Tuesday, July 07, 2020

Birokrasi Pemda Untuk Pluralitas Lampung

Istilah kemajemukan (pluralitas ) akrab terdengar dalam tataran politik, idealisasi, strategi dan sesuatu yang bersifat sangat sensitif, terutama di LAmpung dnegan simbol "SANG BUMI RUWA JURAI". Sebaliknya, istilah sangat jarang di ekpslorasi pada tataran operasional dan prosedural birokrasi pemerintahan. Belakangan, di era otonomi daerah, pengelolaan kohesi sosial dalam pluralitas tersebut menjadi salah satu indikator belum bagusnya implementasi otonomi daerah di Indonesia. Alasannya, karena konsensus politik desentralisasi dengan dilandasi kemajemukan bangsa dan daerah pada akhirnya menjadi faktor utama yang mendorong implementasi otonomi daerah secara kenyataan berkembang sendiri-sendiri menurut ciri dan karakter daerah, sehingga pemerintah nasional (dibaca : pemerintah pusat) menjadi ”keteter”.

Turun naik proses harmoni dan disharmoni saat ini sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat, terutama belakangan ini mencuta secara naisonal, kejadian di Lampung. Pada masa lalu nilai-nilai pluralis dirangkum dalam Wawasan Nusantara, yang mengakomodir pluralitas. Wawasan Nusantara berkembang ketika itu sebagai alat dalam dialog antar masyarakat untuk saling menyadari dan memahami kultur masing-masing.

Saat sekarang sudah sangat dirasakan indikasi kebutuhan untuk membangun kepercayaan berkaitan dengan masalah-masalah yang muncul terkait pluralisme. Misalnya dengan menyediakan ruang dialog antar etnis, sehingga pluralitas bisa dipahami dan dapat memperpendek ruang dan jarak pemaknaan antar suku-suku bangsa golongan atau elemen-elemen yang bersifat plural di Indonesia.

Konsep Pluralitas
Per definisi, pluralitas adalah nilai-nilai yang meghargai perbedaan dan mendorong kerjasama bersama berdasarkan kesetaraan. Didalamnya terkandung dialog untuk membangun hubungan antar unsur dengan latar belakang yang berbeda, termasuk juga adanya kerjasama untuk mencapai tujuan yang searah. (Endy M Basyuni, 2007). Pluralis menurut ilmu-ilmu sosial berarti kerangka interaksi yang menunjukkan adanya sikap saling menghargai, toleransi satu sama lain dan saling hadir bersama secara produktif dan berlangsung tanpa konflik atau terjadi asimilasi. Sementara itu, menurut Azyumardi Azra (mengutip Furnivall, 1944), bahwa masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal. Teori ini berkaitan dengan realitas sosial politik Eropa yang relatif homogen, tetapi sangat diwarnai chauvinisme etnis, rasial, agama dan gender. Definisi lain menurut Aung San Suu Kyi, (1991) bahwa pluralitas, tepatnya berkembang karena adanya perbedaan kultur yang penting bagi bangsa dan rakyat yang berbeda untuk sepakat akan hal-hal mendasar yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang direfleksikan sebagai faktor pemersatu. Kata pluralis muncul dalam kondisi atau peristiwa termasuk diantaranya peristiwa sensitif seperti terkait dengan agama, suku, gender, hak azasi manusia dan budaya.

Secara lebih spesifik issue pluralis di Indonesia sering terkait dengan issue agama, gender, hak azasi manusia, masyarakat hukum adat, issue putra daerah dan gejala pemilahan sosial sebagai konsekwensi kebijakan pemerintah nasional (pusat). Dengan demikian, sesungguhnya pemerintah (daerah) dan jajaran birokrasi, perlu secara cermat melihat persoalan yang timbul terkait dengan pluralitas tersebut dan dmengembangkan kerangka konseptualnya yang relevan. Pada perspektif birokrasi, pluralitas adalah filosofi demokrasi keterwakilan dalam roda pengambilan keputusan dimana kelompok atau golongan menikmati aktivitasnya, legitimasinya dan pengaruhnya dalam merumuskan kebijakan publik. Implikasi utama kebijakan terkait pluralitas diantaranya : pertama, harus ada keseimbangan dalam distribusi kekuasaan ; kedua, adanya semangat kompetisi dan partisipasi diantara kelompok yang terorganisir dengan baik (bukan individual) yang hadir dalam sistem sosial yang ada dan ketiga, harus ada penilaian tentang kondisi plural untuk menghindari dominasi elit yang dapat mengganggu nilai keterwakilan. (Mazziotti DF, Journal of the American Institute of Planners, 1974)

Permasalahan dan gejala ganguan kohesi sosial
Beberapa hal yang relevan dalam persoalan pluralitas dapat dianalisis dalam perspektif birokrasi, diantaranya :
Pertama, persoalan agama dan syariah, yang kerap muncul berupa pengaturan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, bagi birokrasi, yang perlu menjadi pertimbangan serius adalah prinsip dalam konsep keseimbangan bagi semua pihak.
Kedua, persoalan yang mengarah pada pornografi, dimana bagi birokrasi harus dapat menilainya dengan prinsip keseimbangan penghargaan kepada keberadaan dan norma-norma dalam masing-masing unsur masyarakat.
Ketiga, persoalan masyarakat hukum adat, masyarakat yang mempunyai kebersamaan yang kuat, artinya, manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, mempunyai corak magis religius yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia. Pada tahap lanjut, masalah masyarakat hukum adat dikaitkan dengan pluralitas juga akan mengena pada persoalan hak azasi manusia dan hak atas akses pada sumberdaya alam. Seperti diketahui bahwa salah satu ciri masyarakat hukum adat ialah melekat pada sumberdaya lahan (tanah) , air dan hutan.
Keempat, dan ini yang mungkin sebetulnya merupakan masalah yang sungguh-sungguh masalah, tanpa disadari berkembang, yaitu masalah kesenjangan yang semakin lebar di tengah masyarakat, akibat dari format kebijakan pemerintah (daerah) yang kurang tepat sasaran, juga, misalnya akibat mata pencaharian dikaitkan dengan format kultur. Pada kasus Lampung, sebab keempat ini patut dipercaya dan diwaspadai, karena apabila kita telusuri secara mendalam pada wilayah-wilayah pertanian dan pelosok desa, berbagai kebijakan pemerintah dan berhasil diterapkan serta membangun masyarakat, namun disisi lain juga membentang kesenjangan horisontal. Misalnya, ada perbedaan cara dalam bercocok tanam dikaitkan dengan faktor budaya, yang sebetulnya sudah berasimilasi sekitar seratus tahun untuk Lampung, mengingat bahwa program transmigrasi pemerintah telah dimulai antara tahun 1905-1922.
Kelima, dalam konteks lantaran pergesekan itu karena interaksi antar generasi muda, maka faktor keselarasan dinamika antar masyarakat pemuda disertai fasilitas di desa atau di wilayah yang dimiliki, disana bisa juga menjadi persoalan. Dalam upaya bersama membangun dinamika generasi muda di waktu yang lalu, organisasi kemasyarakatan pemuda antara lain seperti Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan KNPI Lampung, melakukan analisis dan pendekatan lapangan dan bekerja bersama-sama membangun dinamika bersama seperti misalnya dengan menanam jagung bersama (di kecamatan Jabung bersama AMPI Lampun Tengah) dan menanam penghijauan dengan pohon durian di pelosok desa di Kecamatan Palas, atau membangun kelompok orkes remaja di kecamatan Padang Cermin bersama Ampi Lampung Selatan, serta memangun kelompok marching band sekolah (bersama AMPI Kota Bandar Lampung). Begitu juga upaya-upaya pekan olah raga dan seni desa (PORSENI DESA), sampai ke Bahuga dan Pesisir Selatan. Fakta-fakta dan pola pembinaan demikian tidak bisa berhenti, apalagi dalam situasi yang semakin dinamis saat ini. Namun, tentu saja sudah membutuhkan penyesuaian format, mengingat bahwa remaja dan generasi muda saat ini memiliki milieu dan instrumen dan fasilitas abad modern, seperti blog, tweeter, facebook, linked-link, Tag, dll. Harus ada pola interaksi bersama masyarakat dengan modifikasi upaya dinamisasi generasi muda selanjutnya.

Dari keseluruhan persoalan tersebut, sangat jelas juga bahwa yang hadir ialah persoalan gangguan kohesi sosial. Kohesi didefinisikan sebagai ikatan antara molekul dalam satu unsur. Dalam kehidupan bermasyarakat, kohesi sosial diartikan sebagai pertautan dan ikatan bersama masyarakat dalam satu bangsa, dalam hal ini Bangsa Indonesia. Kita mengalami indikasi gangguan kohesi sosial akibat kondisi situasi politik juga sebagai konsekwensi dari beberapa kebijakan. Cukup signifikan kita lihat sejak awal reformasi, bahwa telah terjadi gangguan kohesi sosial yang berkembang di berbagai daerah. Gesekan sosial tersebut juga dapat terjadi akibat format operasional budaya yang tidak sesuai dengan indikasi persaingan dalam akses terhadap sumber-sumber perekonomian. Terjadi pula indikasi perkelahian massal antar penduduk kampung karena persoalan kebijakan pemerintah, misalnya terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemekaran wilayah, industri, kawasan hutan, tempat pembuangan akhir sampah, pencemaran dan juga akibat kebijakan yang mengandung ekses lanjut seperti timbulnya “kecemburuan” sosial dalam masyarakat baik antar kelompok atau antar individu.

Peran Birokrasi Pemda
Pemerintah Daerah mempunyai peran sangat penting untuk sama-sama menjaga spirit kohesi sosial di antara bangsa Indonesia dan tentu saja dalam menjaga hubungan nasional dan daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan konstitusi, UUD 1945. Dengan kata lain, misalnya pejabat pemerintah (daerah) harus tidak asal mudah meneriakkan otonomi khusus hanya atas alasan mereka tidak sama dengan wilayah lain yang ada di Indonesia; tetapi harus dengan pertimbangan sangat matang dari segala aspek dan dengan justifikasi yang benar dan arif. Peran kebijakan pemerintah juga menjadi sangat penting dalam memunculkan ataupun menghilangkan konflik, baik aktual maupun potensial. Selain itu perlunya pengembangan dialog, misalnya dialog lintas etnis, atau dibukanya pos-pos pengaduan.
Komunikasi aparat/Muspida atau sekarang disebut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan tokoh dengan masyarakat sangat penting. Forum-forum komunikasi seperti forum ulama-umaroh atau forum komunikasi lingkungan, lembaga kebudayaan dan lain-lain merupakan instrumen penting. Secara keseluruhan, penting pula bagi aparat untuk melihat kembali format pengambilan keputusan dengan basis kemasyarakatan dan dengan prinsip-prinsip : prosedural, fleksibilitas dan akuntabilitas.(Linder, SH dan Peters B.G, 1991). Elemen lebih rinci dalam ketiga prinsip tersebut meliputi kepentingan invidual kelompok dan asosiasi (untuk fleksibilitas), serta secara prosedural dengan elemen pengawasan dan sistem hukum (yudisial) serta prinsip akuntabilitas dengan elemen yang meliputi aktualisasi pemerintah baik pemerintah daerah maupun nasional. Sesuai dengan fungsinya dalam pemerintahan, maka menjadi sangat penting bagi pemerintah sebagai inisiator dalam rule making untuk senantiasa melakukan inovasi kebijakan serta menjaga kebijakan yang dihasilkan. Perumusan kebijakan harus didasarkan pada kaidah-kaidah pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat, sehingga tidak akan terjadi bias, baik bias dalam instrumen ataupun bias dalam hal aktor. Kembali disini jajaran birokrasi mendapatkan tantangan kerja. Disamping kebjakan, tentu saja agenda-agenda operasional yang sedang dibutuhkan di tengah masyarakat, apalagi dikaitkan dengan "semakin kerasnya" tantangan kehidupan masyarakat yang direfleksikan antara lain dengan daya beli, kesempatan kerja, akses pendidikan, kesehatan dll, begitupun akses generasi muda untuk dapat menyalurkan pola-pola dinamikanya. Terlalu besar resiko yang dihadapi dalam hal birokrat gagal mempersiapkan kebijakan yang tepat bagi para pejabat politis dan para politisi untuk memutuskan dalam kaitan pluralitas. Bangkitlah jajaran birokrat Lampung untuk SANG BUMI RUWA JURAI kita tercinta.



Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Pemerintah Komitmen Turunkan Gas Rumah Kaca Sesuai Konvensi Perubahan Iklim

 
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 26 persen pada tahun 2020 dan 29 persen pada tahun 2030, sesuai dengan konvensi perubahan iklim yang telah disepakati. Meskipun saat ini pemerintah tengah berfokus pada penanganan pandemi Covid-19, namun pembahasan sejumlah agenda strategis seperti penurunan gas rumah kaca tetap dilakukan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas yang digelar untuk membahas kelanjutan kerja sama penurunan emisi GRK Indonesia–Norwegia dan kebijakan instrumen nilai ekonomi karbon (carbon pricing) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 6 Juli 2020.

"Selain itu kita memiliki target untuk emisi karbon yang harus diturunkan berdasarkan konvensi perubahan iklim yang telah kita ratifikasi, yaitu 29 persen pada 2030 dan 41 persen dengan dukungan kerja sama teknik dari luar negeri. Berdasarkan konvensi perubahan iklim kita memiliki kewajiban untuk penurunan emisi karbon di sektor kehutanan 17,2 persen, sektor energi 11 persen, dan sektor limbah 0,32 persen, serta sektor pertanian 0,13 persen, serta sektor industri dan transportasi sebesar 0,11 persen," papar Presiden.

Untuk itu, Presiden kembali menegaskan beberapa hal, antara lain agar jajarannya terus konsisten menjalankan program pemulihan lingkungan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, perlindungan gambut dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan juga harus terus dilanjutkan.

"Pada kesempatan yang baik ini saya juga titip hati-hati masalah kebakaran hutan dan lahan, ini sudah masuk ke musim panas," imbuhnya.

Di samping itu, Presiden menekankan agar berbagai upaya lain seperti perlindungan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang sudah melekat sebagai upaya perlindungan hutan dan pemulihan habitat juga harus dipastikan supaya berjalan di lapangan. Demikian juga dengan pengembangan biodiesel B30, B50, hingga B100 dan pengembangan energi surya serta energi angin yang harus terus dilanjutkan.

Lebih lanjut, Kepala Negara...

Read More...
SIMONTANA KLHK Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020



Salah satu Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali masuk ke dalam 99 besar atau Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Inovasi KLHK tersebut adalah National Forest Monitoring System (NFMS) atau disebut juga Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (SIMONTANA).

NFMS atau SIMONTANA adalah sistem yang  dibangun KLHK untuk menyediakan data dan informasi sumberdaya hutan berbasis spasial yang andal, terkini, dan terpercaya secara transparan dalam pengurusan hutan nasional yang lebih baik dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. SIMONTANA dapat memantau hutan di seluruh Indonesia sehingga publik dapat mengetahui dinamika kondisi hutan saat ini dengan cepat dan akurat.

Menteri LHK, Siti Nurbaya di Jakarta (19/06/2020) mengungkapkan  kegembiraannya setelah mendapat kabar SIMONTANA berhasil masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik.

"Alhamdulillah, saya bangga atas keberhasilan inovasi SIMONTANA, serta inovasi KLHK lainnya yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan negara. Ini kali ke-empat berturut-turut  tiap tahun sejak tahun 2017 KLHK mendapatkan apresiasi dan pengakuan dalam hal inovasi teknologi informasi,  yang baik, dalam membantu pengambilan keputusannya.  Semuanya produk dan hasil kerja jajaran staf dengan dukungan APBN dan keilmuan. Asli dalam negeri.  Yang penting dari pengakuan ini ialah bahwa langkah dan upaya KLHK sudah dalam track yang benar dan dipahami serta diakui publik. Artinya, usaha keras kami untuk membuat pola-pola kerja dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya alam, hutan dan lingkungan semakin sistematis. Saya sangat tahu dan percaya bahwa hal itu bukanlah mudah saat pengembangannya, karena selain dari aspek teknik, juga disitu ada aspek nilai-nilai, seperti keterbukaan, integritas, kebersamaan, kerja yang terukur  dan terbuka untuk menerima catatan-catatan kritis konstruktif, dan juga ada etos kerja, sifat  kompetitif  yang akan terus  mendorong pada kemajuan. ...

Read More...
Menteri LHK: Penghargaan untuk Bisnis yang Kurangi Sampah

 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyerahkan penghargaan kepada produsen yang telah melakukan inisiatif pengurangan sampah dalam aktifitas usahanya. Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, Selasa (9/6/2020), melalui fasilitas video conference.

“Terima kasih kepada bisnis leaders dan mitra-mitranya di tengah masyarakat karena telah secara  bertahap mengawali kurangi sampah. Peran swasta sangat berarti dan kolaborasi harus dilakukan antar seluruh elemen bangsa, untuk atasi masalah bangsa. Masalah sampah ini serius, dan harus kita fokuskan”, ucap Menteri Siti mengawali.

Penghargaan diberikan untuk dua kategori. Pertama, penghargaan bagi produsen peraih penghargaan kinerja pengurangan sampah. PT. Tirta Investama selaku produsen pemegang merek dagang Aqua meraihnya berdasarkan dua capaian kinerja,  yaitu peningkatan penarikan kembali botol PET untuk didaur ulang dari 7.020 ton (2017) menjadi 12.000 ton pada tahun 2019, serta peningkatan kandungan bahan daur ulang botol PET (recycledPET atau rPET) dari 15% tahun 2017 menjadi 100% pada tahun 2019.

Kedua, penghargaan bagi produsen yang mempunyai inisiatif dalam pengurangan sampah. Diterima oleh tiga produsen, yaitu CV. Sarirasa Nusantara pemegang merek dagang Sate Khas Senayan dengan capaian pengurangan sampah plastik sebesar 32,83 ton di 2019. Kemudian, PT. Rekso National Food pemegang merek dagang McDonald Indonesia dengan capaian pengurangan sampah plastik sebesar 470 ton di 2019. Terakhir PT. Fastfood Indonesia pemegang merek dagang Kentucky Fried Chicken dengan capaian pengurangan sampah plastik sebesar 48 ton di 2019.

Menteri Siti dalam arahannya mengatakan tantangan pengelolaan sampah sangat berat. Namun begitu Indonesia harus tetap optimis dalam menghadapi dan melewati persoalan tersebut, karena sudah banyak yang telah dilakukan dengan hasil yang positif. Peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pengurangan sampah telah berjalan sangat baik, bahkan diantara negara dunia, peran masyarakat Indonesia sangat...

Read More...
Global Landscapes Forum 2020: Indonesia Inspirasi Bagi Dunia

 
Karena pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan refocussing anggaran nasional untuk jaring pengaman sosial, untuk mengelola Covid-19 dan melindungi rakyat dengan menyediakan fasilitas kesehatan, pasokan makanan, serta stimulus ekonomi bagi mereka yang terkena dampak Covid- 19, khususnya usaha kecil dan menengah dan untuk atasi masalah ketenagakerjaan.

Dalam kondisi ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada konteks tema  diskusi Global Landscape Forum, tetap melangkah bekerja melindungi hutan dari perambahan dan terus meningkatkan langkah-langkah penegakan hukum. Indonesia terus berupaya menjaga kawasan dan lingkungan sebaik-baiknya dan upaya terhindar dari ekosida (ecocide) dan di sisi lain  mendorong prinsip keadilan restorative (restorative justice).

Demikian disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, ketika berbicara pada sesi penutupan Global Landscapes Forum (GLF) Bonn 2020 Digital Summit yang dilaksanakan pada Jum’at (5/6) menjelang tengah malam Waktu Indonesia Barat melalui video conference.
 
Sesi penutupan yang bertajuk Building the Future We Want – Green Recovery from COVID-19 ini menyoroti peluang langkah-langkah stimulus ekonomi dan reformasi kebijakan untuk mendukung ekonomi hijau dan solusi berbasis alam, menjelaskan langkah-langkah prioritas untuk “building back better” dari keterpurukan ekonomi akibat pandemic serta mengeksplorasi hubungan antara pemulihan ekonomi berkelanjutan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Selain Menteri LHK, panelis yang memberikan pandangannya pada sesi diskusi penutupan GLF ini adalah Inger Andersen, Executive Director of UNEP, Prof. Edward B. Barbier, Colorado State University, Ibrahim Thiaw, Executive Secretary of UNCCD, Achim Steiner, Administrator of UNDP, Naoko Ishii, CEO and Chairperson of Global Environment Facility dan Yugratna Shrivastava dari UN Major Groups Youth Representative.
 
Profesor Edward Barbier dari Colorado State University pada sambutan pembukaan sesi menyatakan bahwa...

Read More...
Selamat Hari Lingkungan Hidup 2020

 
Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang peduli dan mendedikasikan diri dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan secara keseluruhan
.
Mari kita terus menjaga keseimbangan manusia dan alam.
.
Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa membimbing dan melindungi langkah-langkah kita untuk kebaikan bangsa Indonesia yang kita cintai=============================              

Read More...
Menteri LHK Siti Nurbaya Luruskan Deforestasi dan Hutan Primer

 
Deforestasi di Indonesia menurun tajam di era pemerintahan Presiden Jokowi, dan itu jelas dalam hitungan areal dari citra satelit. Hasil itu sejalan dengan upaya-upaya yang cukup gigih dan keras dilakukan pemerintah dan masyarakat termasuk dorongan aktivis di tingkat lapangan, terutama dengan penegakan hukum dan pengendalian regulasi seperti moratorium.

"Tidak tepat apabila hasil kerja keras itu kemudian direka-reka dengan membangun justifikasi atas alasan metode, yang menghasilkan data yang menjadikan rancu. Kerancuan ini tidak saja memanipulasi data, tetapi lebih fatal dan menjadi buruk kepada perkembangan dunia akademik bidang studi kehutanan," demikian menurut Menteri LHK Siti Nurbaya.

“Oleh karena itu saya memerintahkan kepada Kepala Biro Humas Sdr. Nunu dan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Sdri. Belinda yang secara teknis menangani untuk menjelaskan bagaimana metode, definisi dan batasan dijelaskan ke ruang publik supaya masyarakat mendapatkan informasi yang adil," lanjutnya lagi.

Dalam pengelolaan hutan di Indonesia, hutan primer dan hutan sekunder merupakan bagian dari hutan alam. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Belinda Arunarwati Margono menjelaskan bahwa hal tersebut mengacu pada beberapa aturan yang ada, termasuk Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No.P.1/VII-IPSDH/2015, Dokumen FREL 2016, SNI 8033, 2014, dan SNI 7645-1, 2014.

“Hutan Primer didefinisikan sebagai seluruh kenampakan hutan yang belum menampakkan bekas tebangan/gangguan. Sedangkan seluruh kenampakan hutan yang telah menampakkan bekas tebangan/gangguan disebut Hutan Sekunder. Secara sederhana, Hutan Alam merupakan gabungan antara Hutan Primer dan Hutan Sekunder; sedangkan Hutan sendiri mencakup Hutan Primer, Hutan Sekunder, dan Hutan Tanaman,” papar Belinda.

Menurut Belinda, menyamakan terminologi Primary Forest yang dipakai Global Forest Watch (GFW) yang merupakan hutan dengan kerapatan tutupan pohon minimum...

Read More...
Satwa-satwa Dilindungi Lahir di Masa Pandemi

 
Bertepatan dengan momentum Hari Keanekaragaman Hayati Dunia yang jatuh pada tanggal 22 Mei dan Idul Fitri pada tanggal 24 Mei, kabar gembira datang dari lembaga konservasi (LK) Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua.

"Alhamdulillah, di hari bahagia Idul Fitri sekaligus prihatin dengan situasi pandemi Covid-19, telah lahir jam 05.00 Wib bayi orangutan betina,” ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya di Jakarta, Senin (25/5/2020).

"Bayi orangutan ini merupakan orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dari induk Evi dan jantan Ipung. Mengingat kelahirannya masih dalam suasana hari raya Idul Fitri, saya menamakan bayi orangutan ini dengan nama Fitri," lanjut Menteri Siti.   

Kelahiran Fitri melengkapi kebahagiaan, karena pada bulan lalu (28/04/2020), seekor anakan gajah juga lahir di TSI Bogor. Anakan gajah ini diberi nama Covid lantaran lahir pada saat dunia mengalami pandemi COVID-19.

Selama penutupan Lembaga Konservasi dan berlangsungnya Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak satwa yang lahir di LK antara lain Gajah Sumatera di TSI Cisarua dan Gembira Loka Yogyakarta, komodo (12 ekor), burung Kasturi Raja (1 ekor), orangutan Fitri di TSI Cisarua, Tarsius (1 ekor) di Faunaland Ancol, Kasuari (3 ekor) di R Zoo and Park di Sumatera Utara, serta satwa-satwa eksotik lainnya seperti Jerapah, Zebra dan common marmoset.

Ini menandakan bahwa pengelola LK telah menerapkan kesejahteraan satwa dengan baik, sehingga satwa dapat berkembangbiak secara alami dan telah menjalankan fungsinya sebagai tempat pengembangbiakan di luar habitat dengan tetap mempertahankan kemurnian genetiknya.

"Diharapkan melalui program breeding terkontrol ini, program konservasi ex-situ link to in-situ bisa dijalankan dan pada akhirnya peningkatan populasi in-situ dapat tercapai", ujar Menteri Siti.

Hal ini juga dibuktikan oleh KLHK dengan telah melakukan pelepasliaran satwa ke habitat alaminya dari pusat rehabilitasi, pusat penyelamatan, dan unit konservasi satwa lainnya sebanyak 214.154...

Read More...
Di Hari Raya, KLHK Tetap Lakukan Rekayasa Hujan Basahi Gambut Riau

 
Di Hari Raya Idul Fitri, Minggu (24/5/2020), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), TNI AU, dan mitra kerja, tetap melakukan rekayasa hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah Provinsi Riau.

"Tim tetap bekerja di hari raya dengan melakukan satu sorti penerbangan. Adapun target penyemaian di Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kepulauan Meranti, menghabiskan 800 kg garam NaCl," ungkap Direktur pengendalian Karhutla KLHK, Basar Manullang, dalam keterangan tertulisnya pada media, Senin (25/5/2020).

Basar mengatakan rekayasa hujan tetap dilakukan karena dari rekomendasi BMKG dan BPPT, masih terdapat potensi awan hujan di atas wilayah langit Riau. Jika pelaksanaan rekayasa hujan ditunda, maka jadwal pelaksanaan yang hanya 15 hari kerja, bisa bergeser lebih lama. Sementara untuk wilayah kerja lainnya sudah menunggu, yakni di Sumatera Selatan.

"Tim tetap bekerja demi Merah Putih. Sebagaimana arahan Ibu Menteri pada kami, rekayasa hujan ini sangat penting artinya guna membasahi gambut, mengisi kanal dan embung, karena sebentar lagi kita akan memasuki musim kering. Mudah-mudahan dengan upaya ini kita bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan berskala besar" kata Basar.

Sejak dimulainya operasi TMC pada 13 Mei lalu, hingga tanggal 24 Mei, telah dilakukan 10 sorti penerbangan dengan total bahan semai NaCl 8 ton di wilayah Provinsi Riau.

TMC berhasil menghasilkan hujan di wilayah Kota Pekanbaru, Siak, Kuala Kampar, Sei Pakning, Kandis dan Sedinginan.

"Sejak dimulainya operasi rekayasa hujan melalui TMC tanggal 14 Mei, hingga tanggal 24 Mei tercatat total volume air hujan secara kumulatif diperkirakan mencapai 33,1 juta m3," ungkap Basar.

Berdasarkan prediksi BMKG, musim panas diprediksi mencapai puncaknya pada periode Juni hingga Agustus. Rekayasa hujan melalui TMC dilakukan KLHK karena melihat mayoritas Titik Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TP-TMAT) lahan gambut di Provinsi Riau, telah menunjukkan pada level...

Read More...
Menteri LHK Gelar Halal Bi Halal Virtual, Para Dubes Apresiasi Hasil Kerja KLHK

 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menjadi moderator halal bi halal virtual pada hari raya Idul Fitri, Minggu (24/5/2020).

Turut hadir dalam agenda virtual ini antara lain Wamen LHK, Sekjen KLHK, Penasehat senior Menteri, Staff Ahli Menteri, Staff Khusus Menteri, Tenaga Ahli Menteri, dan seluruh pejabat eselon I dan II KLHK. Juga hadir perwakilan UNDP, Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Inggris, Asosiasi pengusaha kehutanan, beberapa LSM, dan para mitra kerja KLHK lainnya.

"Saya bersama keluarga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada semua jajaran, juga kepada para pihak yang selama ini selalu terlibat bekerja sama dengan KLHK untuk kepentingan bangsa," kata Menteri Siti yang saat melakukan pertemuan virtual didampingi anak dan cucunya.

Satu persatu jajaran KLHK dan partisipan undangan menyampaikan pesan lebaran mereka dari lokasi masing-masing. Beberapa diantaranya didampingi oleh keluarga, dan tak lupa mendapatkan sapaan hangat dari Menteri Siti.

"Pada kesempatan baik ini saya juga minta maaf pada para suami atau istri, mungkin pasangannya saya repotkan dengan tugas-tugas yang diberikan tanpa mengenal waktu. Bahkan ada yang sampai malam atau dini hari masih dihubungi Menteri. Saya ucapkan terimakasih atas dedikasi jajaran dan dukungan keluarga, " kata Menteri Siti.

"Dalam situasi sulit masa pandemi ini, tetap dituntut melaksanakan tanggung jawab kerja dengan sebaik-baiknya, karena sudah menjadi tuntutan publik yang harus kita penuhi. Pesan saya kita semua harus tetap bekerja secara konsisten dan berkesinambungan," tambahnya.

Di kesempatan yang sama Menteri Siti juga menitipkan pesan kepada kalangan dunia usaha, untuk bekerja sama melakukan transfer teknologi sistem gambut kepada masyarakat, khususnya untuk teknologi pemantauan tinggi muka air tanah pada lahan gambut.

"Terima kasih atas kerjasamanya, dan saya titip agar nanti transfer teknologi gambut juga dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya swasta saja. Ini mohon maaf masih bicara kerjaan di suasana...

Read More...
SOFO 2020: Deforestasi Indonesia Turun Tajam, Komitmen Pemerintahan Jokowi Lindungi Keanekaragaman Hayati

 Konservasi keanekaragaman hayati dilakukan pemerintah Indonesia dengan penurunan laju deforestasi. Angka deforestasi menurun tajam di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bukti komitmen pemenuhan target dan sasaran global yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati hutan.

“Deforestasi global baru-baru ini menurun hampir 40 persen, dan Indonesia berkontribusi penting dalam penurunan tersebut. Deforestasi tahunan Indonesia pernah mencapai lebih dari 3,5 juta hektar dalam periode 1996 hingga 2000, namun telah turun tajam menjadi 0,44 juta dan akan terus turun di masa mendatang," ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pada diskusi panel State of the World’s Forests 2020 (SOFO 2020) virtual launch yang dipusatkan di Kantor Pusat FAO Roma, Italia, Jum’at, (22/5/2020).

Pertemuan virtual ini dihadiri 492 peserta dari Negara-negara anggota FAO. Turut hadir Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu; Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen, dan delegasi penting negara lainnya.

Pada tingkat ekosistem, kata Menteri Siti, Indonesia memiliki 51 juta hektar kawasan lindung, atau lebih dari 28 persen daratan. Ini belum termasuk 1,4 juta hektar Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) yang ada di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit, selain juga cukup banyak di dalam konsesi hutan tanaman industri atau HTI yang diperkirakan bisa mencapai tidak kurang dari 2 juta hektar.

"KLHK bekerja keras konsolidasikan High Conservation Value kawasan berupa kebijakan kawasan lindung dalam upaya melakukan konektivitas habitat satwa yang terfragmentasi selama ini karena perijinan konsesi," jelas Menteri Siti.

Pada tingkat spesies, Indonesia telah menyusun peta jalan memulihkan populasi 25 spesies target yang terancam punah. Dari 270 lokasi pemantauan, diketahui beberapa populasi spesies meningkat dalam lokasi pemantauan, seperti Jalak Bali, Harimau Sumatra, Badak Jawa, Gajah Sumatra, dan Elang Jawa.

Pada tingkat genetik, Indonesia telah mempromosikan bioprospeksi (bioprospecting) untuk keamanan...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9