Sunday, January 20, 2019

IPDN dan Kepemimpinan PAMONG

Kita  menarik pelajaran sangat  penting dari peristiwa meninggalnya Cliff Muntu, praja IPDN, di tahun 2007, setelah meninggalnya Wahyu Hidayat, praja STPDN pada September 2003. Persoalan yang dihadapi oleh IPDN/STPDN sebagaimana mungkin dialami oleh organisasi pendidikan lain, merupakan refleksi dari dinamika proses pelembagaan (institutionalization) suatu institusi yang dalam kurun waktu empat tahun sejak tahun 2003 ternyata menunjukkan ketidak-berhasilan. Proses pelembagaan tersebut menyangkut antara lain peraturan perundang-undangan, struktur dan jaringan organisasi, dan perangkat pendukung, yang secara simultan membentuk, mempengaruhi dan terlembagakan selama proses pembelajaran; serta nilai, norma, dan budaya yang hidup, mempengaruhi, berproses serta membentuk cara hidup.  Pelembagaan  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti upaya memastikan para aktor dengan beragam kepentingan berprilaku sesuai pola yang disepakati. Pada dasarnya proses pelembagaan STPDN dan kemudian menjadi IPDN memiliki tujuan pendidikan, yakni menyiapkan kader pimpinan yang berwawasan nasional, tidak terkotak-kotak kedaerahan, memiliki kesadaran, harga diri, rasa tanggungjawab, berdisiplin, memiliki kemampuan dan ketrampilan teknis ilmiah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran pengembangan karir. Secara khusus perhatian tertuju kepada Pola Pengasuhan Praja STPDN/IPDN serta pengawasan dalam kegiatan pengasuhan. Selain itu juga pengkajian-ulang kompetensi akademik, kurikulum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di dalam kampus. Berbagai pemikiran dan pandangan yang muncul di tengah-tengah masyarakat dapat  menjadi  bahan  masukan yang sangat berharga bagi pengembangan rencana lanjut serta  benchmarking  pengembangan institusi ke depan setelah peristiwa tragis itu.  

Peristiwa  Cliff secara langsung seperti memberi indikasi  bahwa IPDN tidak berubah dari STPDN. Kita juga tidak banyak mendengar bagaimana sosok perubahan tersebut selama ini karena kelemahan dalam sosialisasi atau memang tidak terjadi perubahan dari lembaga STPDN menjadi IPDN tersebut. Sepertinya  nama saja yang berubah dari STPDN menjadi IPDN, tanpa terjadi pelembagaan sebagaimana diprogramkan.  Telah terjadi atau belum terjadi  perubahan, mungkin tetap menarik bagi kita untuk mengenal  sedikit lebih jauh tentang STPDN atau sekarang IPDN. IPDN, atau dulu bernama STPDN di Jatinangor adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tingkat Kedinasan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang semula berbentuk APDN, dan dibangun untuk mempersiapkan kader pemerintahan dalam negeri yang siap tugas dan siap dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. STPDN Jatinangor merupakan penggabungan dari berbagai APDN di Indonesia agar tercipta koordinasi dan integrasi dalam pendidikan pemerintahan dalam negeri. Sebelum STPDN Jatinangor berdiri, lembaga pendidikan pemerintahan dalam negeri yang pertama berdiri adalah APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri) Malang, Jawa Timur, pada 1 Maret 1956. Karena tuntutan kebutuhan kader pemerintahan di daerah sangat besar, sejak itu satu demi satu APDN didirikan di berbagai Propinsi dan pada tahun 1970 telah berdiri APDN di 20 Propinsi. Sampai dengan tahun berakhirnya operasi APDN pada tahun 1991.

Berdasarkan Undang-undang No. 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, serta untuk mengantisipasi ruang lingkup tugas yang dihadapi oleh Departemen Dalam Negeri, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang luas, maka sistem pendidikan APDN disempurnakan dan dimantapkan. Pada tahun ajaran 1989/1990 sebanyak 20 APDN di daerah diintegrasikan menjadi satu APDN yang bersifat Nasional berlokasi di Jatinangor, dan dengan Keppres Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendidikan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, status APDN ditingkatkan menjadi STPDN serta diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 18 Agustus 1992. Jenjang kemahasiswaan di STPDN terdiri dari empat jenjang mahasiswa praja, yaitu masing-masing :   Muda Praja  (Semester I dan II),  Madya Praja (Semester III dan IV), Nindya Praja (Semester V dan VI) dan Wasana Praja (Semester VII dan VIII).

Sistem pendidikan di STPDN dilaksanakan dengan format JARLATSUH yaitu Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan dengan komposisi 45 % : 30% : 25%. Sampai dengan sekarang di IPDN masih memakai pola JARLATSUH yang mungkin sudah dengan perubahan komposisi. Format ini kemudian menjadi pedoman bagi pelaksanaan pendidikan di IPDN/STPDN, dan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di kampus ditetapkan pula tentang Kode Kehormatan, Tata Krama, serta  Peraturan Kehidupan Praja yang mengatur kewajiban dan hak, cara bersikap, larangan dari mulai ringan sampai berat dan hukuman disiplin yang ringan sampai berat.
 
Selanjutnya yang penting dari sistem pengajaran, pelatihan dan pengasuhan atau JARLATSUH tersebut ialah sistem pendidikan asrama, salah satu pendekatan dalam mencetak kader pimpinan  pamong yang dipersiapkan untuk kehidupan bermasyarakat. Terlepas bahwa konsep tersebut telah diselewengkan oleh para aktornya sebagai tanda ketidak berhasilan proses pelembagaan di IPDN, konsep pendidikan JARLATSUH tersebut pada dasarnya menjawab kebutuhan kepemimpinan pamong. Untuk pamong dibutuhkan konsep kepemimpinan yang melekat sebagai pandangan hidup, bukan hanya kepemimpinan sebagai cara bertindak dan tidak cukup hanya kepemimpinan konvensional seperti asta-brata atau konsep kepemimpinan Ki Hadjar Dewantoro. Saat sekarang, ada kebutuhan kepemimpinan  dengan konsep ”kepemimpinan pandangan hidup” yang menurut Chris Lowney (2005) meliputi empat substansi pokok, yaitu : Pertama, kesadaran diri, memahami kekurangan dan kelebihan, mengenal nilai-nilai dan pandangan hidup; Kedua, in-genuitas, artinya kepemimpinan yang cerdik dan fleksibel dalam pengertian innovative dan bekemampuan untuk beradaptasi; Ketiga, cinta kasih dalam arti kontak pada orang-orang lain dengan cinta kasih dan dalam nilai-nilai yang positif; dan Keempat, heroisme, dalam arti bahwa mampu mengajak dan menyemangati diri sendiri dan orang lain dengan ambisi-ambisi yang heroik. Sejalan dengan itu maka konsep kepemimpinan kemasyarakatan atau disebut pamong  ciri utamanya ialah keteladanan atau pola prilaku dan akan dinilai orang dari kualitas pribadinya. Konsep kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat mengandung substansi dan format yang meliputi : pertama, memobilisasi dan memotivasi masyarakat dan kedua, mengembangkan kebersamaan untuk menuju pada arah yang sama, dalam arti tujuan yang sama seperti membangun daerah dan menciptakan kesejahteraan. Format JARLATSUH dalam sistem pendidikan IPDN yang berorientasi kepemimpinan masyarakat atau kepamongan tersebut berlangsung dalam kehidupan praja dengan sistem pendidikan asrama.
 
Selama empat tahun bersama-sama berada didalam kampus Jatinangor bersimulasi dalam sistem tatanan kehidupan berpemerintahan dengan peran simulasi masing-masing antara lain sebagai Gubernur, Bupati, Camat, dan anggota masyarakat. Berbagai pengalaman baik dan buruk selama berada dalam gemblengan pendidikan, perlu dipersepsikan secara bijaksana. Komitmen para aktor akan suatu proses pelembagaan yang sudah dirancang konsepsinya, pelru dijaga secara konsisten dan IPDN harus menjadi institusi pendidikan PNS yang semakin flourishing ditengah-tengah  hingar-bingar mencari kepemimpinan politik eksekutif di berbagai strata pemerintahan. Namun, jelas kebutuhan mutlak adalah upaya yang dilandasi oleh kejujuran dalam perancangan dan implementasi kebijakan.



Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Welcoming New Year 2019: Minister of Environment and Forestry -  Continue Corrective Actions

Welcoming New Year 2019:
Minister of Environment and Forestry -  Continue Corrective Actions

Jakarta – Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya Bakar at  2018 end year Reflection and preparation 2019 deems that the ministry have progressed positively in undertaking it’s functions and authorities in the environment and forestry sectors.

The event was held at Dr. Soedjarwo Auditorium of Manggala Wanabakti Building, Jakarta, on Monday (31/12), appreciations expressed to the all her staff and partners, for the improved performance of the ministry which increasing public trusts and hope.

At the occasion, Minister Siti discussed the five authorities and obligations, namely to protect the nation - state values, governing authorities and obligations, and that in the sense anything wrong doing to be corrected immediately.  There are also regulative authorities and obligations, that is to manage the bureaucracy and tasks according to the prevailing laws.

In relation to social forestry, there are distributive or allocative authorities and obligations, and the Ministry to be more responsive, sensitive in the changing situation. By the end of 2018 the Ministry has legalized up to 2.5 million hectares of Social Forestry including indigenous forest.  

At the occasion, Siti Nurbaya reminded the staff of the political turbulence of year 2019, especially from January until the Legislative and Presidential elections in April. The ministry  must not be distracted by the political situation, and  continue working according to respective duties and functions.  If we trespass the law and code of ethics, there is the...

Read More...
Refleksi Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018

  Tahun berganti tahun, hingga sampai di penghujung tahun 2018. Berbagai langkah koreksi dan kerja keras telah dilakukan untuk kepentingan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Capaian kerja diantaranya ditunjukkan dari realisasi Perhutanan Sosial, kemajuan upaya penegakan hukum, penanganan permasalahan merkuri, pencegahan asap lintas batas, pengendalian laju deforestasi, pencapaian kontribusi penurunan emisi GRK sebesar 24,4% pada tahun 2017, serta banyak kerja nyata lainnya.

Pada acara 'Refleksi Kinerja KLHK' tahun 2018, tak lupa berpesan pada seluruh jajaran untuk tetap fokus bekerja. Kerjakan apa yang ditulis, dan tuliskan apa yang dikerjakan, serta kerjakan apa yang telah disampaikan dan sampaikan apa yang telah dikerjakan (Do what you write and write what you do, do what you say and say what you do).

Tetaplah semangat bekerja, dan jangan terpengaruh dengan tahun politik. Jangan sibuk dengan kegiatan lain kecuali menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas.

Mari kita jaga prestasi kita. Saya ingat pesan Gus Dur, jangan jadi 'Kementerian Taman Kanak-kanak'. Kita siapkan Kementerian ini menjadi kementerian yang dewasa.

Terima kasih kepada seluruh jajaran dan mitra atas kerja kerasnya di tahun 2018.                

Read More...
Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial Seluas 91 Ribu Hektare di Jambi

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 92 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 91.997,54 hektare kepada masyarakat. Acara dilangsungkan di Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, pada Minggu, 16 Desember 2018.

"Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini diserahkan 91.000 hektare lahan kepada bapak, ibu semua. Jangan dipikir ini kecil, 91.000 hektare ini gede. Diberikan kepada kurang lebih 8.100 KK. Artinya 1 KK mendapatkan kurang lebih 10 hektare. Ini juga gede," ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden menjelaskan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dalam jangka waktu 35 tahun. Menurutnya, ini adalah sebuah hak yang diberikan kepada rakyat.

"Kalau dulu yang diberikan konsesi seperti ini yang gede-gede. Sekarang saya memberikan (ke) yang kecil-kecil. Di semua provinsi kita bagi-bagi. Masih banyak ini lahan kita yang ingin kita bagi," tuturnya.

Meski demikian, Presiden mengingatkan agar masyarakat penerima betul-betul memanfaatkan lahannya untuk digarap dan ditanami. Ia berujar bahwa jika tidak digarap, baik oleh perusahaan besar maupun masyarakat, SK tersebut akan dicabut.

"Yang gede-gede yang enggak digarap ya saya minta lagi, saya mau kasihkan ke rakyat. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Sudah diberikan tapi saya cek di lapangan enggak digarap, janjian tak cabut ini juga. Yang gede kalau enggak digarap saya cabut, yang kecil pun kalau enggak digarap saya cabut. Setuju tidak?" kata Presiden yang kemudian diamini para hadirin.

Kepala Negara menuturkan bahwa pembagian SK kali ini merupakan tahapan...

Read More...
Komitmen Para Menteri Dunia Atasi Kerusakan Lingkungan Laut

Indonesia menunjukkan posisi pentingnya dalam menjaga lingkungan laut global. Pada High Level Dialog, para Menteri dari berbagai Negara di dunia, memberi apresiasi atas inisiatif serta langkah konkrit Indonesia dalam menangani pencemaran serta kerusakan lingkungan laut, khususnya dari aktivitas di daratan.

Dialog tingkat Menteri ini berlangsung di Paviliun Indonesia, bersamaan dengan Konferensi Perubahan Iklim COP 24 di Katowice, Polandia. Melalui rilis pada media, Jumat (14/12) disebutkan bahwa agenda penting ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan internasional IGR-4, di Bali beberapa waktu lalu yang telah menghasilkan Bali Declaration.

Selaku Ketua (Chair) IGR-4, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr.Siti Nurbaya Bakar, menegaskan Bali Declaration merupakan solusi negara-negara anggota dalam menangani masalah pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir dan laut. Terutama dari berbagai kegiatan daratan yang bersifat lintas negara.


''Bali Declaration sangat strategis, mengingat semakin meningkatnya kompleksitas ancaman terhadap lingkungan laut,'' kata Menteri Siti dalam forum tersebut.

Sekitar 80% dari aktivitas di daratan telah menimbulkan masalah lingkungan di laut, seperti nutrient, air limbah, sampah laut, micro-plastics, dan isu penting lainnya. Mengatasinya perlu dukungan antar negara melalui peningkatan kapasitas, pengetahuan dan ketrampilan, serta alih teknologi.

Ditegaskan Menteri Siti Nurbaya, Indonesia telah melakukan inisiatif mengurangi sampah, khususnya sampah plastik hingga 70 persen pada tahun 2025. Selain itu telah diluncurkan Rencana Aksi Nasional mengurangi limbah plastik melalui...

Read More...
Indonesia Tegaskan Komitmen Jalankan Mandat Paris Aggrement

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris terkait perubahan iklim, kurang dari satu tahun setelah adopsi perjanjian tersebut disepakati. Indonesia juga telah menetapkan ambisi penurunan emisi sebesar 29% tanpa syarat hingga 41% penurunan emisi bersyarat dari skenario BAU tahun 2030, dengan kehutanan dan energi sebagai sektor sasaran utama.

''Nilai dan tujuan bangsa Indonesia memungkinkan kami untuk memenuhi komitmen di bawah Perjanjian Paris,'' tegas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat menyampaikan Statement Indonesia pada The High Level Segment of The COP, CMP, CMA, di hadapan Presiden COP dan delegasi negara lainnya pada COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia, Rabu siang (12/12/2018) waktu setempat.

Menteri LHK menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan mandat Paris Aggrement.

Beberapa langkah koreksi yang relevan telah dilakukan, seperti pengakuan hukum atas hak Masyarakat Hukum Adat, peningkatan akses masyarakat melalui Perhutanan Sosial, peningkatan Kesatuan Pengelolaan Hutan, serta adaptasi dan mitigasi di tingkat akar rumput.

''Langkah koreksi dilakukan guna memenuhi hak mendapatkan lingkungan yang baik, dan pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan 33,'' tegasnya.

Selain itu, peran pemangku kepentingan Non-Party juga meningkat, mulai dari parlemen, lembaga peradilan untuk penegakan hukum, pemerintah subnasional, sektor swasta, masyarakat sipil, hingga akar rumput.

“Untuk memantau kemajuan, kami membangun Sistem Registri...

Read More...

Pertemuan Bilateral Indonesia – Norwegia yang diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, dan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norway, Ola Elvestuen, di Sekretariat Delri COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia Rabu (12/12/2018) waktu setempat, telah mencatat keberhasilan dan peningkatan kerjasama Indonesia – Norwegia.

Indonesia mendapat dukungan berkelanjutan Pemerintah Norwegia terhadap pengendalian Perubahan Iklim, khususnya melalui penerapan Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada tahun 2010. Saat ini pelaksanaannya di Indonesia dalam tahap persiapan memasuki fase ketiga kerja sama, yaitu pembayaran berdasarkan hasil (result based payment).

Menteri Siti Nurbaya yang didampingi Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan  Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, mengatakan Indonesia – Norwegia mencapai persetujuan untuk menindaklanjuti kerjasama Phase ke-3 implementasi yang akan segera dilaksanakan pada tahun 2019 setelah diselesaikannya isu terkait MRV Protocol, Badan Pengelolaan dana Lingkungan yang diselesaikan keduabelah pihak sebelum bulan Pebruari 2019.

“Norwegia sepakat mendukung Inistiatif Indonesia dalam pengembangan Indonesian Tropical Peatland Center (ITPC), dan pengembangan Mangrove Governance” ucap Siti Nurbaya.

Selain itu, Indonesia sedang dalam proses membentuk Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) guna mengelola dana seperti yang dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi untuk Lingkungan dan Presiden Peraturan No 77/2018 tentang pembentukan Badan Layanan Umum untuk Dana Lingkungan. Kami ingin menginformasikan bahwa saat ini; Kementerian...

Read More...
Indonesia-Inggris Perkuat Kerjasama Sektor LHK

Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Inggris yang diwakili dua menterinya di sela pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim (COP)-24 di Katowice, Polandia.

Hadir Menteri Negara Urusan Asia Pasifik pada Departemen Luar Negeri dan Persemakmuran, Mark Field, serta Wakil Menteri Negara pada Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Pedesaan, Therese Coffey. Pertemuan bilateral ini membahas kerjasama Indonesia-Inggris yang sedang berlangsung, serta komitmen untuk saling memperkuat kerjasama di sektor LHK.

''Dalam kurun waktu dua dekade, Indonesia-Inggris telah menjalin kerjasama yang sistematis dalam prinsip mutual respect dan trust, serta dengan kerangka kerja yang konseptual dan utuh,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya pada media, Sabtu (8/12/2018).

Kerjasama dengan Inggris telah dimulai sejak era 1990-an, dan hingga saat ini Inggris juga mendukung berbagai upaya Indonesia memerangi dampak negatif Perubahan Iklim.

Berbagai kerjasama ini kata Menteri Siti Nurbaya, hasilnya sangat berpengaruh signifikan pada sasaran nasional dan perbaikan perbaikan mendasar sistem tata kelola khususnya bidang kehutanan.

Salah satunya adalah dalam hal sistem legalitas kayu, yang juga ikut menurunkan illegal logging dan deforestasi, serta meningkatkan tata kelola hutan seperti agenda Kesatuan Pengelolaan hutan atau KPH.

''Ini bagian dari kerjasama dengan Inggris yang monumental, dan kita menghargai itu,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Tahun ini sampai dengan tahun 2022, total bantuan Inggris untuk Indonesia sebesar 60 juta...

Read More...
Saat Tata Kelola Gambut Indonesia Jadi Rujukan Pengetahuan Dunia

Langkah koreksi besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam tata kelola gambut, kini menjadi rujukan pengetahuan bagi dunia internasional. Hal ini semakin ditegaskan dalam pertemuan Konferensi Global Landscape yang berlangsung dari tanggal 1-2 Desember, di Bonn, Jerman.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc hadir sebagai pembicara kunci pada berbagai forum yang digelar di hari pertama. Pada konferensi internasional ini hadir perwakilan PBB, UN Environment, Menteri LH se dunia, World Bank, NGO, peneliti, akademisi, dan para mitra global lainnya.

Indonesia mendapat apresiasi setelah memiliki Pusat Penelitian Lahan Gambut Internasional atau International Tropical Peatlands Centre (ITPC).

''Ini adalah rumah untuk konsultasi dan advokasi bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan lokal, serta untuk kepentingan global,'' kata Menteri Siti Nurbaya, dalam rilis pada media, Minggu (2/12/2018).

Basis ITPC saat ini berada di dua kampus penelitian hutan di Bogor, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi KLHK, serta di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Di agenda berikutnya saat menjadi pembicara kunci peringatan CIFOR ke 25, dihadapan para pemimpin dan ahli kehutanan internasional, Indonesia menegaskan posisinya sebagai 'taman bermain penelitian' bagi pengetahuan kehutanan dunia.

''Saya harap ulang tahun CIFOR ke-25 ini menjadi langkah monumental untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia, CIFOR dan semua mitra negara, untuk berkontribusi secara signifikan terhadap kehutanan internasional,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Ia kembali...

Read More...
Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan

Setelah wilayah Jawa Barat, kini Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (25/11). Penerima SK ini berasal dari 10 kabupaten (Muara Enim, Musi Rawas, Pagar Alam, Lahat, Banyuasin, OKU selatan, OKU, OKI, OKI Timur, dan Musi Banyuasin), dengan luas 56.276 Ha, yang meliputi 9.710 KK.

"Hari ini telah diserahkan kepada bapak/ibu semuanya sebanyak 56 ribu hektar (Ha). Hati-hati loh 56 ribu itu gede (besar) sekali, banyak sekali. Dan di seluruh Indonesia, telah diserahkan sebanyak 2,1 juta hektar kepada masyarakat, bukan kepada yang 'gede-gede', dan target 12,7 juta hektar akan kita serahkan seterusnya," tutur Presiden Joko Widodo, yang langsung disambut meriah oleh para masyarakat penerima SK.

Pada periode 2015-2019, pemerintah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta Ha melalui program Perhutanan Sosial. Khusus di tahun 2019, program Perhutanan Sosial akan direncanakan untuk 3,5 sampai dengan 4,3 juta Ha. Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sendiri, telah tercatat pencadangan kawasan untuk hutan sosial seluas 333.651 Ha.

Presiden juga menyampaikan pentingnya SK sebagai kejelasan hak hukum masyarakat dalam akses kelola lahan selama 35 tahun. Beliau juga mengingatkan para penerima SK untuk berhati-hati dalam menggunakan hak kelolanya, dan senantiasa mengelola lahan dengan produktif.

"Hati-hati pegang ini (SK), dengan ini hak hukum masyarakat semuanya menjadi jelas, ada konsesi untuk 35 tahun, cukup tidak? kalau tidak cukup nanti tambah lagi. 35 tahun itu sudah banyak, nanti kalau untuk anak...

Read More...
Di Hadapan Pengusaha, Menteri LHK: Kita Lalui Masa-masa Sulit Karhutla

Berbagai langkah koreksi di sektor kehutanan terus dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya dalam mengatasi kebakaran hutan dan tata kelola gambut. Untuk pelaksanaannya di lapangan tidaklah mudah, karena banyak kebijakan dan ketegasan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang tidak hanya menyasar masyarakat, namun juga dunia usaha.

''Kita rasakan hurt (sakit), sadness (sedih), anger (marah) dan segala macam perasaan yang bercampur aduk ketika itu, namun hasilnya sekarang bisa kita rasakan bahwa kebakaran hutan di Indonesia telah dapat dikelola dengan baik oleh semua pihak, dibawah kepemimpinan langsung Bapak Presiden Jokowi,'' kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Rakornas APHI), di Jakarta (13/11/2018).

Pasca Karhutla dahsyat tahun 2015, pemerintah mengambil langkah-langkah cepat seperti moratorium lahan gambut, memperkuat penegakan hukum, melibatkan semua pihak termasuk dunia usaha dalam hal pengendalian Karhutla, dan banyak usaha lainnya.

Hasilnya cukup signifikan, dari tahun 2016 hingga 2018, Indonesia berhasil menghindari Karhutla secara Nasional, setelah sebelumnya rutin terjadi selama hampir 20 tahun. Bahkan Indonesia berhasil menjadi contoh bagi dunia internasional, dalam upaya penyelamatan lahan gambut.

''Tentu saja kontribusi langkah dunia usaha sangat signifikan dan sangat penting. Terima kasih atas kerjasama yang baik meskipun cukup rumit dan complicated kita lewati, sampai-sampai harus ke PTUN, Mahkamah Agung dan demo-demo lapangan,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

''Kita sudah lalui...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9