Sunday, May 29, 2022

Minister details role of peat governance in Indonesian GDP

JAKARTA ( - Numerous fundamental steps that have been taken in an effort to implement peat governance in a comprehensive manner are based on various directions from President Joko Widodo. These measures seek, among other things, to prevent any repetition of forest and land fires, in particular those originating in peatlands, in the future.

This was reiterated by Environment and Forestry Minister Dr. Siti Nurbaya to at her official residence on Sunday (May 28).

The minister recalled how the widespread forest and land fires of 2015 spread significantly across peat domes, making them extremely difficult to extinguish, as happened in the province of South Sumatra that same year.

"The fact is that more than 90% of the peat domes on the island of Sumatra have been turned into acacia and palm oil plantations. The situation certainly requires comprehensive peat governance," she explained.

The following two photographs are of peat domes which were burned in 2015 in a South Sumatra pulpwood concession. The fires at that time were very hard to put out. Fortunately, amid much frustration, heavy rain finally arrived to extinguish the peat fires.



The minister pointed out that 2015's peat fires led to a decline in Indonesia's economic growth that year.

"Indonesia's economic growth didn't reach, let alone surpass, 5% in 2015. Instead, it hovered at around just 4.9%," the minister said.

Peat governance and GDP

Minister Siti Nurbaya went on to explain that data from the Indonesian Central Bureau of Statistics (BPS) indicated economic growth in Indonesia of 5.02% in 2016, more than 95% of which derived from the contributions of sectors other than the palm and pulp & paper subsectors.

The minister said that the contribution of the plantation subsector - which includes the palm oil industry - to overall national Gross Domestic Product (GDP) in 2016 stood at 3.79%. This figure includes palm oil plantations in mineral soils and peatlands.

"The Minister of Industry, in his letter to me, wrote that palm oil accounts for 3% of Indonesian GDP. Of course, these are palm oil plantations in mineral soils and peatlands. This figure means that 97% of Indonesia's GDP does not come from palm oil," the Environment and Forestry Minister explained.

The following two photographs show how a palm oil company in South Sumatra province was caught by the ministry carrying out peat violations by undertaking new palm oil plantation development in 2015's burned peat areas.


The minister added that the pulp & paper industry contributed less than 0.76% to Indonesia's GDP in 2016.

Minister Siti Nurbaya elaborated further on Indonesia's GDP figures. "The letter from the Minister of Industry to me also mentioned that the pulp & paper industry accounts for less than 1% of Indonesia's GDP. In other words, more than 99% of the country's GDP does not emanate from the pulp & paper industry."

As such, even though the palm oil and pulp & paper industries play a fairly important part in the Indonesian economy, their contribution is actually below 5%. Nevertheless, these two subsectors continue to receive government support.

Warning from the President

Minister Siti Nurbaya also recalled that in late January 2017, the President gave a warning about the economic losses of over IDR 220 trillion (approximately USD 16.1 billion according to World Bank calculations) caused by forest and land fires, especially those stemming from peatlands.

The minister added that the President described how other sectors of the economy also suffered huge economic losses as a result of 2015's peat fires.

The minister cited some other issues that the President's caution touched on. "This doesn't even take into account the severe losses that the wider public were forced to endure directly - such as health problems and the disruption to education at schools."

Current efforts constructive, not destructive

Minister Siti Nurbaya sought to emphasize that the peat governance efforts currently underway are not at all intended to shut down the ongoing contribution of the palm and pulp & paper subsectors, even though the contribution of these two subsectors to Indonesia's GDP is very small, at just under 5%.

"Peat governance efforts are being done gradually as part of a process, but they must be consistent. In this way, the two instruments of peat governance - regulation and law enforcement - can be implemented optimally," the minister explained.

The contribution of the palm and pulp & paper subsectors of less than 5% is being maintained by peat governance efforts, the minister continued, in exactly the same way as the contributions of other economic sectors/subsectors - which contribute in excess of 95% to Indonesia's GDP - are being maintained.

"The ultimate goal of these peat governance efforts is to bring about healthy and good-quality economic growth, as opposed to economic growth tainted by peat fires which cause public health problems and disturb other economic sectors/subsectors," Minister Siti Nurbaya summed up in concluding her interview with


Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
RI-AS Sepakati Kerja Sama Dukungan terhadap FOLU Net Sink 2030

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian LHK menjalin kerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), untuk mendukung FOLU Net Sink 2030 Indonesia. Kerja sama dituangkan melalui Memorandum Saling Pengertian (MoU) yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mewakili KLHK, dan Mission Director USAID Indonesia, Jeffrey P. Cohen, di Jakarta pada Jumat (20/5/2022).

Turut hadir menyaksikan penandatanganan MoU ini, Menteri LHK Siti Nurbaya, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Kim Y. Sung, dan pejabat KLHK dan pejabat dari Kedubes AS.

Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan MoU tersebut menandai tonggak penting fase baru kerja sama antara KLHK dengan USAID, khususnya dalam mendukung visi jangka panjang Indonesia untuk mengimplementasikan Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030, yang juga sejalan dengan Strategi Iklim USAID 2022-2030.

"Pencapaian Indonesia FOLU Net Sink 2030 menuntut untuk memobilisasi, mengoordinasikan, dan mengatur semua sumber daya termasuk publik, swasta, dan komunitas internasional," ujarnya.

Oleh karena itu, Menteri Siti mengimbau agar kerja sama tersebut perlu dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada awal kerja sama ini, KLHK dan USAID perlu mengembangkan pengaturan detil lebih lanjut yang berasal dari MoU untuk implementasi kerja sama.

"Saya juga mendorong untuk secara teknis didetilkan secepatnya rencana kegiatan untuk implementasi segera yang dapat dilaksanakan di lapangan secara tepat," lanjut Menteri Siti.

Duta Besar AS untuk Indonesia Kim Y. Sung, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dalam penurunan emisi gas rumah kaca, terutama dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Dubes Kim juga menyampaikan selamat atas upaya besar KLHK untuk mengurangi deforestasi di Indonesia.

“Kami menyampaikan...

Menteri LHK Gelar Kick Off Pembangunan Persemaian Mentawir IKN

Menteri LHK melakukan Kick Off Pembangunan Persemaian Mentawir di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, (18/05/2022). Persemaian yang disiapkan sebagai penyuplai bibit untuk rehabilitasi lahan dan pemulihan lingkungan di kawasan IKN dan sekitarnya secara resmi dimulai pembangunannya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyiapkan lahan seluas 120 ha di Kawasan Hutan Produksi di Desa Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan Persemaian Mentawir. Sarana utama persemaian seluas 32,5 ha akan dibangun pada area ini untuk memproduksi bibit lebih kurang 15 juta batang per tahun.

"Refleksi yang ingin disampaikan pemerintah dalam pembangunan persemaian ini adalah bahwa pemulihan lingkungan berlangsung beriringan dengan pembangunan infrastruktur IKN," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya.

Ia menyebutkan jika refleksi ini menjadi instruksi Presiden Jokowi, agar pembangunan IKN betul betul merefleksikan cara-cara pembangunan yang ideal, harus low carbon, bahkan dari sisi kehutanan itu 75% tutupan lahannya harus hijau, karena konsepnya forest city.

"Saat ini tutupan hutanya hanya 42% dan kita harus mengimprove tutupan hutan di IKN hingga 75%," ucap Menteri Siti.

Pada kesempatan tersebut Menteri Siti juga mengapresiasi kontribusi badan usaha dalam pembangunan Persemaian Mentawir dengan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership.

"Yang penting dari konsep KPBU adalah penegasan bahwa kita punya dunia usaha yang bertanggung jawab," tegas Menteri Siti.

KBPU disebut Menteri Siti, selain menjelaskan tanggung jawab juga tentu untuk company branding, selain itu juga bagian dari kompensasi kewajiban, juga bisa bagian dari pengurangan kewajiban, maupun kontribusi secara kolektif dari dunia usaha.

"Kerjasama dengan dunia usaha itu sangat terukur dan kecepatan pembangunan bisa dikontrol sebaik baiknya," imbuhnya.

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM/ITMG) menjadi mitra...

Menteri LHK Paparkan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Indonesia

Menteri LHK Siti Nurbaya memaparkan upaya-upaya Indonesia mengelola sumber daya air secara berkelanjutan kepada delegasi-delegasi internasional yang hadir pada Ministerial Dialogue 2 bertajuk “Sustainable Recovery through Reforms and Collective Action” di gelaran Sector Ministers’ Meeting 2022 - Sanitation and Water for All (SWA) di Jakarta, 18 Mei 2022.

Menteri Siti menyebutkan jika dalam aspek pembangun di Indonesia, sumber daya air diletakkan sama pentingnya dengan sumber daya lahan. Ia menyatakan Indonesia secara serius mempertimbangkan terkait dengan kesesuaian konfigurasi lanskap dengan kondisi biofisik dan aspek sosial ekonomi dalam mengelola sumber daya air.

"Tata kelola lanskap harus ditangani untuk memastikan kesinambungan penyediaan air bersih dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. Indonesia menginisiasi berbagai program pencegahan dan perbaikan stabilitas lanskap melalui pendekatan berbasis ekosistem untuk menjamin ketersediaan air sesuai dengan dimensi ruang dan waktu," ujar Menteri Siti.

Ia pun menjelaskan jika pengelolaan sumber daya air di Indonesia tidak hanya mencakup aspek teknis, namun juga didukung aspek kelembagaan, meliputi nilai, regulasi, partisipasi organisasi dan keterlibatan publik.

"Dalam budaya kita, sangat menganjurkan untuk menggunakan air dengan bijak, seperti tercermin dalam regulasi negara, program dan peran serta masyarakat. Air menjadi faktor yang utama dalam menghitung daya dukung dalam penilaian lingkungan strategis kami, serta membangun ketahanan pangan dan energi," jelasnya.

Pengelolaan sumber daya air juga disebut Menteri Siti juga berkaitan dengan bagaimana mengelola ancaman terhadap pasokan dan kualitas air dalam menghadapi dunia yang semakin urban, degradasi bentang alam, dan tantangan atas perubahan iklim. Oleh karena itu secara nasional, Indonesia telah membuat komitmen yang kuat untuk memulihkan lahan terdegradasi dengan meluncurkan Indonesia Forestry and Other Land Use (FoLU) Net-Sink 2030.

Untuk mencapai FoLU Net sink pada tahun 2030,...

Melalui Kearifan Lokal, Bali Terdepan Dalam Pelestarian Alam

Pelestarian alam berbasis kearifan lokal masyarakat Bali, dapat terlihat diantaranya melalui konsep Tri Hita Karana, Tri Mandala, terasering, subak, dan Nista Mandala. Semua konsep tersebut mengarah pada pemanfaatan ruang wilayah secara berkeadilan, dengan pengawasan yang baik sehingga tercipta harmoni antara pemanfaatan dan upaya-upaya pelestarian.

"Semua elemen di Bali, telah secara nyata menyuguhkan percontohan tata kelola bentang alam (landscape management) dengan tingkat harmoni yang selalu terjaga. Menjadi percontohan penting untuk tata kelola bentang alam di wilayah tanah air Indonesia," kata Menteri LHK Siti Nurbaya saat menghadiri pentas seni-ekologis bertajuk "Nuwur Kukuwung Ranu" yang digelar di Pura Segara Danu, Batur, Kab. Bangli, Bali pada Sabtu (14/5).

Mengemas upaya pemeliharaan dan pemulihan lingkungan, khususnya di kawasan Danau Batur, dengan pentas seni budaya dan pameran/festival, dinilai Menteri Siti sebagai langkah yang strategis. Hal ini juga relevan karena bentang alam Indonesia memiliki keragaman yang tinggi, dan dalam pengelolaannya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

"Oleh karenanya pendekatan budaya, seni dan festival saat ini sangat relevan. Apalagi, sudah sangat dipahami bahwa struktur sosial dan budaya Bali mampu berperan sebagai instrumen pengawasan dan kontrol, sehingga disharmoni antara pemanfaatan dan konservasi dapat ditekan seminimal mungkin," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Siti mengungkapkan Bali juga bisa menjadi contoh dalam aktualisasi sustainable development dan implementasi
Paris Agreement. Selama 4 tahun hingga 2019, KLHK merekam hari Nyepi Bali yang berhasil menurunkan emisi karbon rata-rata sekitar 12-14 ribu ton CO2 ekuivalen dalam sehari.

"Bali menempatkan posisinya sebagai leading by example dalam penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Pentas seni "Nuwur Kukuwung Ranu" disajikan Yayasan Puri Kauhan Ubud bekerja sama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, dengan tujuan sebagai jalan penghormatan dan pemuliaan...

Menteri LHK dan Menteri Iklim Jerman Bertemu Bahas Prospek G7, G20 dan COP27 UNFCCC

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menerima kunjungan Sekretaris Negara dan Utusan Khusus untuk Urusan Iklim Jerman, Jennifer Lee Morgan di Manggala Wanabakti, Jakarta (10/05/2022). Pada pertemuan ini, kedua belah pihak berdialog perihal antara lain upaya pengendalian perubahan iklim dalam forum Multilateral G7, G20 dan UNFCCC, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), Perhutanan Sosial, serta berbagai kerja sama yang telah berjalan dan tengah dijajaki antara Indonesia dan Jerman.

Mengawali diskusi, Menteri Siti mengucapkan selamat kepada Jerman atas terpilihnya negara tersebut sebagai Presidensi G7 untuk periode tahun 2022 ini. Pada tanggal 1 Januari 2022, Jerman mengambil alih Presidensi G7 selama satu tahun yang sebelumnya dipegang oleh Britania Raya. Kemudian, Jennifer pun turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas target Indonesia pada agenda FoLU Net Sink 2030, serta memberikan support terkait Presidensi G20 Indonesia.

Saat berdiskusi terkait dengan aksi pengendalian perubahan iklim, Menteri Siti menyatakan bahwa 3 forum multilateral yaitu G20, G7 dan UNFCCC memiliki nilai masing-masing. Menurutnya, Indonesia menyakini dan menghormati UNFCCC sebagai forum multilateral tentang pengendalian perubahan iklim yang diamanatkan secara global. Menteri Siti menegaskan bahwa Indonesia berpandangan setiap komitmen harus didiskusikan dalam forum multilateral yang telah disepakati.

Lebih lanjut, Menteri Siti menyampaikan bahwa Indonesia mendukung G7 dan G20, sebagai wadah untuk menumbuhkan dan mengimplementasikan berbagai gagasan substantif sebagai bagian dari solusi pengendalian perubahan iklim. Namun, meskipun hasil-hasil G7 dan G20 sering dirujuk oleh forum, agenda ataupun organisasi internasional, kedua forum tersebut tetap merupakan forum informal yang hasilnya hanya berlaku bagi anggotanya dan tidak mewakili keseluruhan negara pihak dalam UNFCCC.

Menteri Siti juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengikuti pedoman sistematis internasional terkait perubahan iklim. Indonesia telah men-submit...

KLHK Pastikan Pengelolaan Sampah Selama Libur Mudik Lebaran Sesuai Standar

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri LHK Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.0/4/2022 tentang Pengelolaan Sampah dalam Rangka Mudik Lebaran. SE ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengurangan dan penananganan sampah guna mengurangi timbulan sampah ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

SE tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam upaya penanganan sampah melalui kebijakan mudik minim sampah serta memperkuat komitmen dan peran aktif produsen/pelaku usaha dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah mudik.

Guna memastikan pengelolaan sampah yang timbul dari para pemudik dapat dikelola dengan baik dan sesuai standar, Menteri LHK, Siti Nurbaya pada Selasa pagi (26/04/2022), meninjau kesiapan pengelolaan sampah di Stasiun Kereta Pasar Senen dan Pelabuhan Tanjung Priok yang telah cukup dipadati pemudik.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Menteri Siti juga ingin memastikan kesiapan pemerintah daerah untuk terus melaksanakan upaya pengelolaan sampah secara maksimal. Dirinya menyampaikan bahwa KLHK ingin memastikan kesiapan fasilitas publik dalam antisipasi dampak timbulan sampah selama mudik hari raya.

Sebagai salah satu upaya untuk mengantisipiasi timbulan sampah, KLHK menyerahkan bantuan berupa sarana dan prasarana tempat sampah terpilah. Selain itu, KLHK juga meminta kepada pengelola fasilitas publik seperti stasiun, terminal, rest area, pelabuhan, bandara, dan sebagainya untuk menyediakan sarana dan prasarana tempat sampah termasuk edukasi kepada publik untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan.

“Yang paling penting, KLHK mendorong perilaku masyarakat peduli sampah, dimulai dari upaya minim sampah selama mudik atau liburan lebaran,” ungkap Menteri Siti.

Menurut pengamatan Menteri Siti di Stasiun Pasar Senen, dengan tersedianya tempat sampah terpilah dan sosialisasi dari petugas, para penumpang di Stasiun Pasar Senen terpantau patuh untuk menempatkan sampah...

Dialog Publik 1, Persiapan Indonesia Menuju Konferensi Stockholm +50 di Swedia

Menuju Konferensi Stockholm +50 tahun di Stockholm Swedia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Luar Negeri, United Nations Development Programme, Kedutaan Besar Swedia, Kantor Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, dan UNEP melakukan tiga dialog publik untuk membahas pembelajaran Indonesia dalam memajukan agenda lingkungan hidup dan mengatasi pandemi Covid-19 melalui program yang berkelanjutan dan inklusif.

Dialog Publik pertama dengan mengangkat tema “Merefleksikan Kebutuhan Mendesak Untuk Aksi Mencapai Planet Yang Sehat Dan Kemakmuran Bersama” diselenggarakan secara virtual di Jakarta pada Jumat (22/4/2022). Dialog publik ini juga akan memberi masukan terhadap agenda utama Indonesia dalam mengimplementasikan agenda lingkungan hidup global, dan mengumpulkan pandangan pemangku kepentingan tentang solusi inovatif dan komitmen yang lebih berani untuk mencapai planet yang sehat untuk kemakmuran bersama.

Pada kesempatan tersebut, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan Stockholm +50 menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan 50 tahun komunitas lingkungan global dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan dan lingkungan hidup. Peringatan Stockholm +50 juga akan memberi kesempatan bagi para pemimpin dunia untuk memanfaatkan 50 tahun aksi lingkungan multilateral untuk mencapai tindakan berani dan mendesak yang diperlukan untuk mengamankan masa depan yang lebih baik di planet yang sehat.

Pada saat ini, posisi Indonesia dalam merespons isu lingkungan hidup dunia, bukan yang berada di belakang atau tertinggal. Kita berada di tengah dan mungkin menuju depan dalam mentaati konvensi dunia, dalam rangka upaya mengatasi masalah-masalah lingkungan.

“Kita akan terus bekerja untuk mencapai hal-hal yang baik bagi Warga Negara Indonesia sesuai amanat UUD dan bagi dunia sejalan dengan komitmen Indonesia pada konvensi-konvensi dunia dan kita laksanakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan bahwa Indonesia menyambut sangat baik langkah-langkah dan prakarsa Agenda...

Pemerintah Perkuat Capaian Pengurangan Emisi Melalui Blue Carbon

Selama ini, pengurangan emisi dalam Nationally Determined Contributions (NDC) dikaitkan dengan hutan yang memiliki fungsi menyerap karbon di udara. Namun, kita juga perlu melihat adanya potensi emitan karbon lain yang mampu menyerap karbon setara atau bahkan lebih besar dari hutan daratan.

Ekosistem pesisir diidentifikasi mampu mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dibanding hutan daratan. Ekosistem pesisir meliputi hutan mangrove, rawa payau, dan padang lamun, menjadi faktor penting yang diidentifikasi sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.

“Kita terus berupaya untuk semakin memperkuat bagaimana kontribusi Indonesia di dalam penurunan emisi karbon. KLHK sudah menyiapkan langkah-langkah operasional kaitan dengan forest dan daratan melalui FoLU Net Sink 2030. Ada yang jauh lebih potensial dan sangat penting yaitu dari sektor pesisir dan ekosistem kelautan,” kata Menteri Siti pada Acara Workshop “Blue Carbon dan Pencapaian Target NDC”, yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (18/4).

Blue carbon atau karbon biru merupakan karbon yang diserap dan disimpan pada ekosistem pesisir dan laut, seperti ekosistem mangrove, padang lamun, dan rawa payau. Pengembangan blue carbon (karbon biru) sangat penting dan potensial di Indonesia, khususnya ekosistem mangrove. Menjaga dan memperbaiki ekosistem mangrove merupakan suatu cara ampuh untuk menjaga ekosistem kelautan Indonesia sekaligus membuat penangkap karbon yang baik.

“Pemerintah selama ini sudah menanam mangrove dari tahun 2010 sampai 2019 itu 45 ribu hektar lebih, dan selama tahun 2020 kita sudah menanam 39.970 hektar. Jadi kita sudah menanam lebih dari 80 ribu hektar. Seperti arahan Bapak Presiden, akan dilakukan penanaman sampai 600 ribu hektar lebih,” terang Menteri Siti.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan kondisi saat ini dihadapkan pada satu sisi dimana ekologi harus dijaga, tetapi di sisi lain ekonomi juga harus tumbuh dan berkembang, karena desakan pertumbuhan manusia...

Menteri LHK Ajak Seluruh Jajaran Dukung Agenda dan Program Prioritas Nasional

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melantik 25 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan satu Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelantikan dilaksanakan di ruang Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis, 14 April 2022.

Dalam sambutannya, Menteri Siti menyampaikan agar seluruh jajarannya turut mendukung agenda dan program prioritas nasional sesuai tugas fungsi KLHK. Menteri Siti juga berpesan agar jajarannya mampu untuk terus meningkatkan kemampuan teknis, memperluas wawasan, mengembangkan jejaring yang luas dengan berbagai pihak, termasuk menyikapi berbagai tantangan.

“Saya mengajak Saudara/Saudari untuk memahami dan mendukung implementasi rencana operasional FOLU Net Sink 2030, penyelenggaraan Presidensi G-20 Tahun 2022, khususnya agenda EDM-CSWG G20, mendukung agenda IKN sesuai Tugas dan Fungsi KLHK, program pemulihan lingkungan, dan program-program prioritas lainnya di lingkup unit kerja Eselon I masing-masing,” katanya.

Pada kesempatan ini, Menteri Siti menjelaskan terdapat 5 hal penting yang harus dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil negara (ASN), yaitu integrity, visionary, leadership, followership dan statesmanship (kenegarawanan). Kelima hal tersebut harus ditumbuhkembangkan, utamanya di lingkup KLHK.

Disamping itu, KLHK juga telah secara resmi berkomitmen mengimplementasikan Core Values ASN BerAKHLAK, yang merupakan kepanjangan dari ASN yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Core values ASN BerAKHLAK ini merupakan prinsip dan nilai utama yang menjadi fondasi serta acuan dalam suatu organisasi dan merefleksikan visi dan misi organisasi.

“Prinsip ini merupakan suatu hal yang harus kita hargai, kita jalankan, kita junjung tinggi karena merupakan jiwa dari ASN pada suatu organisasi,” ujarnya.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang dilantik hari ini yaitu: Read More...

Menteri Siti: Bekerja Secara Simultan, Paralel, dan Terintegrasi Syarat Tercapainya Target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030

Menteri LHK meminta jajarannya dan seluruh stakeholder terkait dapat bekerjasama mewujudkan operasionalisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri LHK No.168/MENLHK/PKTL/ PLA.1/2022 lewat langkah kerja yang simultan, paralel, dan terintegrasi. Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang merupakan skenario penurunan 60% emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional lewat pengurangan GRK di sektor Kehutanan dan Penggunaa Lahan lainnya (Forest dan Other Landuse), diminta agar dipatuhi dengan disiplin tanpa kecuali oleh seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pusat dan daerah, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Pemerintah daerah, LSM, Swasta, dan para pihak terkait.

“Saya secara khusus ingin memesankan dan sangat keras saya ingatkan bahwa tidak ada langkah dari setiap unit yang tidak terkoordinasikan dalam sistem kerja FoLU Net Sink ini,” tegas Menteri Siti dalam Workshop Konsolidasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang dilakukan secara daring dan luring dari Jakarta, Senin, 4 April 2022.

Ia pun meminta kepada jajarannya untuk tidak boleh membuat kerjasama dengan pihak manapun tanpa mempertimbangkan dan sepengetahuan sistem kerangka kerja FoLU Net Sink ini. Hal ini diungkapnya semata-mata agar seluruh kegiatan yang berkaitan dan mempengaruhi kondisi karbon hutan/lahan dan karbon lainnya di Indonesia agar berada dalam/mengikuti koridor aturan Nasional Republik Indonesia, dan sekaligus berarti membantu pihak-pihak yang akan bekerja karbon agar berada dalam koridor hukum. Sehingga pada dasarnya membantu agar tidak ada kesalahan dan tidak ada kegiatan yang di luar ketentuan yang diatur.

”Semua harus dalam kerangka Renops FoLU, sehingga pekerjaan dan hasilnya bisa diukur dengan tata cara ukuran yang sama, sebab selalu yang dipersoalkan adalah bagaimana measurement nya, bagaimana mengukurnya, dan tidak boleh terjadi double counting karbon karena itu bila meleset akan mencelakai bumi ini,” tegasnya.

Menteri Siti melanjutkan bahwa jajarannya di pusat...


Artikel Siti Nurbaya

Top Headline
Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030

Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030. Jakarta, 4 April 2022 

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam
Jakarta , 24 Desember 2021

Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55
Jakarta, 21 Desember 2021

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan
Jakarta, 28 Oktober 2021

Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Dengan Tema
“Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan Dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat”.         

Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi...


STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018   Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan
Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan...

Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018


Manajemen Komunikasi Era Digital Dalam Lingkup KLHK



Oleh : Siti Nurbaya

Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk...


Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)
          PENDAHULUANReformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
....Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula,...


Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan merupakan agenda reformasi yang paling signifikan. Pelaksanaan pemilu presiden secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden, yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, serta pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 56 Sampai dengan Pasal 119, yang disempurnakan dengan UU Nomor Undang-Undang No 12 tahun 2008, mempertegas perubahan yang signifikan tersebut.


Istilah kemajemukan (pluralitas ) akrab terdengar dalam tataran politik, idealisasi, strategi dan sesuatu yang bersifat sangat sensitif, terutama di LAmpung dnegan simbol "SANG BUMI RUWA JURAI". Sebaliknya, istilah sangat jarang di ekpslorasi pada tataran operasional dan prosedural birokrasi pemerintahan. Belakangan, di era otonomi daerah, pengelolaan kohesi sosial dalam pluralitas tersebut menjadi salah satu indikator belum bagusnya implementasi otonomi daerah di Indonesia. Alasannya, karena konsensus politik desentralisasi dengan dilandasi kemajemukan bangsa dan daerah pada akhirnya menjadi faktor utama yang mendorong implementasi otonomi daerah secara kenyataan berkembang sendiri-sendiri menurut ciri dan karakter daerah, sehingga pemerintah nasional (dibaca : pemerintah pusat) menjadi ”keteter”.

Turun naik proses harmoni dan disharmoni saat ini sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat, terutama belakangan ini mencuta secara naisonal, kejadian di...


Momentum 20 Oktober biasanya dikaitkan dengan reshuffle kabinet. Apakah tahun ini juga issue tersebut akan bergulir ?. Studi kepuasan masyarakat atas kerja menteri, ujung-ujungnya dikaitkan juga dengan tingkat kepercayaan publik dan legitimasi. Begitu juga penilaian UKP4 atas jajaran kabinet. Kalau ada media menyebutkan bahwa Presiden SBY harus lakukan reshuffle untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik tahun 2012 atau bahkan nanti di Oktober 2013, maka berarti sejarah seperti akan berulang. Hal serupa juga mendera Presiden Megawati Soekarnoputri di tahun 2003-an, desakan melakukan reshuffle atas minimal dua menteri ketika itu, hanya setahun menjelang Pemilu 2014.

Dua tiga hari lalu, berkembang lagi issue untuk adanya pembenahan kementerian tertentu. Apapun yang akan dibenahi oleh Presiden atas kabinetnya, satu hal yang sangat penting sebagai prinsip dalam kepemimpinan birokrasi Presiden sebagai pemimpin eksekutif, yaitu bahwa tugas pembantu presiden...


Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Powered by