Monday, September 21, 2020

Peran Optimal MPA-Paralegal Cegah Karhutla


Mengoptimalkan peran Masyarakat Peduli Api (MPA) merupakan upaya penting dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah-wilayah rawan karhutla.

Selain dilengkapi sarana dan pengetahuan teknis, MPA juga akan dibekali pengetahuan paralegal dan dapat mengajak lebih banyak lagi anggota masyarakat untuk bersama-sama membangun kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya hak dan kewajiban.

"MPA ini kita dekati dengan konsep kesadaran hukum masyarakat yaitu didukung dan supervisi lapangan sehari-hari oleh Kepala Desa, Babinkamtibmas, Babinsa bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan para pelaku lapangan kita bangun bersama orkestra menjaga alam untuk tidak terjadi karhutla. Jadi masyarakat memiliki dan beraktualisasi dengan kesadaran hukum serta menggunakan hak dan kewajibannya dalam mengelola sumber daya alam, pada konteks ini jangan sampai terjadi kebakaran," kata Menteri LHK Siti Nurbaya, pada Rakornis Karhutla MPA-Paralegal, di Jakarta, Jumat (24/7).

Belajar dari pengalaman berat sejak tahun 2015 hingga 2019, akhirnya dapat diidentifikasi adanya 3 klaster utama dalam upaya pencegahan karhutla yaitu Klaster 1) Pengendalian Operasional dalam sistem Satgas Terpadu yang sudah berlangsung serta terpola; 2) Analisis Iklim dan Rekayasa Hari Hujan dengan sistem dan Teknik Modifikasi Cuaca serta; 3) Pembinaan Tatakelola Lanskap khususnya dalam ketaatan pelaku/konsesi, praktik pertanian dan penanganan gambut.

Klaster Pengendalian Operasional dengan sistem Satgas Terpadu yang telah berjalan operasinya pada 4-5 tahun ini ini secara intensif dalam kontrol Gubernur, Pangdam dan Kapolda di tingkat wilayah, perlu diperkuat operasi lapangannya yang dilengkapi dengan pelembagaan nilai-nilai dan maksud untuk menjaga wilayah dari karhutla, dengan peran utama masyarakat, atau dalam sistem kerja MPA-Paralegal.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan, Pengendalian Operasional melalui deteksi dini, kesiapan pemadaman dan satgas terpadu selama ini berjalan baik di daerah. Oleh karena itu, pola kerja MPA-Paralegal merupakan bagian penting di tingkat tapak dalam sistem satgas terpadu.

"Jadi ini bukan langkah baru, tapi penyempurnaan pola kerja satgas yang sudah berjalan bagus. Dengan MPA-Paralegal ini, kita sekaligus membangun sistem pembinaan masyarakat," katanya.

Menteri mengingatkan kepada jajaran daerah yang terdiri dari Kepala Dinas LHK dan Kepala BPBD dari enam provinsi : Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng dan Jabar, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pada bagian pembinaan masyarakat dan konteks karhutla ini perlu betul-betul dijaga di tingkat tapak.

Pada aspek Analisis Iklim dan wilayah, hal yang menjadi terobosan yaitu Teknik Modifikasi Cuaca (TMC). Sedangkan pada tataran Pengelolaan Lanskap menekankan pengendalian pengelolaan gambut, khususnya menjaga tinggi muka air gambut serta penerapan praktik pertanian khususnya dalam pembukaan lahan atau land clearing secara bijaksana, selain mengawasi tingkat ketaatan pemegang izin dalam praktik-praktik pengelolaan wilayah izin yang sudah sejak lama dalam belasan dan puluhan tahun memiliki izin konsesi dan HGU di lahan gambut.

"Kalau ketiga klaster ini bisa berjalan, tahun depan kita bisa mengatur jadwal dan agenda untuk mencegah kebakaran terjadi dengan langkah-langkah teknis konkrit sepanjang tahun," ujar Menteri Siti.

Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo mengungkapkan perlu kerja keras semua pihak untuk mencegah karhutla, dan mengerahkan sumberdaya termasuk daerah.

"Tiap daerah memiliki karakteristik berbeda. Mari kita rangkul, ajak dan libatkan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam upaya pencegahan karhutla," katanya.

Selanjutnya, Doni menyampaikan tiga rekomendasi yang perlu ditempuh sebagai upaya pencegahan karhutla. Pertama yaitu dengan mengembalikan kodrat gambut yang basah, berair, dan berawa. Kedua, ubah perilaku melalui penyuluhan terpadu dan terintegsi, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketiga, pembentukan satgas pencegahan dan penanggulangan dalam satu komando, satu sistem kerja.

Peserta Rapat koordinasi teknis tematik ini berasal dari 6 provinsi yang akan menjadi lokasi pra-operasi MPA-Paralegal yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Jabar. Mereka terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten, BPBD Provinsi/Kabupaten, UPT KLHK. Turut hadir juga dari jajaran Eselon I dan II terkait lingkup KLHK.

 

 

 

 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Dua Anak Badak Jawa Lahir di Taman Nasional Ujung Kulon

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertepatan dengan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2020 mengumumkan kelahiran dua Badak Jawa di Taman Nasional (TN) Ujung Kulon, masing-masing satu jantan dan satu betina. Kedua individu baru tersebut dapat diketahui dari hasil monitoring tim Balai TN Ujung Kulon sejak bulan Maret hingga Agustus  tahun 2020 dengan menggunakan 93 video kamera jebak.

Hingga Agustus tahun ini, jumlah kumulatif Badak Jawa menurut  data terakhir KLHK, mencapai 74 individu, masing-masing 40 jantan dan 34 betina, dengan komposisi umur terdiri dari 15 adalah individu anak dan 59 merupakan pada klaster usia remaja-dewasa.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Wiratno pada penjelasan soal Badak Jawa di Jakarta (18/09/2020) menyampaikan bahwa kondisi habitat Badak Jawa di TN Ujung Kulon terbukti masih baik, yang ditandai dengan kelahiran Badak Jawa. Tahun lalu, di TN Ujung Kulon juga terdapat empat kelahiran individu Badak Jawa.

“Kelahiran Badak Jawa di TN Ujung Kulon tersebut juga mempertegas bahwa populasi Badak Jawa terus mengalami perkembangbiakan alami dengan baik, sehingga terus memberi harapan besar bagi kelangsungan hidup  satwa langka  spesies Badak Jawa” jelas Wiratno.

Wiratno juga memastikan, perihal ketersediaan pakan Badak Jawa di semenanjung Ujung Kulon masih relatif sangat baik, sehingga menjadi daya dukung kehidupan dan perilaku Badak Jawa pada saat ini dan masa yang akan datang.


Wiratno kemudian menegaskan bahwa, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, monitoring lapangan terus dilakukan diantaranya melalui video kamera jebak masih terus berlanjut. Kegiatan monitoring dan pengamanan penuh (full protection) terus dilakukan hingga akhir Desember 2020.

“Pengambilan data dan observasi habitat terus dilakukan. Pandemi ini tidak menghentikan kegiatan lapangan KLHK khususnya petugas konservasi di TN Ujung Kulon dan taman nasional lainnya di Indonesia ,” ungkap Wiratno. Dirinya juga menyampaikan bahwa perintah...

Read More...
Jutaan Relawan Ikut Aksi Clean Up & Pilah Sampah Dari Rumah

  World Cleanup Day (WCD) Indonesia kembali hadir sebagai kegiatan tahunan bersih-bersih dan memilah sampah secara serentak di seluruh Indonesia. Setelah sukses melibatkan 9.5 juta relawan pada 2019, WCD Indonesia kembali dilaksanakan bersama lebih dari 2 juta relawan di tahun 2020 dengan kampanye yang sama yaitu #kami13juta. Kegiatan ini diadakan oleh 180 lebih negara di dunia. Selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2018 dan 2019 Indonesia menjadi negara yang memimpin aksi cleanup terbesar di dunia, disusul negara kedua yaitu Pakistan.

Kegiatan WCD Indonesia 2020 ini mendapatkan dukungan yang baik dari pemerintah Indonesia, terutama dengan keluarnya surat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu KLHK juga meminta seluruh gubernur, bupati dan walikota di daerah mendukung aksi ini. Tidak hanya dukungan surat, Menteri LHK, Siti Nurbaya, juga mengeluarkan radiogram kepada seluruh kepala daerah yang meminta peranan dukungan mereka.

“Mohon peranan gubernur, bupati, walikota untuk mendukung pelaksanaan kegiatan World Cleanup Day tersebut dengan mendorong masyarakat dengan melaksanakan aksi cleanup dan pilah sampah dari rumah secara serentak di daerah,” tulis Siti dalam radiogramnya.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia tidak menghentikan terlaksananya kegiatan bersih-bersih terbesar ini. Beberapa negara melakukan kampanye yang berbeda, seperti digital cleanup, individual cleanup dan regular cleanup. Di Indonesia, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan WCD Indonesia 2020 dilakukan khusus di zona covid resiko rendah dengan aksi utama individual cleanup yaitu masyarakat diajak terlibat untuk ikut aksi cleanup dan pilah sampah dari rumah selama 7 hari (13-19 September 2020).

“Kegiatan WCD pada tahun ini berfokus pada "Pilah Sampah dari Rumah", sampai tadi siang sudah lebih dari 2 juta relawan yang terdata yang melaporkan kegiatan WCD di daerahnya. Pada tahun 2022, Indonesia akan menjadi tuan rumah kegiatan WCD dan prinsipnya pemerintah...

Read More...
Di Forum G-20, Menteri Siti Nurbaya Jelaskan Pembaruan Tata Kelola LHK Indonesia


 Indonesia memiliki tiga kekuatan dalam membangun lingkungan hidup dan kehutanan yaitu kekuatan moral, intelektual dan pendanaan. Demikian ditegaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya pada Rabu (16/09/2020), dalam pertemuan virtual antarmenteri lingkungan hidup negara anggota G-20.

“Kekuatan moral merupakan pengejawantahan dari mandat konstitusi, kekuatan intelektual diperoleh dari berbagai kerja sama teknis pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dengan dunia internasional, serta kekuatan pendanaan diperoleh dari prioritas nasional dalam alokasi sumber dana serta dan kerja sama pendanaan dengan negara lain”, ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti menyampaikan komitmen dan kegiatan-kegiatan nasional dalam upaya peningkatan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia pada saat memberikan official statement.

Peningkatan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia, dilaksanakan dengan menginternalisasi kekuatan moral dan intelektual sebagai dasar pemecahan masalah. Dalam kesempatan tersebut Menteri Siti menekankan visi Presiden Joko Widodo dalam memastikan tersedianya lingkungan yang baik bagi warga negara.

Sejak tahun 2011 pemerintah telah melakukan moratorium penerbitan izin baru dan sekarang telah menghentikan izin baru pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut. Pemerintah juga telah melakukan tindakan korektif untuk mengurangi laju deforestasi, meningkatkan pemulihan lansekap hutan, akselarasi program perhutanan sosial, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan konservasi.

Kemudian, Menteri Siti menerangkan bahwa peran serta dunia usaha dalam rehabilitasi lahan juga berhasil ditingkatkan. Lahan seluas 102.000 ha telah ditanami dengan partisipasi dunia usaha, para pemegang izin, sementara dari dana APBN dilakukan penanaman seluas 100.000 sampai 200.000 ha per tahun.

Kawasan hutan mangrove juga tak luput dari program rehabilitasi. Target rehabilitasi adalah seluas 637.000 Ha kawasan mangrove yang kritis dari total 3,3 juta Ha luas hutan mangrove di Indonesia,...

Read More...
Menteri LHK: Intelektual Power dan Moral Power adalah Kunci dalam Menjaga Sumber Daya Alam


 Menjaga hutan dan sumber daya alam adalah perjuangan menjaga kehidupan bangsa dan negara. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutann (LHK), Siti Nurbaya pun meyakini bahwa intelektual power dan moral power adalah kunci dalam menjaga sumber daya alam tersebut. Hal itu disampaikan pada lokakarya “Penguatan Peran Para Pihak dalam Implementasi Insinyur Profesional Kehutanan” dalam rangka Kongres Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) 2020 yang dilakukan secara virtual, Kamis (10/9).

Mendukung hal tersebut, dalam kesempatan ini Siti Nurbaya menyampaikan pentingnya membangun profesionalitas anak bangsa atas dasar kebutuhan kemandirian bangsa yang paling sering diindikasikan pada konteks ekonomi yang didalamnya terdapat peran penting insinyur profesional.

“Semua orang memiliki peran untuk menyuburkan tumbuh dan berkembangnya negara dalam perjalanan menuju kemajuan. Peran tersebut salah satunya adalah peran mengembangkan instrumen dan teknologi untuk membuat Indonesia Maju untuk shape the future,” ucap Siti Nurbaya.   

Siti Nurbaya juga menegaskan bahwa upaya pelembagaan profesi insinyur hayati, khususya kehutanan perlu dipercepat dan menjadi perhatian secara sungguh-sungguh. Tidak ada pilihan lain karena UUD 1945 juga telah menegaskan pada Pasal 33 bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Ayat 3) dan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (ayat4).

FOReTIKA merupakan Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia yang juga membahas isu-isu kebijakan pembangunan kehutanan, yaitu pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Perhutanan Sosial, Konservasi SDA dan Keanekaragaman Hayati, struktur organisasi...

Read More...
Rehabilitasi DAS untuk Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi


Rehabilitasi DAS yang merupakan upaya pemulihan lingkungan dan menjadi agenda pembangunan Presiden Jokowi dan Wapres KH. Ma’ruf Amin ini bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemulihan kawasan hutan dan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Mencapai kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan amanat Pasal 28H UUD 1945 yang menyebutkan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik.

Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi pemegang IPPKH menjadi sangat penting karena perbaikan lingkungan tidak mungkin dibebankan hanya kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah semata, namun harus dilakukan oleh semua unsur secara bersama-sama atau “Urun Daya” (crowdsourcing), yaitu bahwa setiap orang wajib ikut berpartisipasi melakukan perbaikan lingkungan sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya.

Apalagi di masa pandemi Covid-19, selain bermanfaat bagi lingkungan, rehabilitasi DAS juga dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat berupa upah kerja harian sebagai prestasi pada saat pengerjaan kegiatan yang akan menjadi salah satu bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang memerlukan lapangan pekerjaan.

“Seluruh kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sepenuhnya diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan rakyat dengan tetap mengedepankan pada perlindungan dan perbaikan lingkungan,” tegas Menteri LHK, Siti Nurbaya pada acara Serial Webinar tentang Rehabilitasi DAS pada Senin (7/9).

“Wajib hukumnya bagi pemegang izin untuk melaksanakan reklamasi dan revegetasi pasca kegiatan penambangan. Selain itu, setiap pemegang IPPKH juga diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi DAS di luar areal izinnya agar daya dukung dan daya tampung lingkungan pada wilayah DAS tersebut tidak mengalami penurunan,” tambah Menteri Siti.

Sampai saat ini total IPPKH yang masih aktif sebanyak 1.039 unit atau setara dengan 500.131 Ha, terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu IPPKH untuk Pertambangan sebanyak...

Read More...
Analisis Water-Balance untuk Perencanaan Lingkungan di Wilayah


Para pemangku wilayah perlu mempunyai pemahaman dan mampu melakukan analisis water-balance (neraca air/keseimbangan air) yang baik dalam perencanaan wilayahnya.

Water-balance adalah suatu analisa yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya air suatu daerah tinjauan yang didasarkan pada perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air.

Berbagai tantangan khususnya berkaitan dengan lingkungan dan sumberdaya alam, khususnya hutan, perlu dikelola dengan baik dan diselesaikan dengan dasar-dasar legallly dan scientifically.

"Oleh karenanya kita sebagai garda penjaga sumberdaya alam Indonesia perlu lebih menyiapkan diri, dan lebih memahami berbagai pengetahuan teknis dalam mendukung tugas-tugas kita, misalnya dalam hal metodologi waterbalance, dengan kata lain kita harus well-equipped," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Analisis Spatio-Temporal Neraca Air untuk Mitigasi Bencana, yang digelar virtual, Kamis (3/9).

Pelatihan ini, menurut Menteri Siti penting, untuk mendasari pemahaman tentang konsepsi mengenai lingkungan dan bentang alam, tentang kewilayahan dan pengelolaan wilayah, serta dimensi ekologis dalam water-balance.

Secara konkrit, pemahaman tentang water balance, akan membantu dalam perencanaan wilayah dalam kaitan, konstruksi pembanguan dan dengan daya tampung dam atas air hujan. Analisis water-balance juga berperan dalam menentukan bulan basah dan bulan kering untuk periode tanam atau cropping kalender serta sekaligus untuk membangun pola tanam bagi masyarakat cropping pattern. Selain itu, metode water-balance berkaitan dengan tingkat rehabilitasi gambut, dan upaya pembahasan gambut juga dilakukan untuk mencegah karhutla.

"Saya berharap pelatihan ini akan sangat berguna bagi kawan-kawan semua di lapangan, karena saya tahu persis data klimatologi dari BMKG cukup banyak dan cukup baik. Datanya juga kita rasakan sangat membantu khususnya bagi kawan-kawan di wilayah konsentrasi karhutla yang terus intens bersama data BMKG," tutur Menteri Siti.
Read More...

Siti Nurbaya dan Bonita


 
Siti Nurbaya dan Bonita

Oleh
Chaidir Anwar Tanjung
Wartawan Detik.com
__

"Bu Siti" begitu namanya lebih familier di kalangan jurnalis dan aktivis di Riau. Nama lengkapnya Dr.Ir Siti Nurbaya Bakar,M.Sc. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.

Lantas Bonita ini siapa? Dia bukan aktris Hollywood, melainkan nama seekor harimau sumatera betina yang pernah konflik selama 3 bulan lebih di awal tahun 2018 lalu. Siti dan Bonita memang tidak pernah bersua, tak pernah bertegur sapa.

Tetapi keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Bonita salah satu satwa endemik di pulau Andalas yang terancam punah karena perburuan dan habitatnya menciut. Sedangkan Siti, Menteri yang dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi tentang ekosistem. Di sinilah keduanya memiliki keterikatan.

Nyawa Bonita ada di tangan Siti. Lha kok bisa? Januari 2018 harimau liar ini terlibat konflik di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau. Awalnya pekerja harian di kebun sawit bernama Jumiati tewas diserang harimau liar yang selanjutnya diidentifikasi bernama Bonita. Tim gabungan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama TNI/Polri, aktivis lingkungan dibentuk untuk mengevakuasi harimau liar itu. Juga melibatkan unsur perangkat desa dan masyarakat.

Di tengah upaya untuk mencarinya, dua bulan setelah menyerang korban pertama, Bonita kembali menyerang warga bernama Yusri yang juga tewas dan kembali menghebohkan jagat raya.

Bonita menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Riau dan juga menjadi perhatian peniliti harimau internasional. Peristiwa ini menjadi trending topic di media lokal, nasional bahkan internasional. Kalangan pemerhati harimau internasional merasa tertarik untuk melakukan penelitian soal Bonita. Ini karena Bonita dianggap aneh atau melenceng dari kebiasaan sebagai satwa liar. Keanehan itu di antaranya Bonita tidak risih selalu bertemu dengan manusia. Kadang dia mendatangi warga yang lagi bekerja dengan alat berat. Kadang...

Read More...
Kado Siti Nurbaya


 Kado Siti Nurbaya

Oleh
Ariyanto
Penikmat Roman Siti Nurbaya
____

Namanya Siti Nurbaya. Tapi ini bukan nama tokoh utama di buku roman berjudul ’’Siti Nurbaya’’ karya Marah Rusli. Yang dipaksa nikah dengan Datuk Maringgih. Pria tua renta dan berkulit kasar seperti katak. Gara-gara ayah perempuan Minang itu terbelit utang. Yang akhir hidupnya juga tragis: mati diracun!

Ini Siti Nurbaya lain. Kelahiran Jakarta pada 28 Agustus 1956. Dari keluarga asli Betawi. Yang puluhan tahun jadi birokrat. Pernah menjabat Sekjen Depdagri dan DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia). Yang kini menduduki orang nomor satu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian yang ’’sangat laki-laki’’.
   
Cerita Siti yang ini tentu berbeda. Di buku roman terbitan Balai Pustaka, Siti membungkukkan badannya. Menyerah kepada budaya dan tradisi yang mendiskriminasi. Tapi Siti yang satu lagi justru sangat menentang penindasan. Budaya patriarki tak pernah mengekang dirinya untuk bisa maju. Tak pernah menyerah kepada keadaan. Air mata tak pernah menyelesaikan persoalan. Ini ajaran ibunya. Yang sejak kecil menanamkan karakter dan prinsip ketegasan.
 
Sejak pertama menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2014, Siti sudah dihadapkan banyak pekerjaan. Mulai penggabungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup hingga persoalan kebakaran hutan dan pembalakan liar. Terjadi deforestasi besar-besaran. Hutan mengalami degradasi dan menyebabkan pemanasan global yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi persoalan dunia. Global warming yang bisa berdampak kepada krisis pangan.

Namun, satu per satu persoalan berhasil diurai. Soal penggabungan dua kementerian ini tidak terlalu susah. Bekal pengalamannya sebagai birokrat selama puluhan tahun mampu menyelesaikan ini. Soal deforestasi atau penebangan hutan sebagai salah satu penyebab utama meningkatnya gas rumah kaca pun berhasil dikurangi. Produksi gas rumah kaca akhirnya berkurang. Sehingga implikasinya, secara langsung...

Read More...
 Diskusi Nasional “Membumikan IPTEK dan Inovasi Bidang Lingkungan dan Kehutanan Dalam Menghadapi Dinamika dan Tantangan Global”



Diskusi Nasional “Membumikan IPTEK dan Inovasi Bidang Lingkungan dan Kehutanan Dalam Menghadapi Dinamika dan Tantangan Global”
Jakarta, 27 Agustus 202





Read More...
Deforestasi dan Degradasi Hutan Menurun, Indonesia Dapat USD103,8 Juta! Ini yang Perlu Kamu Tahu dari Green Climate Fund



Persetujuan Pendanaan Green Climate Fund sebesar USD 103,8 juta untuk Proposal REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) Results-Based Payment (RBP) Indonesia Tahun 2014-2016
Jakarta, 27 Agustus 2020

Read More...