Tuesday, October 26, 2021

Government

 

A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and exercises executive, political and sovereign power through customs, institutions, and laws within a state. A government can be classified into many types--democracy, republic, monarchy, aristocracy, and dictatorship are just a few.

 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Untuk Ketiga Kalinya, KLHK Raih Anugerah KIP sebagai Badan Publik Informatif


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2021 kembali meraih penilaian sebagai Badan Publik Kementerian dengan kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP), dengan nilai sebesar 97,20. Penganugerahan keterbukaan informasi publik dengan kualifikasi informatif ini diraih KLHK tiga kali berturut-turut, dimana sebelumnya juga diraih pada tahun 2019 dan 2020.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), K.H. Ma'ruf Amin, secara virtual pada hari Selasa (26/10) kepada Menteri LHK, Siti Nurbaya.

Wapres K.H. Ma’ruf Amin, menyampaikan bahwa negara Indonesia secara tegas menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan informasi sesuai amanat pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini berarti bahwa negara, pemerintah dan badan publik wajib terus menjaga kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara.

“Semua badan publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan berkebangsaan yang demokratis,” ungkap Wapres K.H. Ma’ruf Amin.

Wapres, K.H. Ma’ruf Amin menerangkan, Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu diantaranya adalah prinsip keterbukaan informasi sebagai perwujudan komitmen nyata dalam membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif dan inovatif. Indonesia juga merupakan salah satu inisiator berdirinya Open Government Partnership (OGP), yang merupakan inisiatif global untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga negara, memerangi korupsi dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan dalam sebuah tata kelola kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan.

“Sebagai anggota Open Government Partnership dan merupakan salah satu inisiator, pemerintah Indonesia bersama orgasnisasi masyarakat sipil, dapat...

Read More...
Kolaborasi Forest Power Tiga Negara untuk Aksi Iklim


Selaku pemilik hutan tropis luas di dunia, Indonesia, Brazil dan Republik Demokratik Congo (IBC), menyamakan persepsi dan menyatukan sumber daya menuju gelaran Konferensi Perubahan Iklim COP26 UNFCCC di Glasgow bulan November mendatang. Inisiatif untuk mengusung agenda Forest Power mulai diinisiasi Menteri LHK, Siti Nurbaya melalui korespondensi langsung bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Republik Demokratik Congo Eve Bazaiba Masudi, dan Menteri Lingkungan Hidup Brazil Joaquim Alvaro Pereira Leite, secara virtual 22 Oktober 2021.

Inisiasi Forest Power for Climate Actions lewat kolaborasi tiga negara bertujuan menyatukan terobosan dan solusi dari sektor kehutanan untuk pengendalian perubahan iklim. Kolaborasi ini memungkinkan ketiga negara akan bertindak sebagai pemimpin di wilayahnya masing-masing, bersama negara-negara tropis lainnya, dalam mempengaruhi negosiasi iklim.

Kolaborasi tiga negara ini juga merupakan rintisan dan akan membuka ruang bersama negara hutan tropis lainnya, dan juga membuka diri untuk bergabungnya negara-negara hutan temperate sebagai observer.

"Agenda ini sekaligus dalam rangka memperkuat pengaruh negara-negara pemilik hutan tropis luas dalam negosiasi iklim, terutama pada agenda paling dekat yaitu Konferensi Para Pihak COP26 UNFCCC di Glasgow," tutur Menteri Siti di Jakarta, (25/10).

Menteri Siti menegaskan jika kolaborasi ini akan mendengungkan kekuatan hutan dalam aksi iklim, sebagaimana layaknya tiga permata dunia yang diberkahi hutan tropis melimpah. Kolaborasi ini semakin memperkuat posisi tiga negara tersebut, di mana ketiganya terus memperjuangkan solusi efektif dalam aksi-aksi iklim terutama dari sektor kehutanan. Tentu saja kolaborasi ini juga sebagai ajang mempromosikan solidaritas yang dibingkai dalam upaya bersama menuju pencapaian tujuan global di bawah Perjanjian Paris, yaitu menjaga peningkatan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius dari suhu dimasa praindustri.

Area potensial untuk kerjasama antara negara-negara hutan yang dipimpin oleh...

Read More...
Menuju COP26 UNFCCC, Indonesia Siapkan Delegasi Handal dalam Perundingan Iklim


Indonesia telah mempersiapkan para delegasi dan negosiator handal dalam perundingan iklim pada COP26 UNFCCC di Glasgow November mendatang. Menteri LHK, Siti Nurbaya menekankan kepada para Delegasi Indonesia untuk COP 26 agar menunjukkan kepada Dunia Internasional bahwa Indonesia sangat serius dalam penanganan pengendalian perubahan iklim yang terencana dan solid antar sektor. Tidak hanya pada upaya aksi mitigasi dan adaptasi, namun juga pada dukungan dari sektor pendanaan, dan ke depan Indonesia siap melakukan akselerasi di bidang teknologi rendah karbon. Hal ini disampaikannya pada Pertemuan Koordinasi Final Delegasi Republik Indonesia pada Glasgow Climate Change Conference (COP26/CMP16/CMA3, SBSTA & SBI 52-55), yang berlangsung secara virtual di Jakarta, Sabtu (23/10).

Salah satu bentuk keseriusan Indonesia adalah target Forest and Land Use (FoLU) Netsink Carbon pada tahun 2030 yang akan dibawa ke meja perundingan oleh Delegasi RI bekerjasama dengan negara-negara pemilik hutan tropis dunia seperti Brazil, Republik Demokratik Congo dengan tagline “Forest Power to Glasgow”. Indonesia pun telah sepakat akan menjalin kolaborasi yang baik dengan Brazil dalam isu hutan tropis di Glasgow nanti, hal ini sudah didiskusikan oleh Menteri Siti dengan Menteri Lingkungan Hidup Brazil sebagai negara yang sama-sama memiliki hutan tropis terluas di dunia, pada pertemuan virtual 22 Oktober 2021.

Kepada para Delegasi RI yang terdiri dari berbagai Kementerian/Lembaga dan dunia usaha, Menteri Siti mengatakan bahwa, "Pemerintah siapkan langkah bersama kelola reduksi emisi karbon dari sektor kehutanan dan lahan dengan insentif dan pajak, serta sekaligus menegaskan bahwa beriringan dengan sektor kehutanan juga dikelola sektor energi dengan agenda dekarbonisasi."

Menteri Siti melanjutkan jika Indonesia telah berkomitmen untuk masa depan yang tangguh, rendah emisi dan berketahanan iklim dengan penyampaian dokumen Updated Nationally Determined Contribution (NDC) dan Long-Term Strategies Low Carbon and Climate Resilience 2050 pada 22 Juli 2021. Read More...

Generasi Muda ASEAN, Terdepan Dalam Aksi Iklim


Perubahan iklim telah meningkatkan tingkat ketidakpastian tentang masa depan kita. Sementara, dampak perubahan iklim telah menjadi lebih kentara dari waktu ke waktu.

Di sisi lain, planet ini adalah hadiah untuk generasi mendatang, bukan warisan, dan harus dirawat dengan baik. Karena satu hal yang jelas, bahwa kita pada akhirnya akan meninggalkan bumi. Anak-anak dan kaum muda saat inilah yang kelak melanjutkan untuk merawatnya.

“Oleh karena itu, kita harus menyiapkan mereka sedini mungkin. Tidak dapat dipungkiri, generasi muda memainkan peran penting sebagai agen perubahan lingkungan dan pendukung garis depan untuk lingkungan yang lebih berkelanjutan,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutan pembukaan acara Dialog Generasi Muda untuk Aksi Iklim #ASEANYouCAN-AMME, secara virtual di Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Kini, generasi muda menjadi semakin sadar akan tantangan dan risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Namun di sisi lain, mereka juga semakin mengetahui peluang pembangunan berkelanjutan yang disediakan oleh solusi perubahan iklim.

“Kalian adalah agen perubahan, entrepreneur, dan innovator, baik melalui pendidikan, ilmu pengetahuan atau teknologi, atau bidang lain di luar sana. Kalian yang hadir di hadapan kita hari ini adalah kontributor, untuk mempercepat aksi iklim. Melalui ASEAN YouCAN, kita bersama-sama meningkatkan aspirasi dan partisipasi generasi muda dalam mengatasi perubahan iklim,” ujar Menteri Siti di hadapan para peserta dari perwakilan generasi muda dan para Delegasi Menteri Lingkungan se-ASEAN.

Sebelumnya, delegasi pemuda dari Negara Anggota ASEAN telah menyusun “Deklarasi Bandar Seri Begawan tentang Pemuda untuk Aksi Iklim”. Menteri Siti berharap deklarasi ini tidak hanya menjadi tinta di atas kertas, tetapi juga katalis dalam memperkuat aksi iklim kawasan kita.

“Untuk orang-orang muda yang saat ini hadir bersama kami di sini, saya berterima kasih atas kontribusi semangat kalian, dan untuk kita semua, saya berharap semoga kita sukses dalam perjuangan...

Read More...
Patahkan Prediksi, Indonesia Berhasil Cegah Bencana Asap Karhutla Dua Tahun Berturut-turut


Kerja keras semua pihak dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia membuahkan hasil. Indonesia berhasil memastikan tidak terjadi duet bencana, yakni tidak ada kebakaran besar yang menyebabkan kabut asap di tengah-tengah gelombang COVID-19.

“Banyak pihak memprediksi tentang bencana ganda di Indonesia pada tahun 2020 dan 2021. Kita sangat bersyukur, doa dan kerja keras kita dikabulkan oleh Tuhan. Fakta yang terjadi justru sebaliknya, Indonesia bebas asap karhutla selama dua tahun global pandemi,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjelaskan di Jakarta (22/10/2021).

Hal tersebut disampaikan Menteri Siti pada pertemuan COP-16 Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang digelar virtual di Jakarta. Tahun ini, Indonesia berperan sebagai tuan rumah forum yang diikuti Menteri Lingkungan Hidup se-ASEAN ini.

Lebih lanjut, Menteri Siti menjelaskan berdasarkan data dan tren yang didapatkan dari pengecekan lapangan dan pemantauan satelit selama hampir 10 bulan terakhir, serta prediksi hingga akhir bulan ini, Indonesia telah dapat memastikan bebas dari duet bencana tahun ini.

“Ini artinya, tidak ada kebakaran kabut besar yang menyebabkan kabut asap di Indonesia selama dua tahun pandemi melanda dunia. Hal ini juga mematahkan banyak prediksi yang mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami duet bencana pada tahun lalu dan tahun ini,” tegasnya.

Mengacu data monitoring hotspot dari satelit Terra/Aqua LAPAN sejak tanggal 1 Januari 2021 s.d. tanggal 20 Oktober 2021 Pukul 07.00 WIB dengan tingkat keyakinan (Confidence Level ≥ 80%), tercatat jumlah hotspot sebanyak 1.296 titik. Sedangkan periode yang sama di tahun 2020 tercatat sebanyak 2.665 titik hotspot. Artinya, terjadi penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.369 titik atau turun 51,37%.

Hingga akhir bulan ini, terutama di Sumatera dan Kalimantan yang merupakan titik utama penerapan solusi permanen dalam pencegahan karhutla, menunjukkan secara umum berada...

Read More...
Jadi Tuan Rumah Pertemuan Menteri LH se-ASEAN, Indonesia Harapkan Kontribusi Nyata Atasi Tantangan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Indonesia secara terhomat menjadi tuan rumah pada pertemuan 16th Asean Ministerial Meeting on the Environment (AMME) atau pertemuan tingkat menteri bidang lingkungan hidup se-ASEAN ke-16. Pertemuan ini diselenggarakan secara virtual (21/10/2021). Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya didaulat menjadi pimpinan (chair) pada AMME tahun ini.

Menteri Siti dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kamboja atas pencapainnya sebagai pimpinan pertemuan selama dua tahun terakhir. Menteri Siti turut menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah dalam tiga pertemuan penting yaitu AMME ke-16, 17th ASEAN Plus Three Environment Ministers Meeting (EMM), dan 5th ASEAN ESC Award Ceremony, meskipun penyelenggaraan pertemuan secara virtual karena kondisi pandemi Covid-19. Selain itu, Menteri Siti juga menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat ASEAN atas koordinasi efektif yang telah dilakukan selama persiapan penyelenggaraan pertemuan.

Menteri Siti kemudian menyampaikan tantangan isu lingkungan hidup yang perlu diantisipasi melalui kolaborasi kooperatif tingkat ASEAN, selaras dengan deklarasi PBB tahun 2021-2030 yang dinyatakan sebagai Dekade Restorasi Ekosistem. Dekade ini memiliki peran penting dalam upaya mencegah, menghentikan, dan memperbaiki degradasi ekosistem di seluruh dunia, termasuk kawasan Asia Tenggara. Menurut Menteri Siti, perlu upaya adaptasi pola pikir dan aksi nyata dengan menerapkan Reimagine, Recreate, dan Restore dalam pengelolaan lingkungan. Melalui penyelenggaraan AMME Ke-16, diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret dan komprehensif atas tantangan di bidang lingkungan hidup.

Pertemuan AMME tahun 2021 ini membahas perkembangan kerja sama bidang lingkungan hidup di ASEAN antara lain isu mengenai: (1) Konservasi alam dan keanekaragaman hayati; (2) Lingkungan pesisir dan laut; (3) Manajemen sumber daya air; (4) Kota ramah lingkungan; (5) Bahan kimia dan limbah; (6) Pendidikan lingkungan serta isu konsumsi dan produksi...

Read More...
Tiga Kota di Indonesia Dinobatkan sebagai Kota Ramah Lingkungan/Bersih di Asia Tenggara


The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) memberikan penghargaan kepada beberapa kota di Asia Tenggara yang telah melakukan upaya pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penghargaan yang dinamai “the 5th ASEAN ESC Award and the 4th Certificate of Recognition” merupakan salah satu program kerjasama ASEAN di bawah koordinasi ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities (AWGESC). Tujuan program ini adalah untuk mendorong semakin bertumbuhnya kota-kota berkelanjutan di ASEAN dengan memberikan pengakuan dan apresiasi kepada kota-kota yang telah melakukan berbagai inisiatif dan upaya untuk mewujudkan hal tersebut.

Sebanyak 10 kota di masing-masing negara anggota ASEAN dianugerahi Environmentally Sustainable Cities (ESC Award). Sepuluh kota tersebut yaitu:
(1) Temburong, Brunei Darussalam
(2) Preah Sihanouk City, Cambodia
(3) Balikpapan, Indonesia
(4) Xamnneua City, Lao PDR
(5) Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA), Malaysia
(6) Nyaung Oo (Bagan) City, Myanmar
(7) Marikina City, Phillipines
(8) Nee Soon South Division, Singapore
(9) Yala Municipality, Thailand
(10) Can Tho City, Vietnam

Selain ASEAN ESC Award, terdapat juga penghargaan berupa Certificate of Recognition terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu Clean Air, Clean Water, dan Clean Land. Kota-kota yang berhasil mendapatkan penghargaan ini adalah:

Certificate of Recognition untuk Kota Besar
Kategori Clean Water:
(1) Surabaya, Indonesia
Kategori Clean Air:
(2) Phnom Penh City, Cambodia
(3) Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB), Malaysia
Kategori Clean Land:
(4) Paranaque City, Philippines

Certificate of Recognition untuk Kota Kecil Kategori Clean Air:
(1) Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS), Malaysia
(2) Hatyai Municipality, Thailand
(3) Kep City, Cambodia
(4) Kaysone-Phomvihane City, Lao PDR  
Kategori Clean Water:
(5) Thungsong Municipality, Thailand
Kategori Clean Land:
(6) Krabi Municipality, Thailand
(7)...

Read More...
Presiden Jokowi Tanam Mangrove Bersama Dubes dan Masyarakat di Tana Tidung


Presiden Joko Widodo menanam mangrove bersama sejumlah duta besar negara sahabat dan masyarakat di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, pada Selasa, 19 Oktober 2021.

Kedatangan Kepala Negara disambut riuh oleh masyarakat, penggiat lingkungan, dan kelompok tani yang telah berada di lokasi penanaman sebelum Presiden tiba.

Penanaman mangrove di Kabupaten Tana Tidung ini merupakan upaya rehabilitasi hutan mangrove yang perlu diperbaiki.

"Kita tanam kembali sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut, kemudian juga menjaga habitat dari spesies-spesies yang ada di hutan mangrove dan sekitar hutan mangrove," ujar Presiden dalam keterangannya selepas penanaman.

Presiden menjelaskan, di Kalimantan Utara ini ada 180 ribu hektare hutan mangrove yang akan direhabilitasi oleh pemerintah. Presiden menargetkan rehabilitasi hutan mangrove di Kalimantan Utara bisa mencapai 600 ribu hektare dalam tiga tahun ke depan.

"Target kita dalam tiga tahun ke depan agar kita perbaiki, kita rehabilitasi sebanyak 600 ribu hektare dari total luas hutan mangrove kita yang merupakan hutan mangrove terbesar di dunia (seluas) 3,6 juta hektare," tandasnya.

Para duta besar yang turut menanam pada kesempatan tersebut yaitu Duta Besar Ceko untuk Indonesia Jaroslav Dolecek beserta istri, Duta Besar Cili untuk Indonesia Gustavo Nelson Ayares Ossandron, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Jari Sinkari, Duta Besar Swiss untuk Indonesia Kurt Kunz, Wakil Duta Besar Brazil untuk Indonesia Daniel Barra Ferreira, dan Country Director Bank Dunia Satu Kahkonen.

Turut hadir mendampingi Presiden yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali.


Tana Tidung, 19 Oktober 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube:...

Read More...
Tiba di Tana Tidung, Presiden Disambut Prosesi Adat Tepung Tawar


Prosesi adat tepung tawar menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo saat tiba di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, pada Selasa, 19 Oktober 2021.

Ketua Adat Tidung, Armansyah Ali, bersama Ketua Adat Brusu, Hendrik, tampak menyambut Presiden setelah Presiden turun dari kapal cepat yang membawanya dari helipad dermaga. Ketua Adat tampak melantunkan selawat.

Dalam prosesi penyambutan adat tersebut, Ketua Adat juga memercikkan air dan memberikan ikat kepala khas daerahnya yang bernama sesingal tidung. Dalam bahasa adat setempat, prosesi tepung tawar disebut dengan timug bensaluy.

"Timug itu air, bensaluy itu pendingin. Beras kuning ini satu keagungan kami di Kalimantan sebagai ucapan syukur kepada pendatang," ujar Armansyah Ali.

Presiden Joko Widodo datang ke Desa Bebatu untuk melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat setempat dan para penggiat lingkungan. Selain itu, sejumlah duta besar negara sahabat tampak turut serta menanam mangrove.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali.


Tana Tidung, 19 Oktober 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden                                

Read More...
Komitmen Dunia Menuju “Living In Harmony With Nature” dan Membangun Komitmen untuk Mengadopsi Post – 2020 Global Biodiversity FrameWork


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananan, Siti Nurbaya memimpin Delegasi RI (DELRI) pada fase pertama Pertemuan Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati ke-15, the Fifteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention (COP 15 UNCBD) yang digelar bersamaan dengan Pertemuan Para Pihak, the Meetings of the Parties to the Cartagena Protocols (MOP 10 CP) and Nagoya Protocols (MOP 4 NP), yang diselenggarakan secara daring dan luring dari tanggal 11-15 Oktober 2021 di Kunming, China. Dalam pertemuan ini, Pemerintah Indonesia menyampaikan terobosan-terobosan dan komitmennya dalam mengelola keanekaragaman hayati.

Pada fase pertama COP 15 CBD ini dibahas aspek administrasi dan teknis pelaksanaan keberlanjutan operasional Konvensi dan Protokol, yang akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Post-2020 Global Biodiversity Framework (Post-2020 GBF) melalui negosiasi formal pada Januari 2022 dan akan diadopsi dalam pertemuan fase kedua COP 15 CBD pada Mei 2022.

Pada sesi HLS COP-15 yang dihadiri para Menteri dari Negara anggota CBD ini, juga diadopsi Deklarasi Kunming yang memuat komitmen Para Pihak Konvensi untuk mengembangkan, mengadopsi, dan menerapkan Post-2020 GBF secara efektif yang akan menempatkan keanekaragaman hayati pada jalur menuju pemulihan pada tahun 2030, serta menuju Visi 2050 “Living in Harmony with Nature.” Kerangka kerja ini dipastikan mencakup penyediaan sarana implementasi untuk Konvensi dan dua protokolnya, serta mekanisme yang tepat dalam pemantauan, pelaporan, dan tinjauannya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam intervensinya di Forum HLS yang diikuti oleh Sekjen PBB, 9 Kepala Negara, HRH Prince of Wales, dan 99 menteri dari negara anggota CBD menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah progresif menuju Living in harmony with nature pada 2050, dimana bukan hanya menjadi jargon semata. Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja telah menjadi terobosan dalam menyeimbangkan potensi ekonomi dengan aspek lingkungan dengan mengintegrasikan pengelolaan ruang...

Read More...
 
Powered by