Saturday, July 31, 2021

Menteri LHK Apresiasi Penyelamatan Orangutan di Lampung Selatan



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya didampingi Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno pada Senin (3/5/2021) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Menempuh perjalanan darat dari Jakarta, kunker kali ini dimaksudkan Menteri Siti untuk meninjau langsung upaya penegakan hukum, serta memberikan penghargaan kepada para pihak yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan orangutan beberapa waktu yang lalu.

Sebelumnya, pada tanggal 26 April 2021, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Seksi Konservasi Wilayah (SKW) III Lampung, bersama dengan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni Polres Lampung Selatan, Balai Karantina Pertanian Wilayah Kerja Bakauheni dengan mitra NGO Jakarta Animal Aid Network (JAAN), melakukan operasi kegiatan K9 di pelabuhan Bakauheni.

Operasi gabungan ini berhasil menyelamatkan dua ekor anak orangutan Sumatera (Pongo abelii) berkelamin jantan dan betina dengan umur diperkirakan 1 hingga 1 tahun 4 bulan. Kondisi kedua orangutan saat ini masih dirawat di lokasi transit Pusat Penyelamatan Satwa Lampung, Sumatran Wildlife Center (SWC JAAN) Lampung. Oleh Menteri Siti, kedua orangutan ini diberikan nama Siti untuk betina, dan Sudin untuk yang jantan.

Ketika diselundupkan, kedua orangutan ini dibawa oleh bus ALS dengan Nomor polisi BK 7885 DK dari Medan Sumatera Utara menuju Tangerang. Semua awak Bus diamankan oleh pihak berwajib untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, supir dan kernet bus ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik KSKP yang berada di bawah Kepolisian Resor Lampung Selatan. Dengan ditetapkannya supir dan kernet bus menjadi tersangka ini menunjukkan bahwa kasus ini telah masuk kedalam proses hukum di tingkat penyidikan, dimana penyidik dapat melakukan upaya paksa yakni penyitaan dan penggeledahan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), hingga melakukan pengembangan kasusnya.

Selanjutnya, pada tanggal 30 April 2021, sekitar Pukul 21.00 penyidik Polres Lampung Selatan, berhasil mengamankan seseorang yang diduga penjual orangutan yang beralamat di kota Medan, Sumatera Utara. Disinyalir pelaku kejahatan ini adalah pemain lama perdagangan orangutan, namun belum pernah benar-benar tertangkap dan diproses hukum. Penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku ini untuk mendapatkan informasi untuk membongkar jaringannya dari hulu sampai ke hilir.

Terkait dengan tindak pidana pada kasus ini, penyidik menjerat pelaku dengan pasal 21 ayat 2 UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi, "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup,” dan pasal 40 ayat 2, “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagimana dimaksud pasal 21 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)".

Bertempat di Kantor Kepolisian Resor Lampung Selatan, Menteri Siti menyampaikan penghargaan secara langsung kepada pihak Kepolisian Resor Lampung Selatan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung, serta Jaringan Satwa Indonesia - Jakarta Animal Aid Network (JAAN). Menteri Siti kemudian menegaskan bahwa Kementerian LHK akan mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang tengah dilakukan Polres Lampung Selatan.

Menteri Siti kemudian memerintahkan Dirjen KSDAE, untuk menelusuri asal dari kedua orangutan yang berhasil diselamatkan. Hal tersebut dilakukan agar dapat segera menentukan di wilayah mana mereka akan menjalani rehabilitasi sebelum dilepasliarkan ke habitatnya. Terdapat dua pusat rehabilitasi orangutan Sumatera yaitu di provinsi Sumatera Utara dan Jambi.

"Orangutan merupakan salah satu mamalia besar di dunia selain gajah, badak dan harimau yang hidup di Indonesia, ditambah komodo dan anoa. Kita menyebutnya sebagai Flagship Species. Pada dasarnya terdapat 25 spesies prioritas yang kita perhatikan, termasuk bagaimana caranya agar populasinya di alam dapat kita tingkatkan," ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti kemudian menjelaskan bahwa keberadaan satwa seperti orangutan dan sebagainya, sangat penting sebagai indikator keberhasilan pembangunan di Indonesia. "Terjaganya satwa-satwa dalam habitatnya menjadi ukuran keberhasilan pembangunan di Indonesia, ini yang kita jaga," jelas Menteri Siti.

Wiratno menambahkan, orangutan sebenarnya adalah satwa yang dapat merehabilitasi hutan, jangkauan jelajah orangutan adalah seluas 5 km persegi. Sepanjang jelajahnya tersebut, orangutan memakan buah-buahan dan biji yang dibuangnya dapat menumbuhkan pohon baru. "Orangutan itu satwa kebanggaan kita. Kejahatan perdagangan satwa liar sangat memprihatikan. Kita akan terus menguatkan kerja sama dengan kepolisian dan pihak-pihak lain untuk memberantas kejahatan luar biasa ini," terang Wiratno.

Menurut data dari Ditjen KSDAE, selama periode Maret-April tahun 2021, telah terdapat setidaknya 4 (empat) kasus terkait perdagangan dan kepemilikan ilegal satwa orangutan. Dalam kurun waktu 2 bulan tersebut, telah dilakukan penyelamatan terhadap 6 individu orangutan yang usianya berkisar 1-4 tahun (anakan).

Penghargaan ini merupakan tanda bahwa Kementerian LHK memberikan perhatian bagi pihak-pihak yang turut bekerja secara nyata untuk menjaga kelestarian alam Indonesia. Menteri Siti berharap, penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi para pihak penegak hukum serta para penggiat lingkungan di Indonesia, khususnya di wilayah Lampung, untuk semakin waspada dengan penyelundupan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.

Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan, Zaki Alkazar Nasution menyampaikan terima kasih atas penghargaan dan perhatian dari pemerintah pusat. Pihaknya berkomitmen akan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan perdagangan ilegal satwa dilindungi, termasuk ke jaringan-jaringan internasional. (*)


Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Ministerial Meeting COP26 Glasgow dan Kesiapan Indonesia


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya memimpin DELRI memberikan pandangan materi-materi krusial COP26 Glasgow pada pertemuan “The July Ministerial Meeting COP26 UNFCCC”, pada Minggu – Senin (25-26 Juli 2021). Pertemuan yang diselenggarakan secara hybrid oleh Pemerintah Inggris selaku Tuan Rumah COP26 UNFCCC ini, bertujuan memberikan kesempatan kepada para Menteri Lingkungan Hidup dari negara-negara pihak UNFCCC, untuk berkumpul dan membahas penyelesaian poin-poin krusial untuk disepakati dalam COP26 yang dijadwalkan digelar bulan November nanti di Glasgow.

Agenda pertemuan dibagi menjadi lima sesi, sesuai dengan topik-topik utama yang dibahas COP26 UNFCCC. Kelima topik tersebut meliputi: Scaling-up Adaption; Keeping 1.5° C alive; Loss and Damage; Finalising the Paris Rulebook – Article 6; dan Mobilising Finance.

Bertindak sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia pada rangkaian pertemuan tersebut, pada Sesi I dengan topik “Scaling – up Adaption”, Menteri Siti Nurbaya menyampaikan Indonesia menempatkan agenda adaptasi sama pentingnya dengan mitigasi dalam aksi-aksi pengendalian perubahan iklim. Indonesia juga telah menetapkan Peta Jalan/Road Map Adaptasi Perubahan Iklim hingga Tahun 2030, yang dituangkan dalam Updated NDC (Nationally Determined Contribution).

“Dalam implementasinya, kami juga melibatkan peran aktif masyarakat diantaranya melalui Program Kampung Iklim (ProKlim), Ekoriparian, restorasi ekosistem mangrove dan agroforestry perhutanan sosial sebagai langkah kerja adaptasi iklim. Kami juga melibatkan dan mengintegrasikan program kerja kementerian/lembaga dan subjek sektoral ke dalam program ini, termasuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, tokoh lokal dan masyarakat di tingkat tapak,” kata Menteri Siti.

Indonesia mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap adaptasi perubahan iklim. Beberapa hal terkait kebijakan, program, guidelines, tools dan aksi-aksi yang telah dilakukan dalam hal adaptasi perubahan iklim, disampaikan untuk menunjukkan...

Read More...
Menteri LHK: Kepentingan Nasional Menuju Netral Karbon 2060 Tanggung Jawab Bersama


Gelaran acara Indonesia Green Summit 2021 menjadi tonggak penting untuk mengedukasi dan mengajak seluruh komponen bangsa untuk berperan aktif dalam upaya nasional mewujudkan pembangun berkelanjutan. Melalui target terbaru nasional untuk mencapai netral karbon pada tahun 2060, semua pihak diminta bergandengan tangan, bersinergi, dan melangkah bersama dalam satu irama menuju arah Indonesia yang bersih dan sehat yang selaras dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Target mencapai netral karbon pada tahun 2060 sendiri telah menjadi komitmen Indonesia kepada masyarakat dunia melalui penyampaian Dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) kepada UNFCCC sebagai mandat dari Paris Agreement/Perjanjian Paris yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change.

"Dokumen LTS-LCCR 2050 menegaskan arah kita menuju net-zero emissions dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi yang bertumbuh, berketahanan iklim dan berkeadilan," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya pada sambutannya secara daring membuka Indonesia Green Summit 2021, (26/7).

Ia menyebutkan jika inisiatif penyelenggaraan Indonesia Green Summit 2021 oleh Media Group merupakan kontribusi penting dalam rangka membangun dan meningkatkan literasi kepada masyarakat terhadap permasalahan terkini yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

"Inisiatif Media Group ini sekaligus membuktikan sensitivitas media terhadap isu-isu aktual di tengah masyarakat dan untuk itu menjadi sangat penting dibicarakan agar kita berada dalam pemahaman yang sama, dan agar secara bersama dapat  mencarikan jalan keluar, solusi bagi kebaikan dan kepentingan bangsa Indonesia," ungkapnya.

Menteri Siti melanjutkan jika isu pembangunan hijau atau green development  sudah dituntut oleh publik secara luas, oleh karenanya Perubahan iklim, karbon netral 2060, merupakan subyek penting yang sedang dikelola dalam kerangka kepentingan nasional.

"Masyarakat...

Read More...
Menteri Siti Paparkan Pembangunan Kota Ramah Lingkungan untuk Kendalikan Perubahan Iklim pada Ministerial Meeting G20


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya hadir secara virtual bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Arifin Tasrif, pada pertemuan para Menteri G20 bertemakan Energy and Climate, Jumat (23/7). Pada sesi ini, Negara-negara G20 membahas mengenai pemulihan pandemi COVID-19 yang berkelanjutan, tentang pembangunan kota hijau untuk mengendalikan perubahan iklim global, percepatan transisi energi dan tentang pendanaan perubahan iklim.
 
Pernyataan resmi dari Pemerintah Indonesia, yang dibacakan oleh Menteri LHK menyatakan perspektif hijau telah banyak dipikirkan oleh komunitas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini semakin berkembang dengan sangat cepat dengan dukungan kuat dari generasi muda.
 
"Masyarakat kita sudah mulai menghargai upaya penghijauan dengan cara sederhana, seperti penanaman pohon dan daur ulang sampah," ungkap Menteri Siti. Menurutnya, Industri hijau dengan penekanan pada efisiensi energi dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas lingkungan juga tumbuh dengan pesat.
 
Ia menyatakan bahwa Indonesia sedang mengembangkan Program Pembangunan Kota Hijau, yang dirancang untuk mendorong partisipasi pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai kota hijau yang berkelanjutan, termasuk bangunan, energi, dan transportasi yang ramah lingkungan.  
 
"Kami juga telah memasukkan Solusi Berbasis Alam atau Pendekatan Berbasis Ekosistem untuk memberikan manfaat ekosistem ke kota atau kawasan perkotaan," tambahnya.
 
Menteri Siti kemudian menjelaskan, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan aksi nyata iklim, Indonesia telah memberikan Green Leadership Awards atau yang dikenal dengan Nirwasita Tantra. Ini bertujuan untuk menghargai para pemimpin lokal, anggota parlemen, pemimpin bisnis dan pemuda yang telah mengaktualisasikan kepemimpinan berorientasi ramah lingkungan yang mendalam dalam kepemimpinannya di sektor masing-masing.
 
Indonesia akan bekerja sama dengan semua anggota untuk merancang solusi dan berkontribusi untuk mengatasi...

Read More...
Menteri LHK: G20 Menjadi Katalis Global Pencapaian SDGs dan Pemulihan Lingkungan


Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan jika Pandemi COVID-19 telah merintangi upaya-upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goal (SDGs) dari masing-masing negara di dunia. Oleh karenanya kedepan negara-negara anggota G20 sebagai 20 kekuatan terbesar dunia diharapkan dapat merumuskan rencana pembangunan berkelanjutan yang lebih ambisius.

Menteri Siti menyebutkan agar negara-negara G20 dapat menyelesaikan tantangan-tantangan lingkungan secara seimbang dan holistik, sambil membangun dunia pasca pandemi yang lebih tangguh dan inklusif berdasarkan keadaan dan prioritas kebangsaan masing-masing.

Ia juga menyebut jika G20 dapat menjadi katalis yang mempercepat pemulihan lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang lebih baik.

"Sebagai negara anggota G20, kita memiliki tanggung jawab menjadi katalis global untuk mengatasi tantangan lingkungan dan pemulihan berkelanjutan melalui contoh-contoh konkrit," ujar Siti Nurbaya dalam paparannya pada G20 Enviroment Ministers' Meeting yang dilangsungkan secara virtual dari Naples Italia, Kamis malam, (22/7).

Ia pun menekankan kepada para Menteri Lingkungan negara-negara anggota G20 bahwa Indonesia tidak hanya mengajak, namun juga telah mengimplementasikan ambisi yang sangat kuat dalam upaya mencapai SDG melalui aksi-aksi kongkrit yang sudah memperlihatkan hasil dalam perlindungan sumber daya alam nasional.

"Data menunjukkan laju deforestasi Indonesia pernah mencapai 3,5 juta hektar per tahun antara tahun 1996 dan 2000, lalu turun menjadi 0,44 juta pada 2019 dan semakin berkurang menjadi 0,115 juta hektar pada tahun 2020," ungkapnya.

"Kami telah mencapai rekor terendah laju deforestasi," imbuhnya.

Aksi-aksi konkrit lain disebutkan Menteri Siti diantaranya program memperbaiki lahan terdegradasi dengan mempercepat upaya rehabilitasi. Target pada tahun 2030 dapat tercapai net zero land degradation.

"Untuk memulihkan lingkungan dan ekosistem, Indonesia telah merehabilitasi lahan kritis secara signifikan,...

Read More...
Persiapan Pemerintah Indonesia Jelang Konferensi Perundingan Perubahan Iklim Dunia


Setiap tahunnya, para negara pihak yang tergabung dalam Conference of The Parties (COP), United Nations on the Framework of Climate Change Conference (UFCCC), melangsungkan pertemuan untuk membahas kebijakan-kebijakan dalam pengendalian perubahan iklim tingkat global. Indonesia termasuk salah satu negara yang turut ambil bagian dalam perundingan tersebut yang juga telah meratifikasi Perjanjian Paris.

Menjelang perundingan COP UNFCCC ke 26 yang akan diselenggarakan di Glasgow, Britania Raya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya secara virtual (19/7/2021) memberikan arahan kepada para calon Delegasi Republik Indonesia (DELRI) yang akan menjadi negosiator dalam berbagai persidangan COP-26 UNFCCC.

Pada kesempatan ini, Menteri Siti menyampaikan beberapa hal yang dapat menjadi wawasan bagi para calon Delri. Pertama, adalah terkait pembaruan Nationally Determined Contributions (Updated NDC) Indonesia. Pada updated NDC yang telah disusun, Indonesia berkomitmen menaikkan ambisi adaptasi perubahan iklim, dengan memasukkan aksi-aksi yang lebih nyata, adaptasi di sektor kelautan, serta lebih terintegrasi dengan isu-isu penting lainnya, seperti keanekaragaman hayati dan desertifikasi.

"Updated NDC juga memperbarui informasi tentang Visi Pemerintah dan Pembangunan Jangka Panjang serta menjabarkan dan merinci strategi implementasi tentang adaptasi serta peningkatan transparansi. Updated NDC juga menambah subjek baru dan penguatan komitmen dengan memasukkan laut, lahan basah (mangrove dan lahan gambut) serta kawasan permukiman (dalam skenario adaptasi). Indonesia juga memperkuat komitmen untuk memanfaatkan berbagai peluang kerjasama internasional," terang Menteri Siti.

Menteri Siti menyampaikan lebih lanjut, Updated NDC secara implisit menunjukkan ambisi 41% target yang akan dicapai, dengan memperkuat langkah-langkah implementasi  kerjasama teknis luar negeri dalam hal teknologi dan pengembangan sektor swasta. Misalnya, dalam kegiatan elctro-mobility yang telah dirintis dan dimulai seperti pengembangan listrik...

Read More...
Kick Off Meeting Persiapan Delegasi Indonesia Menuju GLASGOW CLIMATE CHANGE CONFERENCE


Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kick Off Meeting Persiapan Delegasi Indonesia Menuju GLASGOW CLIMATE CHANGE CONFERENCE (COP26/CMP16/CMA13)
Jakarta, 19 Juli 2021
             

Read More...
Menteri LHK: Langkah Atasi Emisi Karbon Jangan Hanya Modis


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengidentifikasi sejumlah deklarasi proyek karbon yang dilakukan oleh LSM internasional, yang melibatkan kawasan konservasi dan hutan lindung di Indonesia. KLHK secara tegas telah memperingatkan untuk membatalkan kegiatan-kegiatan proyek karbon tersebut karena terindikasi melanggar peraturan perundangan.
 
“KLHK telah menghentikan proyek karbon yang dideklarasikan oleh salah satu LSM internasional di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah. KLHK juga telah menghentikan proyek karbon yang dideklarasikan salah satu LSM internasional lainnya di TN Batang Gadis, Sumatera Utara, yang dinilai tidak sesuai prosedur dan terindikasi pelanggaran terhadap aturan,” Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno menegaskan hal ini di Jakarta (9/07/2021).
 
Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Siti Nurbaya, guna memastikan bahwa deklarasi proyek-proyek karbon di Indonesia yang melibatkan kawasan hutan negara, tidak boleh dibiarkan berlangsung secara ilegal.
 
“Pembatalan itu menunjukkan tingkat keseriusan serta konsistensi Menteri untuk memastikan semua proyek karbon di Indonesia berada dalam pengaturan dan tata cara yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
 
“Ibu Menteri berpesan, langkah-langkah dalam mengatasi emisi karbon jangan hanya modis. Harus ada ketulusan dalam setiap langkahnya, guna mencapai tujuan yang sesungguhnya,” tegas Wiratno.
 
Sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri tersebut, Dirjen Wiratno telah memerintahkan Kepala UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Taman Nasional di seluruh Indonesia untuk melakukan inventarisasi dan investigasi, serta menghentikan kegiatan-kegiatan yang terkait deklarasi proyek karbon yang melibatkan kawasan konservasi dan hutan lindung, namun tidak sesuai dengan peraturan perundangan.
 
Target NDC Nasional
 
Menteri Siti Nurbaya, lanjut Dirjen Wiratno, menegaskan bahwa prioritas utama Indonesia...

Read More...
Indonesia: Kelola Gambut dengan Integrasi Kebijakan Bersama Masyarakat


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya hadir sebagai pembicara kunci dalam acara  Webinar High Level Peatland Event secara virtual dengan tema “Peatland, a Super Nature-Based Solution”, pada, Senin malam (5/7), dengan didampingi Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Agus Justianto, Plt. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro dan Sestama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Ayu Dewi Utari.

Dalam acara yang diikuti negara pemilik lahan gambut dunia, Siti Nurbaya  berbagi pengalaman Indonesia, pelajaran dan praktik dalam mengelola lahan gambut tropis untuk pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian.

Lahan gambut berkontribusi terhadap kemajuan perjanjian lingkungan multilateral (MEA), termasuk upaya meningkatkan ambisi iklim. Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terbesar keempat di dunia, dan merupakan 36% dari lahan gambut tropis dunia. Area gambut ini menyimpan sekitar 30 - 40 % dari deposit karbon tanah global, menjadikannya salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia, dan berkontribusi pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global.

Dikatakan Menteri Siti, menangani tata kelola gambut bukanlah hal yang mudah. Menurutnya, dibutuhkan banyak aspek, teknis, ekonomi, sosial  dan juga hingga harus ke ranah hukum. Upaya kuat untuk memulihkan lahan gambut  dilakukan oleh pemerintah Indonesia  antara lain dengan hadirnya  Badan Restorasi Gambut (BRG). Pemerintah terus mencari cara efektif untuk mencegah lahan gambut agar tidak terbakar. Usaha itu melalui  melalui pembasahan, revegetasi dan revitalisasi mata pencaharian.

Menteri Siti juga menjelaskan tentang pengalaman Indonesia  yang dipelajarinya dari berbagai peristiwa di tanah air sejak 1996 dalam relevansi gambut dan karhutla khususnya belajari dari gambut Kalteng; dengan catatan penting bahwa :1) pada dasarnya gambut bisa dikelola dengan baik bagi kesejahteraan masyarakat, dan diantaranya ada gambut yang harus dilindungi; 2)  kubah gambut mutlak harus dilindungi; 3) gambut...

Read More...
UU Cipta Kerja Aktualisasi Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan


Implementasi UU Cipta Kerja menjadi salah satu bagian penting dari upaya pemulihan ekonomi nasional. UU Cipta Kerja mendorong terciptanya transformasi ekonomi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, termasuk penyederhanaan perizinan.

“Pada kondisi mutakhir saat ini, dengan diundangkannya  UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, semakin jelas kebijakan tentang keharusan aktualisasi  keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya pada Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) KLHK, Kamis (1/7), di Jakarta.

Menteri Siti menjelaskan bobot utama UUCK ialah penyederhanaan prosedur dan mengatasi hambatan birokratis. UUCK menegaskan posisi perizinan sebagai instrumen pengawasan. UUCK juga memberikan jalan keluar pada berbagai kebuntuan dalam dispute regulasi, penggunaan kawasan hutan, serta akibat-akibat yang terjadi dalam waktu yang panjang seperti konflik tenurial.

“UUCK  ini juga memberikan penegasan yang nyata akan  kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, baik dalam alokasi penggunaan dan pemanfaatan hutan, demikian pula dalam hal akses pemanfaatan untuk kemantapan  perhutanan sosial dengan land holding yang jelas, juga dalam penataan kawasan dan dispute kawasan, serta kebijakan yang menjamin bagi rakyat serta memberikan jalan untuk penyelesaian masalah hutan adat, termasuk perubahan-perubahan dalam sistem pengelolaan hutan,” terang Menteri Siti.

Pada kesempatan tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya melantik satu orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yaitu Agus Justianto sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Sebelumnya, Agus menjabat Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK.

“Kepada Saudara Agus Justianto sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, saya minta untuk melakukan terobosan-terobosan dalam mengatasi berbagai tantangan dalam upaya pengelolaan hutan lestari,” ucapnya.

Menteri Siti menyampaikan implementasi UUCK juga berpengaruh pada penyelenggaraan kehutanan sebagaimana diatur...

Read More...
KLHK Bangun Generasi Sadar Lingkungan


Kebiasaan baik pada anak perlu ditanamkan sejak dini, salah satunya tentang kepedulian terhadap lingkungan. Hal tersebut penting karena sekecil apapun perilaku menjaga lingkungan, dapat berdampak baik terhadap keberlangsungan bumi.

“Yang paling mudah adalah tidak membuang sampah sembarangan. Mengapa? karena sampah menjadikan beban pada lingkungan atau alam kita,” ucap Menteri LHK Siti Nurbaya pada webinar Edukasi Lingkungan dengan tema “Berbagi Cerita: Menjaga Bumi, Melestarikan Alam”, Selasa (29/6).

Di hadapan para peserta webinar yang terdiri dari pelajar SD, SMP, dan SMA dari seluruh Indonesia ini, Menteri Siti berbagi cerita bahwa banyak hal yang bisa dilakukan untuk turut menjaga bumi, dan melestarikan alam. Membuang sampah pada tempatnya adalah salah satunya.

Menteri Siti juga menyampaikan untuk mengurangi timbulan sampah, sudah saatnya kita memisahkan barang-barang yang tidak dipakai untuk masih bisa diolah atau dipakai lagi. Penggunaan plastik sekali pakai juga harus dihindari agar tidak menambah sampah plastik, sehingga lingkungan sekitar tidak kotor atau banyak sampah.

“Jangan sampai sampah mengotori sumber-sumber air seperti sungai, laut, danau dan mata air, agar airnya tetap bersih dan bermanfaat. Dan jangan lupa, kita juga harus menerapkan budaya hemat air, memakai air seperlunya,” pesannya.

Kebiasaan baik menjaga lingkungan selanjutnya yaitu menanam pohon. Dengan menanam pohon, kita bisa membantu melestarikan alam. Menanam pohon juga dapat menjaga air tetap tersedia, mengurangi kebanjiran di musim hujan, mendapatkan air untuk persediaan di musim kemarau, dan mencegah bencana longsor.

“Kita harus menanam sebanyak-banyaknya pohon seumur hidup kita. Paling tidak 25 batang pohon setiap orang seumur hidupnya. Yaitu, ditanam 5 pohon saat di SD, 5 saat di SMP dan 5 saat di SMA dan 5 saat kuliah, serta nanti 5 lagi saat menikah. Jangan lupa, pohonnya dirawat dan dipelihara juga,” ujar Menteri Siti.

Satu hal lagi, Menteri Siti berpesan agar anak-anak Indonesia...

Read More...