Monday, September 27, 2021

PILKADA, DEMOKRASI SUKA-SUKA



Orang mengatakan bahwa Pilkada langsung menjadi bagian dari aktualisasi demokrasi di Indonesia. Padahal   tidak secara leterlijk ditegaskan dalam Pasal 18 UUD hasil amandemen tentang pemilihan kepala daerah secara demokratis tersebut dalam format pemilihan langsung. Format itu merupakan konsensus politik, dimana sesungguhnya masih ada format  demokratis lainnya yaitu dengan  sistem electoral college ( identik seperti dulu melalui DPRD, atau juga bisa DPRD plus DPD dari provinsi terkait , misalnya; atau format lain yaitu melalui tahapan konvensi  secara sistematis). 

Pilkada langsung telah membawa  hasil seperti yang kita saksikan dan rasakan sekarang, meskipun Departemen Dalam Negeri menyodorkan data statistik bahwa  frekwensi kejadian Pilkada bermasalah relatif kecil jumlahnya dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada yang sudah berlangsung hingga akhir 2008. Begitu sikap Departemen Dalam Negeri saat itu. Padahal, kecilnya frekwensi pada konteks  tersebut kurang relevan sebagai jaminan, karena pokok persoalannya justeru pada dampak bagi masyarakat ataupun dampak bagi pemerintah dan semua elemen terkait urusan Pemilu.  Resultantenya ialah ciri  politik transaksional yang begitu dahsyat di berbagai strata otoritas terlibat sampai pada elemen masyarakat.  Hal ini tentu akana menyulitkan  dalam upaya untuk terus memperbaiki sistem dan implementasi demokratisasi di Indonesia.  Kejadian  Pilkada Sulsel, Maluku Utara dan Kaltim lenih kruang lima tahun lalu,  perlu menjadi pelajaran dalam mekanisme dan fenomena yang terjadi.


Pada perkembangan terakhir, pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2012 (karena RUU yang ke DPR disitu tercantum nama Kementerian Dalam Negeri)  mengajukan pendekatan Pilkada yang baru yaitu melalui DPRD, tetapi dalam rincian RUU yang ditawarkan,  menjadi kabur mekanisme dan format dasar sistem demokrasi yang akan dibangunnya, yaitu dengan tercampur aduknya peran KPU Daerah dan DPRD Provinsi  sebagai pelaksana.  Alasan mengembalikan  mekanisme Pemilihan ke DPRD karena masalah biaya. Kurang luas  eksplorasi konseptual atau trend politik nasional yang akan dicapai atau  format pendidikan politik  rakyat  yang diproyeksikan.  

Paltform politik saat awal kebijakan  Pilkada

Dalam pelaksanaan Pilkada sekarag, menurut aturan dan hukum positif dipayungi oleh setidaknya empat  payung hukum yaitu UU Nomor 32 tahun 2004, UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peurbahan Atas UU NOmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU Nomor 12 Tahun 2008. (Tentu saja berlaku pula UU lain yang terkait hal-hal yang relevan seperti UU KUHP dan sebagainya). Beberapa UU tersebut menjadi pegangan dan perlu dimaknai bersama diantara  para penyelenggara Pilkada. Perlu juga menelusuri riwayat, filosofi dari masing-masing UU tersebut, dan latar belakang  keluarnya  pokok-pokok aturan. Mengapa demkian ? karena demokrasi kita sedang berlangsung secara evolutionary.  Dari satu episode ke episode lain adegan demokratisasi melalui Pemilu, Pilkada, unjuk rasa, dan lain-lain semuanya akan membangun sebuah format demokratisasi yang paling sesuai, fit untuk demokrasi Indonesia.(Dalam ilmu lingkungan disebut sebagai peristiwa homeostasis, mencapai keseimbangan baru). 

Peralihan dari UU 32 tahun 2004 ke UU 22 tahun 2007, disitu ada makna. Makna pokok disini ialah bahwa rezim Pilkada, sudah masuk menjadi rezim Pemilu. Apa artinya ?  Artinya, pelaksanaan Pilkada sepenuhnya bergeser dari supervisi  jajaran pemerintahan  ( dibaca Departemen Dalam Negeri dan DPRD) menjadi sepenuhnya   oleh KPU, tanpa pengawasan DPRD dan jauh dari cmpaur tangan supervisi politik dalam negeri (yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri).  Akibatnya  perkembangan nilai-nilai dalam seluruh proses Pilkada didalam masyarakat dan kehidupan penyelengaraan negara tidak menjadi bagian pengawasan , pengamatan dan pemantapan (atau  values and national goals establishment),  apalagi untuk internalisasi dalam upaya mencapai keseimbangan atau homeostasis politik dalam negeri).

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 diatur fromat dasar bahwa Pilkada, yang  secara umum melibatkan  tiga tataran pokok, yaitu : Pertama, tataran supervisi DPRD, dicirikan dengan penegasan oleh DPRD akan berakhirnya masa tugas Gubernur/Bupati/Walikota. Maknanya ialah bahwa DPRD sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif daerah. Fungsi lain ialah DPRD dalam pengawasan fungsional politik, sehingga menurut aturan yang lalu DPRD juga membentuk Panwas Pilkada dengan harapan  bahwa Panwas Pilkada melakukan pengawasan untuk keperluan masyarakat luas dan disampaikan hasil-hasilnya kepada DPRD sehingga DPRD akan memiliki penilaian akhir terhadap fungsional  politik dari seluruh persoalan Pilkada, sehingga diatur pula bahwa penetapan Pilkada bermasalah atau tidak, perlunya pengunduran jadwal dan lain sebagainya, pada tingkat daerah ditegaskan  dengan persetujuan  Pimpinan DPRD dan seterusnya disampaikan kepada pemerintah pusat (Departemen Dalam Negeri utnuk Pilakda  Kabupaten /Kota melalui Gubernur, atau kepada  Presiden untuk Pilkada Provinsi melalui Menteri Dalam Negeri). 

Kedua, tataran dan jaminan prinsip demokratis. Proses evolusi demokratisasi di Indonesia, melibatkan peran sangat penting KPU sejak tahun 1999. Pada perkembangannya, menurut UU Nomor 3 Tahun 1999  dan UU Nomor 12 Tahun 2003, sangat jelas posisi KPU disamping sebagai pelaksana Pemilu, juga menjadi centre of excellence dalam pemahaman tentang demokrasi. Ada ciri yang menonjol disana yaitu ciri  knowledge based.  Setiap kali ada persoalan dan terkait ciri praktek berdemokrasi, maka semacam ”fatwa” akan lebih banyak didengar dari KPU yang memiliki legitimasi sebagai lembaga nasional, tetap dan mandiri (menurut UUD).(Tentu saja tidak menafikan peran para pengamat dan ilmuwan poltik yang juga sangat  membantu memberikan pemahaman demokrasi di tengah-tengah rakyat).  Dalam Pilkada, menurut UU Nomor 32 Tahun 2004,  KPU lebih didorong untuk  menjadi pusat pemaknaan demokratisasi.

Ketiga, tataran operasional praktis untuk keberhasilan pelaksanaaan Pilkada, yang  lebih disandarkan kepada KPUD. Ciri yang melekat disini ialah pelaksanaan operasional, sehingga pada pelaksanannya di lapangan KPUD menjadi sangat dekat Pemda ( dibaca Sekretaris Daerah), karena menyangkut finansial dan dukungan operasional sampai ke desa/kelurahaan. (Apalagi ketika Pertama kali Pilkada dicanangkan tahun 2005, dukungan dana untuk Pilkada dari pemerintah pusat langsung kepada kabupaten/kota pelaksana Pilkada sangat signifikan),sehingga pola operasionalnya berketeraturan lebih melibatkan elemen-elemen pemerintah sampai ke tingkat Kementerian Dalam Negeri dengan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan check and balance. (Pemerintah tidak campur tangan dalam kebebasan  atau independensi dan proses kerja KPU Daerah).

Sekarang, sudah banyak perubahan. Hanya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun setelah lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2007, filosofi dan format tersebut diatas  telah berubah.  Ciri yang paling berubah diantaranya ialah : Panwas tidak lagi menjadi bagian dari fungsional pengawasan politis oleh DPRD secara terpola.  KPU (tidak lagi memakai istilah KPUD), sehingga ciri otonomnya menguat, dan Pemda (dibaca : sekda dan aparatnya) harus menjauh dari keterlibatan  dengan KPU Proionsi/Kabupaten/Kota. Tidak  ada lagi dukungan dana pusat. Peran administratif  dalam keuangan dilaksanakan sepenuhnya oleh Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/kota. Kaitan dengan Pemda semata-mata karena nomenkaltur dan kodifikasi anggaran menurut aturan/APBD. Tidak ada kaitan operasional. Apalagi campur tangan Sekda/aparat lainnya, itu sangat  tidak memungkinkan.  Filosofinya adalah bahwa Pilkada identik dengan Pemilu (yang selama ini kita kenal  seperti Pemilu DPR, DPD dan DPRD) yaitu betul-betul  sudah harus dikelola oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota secara independen dengan supervisi  KPU  Nasional.  Dengan kata lain, tidak relevan lagi apabila daerah seperti pemda/masayarakat daerah meminta keterlibatan  Kementerian Dalam Negeri  terkait pelaksanaan Pilkada secara operasional, kecuali peran administratif menyangkut keadaan-keadaan tertentu yang diatur serta dalam hal  proses lanjut dari hasil Pilkada. Situasi ini "melemahkan" peran supervisi  politik dalam negeri secara menyeluruh di wilayah NKRI.  Perkembangan terakhir menunjukkan pula gagasan-gagasan baru, seperti ide  untuk Pemilu serentak  pusat dan daerah, yang secara konseptual belum jelas, baik secara filosofis maupun dalam  operasionalnya. Yang paling penting perlu dielaborasi konseps dalam hal prinsip demokrasi, pendekatan supervisi check and balance serta dalam dukungan operasional dan administratif. Gagasan-gagasan yang muncul belum menunjukkan elaborasi tersebut sehingga  membingungkan.

Demokrasi inklusif

Mengapa   ada persoalan-persoalan  pada Pilkada lebih kurang  lima  tahun lalu  seperti di  Sulsel, Maluku Utara, dan  Kaltim  atau pilkada kabupaten dan kota yang melibatkan anarkis masyarakat secara massal ? Bisa beragam jawabannya. Namun, yang paling penting menyangkut  beberapa hal, yaitu : Pertama,   pemaknaan terhadap latar belakang peraturan-perturan tersebut. Sangat jelas bahwa posisi UU adalah produk konsensus politik. Peristiwa hukum sejalan dengan  sosiologi politik dan perubahan sosiologis tersebut untuk Indonesia  cukup dahsyat sehingga perlu dicermati secara terus menerus dan tidak bisa sedikitpun lengah. Perubahan dari satu aturan menjadi  aturan yang lain pada konteks Pemilu/Pilkada untuk Indonesia akan  sangat memberi arti, karena disitu tercampur  soal values,  operasional dengan rentang geografis yang luas, karakter masyarakat  dengan ciri ketokohan, dll.    Kedua,  aktualisasi hukum atau peraturan perundangan. Sangat jelas bahwa dalam perubahan  aturan,  akan terkena aktor-aktor pelaku.  Untuk itu maka interpretasi hukum haruslah berjalan  sebagaimana seharusnya.  Dalam konsep separation of power sistem kekuasaan negara, sangat jelas bahwa kekuasaan  legislatif membuat UU,  eksekutif  sebagai pelaksana UU dan yudikatif  sebagai ajudikasi atau interpretasi UU. Jadi tidak bisa semua institusi dapat meng-claim interpretasi hukum atas Undang-undang.  Ketiga, dalam hal terdapat analisis interpretasi, hendaknya dilakukan secara inklusif, artinya mengajak berbagai pihak terkait untuk meletakkan persoalan dengan segala argumentasi, sehingga pemaknaan hukum tidak berlangsung secara eksklusif. Demokrasi harus berkembang secara inklusif, betul-betul mengajak rakyat, bukan hanya untuk institusinya  sendiri, atau golongan  atau kelompoknya. Demokrasi harus bersifat inklusif, bersama rakyat.  Sebagai contoh hilangnya  butir  syarat  "tidak tercela"   menunjukkan antara lain hilangnnya ciri inklusif, karena ketika  butir  tersebut digulirkan dulu, diharapkan bahwa rakyat secara langsung mengaktualisasikan demokratisasi melalui penyampaian pengaduan  secara obyektif ke KPU.  Jadi demokrasi inklusif bersama rakyat, sebetulnya merupakan ruang yang penting untuk lebih dibuka lebar. Bukan demokrasi ”suka-suka”, untuk memperkuat posisi institusi, kelompok apalagi keluarga atau dinasti.  Berbagai pembahasan  RUU yang relevan perlu   meluruskan kembali prilaku institusional  pusat dan daerah, sehingga betul-betul akan berkembang demokrasi yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk Demokrasi Indonesia. 


Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Presiden: Tanam Mangrove Untuk Pemulihan Lingkungan Dan Mitigasi Iklim


Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap dalam rangka melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupateb Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (23/9).
Perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam memitigasi perubahan iklim. Keberadaan ekosistem mangrove yang baik di kawasan pesisir juga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat di pesisir terhadap perubahan iklim.
"Rehabilitasi mangrove dilakukan untuk memulihkan, melestarikan kawasan hutan mangrove. Selain itu, rehabilitasi mangrove juga untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak perubahan iklim," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan penanaman mangrove ini diharapkan dapat mengurangi energi gelombang, melindungi pantai dari abrasi, menghambat intrusi air, memperbaiki lingkungan pesisir dan memperbaiki habitat di pantai. Hal tersebut juga diharapkan dapat berdampak pada peningkatan produksi ikan, dan hasil laut lainnya, terutama di sini kepiting. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di pesisir pantai.
Selanjutnya, Presiden Jokowi menegaskan akan terus melakukan rehabilitasi mangrove melalui KLHK dan BRGM. Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Presiden memberi petunjuk lapangan kepada Menteri LHK, Kepala BRGM dan Dirjen PDASRH.
Selain itu, setiap provinsi telah disediakan bibit mangrove gratis secara terbatas di persemaian permanen milik UPT Direktorat Jenderal PDASRH yaitu Balai Pengelolaan DAS dan RH yang dapat dimanfaatkan untuk merehabilitasi mangrove di dalam dan di luar kawasan hutan. Sementara, BRGM melakukan rehabilitasi mangrove melalui pola Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), agar bisa menjaga ekosistem serta memberikan tambahan penghasilan untuk masyarakat.
Pemerintah secara konsisten terus mendorong upaya-upaya rehabilitasi ekosistem...

Read More...
MPA-Paralegal, Solusi Permanen Karhutla Di Tingkat Tapak Berbasis Desa


Menteri LHK, Siti Nurbaya membuka Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Masyarakat Peduli Api Berkesadaran Hukum (MPA Pralegal) Tahun 2021 secara daring, Senin, (20/9). Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari upaya meningkatkan kapasitas, serta peran sumber daya manusia dalam mendampingi masyarakat pada upaya pengendalian karhutla secara utuh dan komprehensif. 
Pelatihan ini merupakan program berkesinambungan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020, kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dalam rangka meningkatkan kapasitas MPA-Paralegal. Pada bulan Agustus 2020 telah dilaksanakan pelatihan pada 12 desa dengan jumlah peserta 249 orang di 6 provinsi. Pada Tahun 2021 ini, pelatihan akan dilaksanakan di 28 desa, dengan metode pelatihan disesuaikan dengan kondisi keterjangkauan jaringan internet setempat. Sebanyak 12 desa akan dilakukan pelatihan secara Blended Learning, pada Learning Management System (LMS) KLHK, dan pada 16 desa yang tidak/belum terjangkau jaringan internet, pelatihan akan dilakukan secara classical on site.
“Untuk meningkatkan peran SDM dalam mendampingi masyarakat dalam upaya pengendalian karhutla secara utuh, diperlukan peningkatan kapasitas SDM pendamping dalam pemahaman menyangkut aspek kesadaran hukum masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Menteri Siti dalam sambutannya.
Dengan pemahaman yang komprehensif tersebut, Menteri Siti berharap dapat terbentuk Masyarakat Berkesadaran Hukum, yang menjadi salah satu bagian solusi permanen kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak berbasis desa dengan peningkatan peran serta masyarakat.
Pelatihan ini akan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 20 sd 24 September 2020. Selama 5 hari peserta pelatihan akan mendapatkan ilmu, pengetahuan dan pengalaman dari para narasumber, dengan didampingi widyaiswara dan pejabat teknis sebagai tutor selama pelatihan ini. Materi yang akan diberikan dalam pelatihan ini sangat penting untuk bekal bagi peserta sebagai Personil Masyarakat...

Read More...
ASAP Digital Nasional POLRI Strategis Cegah Karhutla


Memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus menjalin koordinasi dan kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Salah satunya dengan dukungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah meluncurkan Aplikasi ASAP Digital Nasional untuk memperkuat sistem deteksi dini indikasi kejadian karhutla secara digital untuk cakupan nasional.
Penghargaan yang tinggi dan apresiasi disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Listyo Sigit beserja jajaran yang telah menggagas pembangunan Aplikasi ASAP Digital Nasional. Upaya ini menunjukan keseriusan institusi Polri dalam kerjasama penanggulangan karhutla di Indonesia.
“Kami berharap dengan diluncurkanya Aplikasi ASAP Digital Nasional oleh Polri akan memperkuat sistem peringatan dan deteksi dini indikasi karhutla dalam kesatuan sistem yang bekerja di tingkat lapangan sekaligus di tingkat nasional,” ujar Menteri Siti dalam peluncuran aplikasi tersebut di Mabes Polri, Jakarta, (15/9).
Menteri Siti menjelaskan jika Aplikasi ASAP Digital Nasional sangat penting dalam mempercepat respon penanganan kejadian karhutla, khususnya penegakkan hukum karhutla sesuai dengan mandat Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Kita tentu berharap aplikasi ini dapat digunakan bersama-sama, dan dapat diakses oleh semua para pemangku kepentingan dalam pengendalian karhutla secara nasional,” harap Menteri Siti.
Kapolri Listyo Sigit menjelaskan jika Aplikasi ASAP Digital Nasional merupakan sebuah upaya integrasi seluruh kekuatan pengendalian karhutla di Indonesia untuk menjadi satu kekuatan baru yang lebih baik.
"Kegiatan peluncuran Aplikasi ASAP Digital Nasional hari ini sebetulnya adalah mengintegrasikan seluruh potensi yang ada untuk menjadi satu kekuatan baru dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk melakukan pencegahan secara dini dan penanggulangan karhutla," ujar Listyo Sigit.
ASAP Digital Nasional...

Read More...
Diskusi Patricia Espinosa Dengan Delegasi RI: 2 Menteri, 4 Wakil Menteri Dan 2 Dubes RI, Jelang Konferensi Iklim COP 26 Glasgow


Telah berlangsung pertemuan secara daring  antara DELRI: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri ESDM Arifin Tasrif dan 4 wakil Menteri: KLHK, Kemlu, Kementerian BUMN dan Kemenkeu dengan sangat produktif, dengan Sekretaris Eksekutif United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Patricia Espinosa, yang juga didampingi para direktur dan adviser senior UNFCCC pada Jumat, (10/9).
Pertemuan ini membahas tentang penyelenggaraan Conference of the Parties (COP) ke 26/ COP 26 di Glasgow, Inggris pada 31 Oktober –12 November 2021 menyangkut penjelasan tentang skenario, issue utama dan crucial tentang perubahan iklim dan harapan kepada negara anggota di dunia, serta sebaliknya juga mendengarkan kemajuan agenda dan aksi perubahan iklim di Indonesia dalam agenda lintas  kementerian yang cukup solid dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, yang memberikan atensi besar mengenai agenda GREEN dalam membangun Indonesia.
Delegasi Indonesia mengapresiasi kerja keras tim Sekretariat UNFCCC yang sedang mempersiapkan gelaran COP 26 ini. Indonesia sangat serius mempersiapkan diri menjelang keikutsertaanya pada COP 26. Hal ini dibuktikan pada pertemuan kali ini, selain Menteri Siti Nurbaya hadir pula Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansyuri, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Duta Besar Indonesia untuk Jerman Arief Havas Oegroseno, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Desra Percaya, dan juga National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC Laksmi Dhewanti, juga para Dirjen dan Kepala Badan serta direktur dari empat kementerian tersebut.
Menteri Siti menjelaskan bahwa secara umum terdapat ekspektasi Indonesia terhadap penyelenggaran COP 26. Indonesia sangat berharap terselesaikannya Paris Rule Book melalui adopsi keputusan yang substansial, yaitu artikel 6 Perjanjian Paris. Indonesia juga memiliki harapan  mengenai substansi negosiasi, dimana Indonesia menginginkan agar kepentingan nasionalnya diakomodasi,...

Read More...
Hari Pers Nasional 2022: PWI Dukung Agenda Green Dan Mitigasi Iklim


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berdiskusi dengan Ketua Panitia Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 Auri Jaya,  di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Jumat (10/9). Diskusi berkaitan dengan agenda    peringatan Hari Pers Nasional (HPN ) tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Sulawesi Tenggara (Sultra), yang puncak acaranya berlangsung pada 9 Februari 2022.
Dalam pertemuan tersebut Menteri Siti mengajak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam Peringatan Hari Pers Nasional 2022  dapat menggaungkan isu-isu kepedulian terhadap lingkungan hidup dan kehutanan melalui aksi-aksi lapangan, seperti: rehabilitasi mangrove, rintisan Program Kampung Iklim (Proklim), dan pelepasliaran satwa. Itu semua  mengarah pada upaya pembangunan hijau di Indonesia. 
“Jadi nanti kegiatan pro lingkungan di HPN 2022, bisa menjadi program PWI dan Kementerian LHK, yakni rehabilitasi mangrove, Kampung Iklim Wartawan, dan pelepasliaran satwa dilindungi di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai,” ujar Siti Nurbaya.
Isu penanggulangan perubahan iklim penting untuk digaungkan saat ini karena masyarakat dunia makin  merasakan akibat nyata dari krisis iklim, seperti bencana hidrometeorologis kebakaran hutan yang semakin sering terjadi di seluruh dunia. Menteri Siti ingin agar PWI dapat membantu menggugah kepedulian publik melalui penggaungan isu pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan khususnya isu penanggulangan perubahan iklim.
Menanggapi hal tersebut, Auri Jaya mengatakan bahwa isu terkait lingkungan hidup akan menjadi salah satu tema peringatan HPN 2022, selain masalah masa depan wartawan di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan media.
“Masalah lingkungan hidup akan menjadi salah satu isu penting yang diangkat dalam peringatan HPN 2022 karena lingkungan hidup masih akan menjadi isu penting dan relevan dalam beberapa tahun mendatang,” ujar Auri Jaya dalam pertemuan tersebut.
Auri Jaya dan Wakil Bendara Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Dar Edi Yoga pun...

Read More...
INAFOR 2021, Menteri LHK: Etika Riset Untuk Pembangunan Hijau RI


Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia memasuki era baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal dengan Omnibus Law. Sains, teknologi, dan standar instrumen, akan terus dikembangkan sebagai bagian penentu kemajuan masa depan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia dan juga dunia, yang lebih hijau (baik).
“Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), sebagai sebuah terobosan yang akan meningkatkan investasi dan meningkatkan kegiatan usaha, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip wawasan lingkungan dan keberlanjutan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam sambutannya membuka The 6th International Conference of Indonesia Forestry Researchers (INAFOR) 2021 secara daring, Selasa, (7/9).
Menteri Siti melanjutkan jika UUCK menjadi dasar baru Pemerintah Indonesia untuk mengatur pembangunan ekonomi, meningkatkan investasi melalui proses perijinan yang lebih sederhana namun kuat, mendukung penelitian dan inovasi, melindungi usaha kecil dan menengah antara lain dengan pemerintah yang mencerminkan dukungan besarnya untuk petani kecil, penyelesaian konflik lahan/tenurial karena sengketa peraturan dan mempromosikan pengambilan keputusan-keputusan yang dilakukan secara integratif dan berwawasan lingkungan.
Untuk mendukung implementasi UUCK tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membangun instrumen baru berupa Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) yang disahkan pada Juli 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK. “Instrumen baru ini dapat mendukung pelaksanaan undang-undang dan mendorong manajemen yang lebih baik dengan berwawasan lingkungan di semua sektor termasuk di sektor kehutanan. Standar dan instrumen akan memandu pemangku kepentingan untuk bekerja dan beroperasi dalam arah yang sama yaitu dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dalam kegiatan pembangunan,” jelas Menteri Siti.
Untuk mempromosikan hasil kerjanya,...

Read More...
Menteri LHK Pra Sidang UN Environment Ke-5: Indonesia Kerja Keras Wujudkan Komitmen Atasi Sampah Plastik


“Indonesia, pada berbagai strata pemerintahan bekerja mewujudkan komitmen global dalam penanggulangan polusi plastik”. Demikian pernyataan penting Menteri LHK, Siti Nurbaya, ketika menjadi salah satu pembicara dalam acara High Level Dialogue, atas undangan United Nations Environmental Program (UNEP).
Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual pada Kamis (02/09) dalam rangkaian kegiatan Ministerial Conference on Marine Litter and Plastic Pollution dipimpin oleh para convener dari Ekuador, Jerman, Ghana, dan Vietnam, dan diikuti oleh 40 pejabat setingkat menteri/wakil menteri bidang lingkungan hidup dan kehutanan, 16 duta besar, serta berbagai pemimpin entitas PBB dan lembaga internasional pemerhati lingkungan. 
Menteri Siti juga menjelaskan tentang langkah penanganan sampah laut, kehadiran Pusat Pengembangan Kapasitas Kebersihan Laut di Bali, tentang berlakunya Extended Producer Responsibility, dan telah dimulainya langkah pendekatan ekonomi sirkular. 
Indonesia mendukung langkah-langkah perundingan kerangka kerja global penanggulangan sampah laut dan polusi plastik yang sedang berlangsung.
Pertemuan ini bertujuan untuk menginisiasi platform negosiasi berdasarkan mandat United Nations Environment Assembly (UNEA) 3/7 dan 4/6, dari UNEA 3 dan UNEA 4 mengenai penanganan sampah laut dan mikro-plastik.
Lima poin penting yang diperhatikan untuk inisiasi platform negosiasi tersebut, yaitu bahwa proses negosiasi harus bersifat inklusif dan transparan, upaya peningkatan kapasitas dan pendampingan harus menjadi pilar kunci dalam kerangka kerja yang dibangun, target pengurangan sampah harus memperhatikan kemampuan dan kepentingan masing-masing negara, dan tidak kalah pentingnya bahwa kerangka kerja gobal harus dapat menjamin adanya tahapan transisi yang mulus dan inklusif menuju terbentuknya masyarakat tanpa plastik.
Dirjen PSLB3, Rosa Vivien Ratnawati, yang mendampingi Menteri LHK, pada Kamis malam menyampaikan beberapa capaian signifikan yang telah dilakukan Pemerintah. Sebagai contoh, respon Pemerintah Indonesia terhadap persoalan...

Read More...
Kerangka Kerja Biodiversitas Pasca 2020 untuk Kehidupan Baru


Bagi Indonesia, Post 2020 Global Biodiversity Framework (GBF) akan menjadi standar keberlangsungan hidup. Demikian pernyataan penting Menteri LHK, Siti Nurbaya, ketika menjadi salah satu pembicara dalam acara PreCOP Biodiversity 2021 – High Level Political Forum atas undangan Pemerintah Kolombia.

Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual pada Senin (30/08) dalam rangkaian kegiatan Third Open Ended Working Group on Post 2020 Global Biodiversity Framework, dipimpin oleh Presiden Kolombia, Ivan Duque Marquez. Pertemuan ini diikuti oleh empat Kepala Negara dan 15 Menteri bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta berbagai pemimpin entitas PBB dan lembaga internasional pemerhati keanekaragaman hayati.

"Sebagai rumah bagi lebih dari 490 ribu spesies di 19 tipe ekosistem dengan 74 tipe vegetasi, Indonesia mendukung langkah-langkah perundingan kerangka kerja biodiversitas yang sedang berlangsung. Indonesia menempuh tiga pilar sesuai tujuan Konvensi Keanekaragaman Hayati, yaitu konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, akses dan pembagian yang adil serta seimbang atas sumber daya genetik," ujar Menteri Siti.

Pertemuan ini bertujuan untuk mempromosikan kerangka kerja global biodiversitas, integrasi dengan sektor produktif, pengembangan aliansi dan koalisi untuk keanekaragaman hayati dan pemulihan lingkungan, serta indikasi dukungan finansial dan kemitraan untuk pola pola baru secara global.

Lebih lanjut, Menteri Siti menekankan tiga poin penting yang diperhatikan pada forum tersebut yaitu bahwa target global harus terukur dan fleksibel, ada keseimbangan antara target dan perangkat pendukung pelaksanaannya, serta nilai minimum untuk semua target dan indikator yang dapat dimonitor, untuk dapat dicapai oleh negara-negara di dunia.

Dirjen KSDAE, Wiratno, yang mendampingi Menteri LHK, pada Selasa dini hari menyampaikan beberapa capaian signifikan yang telah dilakukan Pemerintah. Sebagai contoh, pada tingkat ekosistem, Pemerintah berhasil mempertahankan 51 juta hektar kawasan lindung, yang mencakup lebih dari 28%...

Read More...
Komisi IV DPR RI Dorong KLHK Perkuat Program Kemasyarakatan di Masa Pandemi


Menteri LHK Siti Nurbaya beserta jajaran KLHK dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Direksi Perhutani dan Inhutani, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (26/8). Raker tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA.2020, Evaluasi Anggaran Tahun 2021, RKA K/L Tahun 2022, usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan isu-isu aktual bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengawali paparannya, Menteri Siti menyampaikan KLHK kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan (LK) tahun anggaran 2020. Opini WTP ini merupakan yang keempat kali berturut-turut diperoleh KLHK sejak tahun 2017.

Lebih lanjut, berkenaan dengan antisipasi terhadap segala situasi menghadapi Covid-19, Menteri Siti menyampaikan arahan Bapak Presiden agar postur anggaran untuk tetap memakai asumsi kondisi sulit termasuk refocusing anggaran. Kebijakan ini dengan tetap berpegang pada sejumlah pakem, diantaranya mengedepankan prioritas nasional, dan menjaga agenda-agenda bersama masyarakat. Dengan begitu, dapat terjalin rasa saling membangun kepercayaan di tengah masyarakat bersama pemerintah. Selain itu, kegiatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat didahulukan, dan harus selaras dengan kegiatan-kegiatan menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

“Saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas apresiasi, saran, arahan, dan catatan yang konstruktif dari Komisi IV DPR RI, serta akan kami perhatikan dan untuk menjadi tindak lanjut, terkait dengan program-program yang harus segera kita realisasikan. Saya sudah meminta Sekjen dan para Dirjen untuk segera merealisir kegiatan-kegiatan yang bersama masyarakat, termasuk bimbingan teknis, dialog, konsolidasi, dll. Saya minta Bulan September sudah harus riil dan jelas dilaksanakan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengungkapkan kita semua menyadari Covid-19 belum dapat diprediksi...

Read More...
Progres Penanganan Permasalahan Hutan Adat dan Pencemaran Limbah Industri di Danau Toba


Penyelesaiaan permasalahan Hutan Adat dan Pencemaran Limbah di lingkungan Danau Toba terus mengalami kemajuan dan berjalan sesuai koridor tahapan/prosedur kerja yang digariskan. Hal tersebut diungkapkan Menteri LHK, Siti Nurbaya setelah mendengar laporan hasil monitoring yang disampaikan oleh jajaran Eselon I nya dalam Rapat Pimpinan Kementerian LHK yang dipimpinnya pada Selasa (24/8), di Jakarta.

Berdasarkan kelengkapan data dan informasi serta kemajuan telaahan yang dilakukan, telah diterbitkan 5 (lima) unit SK Pencadangan Hutan Adat oleh Menteri LHK untuk wilayah adat Bius Buntu Raja, Golat Simbolon, Huta Sigalapang, Nagahulambu dan Tombak Haminjon, dengan luas total 7.551 Ha. Selanjutnya juga saat ini tengah disiapkan konsep SK Menteri LHK tentang Pencadangan Hutan adat bagi 18 wilayah Masyarakat Hutan Adat, yang terletak di Kabupaten Toba (6 lokasi), Kabupaten Tapanuli Utara (10 lokasi) serta lintas Kabupaten (Toba dan Tapanuli Utara) sebanyak 2 lokasi.

Progres penerbitan SK Pencadangan Hutan Adat di sekitar Danau Toba ini menjawab usulan Hutan Adat yang diajukan oleh AMAN, BRWA, dan KSPPM yang berjumlah 31 lokasi dengan total luas 43.068 hektar. Dari jumlah tersebut seluas 18.961 Ha  (44%) berada di dalam areal kerja PT. Toba Pulp Lestari (TPL), dan 24.107 Ha (56%) berada di luar areal kerja PT. TPL.

“Tim Terpadu Penanganan Hutan Adat agar mulai disiapkan untuk melakukan verifikasi teknis di lapangan. Kegiatan verifikasi diprioritaskan pada areal Hutan Adat yang telah tercantum dalam SK Pencadangan Hutan Adat, maupun terhadap areal usulan Hutan Adat yang akan diterbitkan SK Pencadangannya,” ujar Menteri Siti.

Pada Rapat pimpinan yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Penasehat Senior Menteri, Pejabat Eselon I dan Eselon 2 terkait terungkap jika, tuntutan masyarakat sekitar Danau Toba yang diwakili oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) yang meminta pengakuan hutan adat...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 
Powered by