penyederhanaan prosedur birokrasi perizinan, tanpa mengubah prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Dengan UU Cipta Kerja, Pemerintah berupaya untuk tetap dapat memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemerintah melakukan penyederhanaan sistem perizinan dan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Regulasi ini juga mengatur mengenai penyelesaian masalah konflik tenurial, serta menegaskan keberpihakan kepada masyarakat. "Melalui pendekatan restorative justice, UU Cipta Kerja mengatur agar tidak ada lagi kriminalisasi pada masyarakat di dalam kawasan hutan maupun masyarakat adat," terang Menteri Siti.Menteri Siti bercerita, sebelum adanya UU...
Read More...
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mewisuda 207 pemuda dari berbagai regional yang merupakan peserta Pelatihan dan Pendidikan Green Leadership Indonesia (GLI) angkatan ke-2 di Jakarta, Senin (20/3).“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan GLI angkatan ke-2 hari ini. Pesan saya untuk terus beraktualisasi untuk lingkungan Indonesia yang makin baik dalam segala ukuran. Mari kita sama-sama bekerja untuk Indonesia kita,” ujarnya.Para alumni GLI tentu akan mengambil peran yang sangat penting dalam mengarusutamakan isu keadilan sosial dan ekologis institusi atau komunitas, dimana mereka akan lahir sebagai pemimpin. Mereka akan terus dapat memberikan inspirasi bagi banyak generasi muda lainnya, sehingga kedepan Indonesia akan surplus calon pemimpin yang peka terhadap isu-isu kelestarian hutan dan lingkungan.Program Green Leadership Indonesia ini diinisiasi oleh Institut Hijau Indonesia, serta didukung oleh Walhi, KNTI dan HUMA. Prakarsa kegiatan pendidikan lingkungan ini menerapkan model sekaligus antara kerja lapangan (skill) dan pembekalan keilmuan (knowledge). Suatu model internalisasi jiwa dan semangat cinta dan kesadaran lingkungan di kehidupan keseharian masyarakat.“Memulai dari generasi muda, merupakan langkah yang jitu. Sekali lagi, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi atas upaya ini,” ungkapnya.Ketua Institut Hijau Indonesia sekaligus Founder GLI, Chalid Muhammad menyampaikan prosesi wisuda adalah tahapan awal dimana para wisudawan sudah mendapat bekal menjadi leaders yang memiliki perspektif keadilan sosial dan ekologis. Selanjutnya, melalui perjalanan panjang mereka akan ditempa menjadi leaders yang akan membawa manfaat tidak hanya bagi komunitas atau wilayah asal mereka, tetapi juga manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan untuk planet bumi.“Karena kekuatan untuk menyelamatkan bumi dari dampak yang besar kedepan ada pada anak muda dan Insyaallah 207 orang inilah yang akan menjadi pelopor untuk membuat bumi menjadi lebih baik dan bisa tersenyum di masa mendatang,”...
Read More...
Tahun ini merupakan peringatan Hari Bakti Rimbawan yang ke-40. Pada momen ini, Menteri Siti merefleksikan tahun ke-9 kebersamaannya dengan seluruh jajaran KLHK."Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita telah bekerja sangat keras dalam upaya menjaga dan mengelola sumber daya alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyat," ujar Menteri Siti dalam sambutannya saat Resepsi Hari Bakti Rimbawan ke-40, di Jakarta, Kamis (16/3).Diungkapkan Menteri Siti, Kementerian LHK telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, bahkan paradigmatis. Jadi bukan asal berubah, peningkatan atau membenahi sedikit-sedikit, tetapi paradigmatis, sangat mendasar.Kemudian, Menteri Siti menyampaikan sejumlah contoh, tindakan korektif (corrective actions) dalam kurun waktu 2014 hingga sekarang telah dilakukan dan memberikan perubahan yang paradigmatis.Pertama, keberpihakan kepada masyarakat terhadap akses kelola hutan, termasuk masyarakat adat. Kedua, perubahan dari orientasi usaha timber management menjadi forest landscape management yang berorientasi pada sustainable forest management. Ketiga, solusi permanen pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Keempat, perlindungan dan pemulihan lingkungan melalui antara lain diawali dengan pembangunan persemaian skala besar, rehabilitasi hutan dan lahan, tata kelola gambut, replikasi ekosistem, rehabilitasi mangrove, serta perlindungan sumberdaya air, dan upaya pemulihan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). Selanjutnya kelima, dalam penanganan konservasi yang menegaskan bahwa wildlife belong to the state , dan kelola wildlife terkait dengan species dan habitat atau landscape-nya merupakan satu kesatuan, serta penataan kawasan termasuk mengakomodir kemitraan konservasi. Keenam, circular economy dan pengendalian sampah, serta pengendalian limbah. Ketujuh, penanganan kerja sama teknik luar negeri. Kedelapan, pengembangan langkah-langkah birokratis yang didukung tata laku aparat dan sistem digital.Semua hal tersebut, diungkapkan Menteri Siti bukanlah hal yang mudah. Begitu juga dengan law enforcement yang mengalami hal yang paradigmatis dengan...
Read More...
Indonesia sangat serius dengan komitmennya dalam mengatasi perubahan iklim. Keseriusan negara dalam menghadapi isu perubahan iklim, tercermin melalui inisiasi “Indonesia’s FOLU Net Sink 2030” dan rencana operasionalnya.Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia (State Secretary of Norway's Foreign Affairs Ministry) Erling Rimestad, di Jakarta pada Selasa (14/3).“Sejak tahun lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan berbagai kegiatan untuk percepatan implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, diantaranya penyusunan Rencana Kerja, Sosialisasi di 6 regional dan tingkat daerah, serta penyusunan Rencana Kerja Daerah Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di seluruh Provinsi di Indonesia, dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Direncanakan seluruh Rencana Kerja Daerah tersebut dapat diselesaikan pada Mei tahun ini,” ujar Menteri Siti.Berbicara tentang Pembayaran Berbasis Hasil (Result-Based Payment/RBP) di Indonesia, Menteri Siti mengungkapkan aksi iklim Indonesia telah mendapat pengakuan internasional, begitu juga pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari hasil inventarisasi GRK yang terus menurun.“Cara sistematis yang dilakukan sekarang, sebagian didukung oleh kerja sama kita sejak tahun 2010 tentang REDD+, yang ditandatangani pada tahun 2016 di Indonesia. Selanjutnya, kami terus meningkatkan kerja-kerja dan agenda selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan berbagai tindakan korektif. Untuk itu, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Norwegia yang telah mendukung Indonesia,” katanya.Data tahun 2020 menunjukkan penurunan emisi sebesar 47,28% dan untuk tahun 2021 sebesar 43,82%. Hal ini berarti jauh lebih tinggi dari target 41% untuk total emisi GRK sebesar 945,11 gigaton CO2e pada tahun 2020, dan 889,79 gigaton CO2e pada tahun 2021. Pencapaian ini tentunya signifikan untuk program berbasis hasil dan perdagangan karbon.“Dari skema RBP, kinerja...
Read More...
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melakukan pertemuan dengan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Rut Kruger Giverin di Jakarta, Senin (13/3). Pertemuan ini dilakukan untuk membahas persiapan pertemuan bilateral antara Menteri LHK Siti Nurbaya dan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia (State Secretary of Norway's Foreign Affairs Ministry) Erling Rimestad, yang diagendakan berlangsung pada Selasa (14/4).Pada pertemuan tersebut, Menteri Siti menyampaikan berbagai hal, diantaranya perkembangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia, maupun Contribution Agreement (CA) mengenai kontribusi berbasis hasil untuk pengurangan emisi. Kedua belah pihak menilai kerangka kebijakan dan peraturan Indonesia untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya yang didukung lebih lanjut oleh kontribusi Norwegia, telah memberikan hasil yang mengesankan.Selanjutnya, Menteri Siti menjelaskan bahwa Laporan Dua-tahunan ketiga Indonesia atau Indonesia’s 3rd BUR (Biennial Update Report) di November 2022, mencatat capaian kinerja pengurangan emisi GRK Indonesia dari pelaksanaan REDD+ periode tahun 2018-2020 sebesar kurang lebih 577 juta ton CO2e. Analisa teknis oleh UNFCCC atas laporan tersebut menyatakan bahwa data informasi dan metodologi pengukuran capaian kinerja REDD+ Indonesia adalah transparan, konsisten, lengkap, akurat, dan komprehensif."Angka kinerja ini bukan angka estimasi Pemerintah Indonesia sendiri, melainkan angka yang telah diverifikasi oleh UNFCCC pada November 2022," ujar Menteri Siti.Menanggapi hal tersebut, Dubes Rut Kruger menyampaikan apresiasi atas capaian luar biasa Indonesia tersebut. Dia menyatakan bahwa Pemerintah Norwegia mengapresiasi pola kerja teknis Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Untuk selanjutnya, kedua belah pihak sepakat membentuk Joint Working Group untuk membahas lebih lanjut hal tersebut.Turut hadir mendampingi Menteri LHK pada pertemuan ini yaitu Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Agus Justianto, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan...
Read More...
 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di areal perhutanan sosial Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah (10/3/2023).Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 15.000 (lima belas ribu) masyarakat penerima SK Perhutanan Sosial dari 7 kabupaten meliputi Kabupaten Brebes, Grobogan, Blora, Kudus, Pati, Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo mengharapkan kepada masyarakat untuk membuat lahan yang telah diberikan akses kelolanya menjadi produktif. "Tolong betul-betul tanahnya dibuat produktif, jangan diterlantarkan, nanti bisa dicabut," ucap Presiden Joko Widodo.Presiden Joko Widodo mencontohkan, lahan tersebut dapat dimanfaatlan dengan menerapkan pola agroforestry, silvofishery dan silvopastura sesuai dengan kondisi di areal masing-masing. “Sekali lagi manfaatkan betul lahan yang telah diberikan kepada Bapak, Ibu sekalian untuk kehidupan kita semuanya agar lebih baik,” pesan Presiden Joko Widodo kepada penerima SK Perhutanan Sosial. Jumlah SK Perhutanan Sosial yang diserahkan saat ini adalah sebanyak 19 unit SK kepada 66 Kelompok Tani Hutan (KTH) seluas 21.488 Ha untuk 16.467 KK dengan rincian sebagai berikut: (i) Sebanyak 13 unit SK Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Perhutanan Sosial di KHDPK Kabupaten Blora; (ii) 4 unit SK Transformasi IPHPS ke Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan; (iii) 1 (satu) SK Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) untuk 13 KTH dan/atau Gapoktanhut pada 4 (empat) Kabupaten yaitu: Blora, Grobogan, Pati dan Rembang; serta (iv) 1 (satu) SK yang memuat daftar indikatif kelompok dalam proses Perhutanan Sosial pada kawasan hutan di 7 kabupaten. Dalam laporannya, Menteri Siti menyampaikan bahwa, hingga Desember 2022 telah diterbitkan SK Perhutanan Sosial seluas 5.318.376,20 Ha, dengan jumlah SK sebanyak 8.041 Unit SK bagi masyarakat sejumlah 1.149.595 Kepala Keluarga. Khusus untuk Jawa sudah diterbitkan seluas 326.592,35 ha, sebanyak 647 unit...
Read More...
Tahun ini, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang jatuh setiap tanggal 21 Februari mengambil tema “Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat”. HPSN telah menjadi platform kolaborasi multi pihak yang efektif untuk membangun kesadaran publik dalam upaya-upaya pengelolaan sampah dan HPSN Tahun 2023 telah menjadi babak baru untuk pengelolaan sampah di Indonesia menuju Zero Waste, Zero Emission Indonesia.Masih dalam rangkaian peringatan HPSN 2023, pemerintah kembali menganugerahkan penghargaan Adipura untuk penilaian tahun 2022. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menganugerahkan penghargaan Adipura kepada para kepala daerah di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (28/2/2023). Sebanyak total 150 penghargaan Adipura diserahkan kepada para kepala daerah.Pelaksanaan Program Adipura 2022 dilaksanakan terhadap 258 kabupaten/kota se-Indonesia, atau sebanyak 50,2% dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota berhasil meraih Anugerah Adipura Kencana, yang juga sebagai penghargaan tertinggi bagi kabupaten/kota yang mampu menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang inovatif dan berkelanjutan. Kemudian, sebanyak 80 (delapan puluh) kabupaten/kota berhasil mendapatkan Anugerah Adipura. Selain itu, terdapat juga 61 (enam puluh satu) kabupaten/kota memperoleh penghargaan sertifikat Adipura, dan 4 (empat) kabupaten/kota menerima penghargaan plakat Adipura yang merujuk pada lokasi tematik dengan kondisi pengelolaan sampah terbaik.Menteri Siti pada kesempatan ini, menerangkan kepada para kepala daerah yang hadir bahwa Program Adipura merupakan instrumen kebijakan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1986, dengan melalui berbagai perubahan dan pengembangan menjadi lebih baik, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dan arah kebijakan yang ada, sehingga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong terciptanya kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan.Lebih lanjut Menteri Siti menjelaskan, Pemerintah daerah kabupaten dan kota perlu menciptakan pola kerja...
Read More...
Bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hdiup dan Kehutanan (KLHK) mengambil peran untuk mengajak generasi muda dalam menerapkan dan menyebarluaskan Gaya Hidup Minim Sampah untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Dalam rangkaian HPSN 2023, KLHK menyelenggarakan Festival HPSN di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (28/2/2023).Festival HPSN terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, yaitu pemutaran video-video gaya hidup minim sampah, pentas musik, talkshow dan pameran dengan melibatkan hampir semua stakeholder mulai dari pelajar dan mahasiswa, para pendidik (guru), dunia usaha, kementerian/lembaga, produsen, asosiasi dan komunitas. Festival ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada generasi millennial, dan publik secara luas tentang upaya pengurangan sampah dalam menerapkan dan menyebarluaskan gaya hidup minim sampah.Menteri LHK, Siti Nurbaya hadir secara langsung dan memberikan pesan-pesan kepada hadirin yang mayoritas adalah pelajar/mahasiswa dan generasi muda. Dalam sambutannya, Menteri Siti mengungkapkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam ekonomi dan sosial menuju Indonesia yang maju.“Kita mempunyai target pada tahun 2045 jadi negara maju, bahkan mungkin lebih maju daripada Inggris, kita mungkin negara maju kelima, enam atau tujuh, kira-kira sekitar itu, sekarang kalau dari kekuatan ekonomi, kita ada di nomor 19,” ucap Menteri LHK kepada para generasi muda.“Mau gak Indonesia kita jadi jagoan di dunia?” tanya Menteri LHK kepada para pelajar yang hadir. Serentak semuanya menjawab dengan optimis bahwa mereka juga menginginkan Indonesia yang maju.Menteri Siti menerangkan, saat ini Indonesia memiliki jumlah anak muda potensial penggerak perubahan yang sangat banyak. Berdasarkan statistik, dari 270 juta penduduk Indonesia, sekitar 25,87% adalah generasi milenial pada kisaran usia 24 - 39 tahun. Lalu 27,94% adalah Generasi Z pada kisaran usia 8 - 23 tahun. Potensi yang dimiliki seperti idealisme, mobilitas tinggi dan dinamis, kepedulian dan kesetiakawanan sosial, inovatif dan kreatif...
Read More...
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan “Gerakan Nasional Compost Day, Kompos Satu Negeri”. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2023 yang mengambil tema “Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Menteri LHK, Siti Nurbaya hadir dan membuka kegiatan ini yang dipusatkan di Lapangan Banteng, Jakarta (26/2/2023). Gerakan membuat kompos dilakukan serentak bersama-sama dengan masyarakat di beberapa daerah. Menteri Siti pada kesempatan ini menyampaikan bahwa, kegiatan ini menjadi penting dalam upaya menyelesaikan masalah persampahan secara tuntas sesuai dengan tema HPSN 2023. Penuntasan masalah sampah bukan hal yang mudah, composting atau membuat kompos dari sampah organik, merupakan aktualisasi paradigma baru dalam pendekatan penanganan persampahan."Metode kompos dapat membuat sampah menjadi berkah, atau dengan kata lain menjadikan sampah sebagai bahan bernilai ekonomi secara langsung maupun tidak langsung, atau dapat disebut sebagai bagian dalam pendekatan ekonomi sirkuler," ungkap Menteri Siti.Menteri Siti menerangkan, kompos telah dikenal masyarakat selama puluhan tahun dan dipakai secara konvensional di berbagai tempat, di desa atau di kota, yaitu menjadi pupuk organik. Sampah bekas makanan, sayuran dan sebagainya dapat dimanfaatkan menjadi pupuk bagi tanaman. Dengan kata lain bahwa sudah ada dan melekat dalam kehidupan keseharian, meski belum kuat konsisten dilakukan yaitu orientasi sampah organik menjadi pupuk. Dalam prakteknya, membuat pupuk kompos sangat penting karena kompos dapat menyuburkan tanah, menambah kandungan organic matter pada tanah soil serta akan meningkatkan water holding capacity butir-butir tanah yang berguna bagi kesuburan tanah melalui perbaikan tekstur dan struktur tanah.Kandungan humus menandakan tanah yang sangat subur karena terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat, sebagai sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengalami perombakan oleh orgnasime dalam tanah, stabil dan berwarna coklat kehitaman. Sebagai...
Read More...
 Capaian kinerja positif Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2022 terlihat dari berbagai torehan prestasi dan penghargaan yang telah diraih sepanjang tahun.Dari kinerja pengelolaan keuangan negara, KLHK kembali berturut-turut selama 6 tahun memperoleh Opini WTP dari BPK RI. Kali ini atas Laporan Keuangan KLHK Tahun 2021. KLHK juga mendapat penghargaan atas kinerja anggaran Tahun 2021 dengan predikat "Sangat Memuaskan", dan pengelola SBSN terbaik 2022 dari Kemenkeu.Begitupun dalam aspek nilai keterbukaan informasi publik. Selama empat kali berturut-turut, KLHK memperoleh predikat sebagai badan publik INFORMATIF dari Komisi Informasi Pusat."Predikat ini merupakan bukti nyata dalam mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)," ujar Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, mengawali penjelasan mengenai kinerja Sekretariat Jenderal pada acara Refleksi Kinerja KLHK Tahun 2022, di Jakarta, Kamis (29/12).Prestasi lain yang ditorehkan KLHK yaitu peringkat pertama Indonesia SDG's Actions Awards kategori Kementerian/Lembaga; penghargaan berbagai sistem informasi sebagai sistem inovasi KLHK seperti SIPUHH, SIMONTANA, dan Sipongi; anugerah kearsipan dengan nilai sangat memuaskan dari Arsip Nasional RI; penghargaan Bhumandala Kanaka Medali Emas dari BIG untuk kategori Tata Kelola Geospasial K/L; dan penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2021 Kategori Eka Acalapati dari Kemenkumham.Kemudian, KLHK berhasil meraih Anugerah Kualitas Pengisian JPT berdasarkan penilaian dari KASN. KLHK mendapatkan penilaian kategori ”Baik” dengan nilai 88.30 (delapan puluh delapan koma tiga puluh). Penghargaan juga didapat KLHK atas penerapan kebijakan pengarusutamaan gender melalui alokasi atau penempatan ASN perempuan dalam Jabatan Tinggi Madya dan Pratama sebesar lebih dari 30%. Keberhasilan pengarusutamaan gender di KLHK juga mendapat penghargaan dimana penyidik perempuan KLHK mendapat penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards kategori Gender Leadership and Women’s Empowerment.Bambang...
Read More...- KLHK Dan MA Perkuat Kerjasama Bidang Hukum Perlindungan LHK
- Menteri LHK Mewisuda 207 Peserta Didik Green Leadership Indonesia Angkatan Ke-2
- Di Hari Bakti Rimbawan Ke-40, Menteri LHK Refleksikan Tahun Ke-9 Bersama Jajaran KLHK
- Menteri LHK Bertemu Wamenlu Norwegia Bahas Perkembangan Kerja Sama Kedua Negara
- Menteri LHK Bertemu Dubes Norwegia Untuk Indonesia Bahas RBP Pengurangan Emisi
- Presiden Joko Widodo Serahkan SK Perhutanan Sosial Di Blora
- 150 Kabupaten/Kota Terima Penghargaan Adipura 2022
- Kurangi Emisi GRK, KLHK Ajak Generasi Muda Bergaya Hidup Minim Sampah
- KLHK Ajak Masyarakat Kelola Sampah Organik Jadi Kompos
- Raih Berbagai Penghargaan, Bukti Nyata Capaian Kinerja KLHK
Artikel Siti Nurbaya

Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya- Indonesia’s FOLU Net Sink 2030: Inovasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sambutan Menteri LHK dalam Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam
Jakarta , 24 Desember 2021

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55
Jakarta, 21 Desember 2021

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan
Jakarta, 28 Oktober 2021

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Dengan Tema
“Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan Dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat”.        Â

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini. Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup, melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi...
STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018  Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan
Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan...
Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya
Sejarah umum social forestry
Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.
Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program Perhutanan Sosial lahir untuk...
KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)
         PENDAHULUANReformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
....Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula,...
Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan merupakan agenda reformasi yang paling signifikan. Pelaksanaan pemilu presiden secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden, yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, serta pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 56 Sampai dengan Pasal 119, yang disempurnakan dengan UU Nomor Undang-Undang No 12 tahun 2008, mempertegas perubahan yang signifikan tersebut.
Read More...- Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya
- Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022
- Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030
- Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam
- Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55
- Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan
- Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim
- Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS
- Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018
- STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018
- Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals
- Manajemen Komunikasi Era Digital Dalam Lingkup KLHK
- KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
- KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? : ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
- SIMPUL DEMOKRASI INDONESIA dan PERMASALAHANNYA
Terms of The Day
-
Constitution Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
-
Government A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
-
Security The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
-
Consumer Price Index (CPI) A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
-
Risk A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
-
Quality In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kegiatan Siti Nurbaya
-
KLHK Dan MA Perkuat Kerjasama Bidang Hukum Perlindungan LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan...
-
Menteri LHK Mewisuda 207 Peserta Didik Green Leadership Indonesia Angkatan Ke-2 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan...
-
Di Hari Bakti Rimbawan Ke-40, Menteri LHK Refleksikan Tahun Ke-9 Bersama Jajaran KLHK Tahun ini merupakan peringatan...
-
Menteri LHK Bertemu Wamenlu Norwegia Bahas Perkembangan Kerja Sama Kedua Negara Indonesia sangat serius dengan...
-
Menteri LHK Bertemu Dubes Norwegia Untuk Indonesia Bahas RBP Pengurangan Emisi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan...
-
Presiden Joko Widodo Serahkan SK Perhutanan Sosial Di Blora  Presiden Republik Indonesia, Joko...
-
150 Kabupaten/Kota Terima Penghargaan Adipura 2022 Tahun ini, peringatan Hari Peduli...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
Gallery Video
-
Momen Wapres K.H Ma'ruf Amin Kunjungi Paviliun Indonesia di COP27 Momen Wapres K.H Ma'ruf Amin Kunjungi...
-
Penandatanganan MoU melalui Kementerian LHK dengan Pemerintah Inggris dan Irlandia Utara Penandatanganan MoU melalui Kementerian...
-
Upaya Menteri KLHK Selamatkan Indonesia dari Krisis Iklim MetroTV, Dalam tiga tahun ini, Presiden...
-
Dirgahayu ke-20 Manggala Agni KLHK Manggala Agni telah menunjukkan kerja...
-
Joint Presscon MenLHK, MenLu, dan Menteri Lingkungan Norway Joint Presscon MenLHK, MenLu, dan Menteri...
-
Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim G20 Presidensi Indonesia  Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
Artikel dan Pidato
-
Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas...
-
Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022 Sambutan Menteri LHK dalam Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka...
-
Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030 Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030. Jakarta, 4 April...
-
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan...
-
Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55 Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Artikel dan Pidato
-
Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas...
-
Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022 Sambutan Menteri LHK dalam Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka...
-
Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030 Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030. Jakarta, 4 April...
-
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan...
-
Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55 Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam...
-
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan...
-
Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda...
-
Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar...
-
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018   Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu Syalom, Salam...
-
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018   Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu Syalom, Salam...
-
STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018 STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018 ...
-
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII Jakarta, 12 Juli...
-
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT Oleh : Siti...
-
KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? : ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? : ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG...
-
SIMPUL DEMOKRASI INDONESIA dan PERMASALAHANNYA Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari...
-
Birokrasi Pemda Untuk Pluralitas Lampung Istilah kemajemukan (pluralitas ) akrab terdengar dalam tataran...
-
MENTERI KABINET, Hired dan Fired Momentum 20 Oktober biasanya dikaitkan dengan reshuffle kabinet....
-
Geosains dan Pengalaman Legislasi Perkembangan dunia yang ditandai dengan globalisasi, teknologi informasi...
-
PILKADA, DEMOKRASI SUKA-SUKA Orang mengatakan bahwa Pilkada langsung menjadi bagian dari aktualisasi...
-
Birokrat Untuk Stabilitas Nasional 1. PENDEKATAN Dalam melakukan pengamatan dengan stabilitas nasional...
-
Sistem Bikameral, Siapa Takut? Pada Mei 2012 yang lalu, DPD RI mendeklarasikan nama populernya sebagai...
-
Legislatif Perlu Keahlian Parlemen dan Keahlian. Dalam format kerja parlemen Indonesia, seperti...
-
Elit & Demokratisasi di Indonesia Untuk Indonesia, periode 2004-2009 ibarat “renaissance” politik dalam...
-
Demokrasi dan Keadilan Kita mulai meragukan demokratisasi ketika terjadi berbagai kekerasan...
-
Perbandingan Pilpres Indonesia & Amerika Pemilihan Presiden di Amerika Serikat menjadi pembicaraan hangat seantero...
-
Meneliti Sosok Capres Meski Pemilu masih dalam rentang waktu sekitar dua tahun lagi, berbagai...
-
Agenda Politik Pemilihan Presiden UU Pilpres kembali mulai dibahas untuk rencana perubahannya menghadapi...
-
IPDN dan Kepemimpinan PAMONG Kita menarik pelajaran sangat penting dari peristiwa meninggalnya...
-
Artikulasi IPDN Peristiwa Cliff di IPDN dan Wahyu di STPDN pada konteks manajemen...
-
Pejabat Eksekutif Senior RUU ASN Dalam lokakarya yang dilaksanakan oleh Komisi II DPR RI pada tanggal...
-
Gubernur dan Kandidat Gubernur Baru beberapa hari kita lewati agenda politik yang menyedot perhatian...
-
Kesinambungan Demokrasi Indonesia Perayaan proklamasi ke-67 RI tahun ini, beriringan dengan gelombang...
-
Musuh Utama "Wakil Rakyat" DIndonesia, ada banyak elemen dimana rakyat menitipkan kedaulatannya...
-
Hubungan Legislatif-Eksekutif Di Indonesia, ada banyak elemen dimana rakyat menitipkan kedaulatannya...
- 1
- 2
Wawancara & Kolom
-
Minister details role of peat governance in Indonesian GDP JAKARTA (foresthints.news) - Numerous...
-
Minister reaffirms backing from President on peat reforms JAKARTA (foresthints.news) - In a...
-
Minister decides to review logging permit in Bornean orangutan habitat JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's...
-
Minister stops peat violations in Bornean orangutan habitat JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's...
-
Minister gets tough on implementing President’s peat regulatory reforms JAKARTA (foresthints.news) - President...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9