Tuesday, September 25, 2018

Perbandingan Pilpres Indonesia & Amerika

Pemilihan Presiden di Amerika Serikat menjadi pembicaraan hangat seantero dunia. Di Indonesia, paralel dengan itu pembicaraan dan persiapan untuk pemilihan presiden dan Wakil Presiden juga sudah menghangat. Perkembangan demokrasi di Indonesia, tidak bisa dipungkiri berlangsung dalam koridor pengetahuan dan pemahaman demokrasi ala Amerika.  Refleksinya dalam operasional pemerintahan yang demokratis tercampur baur dengan sistem Eropa dan tradisi Indonesia yang telah berurat-akar dalam budaya demokrasi suku-suku bangsa di Indonesia. Hal ini merupakan pengayaan yang menuntut kita di Indonesia perlu belajar lebih banyak dalam mencari dan terus meng-establish format yang sesuai untuk praktek demokrasi Indonesia dengan geografi, demografi dan kondisi sosial (geo-demo-konsos) Indonesia sendiri.
 
Pemilihan Presiden AS yang telah diterapkan lebih dari 200 tahun masih sering dianggap sebagai pemilihan  presiden secara langsung, tanpa disadari bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden AS tersebut ditentukan oleh para electors dalam suatu proses electoral college. Walaupun dalam kartu suara pemilihan umum rakyat AS memilih langsung nama-nama calon presiden dan wakil presiden yang disukainya, namun pada akhirnya yang mempunyai legitimasi untuk menentukan presiden dan wakil presiden terpilih adalah electoral college. Metode ini dianggap paling baik sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Konstitusi AS tahun 1787 yang dipilih dari berbagai gagasan diantaranya, pemilihan langsung oleh rakyat, pemilihan oleh Kongres dan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Daerah.
 
Pada akhirnya sistem electoral college itu yang kemudian dipilih dan dituangkan dalam Konstitusi AS pasal II ayat (1) yang berbunyi “each state shall appoint, in such manner as the Legislature there of may direct, a number of electors, equal to the whole number of Senators and Representatives to which the State may be entitled in the Congress: but no Senator and Representatives, person holding an office of trust or profit under the United States, shall be apapointed an elector”. Dengan ketentuan konstitusional tersebut jumlah anggota electoral college untuk masing-masing negara bagian ditentukan oleh jumlah wakilnya di Kongres (anggota Senat/senator) dan anggota House of Representatives. Setiap negara bagian memiliki dua senator dan sejumlah anggota House of Reprensentatives yang didasarkan pada banyaknya penduduk masing-masing negara bagian sesuai dengan hasil sensus terakhir yang dilakukan setiap sepuluh tahunan (dasawarsa).
 
Namun konstitusi menegaskan bahwa senator dan anggota DPR serta gubernur dan pejabat politik lain tidak boleh menjadi electors. Pemilihan anggota electoral college dilakukan oleh aktivis politik dan anggota partai melalui prosedur di masing-masing negara bagian, yang pada umumnya dilakukan dalam konvensi nasional partai masing-masing. Pada hari pemilihan umum, para anggota electoral college tersebut akan menyatakan pledge atau posisi pemihakannya kepada salah satu calon yang memenangkan suara popular di negara bagiannya. Partai Republik maupun Partai Demokrat memiliki jumlah calon elector sesuai jatah dari negara bagian tersebut dan ditambah oleh sejumlah calon elector yang disiapkan oleh partai-partai kecil. Namun setelah diketahui pilihan rakyat pada hari pemungutan suara bagi calon presiden dan wakil presiden, jumlah elector dari negara bagian tersebut tetap sama dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sama dengan jumlah senator dan perwakilan negara bagian tersebut di Kongres.
 
Dalam proses penentuan terakhir elector pada setiap negara bagian diterapkan metode winner takes all, yaitu suatu sistem dimana calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh mayoritas suara popular di suatu negara bagian berhak mendapat seluruh elector negara bagian tersebut. Selanjutnya pada hari pemilihan presiden, para elector mengadakan pertemuan di ibukota masing-masing negara bagian untuk secara resmi memberikan suaranya bagi calon presiden dan wakil presiden. Hasil perolehan resmi dari setiap electoral college negara bagian disegel dan dikirimkan kepada Presiden Senat di Washington DC dan dibuka serta dihitung di hadapan seluruh anggota Senat dan House of Representative. Selanjutnya presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik pada waktu yang ditentukan didalam konstitusi.
Untuk memenangkan pemilihan pada tingkat electoral college, calon presiden dan wakil presiden masing-masing paling sedikit harus memperoleh ˝ jumlah  electoral college + 1 elector (atau disebut simple majority). Apabila tidak terdapat satupun calon yang memperoleh suara simple majority electoral college, maka House of Representative yang harus memutuskan pemenang dari 3 (tiga) calon presiden yang memperoleh suara terbanyak pada electoral college. Dalam hal ini, anggota House of Representative memilih presiden melalui surat pemungutan suara (voting) dimana setiap negara bagian hanya memiliki satu hak suara. Sedangkan wakil presiden diputuskan oleh Senat dengan memilih salah satu dari dua calon yang memperoleh suara terbanyak electoral college.
 
Berdasarkan hal itu, sebetulnya presiden dan wakil presiden AS secara resmi dipilih oleh electoral college. Sedangkan rakyat AS meskipun pada hari pemungutan suara memilih langsung nama calon presiden dan wakil presiden, namun hal tersebut lebih pada memberikan gambaran aspirasi rakyat AS dimana keputusan bagi penentuan calon terpilih tetap pada electoral college. Sistem ini merupakan pelaksanaan konstitusi AS.
 
Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia, dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan metode itu  bukan merupakan pilihan seperti  dalam pembahasan konstitusi Amerika karena ada keraguan terhadap intelegensia pemilih AS, serta kekhawatiran bahwa tahap informasi yang cukup luas mengenai calon di luar suatu negara bagian, pemilih pasti akan memilih calon dari negara bagiannya sendiri yang disebut “favorite son”.
 
Para perumus UUD 1945  yang memuat pasal 6A dengan mensyaratkan calon presiden terpilih pada ayat (3) tampak telah melihat situasi ini, sehingga peluang untuk lahirnya “favorite son” sebagai presiden terpilih telah dinetralisasi dalam Pasal 6A  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Meskipun, ketika akan dioperasionalkan, menjadi sangat sulit untuk memenuhi syarat simple majority yang dipersyaratkan lagi dengan perolehan suara yang tersebar di lebih dari 50 provinsi di Indonesia dengan perolehan suara diatas 20%. Untuk mencapai pemenangan terpilih dengan kedua syarat tersebut sekaligus, sangat sulit dicapai dengan satu kali putaran Pemilihan Presiden karena peluangnya untuk memperoleh secara langsung pasangan terpilih  tidak lebih dari 16%. Hal ini juga terbukti pada Pilpres 2004 dengan empat pasangan calon (yang peluangnya rata-rata pada tingkat awal adalah sama yaitu 25%, walaupun peluang sesungguhnya tidak sama rata karena tingkat popularitas pasangan berbeda-beda); harus dilakukan dua kali putaran pemilihan presiden.  Itu sebabnya dalam penyusunan RUU Pilpres dapat dipahami betapa tidak mudahnya untuk menentukan jumlah pasangan calon presiden yang ideal  agar  secara operasional maksud UUD Pasal 6A ayat (3) dapat dilaksanakan. Dengan konsep itu juga maka kekhawatiran atas munculnya “favorite son” dapat dinetralkan.
 
Beban Berat KPU
 
Perbandingan dalam Pilpres Amerika dan Indonesia itu dapat dilihat bahwa untuk Indonesia calon presiden dan wakil presiden berproses dalam satu paket. Berbeda di Amerika Serikat dimana wapres akan datang dari urutan berikutnya setelah presiden terpilih. Demikian pula dalam proses memilihnya, yaitu presiden dipilih oleh House dan wapres dipilih oleh Senat. Yang ada di Amerika itu tentu sebuah pilihan dalam hal kelembagaan negara (unit lembaga dan proses serta values-nya). Indonesia memilih untuk sepenuhnya menyerahkan kedaulatan pada rakyat. Sekaligus pilihan yang diambil dalam UUD dengan pencalonan pasangan capres/cawapres melalui partai politik untuk memberi ruang konsolidasi politik bagi pengembangan struktur, prosedur dan kultur politik, misalnya dengan mendorong koalisi partai politik menuju multi partai sederhana.
Hal lain juga dapat dilihat dalam pilpres Indonesia dibandingkan dengan sistem Amerika, yaitu betapa cukup besarnya kekuasaan dan legitimasi diberikan kepada KPU untuk menghitung dan mengumumkan hasil penghitungan suara. Pada pembahasan dalam RUU Pilpres diwaktu yang lalu, sempat diperdebatkan apakah formalitas pengumuman pemenang pilpres dilakukan oleh KPU ataukah oleh MPR atas pertimbangan mewakili rakyat. Pilihan yang diambil ketika itu ialah memberikan legitimasi yang kuat pada KPU.
 
Pada subyek Pemilu, Pilpres dan Pilkada, sesungguhnya terdapat tiga koridor utama ruang politik, yaitu :
Pertama, koridor politik negara, dalam hal ini Presiden (atau Pemerintah atau Menteri Dalam Negeri) yang sesuai keberadaannya bertanggung jawab atas stabilitas politik dalam negeri, sehingga cukup wajar apabila diharapkan bahwa presiden menjadi penanggung jawab menyeluruh pemilu.
 
Kedua, koridor politik demokratisasi yang harus menjadi penjamin bagi rakyat bahwa demokrasi berlangsung menurut norma demokrasi menurut peraturan dan menurut pengetahuan (keilmuan); yang beban ini ada pada pundak KPU.
 
Ketiga, koridor implementasi teknis administrative berdemokrasi dengan penyiapan seluruh proses dari persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara, mulai dari pemilih, calon yang akan dipilih sampai kepada peralatan atau logistik, yang untuk ini menjadi beban tugas KPU/D  (didukung oleh pemerintah/pemda). Dalam koridor ketiga inipun, KPU/D sepenuhnya memperoleh rujukan, supervisi dan keputusan-keputusan dari KPU, sesuai dengan makna keberadaannya sebagai komisi yang bersifat nasional sebagaimana tercantum dalam konstitusi.
 
Sangat jelas bahwa KPU/D menanggung beban sangat besar, baik beban menjamin nilai demokrasi menurut sifat dan pengetahuan dasarnya (knowledge-based), beban menjamin berlangsungnya proses demokrasi (dibaca Pemilu) di tengah-tengah rakyat dan beban bahwa implementasi berlangsung dalam koridor administratif yang tepat menurut peraturan perundangan. Itu semua merupakan tantangan bagi KPU sesuai dengan kepercayaan yang sangat besar diberikan oleh UUD dan UU kepadanya.

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Parlemen Norwegia Apresiasi Langkah Koreksi Pengelolaan Hutan Indonesia

Langkah koreksi pengelolaan hutan Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, mendapat apresiasi dari delegasi Parlemen Norwegia. Melalui program Perhutanan Sosial, Indonesia disebut kini sangat ambisius mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan serius mengurangi deforestasi.

15 anggota parlemen Norwegia bahkan secara khusus melihat langsung praktik pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC), serta implementasi di bidang kehutanan dan land based sector (termasuk peatland) dengan mengunjungi Pontianak, Kalimantan Barat.

Selain itu juga untuk melihat langsung pengelolaan sawit berkelanjutan. Tujuan terakhir ini sangat berkaitan dengan penerbitan Resolusi Parlemen Norwegia yang meminta Pemerintah Norwegia untuk menerbitkan peraturan pelarangan public procurement biofuel berbahan dasar minyak sawit pada tanggal 2 Juni 2017.

“Kami di sini belajar tentang reformasi Indonesia yang cukup ambisius. Kunjungan ini penting bagi Komite karena dengan melihat dan mendengar langsung cerita reformasi dari Pemerintah dan rakyat Indonesia, kami akan lebih mampu memahami konteks melindungi hutan,'' ungkap Ketua Delegasi, Espen Barth Eide dalam rilis pada media, Senin (24/9/2018).

Kunjungan parlemen Norwegia di Indonesia, berlangsung dari tanggal 21-27 September 2018. Pada tanggal 22 September 2018, rombongan delegasi melakukan  kunjungan lapangan ke Hutan Desa Betang Pisisir Padang Tikar untuk meninjau 10 Hutan Desa yang telah memperoleh ijin definitif Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa.

Di Lokasi Hutan Desa seluas 76.370 hektar ini, rombongan melihat dan berdialog langsung dengan...

Read More...
Internasional Dukung Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Indonesia

Upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia mendapat dukungan internasional. Sebanyak USD 78,48 juta dari total dana Global Environment Facility (GEF)-7, telah dialokasikan untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim dan penanganan degradasi lahan di Indonesia. Dengan ini, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar penerima alokasi STAR (System for Transparent of Allocation Resources), setelah China dan India.

Pada acara National Dialogue Initiative – Global Environment Facility (GEF) dalam rangka perencanaan pemanfaatan sumber dana GEF-7, Menteri LHK Siti Nurbaya, mengungkapkan, kerjasama dengan GEF ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik berupa program ataupun rekomendasi. (21/09)

Dijelaskan Siti Nurbaya dalam sistem kerja politik di Indonesia, persoalan lingkungan dan sustainability sudah punya legal aspek dan hubungan yang sangat kuat, mulai dari UUD 1945, sampai undang-undang dan peraturan. Dalam prakteknya, implementasi yang paling kelihatan adalah partisipasi civil society.

“Dalam menghadapi persoalan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Indonesia sedang bergerak melakukan perbaikan kebijakan alokasi; keterlibatan masyarakat; upaya menekan ketidakadilan; kesehatan dan kebakaran hutan; produksi dan konsumsi; merkuri dan desertifikasi”, ucap Siti Nurbaya.

GEF yang dibentuk pada tahun 1992 merupakan mekanisme pendanaan hibah untuk mendukung negara-negara dalam memenuhi komitmen dari konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi, mengatasi masalah lingkungan global dan mendukung perencanaan dan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG).

Pada prisnipnya...

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi dan berdiskusi dalam rangka mendapatkan kesepahaman atas program dan prioritas pemanfaatan sumberdaya GEF  untuk mendukung upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan memberikan dampak dan manfaat bagi keberlanjutan lingkungan hidup global. Selain itu, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan GEF untuk Indonesia, sejak siklus awal GEF tahun 1991-1992.
Ms. Ishii,
At this important event, let me congratulate you on the successful of the 6th GEF Assembly held in Da Nang Vietnam back last June 2018 as well as the GEF-7 Replenishment.  The Assembly successfully brought all stakeholders has come together and sent a strong message to the world that we need...

Read More...
Rembuk Nasional Untuk Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Percepatanan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) terus diupayakan oleh Pemerintah. Melalui Forum Rembuk Nasional Pemerintah akan mendorong terpenuhinya target RAPS melalui rencana tindak lanjut yang disusun dengan melibatkan partisipasi aktif dari organisasi atau komunitas masyarakat mulai dari level tapak hingga para pengambil kebijakan.

Kurang lebih 300 peserta dari 9 (sembilan) provinsi mengikuti kegiatan yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta (20/9/2018). Kesembilan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya kepada peserta pada acara Peresmian Pembukaan Rembuk Nasional mengharapkan agar RAPS dapat berjalan dengan baik. "Dengan demikian, struktur penguasaan lahan di tanah air betul-betul berkeadilan.", jelas Presiden Joko Widodo.

Data hingga 13 September 2018, telah diberikan akses Perhutanan Sosial seluas 1.917.890,07 Ha

untuk kurang lebih 458.889 KK dengan jumlah Surat Keputusan (SK) sebanyak 4.786 Unit SK Ijin/Hak. Khusus untuk Hutan Adat, hingga September 2018 telah ditetapkan seluas 25.110,34 Ha dengan jumlah 33 unit SK.

Dalam kegiatan Rembuk Nasional RAPS juga diserahkan SK Penetapan Hutan Adat kepada 16 (enam belas) Masyarakat Hukum Adat oleh Presiden RI. Areal Hutan Adat yang ditetapkan dan diserahkan SK-nya dimaksud seluas keseluruhan ± 6.032,5 Ha, yang tersebar di Provinsi Jambi (10 lokasi), Kalimantan Barat (3 lokasi), Sulawesi Selatan (2 lokasi) dan Provinsi Jawa Barat (1 lokasi).

Di Kabupaten...

Read More...
Hari Konservasi Alam, Menteri LHK Ingatkan Ancaman Kepunahan

Konservasi alam menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. Karenanya pemerintah menetapkan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) setiap tanggal 10 Agustus. Tujuannya agar konservasi alam semakin memasyarakat sekaligus sebagai momentum melihat kembali apa yang telah dan harus kita lakukan terhadap alam ini.

Menteri Koordinator bidang perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa Indonesia menganut konsep pembangunan berkelanjutan, yang mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

''Artinya bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan aspek konservasi sumber daya alam yang digunakan, agar tetap lestari sehingga tetap berfungsi dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang,'' kata Darmin saat puncak peringatan HKAN, Kamis (30/8/2018) di Taman Wisata Alam Batu Putih, Sulawesi Utara.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengingatkan kembali pentingnya menjaga sumber daya alam Indonesia. Selain dikenal sebagai 'Megabiodiversity Country' atau negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai 'Biodiversity Hotspot'.

''Yaitu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, sekaligus menghadapi keterancaman atas kepunahannya juga tinggi,'' kata Menteri Siti.

Keanekaragaman hayati Indonesia menurut LIPI, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 720 jenis mamalia (13% dari jumlah jenis dunia), 1.605 jenis burung (16% jumlah jenis dunia), 723 jenis reptilia, 1.900 jenis kupu-kupu, 1.248 jenis ikan air tawar, dan 3.476 jenis ikan air laut.

Jumlah itu belum termasuk...

Read More...
Indonesia dan Australia Tingkatkan Kerjasama Adaptasi Perubahan Iklim

Australia memiliki sejarah kerja sama yang cukup panjang dengan Indonesia, sebelumnya Indonesia bersama Australia telah melaksanakan Asia Pacific Rainforest Summit (APRS) yang menghasilkan banyak kesepakatan diantara negara-negara Asia Pasifik untuk penyelamatan hutan hujan kawasan ini.

Australia dan Indonesia juga telah melakukan kerjasama dalam bidang penghitungan karbon yang akhirnya tertuang dalam Indonesia National Carbon Accounting System (INCAS), yang merupakan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) dari Gas Rumah Kaca (GRK), termasuk aktivitas REDD+.

Saat bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Lingkungan Hidup, Mr. Patrick Suckling, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, “Indonesia ingin meneruskan kerjasama dengan pihak Australia terutama dalam bidang sistem pengukuran karbon kredit, karena Australia dan New Zealand telah mengimplementasikan pengukuran tersebut”.

Indonesia memiliki target penurunan emisi sebesar 29% pada 2030 dan dengan dukungan internasional target tersebut menjadi 41%, dimana penurunannya ditargetkan sebesar 17% dari kehutanan termasuk dari blue carbon forest terutama mangrove, sementara 11% penurunan dilakukan melalui sektor energi.

Setelah mengadopsi Perjanjian Paris di COP-21, Indonesia telah membangun Sistem Registrasi Nasional (SRN) sebagai instrumen dari transparansi kerangka kerja pengukuruan karbon pada tingkat nasional.

SRN yang diperkenalkan kepada publik pada tahun 2016 lalu memiliki peran utama dalam mencatat dan memverifikasi penerapan kontribusi nasional pengurangan GRK termasuk REDD+.

Dalam pertemuan ini Menteri Siti juga...

Read More...
Apresiasi Internasional pada Perubahan Tata Kelola Hutan Indonesia

Informasi, kompleksitas, dinamika serta tindakan korektif sektor kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dirangkum dalam sebuah buku berjudul “The State of Indonesia’s Forest (SoIFO) 2018”. Sebuah publikasi yang disiapkan KLHK, FAO Representative dan dukungan Pemerintah Norwegia ini, menyajikan pergeseran paradigma melalui langkah-langkah perbaikan yang berfokus pada penanganan deforestasi dan degradasi hutan, partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, pendekatan baru dalam konservasi hutan, dan peningkatan kontribusi sumber daya hutan untuk pembangunan ekonomi.

“Kami baru saja mempresentasikan buku SoIFO 2018, dan menjelaskannya di Side Event selama sidang The 24th Session of the Committee on Forestry (COFO-24) of the Food and Agruculture Organization (FAO) di Roma, Italia, tanggal 17 Juli 2018 dan memperoleh umpan balik yang menggembirakan”, ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pada acara Working Lunch on SoIFO The State of Indonesia’s Forests 2018, yang dihadiri duta besar negara sahabat, dan para pemimpin organisasi internasional di Jakarta (8/8/2018).

Sebagaimana diketahui, masalah utama sektor kehutanan di Indonesia meliputi kebakaran hutan dan kabut asap, penebangan dan degradasi hutan, kepemilikan tanah, kepemilikan tanah dan konflik tenurial, dan seterusnya.

Di dalam buku SoIFO 2018 dibahas upaya korektif dan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan tersebut. Soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) misalnya, selama kebakaran besar tahun 2015 Presiden Jokowi secara langsung memimpin proses pengendalian karhutla....

Read More...

Menteri LHK, Siti Nurbaya meminta birokrat KLHK paham bahwa dalam menyelesaikan program kerja tidak hanya berpatokan pada keberhasilan mencapai target secara teknis semata, namun harus memperhatikan ketercapaian sasaran secara politis yaitu memenuhi keinginan masyarakat. Hal ini diungkapkan Menteri LHK, Siti Nurbaya pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tahun 2018 yang diselenggarakan di Auditorium Dr. Soedjarwo Kantor Pusat KLHK, Jakarta (6/8).

“Sasaran kinerja kita bukan hanya sasaran teknis saja, tetapi juga sasaran politis yang artinya apa yang kita kerjakan harus memenuhi harapan rakyat, sehingga dapat membangun kepercayaan rakyat,” urai Siti.

Untuk meningkatkan capaian kinerja yang berkaitan dengan isu strategis KLHK, Siti Nurbaya meminta jajarannya untuk melakukan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari  government menjadi governance, yang meninggalkan pola old public administration menjadi new public management/new public service.

“Kita harus berubah from government to governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan menjadi terbuka dan dalam prosesnya melibatkan partisipasi masyarakat, tidak dapat lagi bekerja secara tertutup dan menegasikan keberadaan masyarakat” tegas Siti.

Perilaku-perilaku bekerja secara konvensional yang masih terjadi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) KLHK juga menjadi salah satu yang dikritik oleh Menteri Siti. Sistem kerja bussines as usual dari jajaran KLHK disebut Siti menjadi sebab selalu terjadi temuan yang berulang pada hasil audit Inspektorat Jenderal KLHK, BPK RI dan BPKP. Menteri LHK meminta birokrat KLHK meninggalkan zona nyaman dan responsif...

Read More...
Menteri LHK Prioritaskan Evakuasi di Taman Nasional Rinjani

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menginstruksikan jajarannya  melakukan prioritas evakuasi bagi seluruh pendaki yang terjebak di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) saat gempa melanda NTB, Minggu lalu. Hingga Senin (30/7), upaya evakuasi terus dilakukan dengan melibatkan TNI, BNPB, Polri, Mapala, tim TNGR, dan pihak terkait lainnya.

"Sesaat setelah bencana, saya koordinasi terus dengan Dirjen KSDAE dan Dirjen Perubahan iklim. Bahkan bila perlu helikopter kita dipakai dulu untuk NTB, membantu evakuasi ataupun drop logistik bagi pendaki yang masih terjebak di dalam kawasan," kata Siti Nurbaya dalam siaran pers.

Keluarga besar KLHK juga tengah berduka, karena mendapat kabar salah satu putra dari staf Balai Litbang LHK Makassar, bernama Muhammad Ainul Takzim, meninggal dunia akibat bencana tersebut.

"Innaalillaahi wainnaa ilaihi rooji'uun. Saya juga mengucapkan rasa dukacita yang sedalam-dalamnya pada seluruh korban, dan juga masyarakat terdampak bencana. Semoga diberi kekuatan dan kesabaran," kata Siti.

Hingga dini hari Senin, jumlah pendaki TNGR yang diperkirakan naik sesuai daftar pengunjung adalah 820 orang.  Rinciannya yang naik tanggal 7 Juli sebanyak 448 orang, dan tanggal 28 Juli sebanyak 372 orang. Jumlah ini masih bisa bertambah termasuk porter guide, serta tamu yang naik tanggal 25 dan 26 Juli. Pengunjung yang sudah terdaftar turun sampai hari Minggu, sebanyak 680 orang.

Saat ini masih ada yang terjebak di jalur pendakian, mereka berada di dua titik yaitu di jalur Sembalun, dan Batu Ceper.

"Untuk evakuasi ada bantuan personil Koppasus 100 orang, dan ada heli dari Kodam Udayana...

Read More...
KSP Konsolidasikan  Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Paling tidak ada empat alasan sehingga urgensi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2018 ini menjadi penting.

Dalam satu bulan ke depan hingga 2019, Indonesia akan menghadapi tiga peristiwa penting. Yakni pesta olahraga Asian Games XVIII di bulan Agustus, Annual Meeting World Bank-IMF 2018 bulan Oktober di Bali, dan pesta demokrasi pada April 2019.

Di sisi lain, negara tetangga, Malaysia sudah memuji upaya pemerintah mencegah asap dan Karhutla tahun 2017.

Betapa pentingnya penanganan Karhutla ini, terlihat dari sikap Presiden Joko Widodo sendiri yang tak mau kompromi dengan adanya kebakaran hutan dan lahan untuk tahun 2018.  "Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani aturannya masih sama, masih ingat? Dicopot!" ujar Jokowi dalam rapat soal Karhutla di Istana Negara, Selasa (6/2/2018).

Oleh karena itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Rapat Persiapan Pemantauan Karhutla 2018, Rabu (25/7/2018) di Bina Graha, Jakarta meminta pemerintah daerah, KLHK, Polri, TNI, BIN, BMKG, BNPB, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait untuk bekerja keras menuntaskan masalah ini. “Saya minta, agar kita semua mengerahkan kemampuan maksimal dan bekerja bersama untuk menanggulangi kebakaran hutan,” tegasnya.
 
Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan perbaikan proses kerja masing-masing kementerian dan lembaga.
Dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap, kementeriannya melakukan monitoring langsung di wilayah-wilayah yang kerap dilanda kebakaran hutan dan lahan. Seperti Kalimantan Tengah, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat,...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Internet Marketing Support oleh PromosiMedia.Com