Friday, September 30, 2022

Kongres Kehutanan Indonesia VII, Meneguhkan Kembali Pengelolaan Sektor Kehutanan pada Pembangunan Bangsa

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengajak seluruh elemen terkait pengelolaan sektor kehutanan untuk meneguhkan komitmen bersama dalam upaya mendorong kemajuan pembangunan kehutanan Indonesia agar semakin bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan ikut aktif dalam mendorong upaya masyarakat internasional mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim. Hal ini disampaikan Menteri LHK pada pembukaan Kongres Kehutanan Indonesia VII dengan tema “Hutan Terkelola, Bumi Terjaga dan Bangsa Berdaya” yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa, 28/06/2022.

Pada Kongres yang dihadiri langsung oleh beberapa Menteri, seperti Menteri Koordinasi Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UMKM, Wakil Menteri BUMN, perwakilan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, dan perwakilan Menteri Dalam Negeri ditegaskan bahwa pengelolaan sektor kehutanan terus dioptimalkan untuk mendorong kemajuan bangsa.

“Kongres Kehutanan Indonesia ke tujuh (KKI – VII) dapat kita selenggarakan pada tahun 2022 ini. Kembali kita teguhkan komitmen bersama untuk terus menjaga kebermanfaatan hutan dan sumberdayanya dalam upaya mencapai kemajuan kehidupan Bangsa Indonesia,” ujar Menteri Siti.

Seluruh elemen yang terdapat dalam Kongres Kehutanan Indonesia VII, yang terbagi menjadi 5 kamar, yaitu Kamar Akademisi, Kamar Pemerintah, Kamar Bisnis, Kamar LSM dan Kamar Masyarakat, serta Perwakilan Mahasiswa Kehutanan Indonesia diharapkan Menteri Siti menghasilkan output yang akan memperkuat kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sektor kehutanan dan perubahan iklim.

Kongres Kehutanan Indonesia VII diharapkan dapat berperan sangat aktif dalam agenda nasional yang berkaitan erat dengan sektor kehutanan, yaitu pengendalian perubahan iklim yang diformulasikan dalam FoLU Net Sink 2030 dan proses G20 Presidensi Indonesia. Komitmen Indonesia dalam konvensi perubahan iklim menyatakan dan menegaskan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) memuat target komitmen penurunan GRK Indonesia sebesar -140 juta CO2e diharapkan dapat bersama-sama diwujudkan.

“Dalam menjawab tantangan global tersebut, diperlukan langkah-langkah terobosan, inovasi dan kolaborasi dan upaya untuk percepatan implementasi aksi mitigasi perubahan iklim, serta mengoptimalkan sumber daya ilmu pengetahuan dalam kelola kebumian untuk penyelesaian dan upaya-upaya untuk keberlanjutan dan kesejahteraan dimana bumi merupakan titipan yang harus kita jaga dan rawat bersama untuk warisan anak cucu kita,” tutur Menteri Siti.

Sejalan dengan itu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung optimalisasi usaha-usaha kehutanan khususnya di tengah ketidakpastian perekonomian global akibat pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan guncangan di masyarakat terutama terkait meningkatnya biaya hidup karena kenaikan harga barang dan energi.

Ia menyebutkan jika multiusaha kehutanan yang telah dicetuskan oleh Kementerian LHK sebagai kebijakan baru yang baik terutama untuk pemanfaatan hutan secara integrasi dan berbasis elektronik. Multiusaha kehutanan menjadi harapan baru untuk mengembalikan kejayaan sektor kehutanan.

“Multiusaha kehutanan menjadi kebijakan yang mendorong usaha kehutanan yang selama ini telah berjalan, dengan justifikasi bahwa nilai ekonomi rill terhadap lahan hutan bisa ditingkatkan, kemudian peningkatan areal efektif bisa ditingkatkan. Meskipun pasar kayu tentu relatif bisa turun, namun dari segi pasar prodak hilirnya terus meningkat selama kebutuhan papan kayu dunia masih diperlukan,” ujar Menko Airlangga.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi yang juga hadir mengungkapkan yang paling esensial pada saat ini adalah negara meletakkan kembali hutan sebagai sumber spiritualitas manusia Indonesia. Menurutnya hutan telah melahirkan identitas kebudayaan, dan tata peri kehidupan bangsa yang menjadi sendi dasar dari kebinekaan Indonesia. Untuk itu Negara harus memberikan perlindungan terhadap hutan agar kelestarianya dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

Kemudian dalam mensejahterkan masyarakat secara adil dan merata, Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk memberikan akses kelola lahan hutan kepada masyarakat sekitar hutan melalui konsep perhutanan sosial. Akses ini salah satunya telah mendorong tumbuhnya Usaha Menengah Kecil Mandiri di masyarakat khususnya di bidang pertanian dan kehutanan. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki yang juga hadir dalam pembukaan KKI-VII berujar jika konsep perhutanan sosial telah menjadi titik kesejahteraan baru bagi masyarakat.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga hadir menyoroti tentang upaya Indonesia mewujudkan komitmen penanganan perubahan iklim yang telah tercatat di dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Alokasi dana yang dibutuhkan untuk menurunkan emisi GRK di Indonesia sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sebesar 41% dengan kerja sama internasional pada tahun 2030 diperkirakan dapat mencapai Rp4.002 triliun.

Untuk mewujudkan komitmen ini APBN sebagai instrumen fiskal telah didesain untuk mendukung implementasi ekonomi hijau. Berbagai instrumen fiskal lainnya juga dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas serta investasi ekonomi yang lebih ramah lingkungan, seperti pemberian insentif pajak di sektor ekonomi hijau, kebijakan budget tagging oleh pemerintah pusat dan daerah, hingga skema pembiayaan hijau.

Tak hanya itu, Menteri Sri Mulyani juga menyatakan jika Indonesia telah melakukan inovasi dan menjadi pelopor negara berkembang pertama yang menciptakan portofolio investasi hijau. Upaya ini diinisiasikan pada tahun 2018 oleh Kementerian Keuangan dalam bentuk green bond dan juga green sukuk. Di samping itu, beberapa institusi juga telah dibentuk untuk menjalankan fungsi pembiayaan terhadap pengelolaan lingkungan dan ekonomi hijau.

"Inilah bentuk keseriusan dan kerja sama kita semua untuk memelihara serta melestarikan lingkungan hidup bagi para generasi penerus kita," ujarnya.

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa saat ini dalam berbicara komitmen tehadap NDC dan climate change dunia bergerak sesuai kondisi geopolitiknya. Di tengah konflik Ukraina dan Rusia komitmen terhadap climate change saat ini juga terus berusaha ditekan.

"Dengan kondisi geopolitik ini tidak berarti Indonesia harus meng-cancel semua komitmen terhadap climate change kita. Justru kita bisa bermain lebih cantik dan smart di dunia internasional. Indonesia perlu untuk terus bermain bersama antar sektor untuk bisa memainkan secara smart dan baik di Internasional," ujarnya.

Sementara itu Wakil Menteri I BUMN, Pahala Mansyuri menyoroti terkait pengelolaan BUMN Perum Perhutani yang mendapat kepercayaan mengelola hutan produksi di Pulau Jawa. Perum Perhutani diarahkan untuk terus berinovasi, mengembangkan bisnis model baru agar dapat memberi manfaat bagi negara dan masyarakat secara lebih baik kedepannya.

Kongres Kehutanan Indonesia VII, adalah puncak dari rangkaian perhelatan Kongres Kehutanan yang diawali dengan kegiatan Pra-Kongres dan temu diskusi dengan segenap stakeholders Dewan Kehutanan Nasional (DKN) di tujuh regio yaitu Sumatera, Jawa, Bali – Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Kongres Kehutanan Indonesia VII ini akan diselenggarakan selama tiga hari mulai tanggal 28 – 30 Juni 2022. Pada hari ke-dua akan dilakukan Sidang Pleno dan Persidangan pada tiap kamar yang bertujuan untuk merumuskan berbagai program-program prioritas dan Garis-Garis Besar Haluan Kehutanan, serta penentuan usulan calon anggota DKN periode selanjutnya. Pada hari ketiga akan dilakukan sidang pleno lanjutan dan pemaparan program prioritas. Selanjutnya akan dilakukan pelantikan anggota DKN masa bakti 2021 – 2026 serta penutupan. Selain acara kongres, juga digelar pameran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang diikuti perwakilan 5 kamar.

Turut hadir dalam pembukaan Rakernas KKI VII Sekretaris Jenderal KLHK, Jajaran Eselon I KLHK, Para Akademisi, Business Leaders, Aktivis dan kelompok masyarakat.(*)

 

 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Kampung Gadis, Kelola Lingkungan Sehat, Produktif Dan Rendah Emisi

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Sigit Reliantoro mengunjungi Kampung Berkualitas Guyub, Aman, Damai, Indah, Sejahtera (GADIS) Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Jawa Tengah.Pada kunjungan tersebut Menteri LHK berkesempatan untuk melihat pengelolaan Bank Sampah Beo Asri dan meresmikan Program Desa Mandiri Energi melalui inovasi teknologi ramah lingkungan Eco Smart Greenhouse Hidroponik terintegrasi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 1.000 Watt Peak (WP).Inovasi Eco Smart Greenhouse Hidroponik bermanfaat bagi masyarakat untuk proses pembibitan hidroponik dengan menggunakan panel surya sebagai sumber listrik untuk otomatisasi penyiraman bibit.Menteri Siti mengapresiasi karena program ini telah membuahkan hasil bagi kelompok petani hidroponik, yaitu berupa peningkatan pendapatan ekonomi kelompok yang berasal tidak hanya dari menjual produk sayuran, namun juga dari menjual bibit-bibit tanaman hidroponik."Secara efektif, masyarakat memperoleh peningkatan pendapatan sebesar Rp 500.000/bulan dibandingkan dari sebelumnya masyarakat harus membeli bibit Rp1.200.000/unit per bulan," ujar Menteri Siti.Sementara itu Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji bercerita jika dirinya sejak pertama menjabat Bupati Cilacap mengetahui jika kampung di bantaran rel kereta adalah lokasi  kumuh, tempat pembuangan sampah, kawasan kenakalan remaja, dan lokasi sering terjadi kecelakan di rel kereta api. Namun setelah bekerja sama dengan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU IV Cilacap, lokasi ini menjadi lebih produktif, sehat dan mandiri."Kampung yang kumuh ini kita ubah menjadi kampung yang sehat, bukan hanya ditata untuk menjadi indah saja, tapi juga bagaimana agar juga bisa menghasilkan," tutur Bupati Tatto.Program GADIS diinisiasi sejak tahun 2017 dengan pendampingan dari PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan, kesehatan dan pendidikan.Kelompok...

Read More...
Green Leadership Indonesia Siapkan Generasi Tangguh Lingkungan

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Prof. Siti Nurbaya meresmikan Pelatihan dan Pendidikan kepada 350 pemuda dari berbagai regional dalam tajuk “Green Leadership Indonesia (GLI) angkatan ke-2” secara virtual, Sabtu (17/9/2022).

Program Green Leadership Indonesia ini diinisiasi oleh Institut Hijau Indonesia, serta didukung oleh Walhi, KNTI dan HUMA. Program ini akan memfasilitasi anak muda sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki perspektif keadilan sosial dan lingkungan hidup dan keberpihakan kepada lingkungan hidup.

Program ini ingin menjaring calon pemimpin yang berasal dari beragam latar belakang agar semua segmen dalam masyarakat memiliki calon pemimpin yang punya prespektif green dan keberpihakan nyata bagi penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Para peserta didik akan ditemani oleh para leaders, akademisi, praktisi, dan aktivis yang memiliki rekam jejak panjang dalam bidang masing-masing.

Sebelumnya, GLI angkatan 1 yang lalu telah menelurkan sebanyak 118 leaders dari berbagai daerah di Indonesia. Menteri Siti sendiri telah mewisuda mereka pada bulan Desember tahun 2021. Kini, terdapat peningkatan jumlah siswa menjadi 350 peserta yang terbagi dalam 9 regional yang menjadikan program pelatihan dan pendidikan lebih merata.

Menteri Siti dalam sambutannya mengungkapkan kegembiraan dan apresiasinya kepada GLI  dan seluruh generasi muda Indonesia yang aktif dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan dan sumber daya alam yang cukup krusial saat ini.

Menurut Menteri Siti, keadilan merupakan kata kunci yang harus diwujudkan dalam setiap aspek, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta dalam pembangunan secara umum, yaitu adil secara sosial dan adil secara ekologis. 

“Seperti cita-cita negara Indonesia ketika didirikan yaitu untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itulah yang akan kita wujudkan bersama dan ditempuh melalui pencapaian tujuan negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan...

Read More...
Menteri LHK Di Universitas Syiah Kuala Tegaskan Ekosistem Leuser

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya hadir sebagai Dies Reader pada Sidang Terbuka, dalam rangka memperingati milad ke-61 Universitas Syiah Kuala (USK), di Banda Aceh, Kamis (15/9). Menteri Siti juga memberikan orasi ilmiah berjudul Indonesia's Folu Net Sink 2030: Penguatan Tata Kelola dan Konservasi Sumber Daya Hutan Berbasis Lanskap."Indonesia's Folu Net Sink 2030 diharapkan tidak hanya dapat mencapai target dalam penurunan emisi GRK, namun juga sekaligus dapat dijadikan momentum untuk mempercepat proses penguatan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia, dalam hal ini konservasi sumber daya hutan berbasis lanskap," kata Menteri Siti.Berbicara lanskap di Provinsi Aceh, tidak terlepas dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Keberadaan KEL, menjadikan Provinsi Aceh satu-satunya yang memiliki nilai kekayaan alam key wildlife atau hidupan liar kunci tertinggi dan terlengkap. KEL juga merupakan satu-satunya kawasan hutan di Indonesia yang menjadi habitat empat satwa langka yakni harimau, gajah, orang utan, dan badak.KEL adalah suatu lanskap luas yang terdiri dari lanskap konservasi, perlindungan, produksi, dan pemukiman masyarakat. Ini menegaskan bahwa KEL bukan seluruhnya merupakan lanskap konservasi dan perlindungan, namun juga merupakan lanskap produksi dan pemukiman masyarakat."Lanskap produksi di KEL diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi kehutanan yang mendukung perekonomian masyarakat lokal dan masyarakat adat serta sektor dunia usaha," tutur Menteri Siti.Lebih lanjut, Menteri Siti menjelaskan bahwa KEL dengan luas areal lebih dari 2,5 juta hektar tidak sama dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang merupakan kawasan konservasi seluas lebih kurang 830 ribu hektar. TNGL menjadi bagian dari KEL."KEL itu jadi seperti watershed area, dimana pada areal tersebut terdapat segala kegiatan dengan land use dan Land Utilization Type atau LUT yang bermacam-macam menurut tradisi masyarakat. Jadi ada LUT konservasi, LUT pertanian rakyat, bahkan pemukiman. Jadi KEL merupakan ruang hidup yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat....

Read More...
Indonesia's Folu Net Sink 2030: Penguatan Tata Kelola dan Konservasi Sumber Daya Hutan Berbasis Lanskap

Indonesia's Folu Net Sink 2030: Penguatan Tata Kelola dan Konservasi Sumber Daya Hutan Berbasis Lanskap     

Read More...
Generasi Muda Berwawasan Lingkungan Berperan Penting Dalam Pengendalian Perubahan Iklim

 Pelibatan generasi muda dalam pengendalian perubahan iklim sangatlah penting. Keberadaan generasi muda saat ini, menjadi yang terbesar dalam sejarah. Ini saatnya generasi muda Indonesia menunjukkan potensi besar yang dimiliki, dan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan.“Inilah saatnya bagi kita semua untuk melakukan aksi nyata dalam pengendalian perubahan iklim,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya pada Soft Launching Green Leadership Indonesi (GLI) angkatan ke-2 Tahun 2022 yang digelar di Jakarta, Selasa (13/9).Komitmen kepedulian generasi muda terhadap lingkungan ini, disampaikan Menteri Siti, ditegaskan pada pertemuan Youth 20 (Y20) di Balikpapan pada sambutan Co-Chair Y20 tanggal 21 Mei lalu. Mereka tidak hanya ingin menerima sumberdaya alam dan lingkungan yang baik di masa datang. Mereka menyatakan bahwa sekarang, ikut dalam memikirkan, merencanakan dan mengembangkan kebijakan serta pengambilan keputusan tentang sumberdaya alam dan lingkungan di Indonesia.“Saya sangat menghargai itu dan terima kasih atas kemajuan dan kedewasaan dalam berpikir dan bersikap seperti itu. Sungguh luar biasa dan sangat membanggakan,” ujarnya.Menteri Siti mengatakan tentu harus ada langkah-langkah dan sistematika kerja menuju dan tiba pada proses tersebut. Sebagaimana inisiatif dari Green Leadership Indonesia yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk terus mengembangkan diri. Bersama generasi muda, perlu terus dikembangkan kerja-kerja lingkungan secara nyata di lapangan, di seluruh pelosok tanah air.“Kita membutuhkan generasi penerus dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia ke depan, yang dibekali pendidikan, pengetahuan dan leadership (kepemimpinan). Ini adalah awal dari potensi untuk membangun dan menjaga lingkungan hidup, melalui generasi muda berwawasan lingkungan yang mencintai Indonesia,” kata Menteri Siti.Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Espen Barth Eide, yang juga hadir pada kesempatan tersebut mengatakan generasi muda baginya amat berarti. Peran generasi muda juga menjadi aspek penting dalam kerja...

Read More...
Kerjasama Baru Indonesia – Norwegia Pada Pengurangan Emisi GRK Sektor Kehutanan Dan Penggunaan Lahan Lainnya

 Kemitraan baru antara Indonesia dan Norwegia dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) tentang Partnership in Support of Indonesia’s Efforts to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Forestry and Other Land Use telah ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Espen Barth Eide di Jakarta 12 September 2022.Mou ini akan memperkuat upaya Indonesia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, adapun ruang lingkup kerja sama meliputi: (1) Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan melindungi dan mengelola hutan dengan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat; (2) Peningkatan kapasitas untuk memperkuat penyerapan karbon hutan alam melalui pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial, termasuk mangrove; (3) Konservasi keanekaragaman hayati; (4) Pengurangan emisi gas rumah kaca dari kebakaran dan kerusakan lahan gambut; (5) Penguatan penegakan hukum; (6) Komunikasi, konsultasi dan pertukaran pengetahuan pada lingkup internasional tentang kebijakan dan agenda iklim, kehutanan dan tata guna lahan; dan (7) Pertukaran informasi dan pengetahuan pada tingkat teknis, "ujar Menteri Siti.Menteri Siti menegaskan jika MoU ini tidak hanya mencerminkan kemitraan dan kesepakatan berbasis hasil kedua negara. Namun mencakup keterlibatan yang lebih luas terkait isu-isu iklim dan pengelolaan hutan di Indonesia."MoU tersebut menekankan pentingnya manfaat yang dapat diberikan secara nyata dan langsung pada masyarakat, serta bagi kemajuan Indonesia sesuai dengan tata kelola dengan mengedapankan prinsip transparansi, akuntabel, inklusif, serta partisipatif. Seperti yang tercermin dalam upaya Indonesia untuk terus memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan hutan lestari, antara lain melalui penetapan UU Cipta Kerja sebagai dasar hukum," ujar Menteri Siti.Selaras dengan itu Menteri Barth Eide mengaku terkesan dengan perjuangan Indonesia dalam mengendalikan perubahan iklim khususnya melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan...

Read More...
Menteri LHK Indonesia Ajak Menteri Iklim Dan LH Norwegia Ke Salah Satu Titik Rehabilitasi Mangrove

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Republik Indonesia, Prof. Siti Nurbaya mengajak Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Espen Barth Eide ke salah satu lokasi prioritas rehabilitasi mangrove yaitu di Teluk Balikpapan (11/9/2022). Kedua menteri tersebut mengunjungi dan melakukan penanaman mangrove di Desa Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser utara, Kalimantan Timur.Kunjungan kerja kali ini, kedua menteri tersebut didampingi juga oleh Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Hartono, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK, Agus Justianto, Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) KLHK, Dyah Murtiningsih, serta para pejabat pimpinan tinggi dari KLHK, BRGM dan Kementerian Kelautan Perikanan.Menteri Siti menerangkan bahwa kedatangan Menteri Espen Barth Eide dan kegiatan penanaman hari ini adalah bentuk niat untuk kerja sama baru Norwegia dan Indonesia dalam bidang iklim dan lingkungan khususnya REDD+."Hari ini kita ada di salah satu spot kerja BRGM, untuk rehabilitasi mangrove yang juga bagian dari upaya kita untuk mengatasi degradasi lahan. Selama di Balikpapan, kita akan berdiskusi tentang rehabilitasi mangrove dan juga tentu tentang Indonesia FOLU Net Sink 2030," ungkap Menteri Siti.Menteri Espen Barth Eide usai melakukan penanaman mangrove mengungkapkan bahwa pihaknya senang dapat hadir di Desa Sotek, sebagai simbol untuk kerja sama kuat dan solid Indonesia dengan Norwegia. "Kami bangga dan sangat menyukai kerja nyata Pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Menteri Siti yang fokus dalam agenda penyelamatan lingkungan,” terang Menteri Espen Barth Eide.Menteri Espen Barth Eide juga menyampaikan bahwa ekosistem mangrove, serta kawasan hutan pada umumnya memiliki peran yang sangat penting bagi seluruh dunia, sebagai pengendali dampak perubahan iklim dengan menyerap emisi.Desa Sotek termasuk salah satu wilayah kerja BRGM dalam melakukan percepatan rehabilitasi mangrove. Desa ini berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU. Tahun lalu, luas wilayah...

Read More...
Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo, Kerja Sama Pemerintah Dan Dunia Usaha Untuk Pulihkan Lingkungan

 Pemerintah mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam percepatan pemulihan lingkungan, termasuk upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan atau reforestasi. Salah satu kunci pertama dan memegang peranan penting untuk mencapai hal tersebut yaitu penyediaan bibit berkualitas untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang lebih masif dan terstruktur.Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah secara jelas dan tegas memberikan arahan untuk membangun persemaian dengan skala besar pada setiap provinsi. Hal ini dilakukan guna mendukung pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk reklamasi areal/lahan bekas tambang.Menindaklanjuti arahan Presiden RI tersebut, Kementerian LHK dan PT. Sinarmas, Tbk menandatangani nota kesepahaman untuk membangun Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dan Managing Director APP Sinar Mas, Suhendra Wiriadinata, disaksikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta, Selasa (6/9).“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, Pembangunan Pusat Persemaian dapat dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU atau Public Private Partnership. Kerja public private partnership dinilai Bapak Presiden sangat positif, dimana dunia usaha dapat mendukung pembangunan persemaian skala besar di berbagai provinsi di Indonesia,” kata Menteri Siti saat launching Pembangunan Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo.Kementerian LHK telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 6 ha di Kawasan Hutan/KHDTK Kemampo, yang masuk pada wilayah Desa Kayu Ara Kuning,  Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai lokasi pembangunan pusat persemaian, yang nantinya dapat memproduksi lebih kurang 10 juta batang per tahun. Bibit yang akan diproduksi meliputi jenis tanaman MPTS endemik, tanaman estetika dan tanaman penghasil Hasil Hutan Bukan Kayu.Lebih lanjut, Menteri Siti menyampaikan bahwa lokasi persemaian disiapkan oleh Kementerian LHK dan kerja bersama...

Read More...
Peringati HKAN 2022, Menteri LHK Lepasliarkan 108 Ekor Curik Bali

 Dalam Puncak peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) tahun 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prof. Siti Nurbaya dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, didampingi Plt. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Bambang Hendroyono melepasliarkan 108 ekor Curik Bali (Leuchopsar rothschildi) ke habitat alaminya (2/9). Pelepasliaran ini dilakukan di tiga lokasi yaitu Pantai Karangsewu (14 ekor), Teluk Brumbun (80 ekor), dan Labuhan Lalang (14 ekor), Provinsi Bali. Burung tersebut berasal dari masing-masing kandang habituasi yang berada di Resort Gilimanuk, Resort Teluk Brumbun, dan Resort Teluk Terima. Curik Bali yang dilepasliarkan telah melalui proses habituasi selama lebih dari 4 (empat) bulan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap habitat alaminya dan diperiksa secara rutin kesehatannya.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prof. Siti Nurbaya dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa telah terjadi pemulihan populasi Curik Bali di Taman Nasional Bali Barat, hingga April 2022 sebanyak 452 ekor. Peran konservasi ex situ link to in situ telah berhasil menyelamatkan populasi curik Bali. “Curik Bali sebagai bagian penting dari rantai makanan dan ekosistem, untuk itu harus terus dilakukan pengembangan metode-metode pengembangbiakan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, desa adat, pihak swasta, serta akademisi dan media,” ucap Siti Nurbaya.  Pada tahun 1900-an curik bali hanya dijumpai di kawasan TNBB dengan jumlah populasi yang sangat rendah. Di tahun 2001 hanya tersisa 6 (enam) ekor. Hal ini menjadi pertimbangan International Union for Conservation of Nature (IUCN) sejak tahun 1966, memasukkan curik bali sebagai satwa yang hampir punah (critical endangered).  Pemerintah Indonesia dengan komitmennya untuk melestarikan keanekaragaman spesies dan genetik beserta eksositemnya, kemudian menetapkan curik Bali sebagai satwa dilindungi sekaligus menjadikan kawasan yang merupakan habitatnya sebagai Taman Nasional dengan salah satu mandatnya untuk melindungi Curik Bali.Balai Taman Nasional Bali Barat yang mempunyai...

Read More...
G20 Sepakati Kerjasama Peran Lautan Dalam Peningkatan Aksi Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim

 Salah satu isu prioritas Presidensi Indonesia melalui Climate Sustainability Working Group (CSWG) G20 adalah peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim (enhancing land- and sea-based actions to support environment protection and climate objectives). Indonesia didukung oleh seluruh negara anggota G20 mendorong isu ini agar dibahas mengingat pentingnya peran lautan di dalam peningkatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.Menandai proses awal dari kerjasama CSWG G20, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan GIZ dan German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection (BMUV), menggelar Workshop mengenai “G20 Partnership for Ocean-based Actions for Climate Mitigation and Adaptation” pada Kamis, 1 September 2022 di Nusa Dua Bali yang merupakan side event pertemuan CSWG."Laut dan iklim saling terkait, sehingga adanya perubahan iklim akan mempengaruhi laut dalam berbagai aspek," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada sambutannya secara virtual dalam side event ini.Siti pun mengungkapkan jika hasil workshop ini dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan negara-negara G20, mengingat anggota G20 terdiri dari negara-negara yang memiliki garis pantai dan mempunyai peran vital dalam memperkuat penurunan emisi gas rumah kaca, mempromosikan peran penelitian, serta inovasi dan pengembangan teknologi.Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang juga memberikan sambutannya secara virtual menggarisbawahi bahwa laut dan ekosistem pesisir memiliki fungsi penting dalam pengendalian perubahan iklim, misalnya mangrove dan padang lamun yang dapat menyerap dan menyimpan karbon sebesar 30-50%."Penting bagi Indonesia untuk menterjemahkan komitmen menjadi tindakan nyata yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat pesisir dan memastikan masa depan dalam membangun ekonomi kelautan yang berkelanjutan," ujar Menteri Sakti.Workshop yang...

Read More...
 
Powered by