Tuesday, June 28, 2022

KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? : ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)

          PENDAHULUAN
  1. Reformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
    ....
  2. Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula, politik sebagai cara yang bijak dan cerdas untuk mencapai tujuan bersama bangsa, berkembang secara tidak bijaksana, melibatkan grass root. Politik yang oleh beberapa ahli dicirikan sebagai seni untuk mengabdikan diri (Hannah Arendt, 1958) ternyata telah memunculkan ciri kenyataan mengalami deviasi dan justru telah memperlihatkan citra buruk di mata masyarakat.
    ....
  3. Dalam kondisi demikian, maka tidak salah bila demokrasi di Indonesia telah memunculkan ciri demokrasi yang dinilai lemah dalam etika, dimana dalam kurun waktu 20 tahun ini merembet ke tingkat grass root yang sudah cukup mengkhawatirkan. Bisa kita katakan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami ujian. Jika demokrasi hanya dicirikan dengan sistem pemilihan umum atau ”pendekatan elektoralisme”, maka demokrasi hanya diartikan sangat sempit dan hanya menyuburkan pertumbuhan rezim-rezim yang berebut kekuasaan. Konsep pendekatan ini sangat beresiko, atau terjadi kekeliruan elektoral, yaitu suatu bisa dengan mengistimewakan pemilu diatas dimensi-dimensi lain seperti terabaikannya hak-hak sebagian masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses kekuasaan serta menciptakan arena-arena pembuatan kebijakan penting yang berada di luar kendali pejabat terpilih. Atau dengan kata lain,bukan tidak mungkin akan lahir suatu situasi yang disebut ” demokrasi kaum penjahat” (Olle Tornquist, 1991 State and civil society in Indonesia,Bulletin of Concerned Asian Scholars, vol 30:3). Di Indonesia, ancaman seperti ini sudah muncul cirinya, ketika perilaku anarkis dalam rangka Pilkada bermunculan. Persoalan yang paling mutakhir ialah kelemahan komunikasi politik munculnya issue dan kesimpang siuran informasi. Ini lebih mengkhawatirkan dari hanya soal anarkis, karena “demokrasi penjahat” seperti di bawa masuk ke tingkat grass root.
    ....
  4. Pada situasi yang demikian, maka yang dibutuhkan ialah pelajaran, pemaknaan dan penerapan demokrasi yang berlandaskan pada etika moral yang diikuti dengan penegakan hukum. Dalam hal ini peran politik sangat penting untuk proses demokratisasi secara bermoral. Konsolidasi politik melalui sistem pemilu, memerlukan aktor-aktor politik yang memiliki komitmen demokrasi yang tinggi, sehingga praktek demorkasi dalam sistem politik baik di partai politik, legislatif dan eksekutif selalu didasarkan atas kepentingan masyarakat yang lebih baik. Dengan kata lain, membangun etika demokrasi untuk mewujudkan ketahanan politik nasional menjadi sangat penting.

    KOHESI SOSIAL DAN PEMILAHAN SOSIAL

  5. Kohesi sosial yang direfleksikan dari kondisi yang terjadi akhir-akhir ini menjadi indikasi bahwa ada persoalan dalam interaksi politik. Ada yang tidak pas. Indonesia memang terbangun dari keanekaragaman (diversity) dan terajut dalam kemajemukan (pluralis) sebagai satu bangsa. Proses perajutannya juga berlangsung cukup lama dalam pengerucutan nilai-nilai, sebagai sebuah value establishment, dimulai dari 1908, 1928, 1945 hingga sekarang. Turun naik proses harmoni dan disharmoni yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Semuanya dapat dirangkum dalam pengelolaan negara Indonesia yang sama-sama disepakati lahir sebagai negara bangsa melalui Proklamasi Agustus 1945.

    Pada masa lalu nilai-nilai pluralisme dirangkum dalam Wawasan Nusantara, dan harus diakui bahwa konsep Wawasan Nusantara yang mengakomodir pluralisasi sangat tegas memaknai Indonesia sebagai Pluralisme. Refleksi operasionalnya ketika itu berlangsung antara lain dalam bentuk sosialisasi ideoleogi Pancasila dengan format kegiatan P4. Wawasan Nusantara berkembang ketika itu sebagai alat dalam dialogantar pluralisme masyarakat untuk saling menyadari dan memahami kulturmasing-masing. Saat sekarang Presiden telah membentuk Unit KerjaPresiden Pembinaan Ideologi Pancasila untuk antara lain menyediakan ruang dialog antar etnis, sehingga pluralisme bisa dipahami dan dapat memperpendek ruang dan jarak pemaknaan antar suku-suku bangsa,golongan atau elemen-elemen yang bersifat plural di Indonesia.
    ....
  6. Per definisi, pluralisme adalah nilai-nilai yang menghargai perbedaan danmendorong kerjasama bersama berdasarkan kesetaraan. Didalamnya terkandung dialog untuk membangun hubungan antar unsur dengan latar belakang yang berbeda, termasuk juga adanya kerjasama untuk mencapai tujuan yang searah. (Endy M Basyuni, 2007). Pluralisme menurut ilmuilmu sosial berarti kerangka interaksi yang menunjukkan adanya sikap saling menghargai, toleransi satu sama lain dan saling hadir bersama secara produktif dan berlangsung tanpa konflik atau terjadi asimilasi (Wikipedia, 2007).

    Sementara itu, menurut Azyumardi Azra (mengutip Furnivall, 1944), bahwa masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal. Teori ini berkaitan dengan realitas sosial politik Eropa yang relatif homogen, tetapi sangat diwarnai chauvinisme etnis, rasial, agama dan gender. Sementara itu menurut Aung San Suu Kyi, (1991) bahwa pluralisme, tepatnya berkembang karena adanya perbedaan kultur yang penting bagi bangsa dan rakyat yang berbeda untuk sepakat akan hal-hal mendasar yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang direfleksikan sebagai faktor pemersatu.

    Kata pluralisme muncul dalam kondisi atau peristiwa termasuk diantaranya peristiwa sensitif seperti terkait dengan agama, suku, gender, hak azasi manusia dan budaya. Secara lebih spesifik issue pluralisme di Indonesia terkait dengan issue agama, gender, hak azasi manusia, masyarakat hukum adat, issue putra daerah dan gejala pemilahan sosial sebagai reaksi atas kebijakan nasional. Pada perspektif birokrasi, pluralisme adalah filosofi demokrasi keterwakilan dalam roda pengambilan keputusan dimana kelompok atau golongan menikmati aktivitasnya, legitimasinya dan pengaruhnya dalam merumuskan kebijakan publik.

    Implikasi utamanya ialah : pertama, harus ada keseimbangan dalam distribusi kekuasaan; kedua, adanya semangat kompetisi dan partisipasi diantara kelompok yang terorganisir dengan baik (bukan individual) yang hadir dalam sistem sosial yang ada dan ketiga, harus ada penilaian tentang kondisi plural untuk menghindari dominasi elit yang dapat mengganggu nilai keterwakilan. (Mazziotti DF, Journal of the American Institute of Planners, 1974)
    ....
  7. Beberapa hal yang relevan dalam persoalan pluralisme dalam perspektif birokrasi, diantaranya : Pertama, persoalan agama dan syariah, muncul berupa pengaturan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, bagi birokrasi yang perlu menjadi pertimbangan serius adalah prinsip dalam konsep keseimbangan bagi semua pihak. Kedua, persoalan yang mengarah pada pornografi, dimana bagi birokrasi harus dapat menilainya dengan prinsip keseimbangan penghargaan kepada keberadaan dan norma-norma dalam masing-masing unsur masyarakat. Ketiga, persoalan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang mempunyai kebersamaan yang kuat, artinya, manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, mempunyai corak magis religius yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.

    Pada tahap lanjut, masalah masyarakat hukum adat dikaitkan dengan pluralisme juga akan mengena pada persoalan hak azasi manusia dan hak atas akses pada sumberdaya alam. Seperti diketahui bahwa salah satu ciri masyarakat hukum adat ialah melekat pada sumberdaya lahan (tanah), air dan hutan. Presiden Jokowi telah secara nyata memberi dukungan kepada MHA. Pemerintah saat ini telah secara sistematis menyiapkan aktualisasi pluralitas di Indonesia. Dan Partai Nasdem merupakan partai yang memperjuangkan MHA dan pluralisme.
    ....
  8. Yang terjadi saat ini dan cukup mengkhawatirkan terkait dengan gangguan kohesi sosial. Kohesi didefinisikan sebagai ikatan antara molekul dalam satu unsur. Dalam kehidupan bermasyarakat, kohesi sosial diartikan sebagai pertautan dan ikatan bersama masyarakat dalam satu bangsa, dalam hal ini Bangsa Indonesia. Kita mengalami indikasi gangguan kohesi sosial akibat kondisi situasi politik juga sebagai konsekwensi dari beberapa kebijakan. Cukup signifikan kita lihat sejak awal reformasi, bahwa telah terjadi gangguan kohesi sosial yang berkembang di berbagai daerah. Beberapa indikasi gangguan kohesi sosial itu meliputi : konflik horizontal atas alasan atau dihubunghubungkan dengan alasan agama, seperti di Ambon, Poso dengan fakta ikatan kohesif dalam masyarakat menjadi terganggu. Simultan dengan indikasi konflik atas alasan agama, juga berkembang konflik atas alasan kesukuan seperti di Sambas, Sampit dan sebagainya yang untuk itu melalui berbagai upaya proses damai, pada akhirnya dapat diatasi dan terjadi pemulihan.

    Gesekan antar etnis terdeteksi akibat misalnya antara lain format perasional budaya yang tidak sesuai serta indikasi persaingan dalam akses terhadap sumber-sumber perekonomian. Terjadi pula indikasi perkelahian massal antar penduduk kampung karena persoalan kebijakan pemerintah, misalnya terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemekaran wilayah, industri, kawasan hutan, tempat pembuangan akhir sampah, pencemaran dan juga akibat kebijakan yang mengandung ekses lanjut seperti timbulnya “kecemburuan” sosial dalam masyarakat baik antar kelompok atau antar individu. Indikasi lainnya ialah gejala pemilahan sosial yang tumbuh berbarengan dengan penguatan identitas sosial masyarakat daerah akibat otonomi daerah.

    Wujud konkret gejala pemilahan sosial itu diantaranya issue separatis atau resistensi atas kebijakan nasional diawal-awal kebijakan desentralisasi. Situasi itu tidak lagi menonjol sekarang. Pemerintah Jokowi telah melakukan langkah akomodatif dengan cukup baik. Rataskab bersama Gubernur, Presiden dalam rapat-rapat kabinet itu adalah langkah nyata yang positif. Masalahnya sekarang justru kohesi sosial dengan indikasi memburu kekuasaan politik yang melibatkan tingkat grass root, sehingga mengganggu kamtibmas dan bahkan indikasi pengabaian terhadap makna konstitusionalitas. Desain sistim politik kita mengedepankan institusionalisasi, daripada personifikasi.

    TANTANGAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI INDONESIA
    ....
  9. Kita ditantang untuk perlu lebih melakukan elaborasi pendekatan, metoda, tata cara, tampilan sikap/prilaku dan segala hal yang berkaitan dengan refleksi aktualitas masing-masing elemen bangsa pada tempat , posisi dan profesinya masing-masing untuk satu tujuan yaitu sebagaimana yang tercantum dalam tujuan negara. Oleh karenanya pilihan yang ada ialah perlunya pengelolaan nilai-nilai atau values management ini dapat kita laksanakan dan diawali dengan pemahaman serta komitmen kita dalam menerapkan Pancasila, dengan mengenali bahwa :

    * Pancasila bernilai mempersatukan bangsa;
    * Pancasila adalah karakter dan potret diri bangsa Indonesia;
    * Pancasila dipraktekkan pemimpin sebagai pedoman saling menghormati pandangan yang beragam/majemuk dan
    * Pancasila sebagai pedoman dalam memelihara dan mengelola tatanan kemasyarakatan.

    Dengan pendekatan tersebut, kita lihat bahwa sikap dasar bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki kelenturan atau fleksibiltas atau daya adaptasi, sekaligus kita memilki sumberdaya berlimpah dan sejarah panjang bernegara secara demorkatis. Untuk itu tidak perlu ada keraguan alam berkiprah secara internasional dengan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki berdasarkan Pancasila.
    ....
  10. Beberapa perkembangan dan perubahan yang dapat kita tarik sebagai pelajaran meliputi aspek atau ukuan-ukuran berikut ini :

    Pertama, dalam SISTEM POLITIK, kenyataan yang kita saksikan ialah bahwa kekuasaan diperoleh elit Politik dengan sistem perwakilan dan terjadi rekayasa antara lain Money Politics, nepotisme dan pemanfaatan masa mengambang (Floating mass). Gambaran yang demikian membawa akibat yang kurang sehat dalam aktualisasi kehidupan politik, terutama para aktor politik seperti para politisi/legislator, partai politik, sehingga yang muncul ialah gejala power seeking politician.

    Kedua, pada aspek HUKUM, gejala yang muncul ialah hukum diinterpretasikan menurut kepentingan kelompok. Beberapa gejala yang muncul juga berupa aplikasi hukum yang bahkan telah memicu fragmentasi di tengah masyarakat. Masih ada juga masalah-masalah HAM yang oleh masyarakat dianggap belum tuntas.

    Ketiga, ORIENTASI KEBIJAKAN EKONOMI pada beberapa aspek masih ada kekhawatiran akan KKN dengan “Crony Capitalist” lama maupun baru. Justifikasi kebijakan ekonomi yang sangat penting seperti misalnya berkaitan dengan sumberdaya alam, belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan mengandung berbagai interpretasi masyarakat. Pemerintah melakukan corrective action dengan keadilan ekonomi melalui program akses lahan (hutan), peluang usaha dan
    peningkatan SDM.

    Keempat, SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PLURALISME memilki ruang yang sempit, dimana ada potensi gangguan Pluralisme di tengah masyarakat, perkembangan yang belum menunjang tumbuhnya diversifikasi budaya.

    Kelima, RESPON MASYARAKAT TERHADAP GLOBALISASI yang cukup bervariasi dan masih terdapat indikasi mendukung atau menolak globalisasi dari kelompok masyarakat perorangan dan disisi lain dihadapkan pada semakin deras masuknya kelompok-kelompok profesional asing ke tanah air. Globalisasi belum direspons dalam bentuk persiapan diri untuk berkompetisi, meskipun terhadap issue global sudah ada pemahaman seperti terkait perubahan iklim.

    Keenam, SIKAP TERHADAP AGAMA dalam bentuk jargon-jargon agamis untuk legitimasi dirasakan dan menstimulir fragmentasi respons di tengah masyarakat.

    Ketujuh, PRAKTEK DEMOKRASI MASYARAKAT Partai Politik pada kenyataannya tidak melakukan pendidikan politik rakyat sebagaimana mestinya. Secara keseluruhan demokrasi tidak dimengerti oleh rakyat sebagaimana mestinya. Disisi lain juga terindikasi keadaan dimana pers menjadi tempat penyampaian aspirasi dan permasalahan masyarakat, sehingga harus menjadi pelita, pemberitaan yang mendidik, bukan provokatif, apalagi memberikan contoh-contoh cemooh dan debat secara
    tidak santun.

    Kedelapan, POSISI TAWAR MASYARAKAT DALAM PEMERINTAH, muncul dengan gejala yang lebih baik dan masyarakat memiliki kesempatan untuk aktualisasi diri.

    ETIKA DAN MORAL POLITIK SEBAGAI MODAL

  11. Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani ”ethos” yang berarti "adat istiadat” atau ”kebiasaan”, yang berarti tata cara hidup yang baik, ada diri seseorang ataupun masyarakat, dianut dan diwariskan dari atau generasi ke generasi lain, dilakukan dalam bentuk kaidah, aturan atau norma yang dikenal, dipahami dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Akidah, norma atau aturan ini menyangkut baik buruk perilaku manusia; dapat berarti hal-hal apa yang baik yang harus dilakukan dan hal-hal apa yang buruk yang harus dihindari. (Sonny Keraf, 2002 dalam Etika Lingkungan).

    Etika juga berisikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang harus dijadikan pegangan dalam menuntun perilaku. Etika juga memberi kriteria bagi penilaian moral tentang apa yang harus dilakukan dan tentang apakah sesuatu tindakan dan keputusan dinilai sebagai baik atau buruk secara moral.
    ....
  12. Dalam setiap bidang, etika diperlukan sebagai piranti lunak (software) untuk menuntun orang dalam bertindak. Dalam bidang hukum misalnya seseorang penegak hukum memakai atribut etikanya agar keputusan-keputusan dan hukum yang dihasilkan memiliki nilai keadilan. Begitu pula dalam bidang ekonomi, pelaku ekonomi menjalankan dengan etika, agar memilki hubungan yang baik dan menjamin keberlangsungan transaksi ekonomi yang menguntungkan serta untuk saling membangun kepercayaan.

    Etika dalam politik merupakan syarat yang diperlukan dalam berdemokrasi, dimana etika akan berfungsi sebagai pegangan dalam korelasi dengan tanggung jawab kepada yang memilih. Dalam politik bentuk tanggung jawab itu ialah amanah untuk melaksanakan program politik yang telah dijanjikan. Juga berkaitan dengan bagaimana cara menjalankan kekuasaan serta menjaga hubungan lembaga-lembaga politik. Dalam hal ini menjalankan kekuasaan diartikan sebagai etika untuk menjunjung tinggi cita-cita agar yang diamanatkan oleh UUD yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
    ....
  13. Etika berdemokrasi menanggung esensi sebagai berikut: Pertama, sebagai pola kekuasaan yang dilembagakan serta bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dimana penguasa bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam hal ini bench marking nya ialah partisipasi rakyat dalam politik dan fungsi lembaga-lembaga negara berjalan secara efektif (legislatif,eksekutif dan yudikatif). Kedua, sebagai sistem pemerintahan yang tidak diskrimintif terhadap warga negaranya,
    azas persamaan di mata hukum, hukum sebagai supremasi tertinggi yang mengalahkan pengaruh kekuasaan dan pengaruh politik.Ketiga, mejamin tegaknya pluralisme, ada penghargaan terhadap semua bakat, minat, keinginan, pandangan. Keempat, etika mengandung nilai-nilai penyelesaian secara damai dan sukarela, perubahan secara damai, suksesi damai, pengakuan terhadap keanekaramanan, menegakkan keadilan, memajukan ilmu pengetahuan serta pengakuan terhadap kebebasan. (Robert Dahl, 1985 dan Henry B Mayo didalam buku Miriam Budiardjo,1982).

  14. Etika menjadi kepentingan dalam ketahanan nasional di bidang politik, karena etika dapat menjadi indikator konsistensi kecintaan terhadap negara. Etika disini dalam bentuk kerelaan berkorban demi mempertahankan kedaulatan dan persatuan serta kesatuan bangsa. Dalam berdemokrasi etika itu diterjemahkan dalam bentuk reaktifitas
    dalam mengemas janji-janji kampanye dan dalam menjaga kepercayaan masyarakat (Subhilhar, 2009).
    ....
  15. Ketahanan dalam bidang politik tidak melulu berbicara tentang pertahanan, tetapi juga tentang efek samping yang dihadapi jika etika politik dalam berdemokrasi tidak dijunjung tinggi. Dalam hal ini bisa terefleksi dalam arti kepuasan dan ketidak puasan terhadap kebiijakan pemerintah. Dalam hal muncul kepuasan, maka akan semakin mmembangun motivasi dan memompa kemajuan dan sebaliknya dalam hal berkembang ketidakpuasan, maka apabila tidak dapat diakomodasikan akan memunculkan kelompok ekstrim seperti separatis.
    ....
  16. Demokrasi secara umum dicirikan oleh empat hal pokok, yaitu :
    Pertama, keberadaan sistem pemilihan umum yang jujur dan adil.
    Kedua, adanya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif.
    Ketiga, adanya kemauan dan langkah politik untuk selalu melakukan promosi dan pperlindungan HAM, khususnya hak-hak sipil dan politik.Keempat, adanya masyarakat demokratik yang merefleksikan masyarakat yang percaya diri (self confident society) antara lain dalam bentuk berbagai asosiasi masyarakat madani (civil society) .Hal-hal tersebut terikat secara fundamental dengan subyek etika. Etika pada dasarnya adalah bangunan terorganisasi tentang pengetahuan (the organised body of knowledge) yang seharusnya mencakup pula perilaku dan metoda yang membentuk sikap.
    ....
  17. Reformasi Indonesia sudah berlangsung 20 tahun dan telah melahirkan kebebasan. Namun kebebasan tetap harus ada batasnya demi kepentingan bersama dalam masyarakat. Jika kebebasan tidak ada batasnya, maka akan muncul anarkisme dan chaos lebih jauh lagi akan membahayakan tatanan masyarakat (kebencian, konflik horisontal, ancaman fisik individu) dan gangguan tramtibmas. Kebebasan harus tidak  dikendalikan oleh hawa nafsu untuk memenuhi tujuan atau kepetingan sesaat yang melupakan tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, etika membutuhkan kemampuan intelektual dalam memecahkan masalah secara logika dan rasional, juga dengan kecerdasan emosional melihat dengan mata hati dan perasaan diri sendiri dan perasaan pihak lain, membangun empati, kepedulian sosial, soldaritas dan interaksi sosial yang simpatik.

    ETIKA BERDEMOKRASI UNTUK KETAHANAN NASIONAL BIDANG POLITIK

  18. Demokrasi pada dasarnya akan direfleksikan dalam bentuk menyelenggaraan negara, hubungan antara penuasa dan rakyat yang dicirkian dengan tata kepemerintahan yang baik, terbuka, taat hukum dan memiliki kompetensi. Beberapa hal yang diharapkan untuk membangun etika berdemorkrasi diantaranya :
    (1) berkurangnya prilaku moral hazards, yaitu pemahaman akan makna kebebasan yang harus tidak tanpa batas;
    (2) peraturan perudangan yang mendukung untuk tujuan proses demokrasi yang sehat;
    (3) Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, bukan hanya formalisme dan legalisme, tetapi betul-betul substansial dirasakan keadilan masyarakat;
    (4) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, yang menjadi modal bagi pemahaman dan komitmen atas berbagai aturan.
    ....
  19. Etika berdemokrasi akan dicirikan pula dengan indikator utamanya yaitu :
    (1) orientasi kekuasaan untuk program bukan hanya untuk menguasai;
    (2) terciptanya target pembangunan nasional karena ketahanan politik;
    (3) berlangsungnya proses check and balance;
    (4) meningkatnya kemampuan warga negara dengan adanya demokrasi. (5) membangun kemandirian kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terlepas dari ketergantungan pada pihak asing. Membangun etika berdemokrasi dapat didekati dari upaya-upaya melakukan pemecahan atas hal-hal tersebut butir 18. Intinya adalah kita harus dapat menaati moral hazards, membangun regulasi, peraturan perundangan, menegakkan hukum dan meningkatkan kualitas SDM.
    ....
  20. Strategi yang dapat dikemukakan diantaranya ialah :

    Pertama, merombak kultur politik yang buruk saat ini dengan rekonsiliasi politik nasional dalam arti yang lengkap dan utuh. Artinya kebersamaan di kalangan elit politik baik secara formal ataupun informasi memadukan atau mengkonsolidasikan tidak saja kepentingan tetapi juga wawasan untuk satu tujuan yaitu cita-cita dan tujuan negara.

    Kedua, mengembangkan regulasi, peraturan perundangan yang mendorong terbangunnya etika dan moral politik, misalnya dengan melihat kembali berbagai UU yang penting untuk ditekankan pada aspek moral dan etika, demikian pula UU tentang etika penyelenggaraan negara yang sudah pernah direncanakan namun belum dapat dikembangkan oleh DPR.

    Ketiga, langkah-langkah penegakan hukum secara lebih baik melalui sistem hukum, aparatur hukum yang baik sampai pada upaya penegakan hukum serta membangun budaya hukum masyarakat (taat hukum dan juga kritis)

    Keempat, tentu saja ada kebutuhan untuk peningkatan sumberdaya manusia Indonesia, sehingga sebagai satu tatanan, kita akan membangun interaksi antara negara dan warga negara .

    Demokrasi yang berkembang di Indonesia harus berlangsung dengan guidance, sehingga memiliki arah yang jelas. Pertimbangan untuk melakukan penyempurnaan kembali UUD setelah amandemen UUD 1999-2002 mungkin menjadi salah satu hal yang perlu menjadi pertimbangan penting.


    DPP Partai Nasdem, 8 Mei 2018.
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Menteri LHK Siti Nurbaya Dikukuhkan Sebagai Profesor Kehormatan di Universitas Brawijaya

Dr. Siti Nurbaya, M.Sc mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dalam Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (UB). Pengukuhan digelar pada Sidang Terbuka Senat Akademik UB, Sabtu (25/06/2022) di gedung Samantha Krida, Malang, Jawa Timur. Sosok yang juga merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) ini menjadi profesor ke-30 di Fakultas Pertanian dan profesor aktif ke-167 di Universitas Brawijaya.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Dr. Siti Nurbaya menyampaikan novelty (kebaharuan) tentang “Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030: Inovasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan".

Profesor Dr. Siti Nurbaya menjelaskan FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.

Skenario ini dibangun berdasarkan hasil kinerja bersama dalam melakukan koreksi kebijakan (corrective actions) sektor kehutanan selama lebih dari tujuh tahun terakhir. Hal tersebut didukung oleh hasil pencermatan mendalam atas berbagai persoalan sektor kehutanan yang telah berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun.

“Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dirangkum dalam Rencana Operasional yang rinci, dan menjadi pijakan implementasi langkah penurunan emisi GRK, yang selanjutnya dituangkan menjadi pedoman kerja atau manual yang sistematis dalam penanganan setiap kegiatan forest and land use seperti kebakaran hutan dan lahan, deforestasi dan degradasi hutan, konservasi habitat, keanekaragaman hayati, pengelolaan gambut, dan mangrove,” kata Prof. Dr. Siti Nurbaya.

Lebih lanjut, Prof. Dr. Siti Nurbaya menyampaikan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 memberikan target pembangunan yang sangat fokus. Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 juga mendorong kinerja sektor kehutanan menuju target pembangunan yang sama, yaitu tercapainya tingkat emisi GRK sebesar minus 140 juta ton CO2e pada tahun 2030.

“Untuk...

Read More...
Presiden Jokowi: Pemerintah Serius Perbaiki Lingkungan pada Pembangunan IKN

Menteri LHK Siti Nurbaya dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong mendampingi Presiden Jokowi meninjau pembangunan Persemaian Mentawir di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, (22/06/2022).

Peninjauan ini menyertakan para pimpinan redaksi media untuk menjelaskan komitmen pemerintah bahwa pembangunan IKN akan berjalan beriringan dengan pemulihan lingkungan.

Menurut Kepala Negara, pembangunan Persemaian Mentawir merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam menata lingkungan, utamanya di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita mau menunjukkan bahwa kita serius urusan lingkungan, itu serius. Justru kita enggak bangun di sini itu lingkungan makin rusak. Itu aja yang harus digarisbawahi," ujar Presiden saat berdiskusi dengan para pemred.

Dalam pembangunan IKN, Presiden menargetkan komposisi hutan alam nantinya sebesar 75 hingga 80 persen. Hal tersebut, kata Presiden, sesuai dengan konsep IKN sebagai kota di dalam hutan (forest city).

Presiden mengatakan bahwa lingkungan menjadi perhatian penting saat ini karena ke depan masalah lingkungan akan terus dikejar. Menurut Presiden, tidak hanya di Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah akan menunjukkan keseriusan penanganan masalah lingkungan melalui persemaian di provinsi lain di Pulau Kalimantan.

“Kita tunjukkan niat benar kita itu ya ini. Nanti kalau sudah ada 12 juta, 15 juta (bibit) baru, dan bukan di sini saja, nanti mau kita tunjukkan yang di Kalsel kayak apa, Kalteng kayak apa,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan target pemerintah untuk membangun 30 persemaian lain, seperti Persemaian Rumpin di Kabupaten Bogor. Pembangunan persemaian-persemaian tersebut rencananya akan difokuskan pada wilayah dengan industri pertambangan yang banyak sebagai upaya rehabilitasi lahan.

“Enggak, enggak yang banyak nanti di Kalimantan, Sumatra, yang banyak tambang karena saya wajibkan dari penambang sama sawit,” kata Presiden.

Persemaian Mentawir digadang akan menjadi pusat produksi bibit tanaman untuk merehabilitasi...

Read More...
Bahu-Membahu KLHK Antisipasi Karhutla

Upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kemudian penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan guna mengurangi banjir dan longsor, pada dasarnya merupakan upaya bersama, aparat dan masyarakat. Peran dan kinerja Penyuluh Kehutanan di tingkat tapak sangat penting untuk memberikan edukasi dan mengajak para kelompok masyarakat berpartisipasi dalam upaya tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya pada saat Apel Siaga Penyuluh Kehutanan di Plaza Ir. Soedjono Suryo, Manggala Wanabakti, Jakarta (15/6/2022).

“Apel Siaga Penyuluh Kehutanan ini merupakan wujud nyata Penyuluh Kehutanan untuk antisipasi, kesiapsiagaan dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan fungsi hutan serta tanggap terhadap perubahan iklim. Dan sekaligus dalam upaya kita membangun soliditas, memperkuat in-group feeling dalam jajaran KLHK,” ungkap Menteri Siti di hadapan ratusan penyuluh kehutanan.

Lebih lanjut, Menteri Siti dalam kesempatan Apel Siaga ini, mengajak seluruh Penyuluh Kehutanan dan instansi terkait, bahu membahu memberikan kontribusi pemikiran ataupun kegiatan nyata di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dan siap siaga terhadap ancaman bencana karhutla, banjir serta tanah longsor.

“Mari terus kita lakukan konsolidasi kegiatan Penyuluhan Kehutanan dengan berbagai elemen di masyarakat dan instansi terkait, tingkatkan terus peran dan upaya memotivasi dan memberdayakan masyarakat,” pinta Menteri Siti.

Saat ini tercatat Jumlah Penyuluh Kehutanan adalah sebanyak 9.345 orang. Jumlah tersebut terdiri dari Penyuluh Kehutanan PNS sebanyak 2.804 orang, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) sebanyak 5.781 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, serta Penyuluh Kehutanan Swasta sebanyak 654 orang.

Setiap tahunnya, Kementerian LHK terus melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan. Pada masa pandemi Covid-19, peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan PNS dilakukan secara virtual...

Read More...
Pembibitan Rumpin dan Agenda Mangrove Contoh Konkret Pemulihan Lingkungan

Presiden Joko Widodo meneguhkan komitmen terhadap perubahan iklim dan pemulihan lingkungan, melalui aksi yang jelas, konkret dan dapat dilihat atau dikalkulasi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan Persemaian Rumpin, sekaligus meluncurkan Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) serta World Mangrove Center di Teluk Balikpapan, yang digelar di Rumpin, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat (10/6/2022).

Dalam tiga tahun kedepan, Pemerintah menargetkan akan ada 30 pusat persemaian dengan kapasitas produksi 10-12 juta bibit per tahun. Dengan begitu, dalam setahun dapat menghasilkan kurang lebih 360 juta bibit atau benih siap tanam yang berkualitas.

"Kalau benih atau bibitnya ada, mau tidak mau barang (bibit/benih) ini harus kita tanam. Jadi bukan berapa hektar yang akan kita kerjakan, tapi berapa produksi bibit yang dapat kita hasilkan," katanya.

Presiden Jokowi menyampaikan bibit tersebut akan ditanam di lahan-lahan kritis, di kabupaten atau provinsi yang rawan longsor, di Daerah Aliran Sungai terutama di hulunya. Proses ini pun sudah dimulai, dengan didistribusikannya bibit ke kabupaten/kota untuk mengembalikan fungsi lahan kritis.

"Inilah proses merehabilitasi lingkungan kita, memperbaiki lingkungan kita dengan sebuah aksi yang jelas, konkret dan bisa dihitung," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan terimakasih kepada Bank Dunia, Pemerintah Jerman, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia atas perannya dalam mendukung pemulihan lingkungan. Sebagaimana diketahui, pembangunan Persemaian Rumpin merupakan kerja sama antara KLHK, Kementerian PUPR, dan April Grup. Kerja sama tersebut menghasilkan sebuah persemaian dengan manajemen yang tertata dan mampu memproduksi bibit berkualitas yang siap dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan.

"Sekali lagi, ini akan ada 30 persemaian seperti ini, tahun ini kita perkirakan akan jadi lagi 8, tahun depan tambah lagi, artinya step-step menuju ke perbaikan lingkungan itu konkret dan bisa dilihat," ungkap...

Read More...
Presiden Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada jajarannya agar tidak membiarkan ada lahan perhutanan sosial yang telantar dan tidak produktif.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara syukuran hasil bumi Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial yang digelar di Lapangan Omah Tani, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (08/06/2022).

“Jangan sampai kita biarkan ada lahan yang telantar, ada lahan yang tidak produktif, benar? Ada lahan yang tidak digunakan apa-apa dibiarkan, enggak boleh. Semuanya harus produktif. Nanti itu urusannya Bu Menteri Kehutanan. Ada lahan misalnya HGU sudah lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun tidak diapa-apain, itu nanti urusannya Bu Menteri LHK plus Pak Menteri BPN,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, lahan perhutanan sosial memiliki peranan penting dalam rangka membuka usaha bagi para petani dan rakyat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajarannya, dalam hal ini Menteri BUMN dan Gubernur Jawa Tengah, untuk memberikan pendampingan baik terkait manajemen maupun sarana dan prasarana.

“Saya juga minta agar para petani perhutanan sosial ini juga diperhatikan sarana dan prasarananya betul? Setuju mboten? Nggih? Sekarang kembali ke Bu Siti karena yang memberikan SK itu Bu Siti. Saya minta juga agar ada percepatan dalam rangka redistribusi lahan maupun juga SK-nya. Nggih setuju nggih? Bu Siti mohon didengarkan beliau-beliau ini,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjelaskan mengenai situasi dunia yang sulit karena pandemi COVID-19, ditambah perang Ukraina, hingga banyak negara mengalami kekurangan pangan. Untuk itu, Presiden mengajak para petani dan masyarakat untuk mengambil peluang dan memanfaatkan lahan yang mereka kelola dengan menanam tanaman pangan pokok seperti padi, jagung, porang, hingga sorgum.

“Saya mengajak kita semuanya untuk menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan pangan pokok. Saudara-Saudara bisa ditanami, silakan tanami padi silakan, benar. Mau ditanami apa lagi yang pangan? Jagung? Silakan. Harga jagung...

Read More...
Di Stockholm+50, Menteri LHK Tekankan Solidaritas dan Kolaborasi Aksi Lingkungan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menghadiri rangkaian pertemuan internasional Stockholm+50, yang digelar di Stockholm Swedia, pada 2 dan 3 Juni 2022.

Pada Plenary Session, Menteri Siti mengatakan telah banyak usaha yang dilakukan melalui kerjasama lingkungan internasional, termasuk di regional ASEAN, yang secara bertahap dilanjutkan.

"Dalam semangat ini, Indonesia menekankan pentingnya solidaritas dan kolaborasi semua negara dalam melakukan aksi lingkungan," katanya.

Menteri Siti juga menyampaikan beberapa poin penting dalam upaya aksi lingkungan. Pertama, tindakan nyata dan implementasi adalah kuncinya. Semua pemangku kepentingan harus meningkatkan aksinya untuk mengatasi krisis global termasuk iklim, keanekaragaman hayati dan polusi.

"Kita harus dapat berbagi dan memobilisasi inovasi, teknologi, pengetahuan, dan sumber daya keuangan yang tersedia untuk mengisi kesenjangan implementasi di antara negara-negara," ujar Menteri Siti.

Kedua, peran pemuda sebagai kolaborator utama Indonesia adalah yang terpenting. Indonesia sepenuhnya mendukung gagasan Stockholm+50 untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi kaum muda.

"Di Indonesia, bersama para pemuda dan Green Leaders, kami telah mentransmisikannya ke dalam aksi bersama, termasuk dalam program rehabilitasi mangrove belakangan ini. Kontribusi mereka untuk pembangunan berkelanjutan sangat penting," terangnya.

Ketiga, pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif harus menjadi fokus bersama. Pandemi Covid-19 telah memberi banyak pelajaran berharga.

"Dari sini kami belajar bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat pulih dengan sendirinya. Tidak ada yang terisolasi, karena semua orang saling terhubung," ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Indonesia memasukkan prinsip-prinsip ini dalam tema Kepresidenan G20: “Recover Together, Recover Stronger”. Melalui tema ini, Indonesia bertekad untuk mempromosikan strategi yang inklusif dan tangguh, untuk kepentingan semua termasuk negara-negara berkembang yang rentan,...

Read More...
Di G7, Menteri LHK Suarakan Negara Berkembang untuk Pendanaan Iklim

Dalam beberapa sesi di pertemuan tingkat menteri forum multilateral G7 (26/05/2022), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menerangkan berbagai upaya Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.

“Dalam kaitan pengendalian perubahan iklim, Indonesia memperhitungkan aksi adaptasi yang sama pentingnya dengan mitigasi sebagaimana tercermin dalam NDC dan LTS-LCCR 2050 kami yang telah diperbarui, dapat mencapai target menuju Net-Zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat,” ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti menyakinkan kepada para menteri lain bahwa berbagai kebijakan pada sektor energi dan kehutanan yang merupakan kontributor utama emisi GRK di Indonesia, dapat mencapai target tersebut.

Kebijakan yang disampaikan Menteri Siti antara lain penghapusan dini penggunaan batubara pada pembangkit listrik, serta agenda FOLU Net Sink 2030 Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut, ditegaskan Menteri Siti telah dirancang dengan hati-hati dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial.

“Indonesia telah membuat komitmen yang kuat untuk memulihkan lahan terdegradasi melalui FOLU Net Sink yang mana pada 2030, tingkat penyerapan sektor kehutanan di Indonesia akan sama dengan atau bahkan lebih tinggi daripada tingkat emisi yang dihasilkan,” terang Menteri Siti.

Menteri Siti menerangkan lebih lanjut bahwa FOLU Net Sink 2030 dibangun di atas dasar pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan kebijakan dan kerja sama internasional selama 7 (tujuh) tahun terakhir.

Pengalaman Indonesia dimaksud antara lain adalah upaya mengendalikan kebakaran hutan, pengelolaan lahan gambut, moratorium permanen untuk izin baru di hutan primer dan lahan gambut, konservasi tanah dan keanekaragaman hayati, rehabilitasi hutan dan lahan, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum.

Indonesia saat ini mengidentifikasi sumber pendanaan untuk menerapkan kebijakan ini dengan menciptakan instrumen keuangan inovatif seperti Green Sukuk dan Green Bonds dan pengembangan carbon pricing. bagaimanapun, dari pandangan...

Read More...
Upaya Koherensi Spirit G20 dan G7, Menteri LHK Hadir di Berlin

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya menghadiri rangkaian pertemuan tingkat menteri tentang iklim, energi dan lingkungan dalam forum G7 di Berlin, Jerman 26 dan 27 Mei 2022.

Menteri LHK Indonesia mendapat undangan langsung dari Deputy Federal Chancellor and Federal Minister for Economic Affairs and Climate Action of Germany.

Pertemuan tingkat menteri ini akan diadakan di Kampus EUREF (European Energy Forum) di distrik Schöneberg di Berlin. Kampus EUREF terbentuk pada tahun 2008 dan didedikasikan untuk prinsip-prinsip panduan netralitas iklim dan efisiensi sumber daya. Kampus ini sepenuhnya netral karbon, yang akan membantu membuat pertemuan tingkat menteri G7 menjadi berkelanjutan.

Menteri Siti saat memasuki lokasi pertemuan 26/5/2022) pagi waktu setempat, menyampaikan apresiasi atas undangan ini. Dirinya berpandangan bahwa forum bilateral dan multilateral seperti G20 dan G7 adalah mekanisme kerja sama yang sama pentingnya.

Menteri Siti juga menjelaskan, bahwa Indonesia telah menyusun beberapa aspek untuk mendukung pemulihan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga telah meningkatkan aksi berbasis darat dan laut untuk mendukung tujuan perlindungan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim. Kemudian juga meningkatkan mobilisasi sumber daya untuk mendukung tujuan perlindungan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim.

Pada pertemuan sesi pertama dengan isu urgensi tindakan, Menteri Siti memberikan pandangan Indonesia dalam forum ini. Dalam poinnya, Menteri Siti menyampaikan bahwa pertemuan forum multilateral pada era saat ini adalah saat pembuktian, bukan lagi janji.

“Sekarang saatnya bagi semua aktor, baik pemerintah, sektor swasta dan keuangan, dan masyarakat sipil yang didukung oleh sains, untuk melangkah dan mengambil tindakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang kita hadapi saat ini,” ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti melanjutkan, “Kami membutuhkan inovasi, komitmen, perlindungan...

Read More...
Seluruh Pejabat KLHK Mendapat Pembekalan Penguatan Anti Korupsi dari KPK

Guna menguatkan komitmen integritas para penyelenggara negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Pimpinan Kementerian/Lembaga, dan pejabat struktural Eselon I mengikuti Executive Briefing Pembekalan Anti Korupsi. KLHK mendapat kesempatan pertama periode Tahun 2022 untuk mengikuti agenda bertajuk Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) ini, yang digelar di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa (24/5).

Pada kesempatan ini, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan PAKU Integritas merupakan program pencegahan korupsi melalui pendidikan dan pelatihan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anti korupsi. Di bawah kepemimpinannya, KPK tengah fokus dengan pendekatan konsep trisula dalam upaya penanganan korupsi di Tanah Air, yaitu pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan.

Disampaikan Firli, tidak akan ada celah bagi perilaku korupsi dalam budaya demokrasi yang terbuka. Tindakan korupsi juga muncul dimana ada kekuasaan dan kesempatan yang tidak dibarengi dengan integritas. Dengan integritas yang dimiliki, mampu menjadi faktor utama mencegah penyelenggara negara terperangkap dalam kasus korupsi.

“Siapapun bisa terlibat perkara korupsi, atau menjadi koruptor karena ada kekuasaan, ada kesempatan dan kurangnya integritas. Oleh karena itu, mari bangun, jaga, dan pelihara integritas kita sebagai penyelenggara negara,” ujar Firli di hadapan Menteri LHK, Wakil Menteri LHK, dan seluruh jajaran Eselon I KLHK.

Lebih lanjut, Firli menyampaikan KPK saat ini gencar melakukan pendidikan antikorupsi untuk membangun budaya antikorupsi. Sebagaimana visi KPK yakni bersama masyarakat menurunkan angka korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.

Salah satu instrumennya ialah dengan orkestrasi pemberantasan korupsi yang masuk menyentuh kamar-kamar kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif dan partai politik. Dalam orkestrasi pemberantasan korupsi ini, KPK ingin membangun kesadaran bersama bahwa korupsi itu merupakan musuh bersama.

Dalam sesi diskusi,...

Read More...
Menteri LHK Dorong Y20 Tunjukkan Aksi Lingkungan dan Iklim Secara Konkret

Menteri LHK Siti Nurbaya berharap Forum Y20 sebagai wadah dialog para pemuda dari negara-negara G20 dapat berkontribusi secara aktif mendorong perbaikan sektor lingkungan hidup yang sedang secara masif dilakukan Indonesia.

Sebagai penerus masa depan, generasi muda diharapkan juga memiliki peran yang lebih besar dalam mengatasi masalah lingkungan dan perubahan iklim. Dengan karakter berani mengemukakan pendapat, memiliki kemampuan menyerap nilai-nilai dan ide-ide baru, inovatif, kreatif, mobilitas yang tinggi dan dinamis, memiliki solidaritas dan kesadaran sosial yang tinggi, generasi muda akan sangat berpengaruh untuk mendorong keberhasilan agenda iklim global.

"Y20 forum diharapkan dapat terus mendorong  pelaksanaan model sirkular ekonomi dan memperkuat kemitraan antara negara-negara G20 dan generasi muda yang menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, berkelanjutan dan lingkungan hidup yang layak untuk semua," ujar Menteri Siti, dalam pembukaan Y20 Indonesia 2022, 3rd Pre-Summit, di Balikpapan, (21/05/2022).

Ia melanjutkan jika tindakan konkret dalam menangani isu lingkungan dan perubahan iklim tidak bisa hanya akan dilaksanakan oleh pemerintah. Setiap orang memainkan peran penting, termasuk generasi muda.

Menteri Siti menghargai pandangan Co chair Y20 Indra Dwi Prasetyo untuk generasi muda Indonesia yang pada konteks sumber daya alam bukan hanya dijaga untuk mereka, tapi justru pada saat ini mereka bersama kita menjaganya.

Generasi muda disebut Menteri Siti bisa menjadi aktor dan berperan aktif dalam menekan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan memperkuat ketahanan iklim melalui keterlibatan aktif dalam agenda pengendalian perubahan iklim, seperti: mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah, transisi energi dengan mendorong penggunaan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan, membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, menanam pohon secara besar-besaran, serta mengembangkan kreasi dan inovasi teknologi yang relevan untuk menggali upaya pengurangan emisi. Read More...

Move
-

Artikel Siti Nurbaya

Top Headline
Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya- Indonesia’s FOLU Net Sink 2030: Inovasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Read More...
Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Sambutan Menteri LHK dalam Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Read More...
Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030

Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030. Jakarta, 4 April 2022 


Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam
Jakarta , 24 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55
Jakarta, 21 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan
Jakarta, 28 Oktober 2021

Read More...
Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Read More...
Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Dengan Tema
“Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan Dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat”.         

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi...

Read More...

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018   Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan
Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan...

Read More...
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018





































































































Read More...

Manajemen Komunikasi Era Digital Dalam Lingkup KLHK






















  

Read More...
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya

Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk...

Read More...


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)
          PENDAHULUANReformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
....Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula,...

Read More...

Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan merupakan agenda reformasi yang paling signifikan. Pelaksanaan pemilu presiden secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden, yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, serta pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 56 Sampai dengan Pasal 119, yang disempurnakan dengan UU Nomor Undang-Undang No 12 tahun 2008, mempertegas perubahan yang signifikan tersebut.

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 
Powered by