Thursday, September 29, 2022

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya


Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk menjawab pertanyaan apakah benar bahwa hutan sebagai sumber penghidupan warga masyarakat perdesaan, telah dioptimalkan fungsinya secara sosial, sehingga dapat membantu mengurangi dan mengatasi kemiskinan, bagi warga masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Di Indonesia  program pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community based forest management), dimulai tahun 1995, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan (Kepmen 622/95).  Kebijakan ini lahir untuk bisa mengakomodir peranserta masyarakat, dalam mengelola hutan, baik di dalam kawasan hutan produksi maupun di kawasan hutan lindung.  Sayangnya, oleh banyak pihak, SK 622/Kpts-II/1995 dinilai masih artifisial, dalam model pemberdayaan masyarakatnya. Dimana, disamping jangka waktunya pendek (2 tahun), pemanfatan hutan yang ada, ternyata sangat dibatasi hanya pada kegiatan tumpangsari dan hasil hutan bukan kayu. Bobot program masih hanya pada pemberdayaan masyarakat saja (yang mungkin belum utuh).

Kemudian pada tahun 1998, SK Menhut Nomor 622/Kpts-II/1995 diperbaharui  menjadi SK. Menhut Nomor 677/Kpts-II/1998. Essensi dari perubahan ini dimaksudkan untuk mengatur pemberian akses kepada masyarakat, dalam Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan melalui lembaga koperasi.  Lagi-lagi disini masih hanya pada konsep pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, seiring dengan kebijakan otonomi daerah, Menteri Kehutanan menetapkan SK Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, sebagai pengganti dari SK 865 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Kehutanan  nomor 677 Tentang Hutan Kemasyarakatan.  Ketentuan (SK.31) ini, dipandang sebagai bagian dalam pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan di tingkat daerah.

Dalam proses perjalanannya, di tahun 2007,  program HKm kemudian diperluas dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Berdasarkan PP tersebut, ditetapkan pula peraturan teknis yang mengatur tentang HKm, HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan.
 

 
Kebijakan Perhutanan Sosial, bukan sekedar pemberdayaan

Kebijakan perhutanan sosial saat ini merupakan kebijakan yang utuh untuk hutan bagi kesejehteraan masyarakat dengan beberapa skema yakni HD (Hutan Desa), HTR (Hutan Tanaman Rakyat) , HKm (Hutan Kemasyarakatan), HR (Hutan Rakyat), Kemitraan dan  HA (Hutan Adat).Dia merupakan kebijakan untuk kita bisa mendapatkan orientasi baru, yakni produktivitas masyarakat tepi hutan dan atau didalam hutan. 

Konsitusi kita menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan  menjadi mansuisa  yang produktif juga merupakan salah satu dari unsur hak azasi manusia.  UUD 1945 menjamin hal tersebut. Jadi kebijakan perhutanan sosial, bukan hanya soal perizian semata, melainkan soal pintu masuk, akses kelola hutan menuju kesejahteraan. Rakyat harus menjadi komunitas produktif dan berbisnis secara sistimatis. Dengan demikian  banyak aspek dalam kebijakan perhutanan sopsial seperti kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH), teknologi, pemasaran dll yang juga harus siap.
 

 
Perkembangan luasan areal hutan menunjukkan evolusi hutan Indonesia dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat.  Pada era TGHK atau Tata Guna Hutan Kesepakatan  sekitar tahun 1978-1983an dan sebelumnya, dikenal dengan istilah hutan register, tercatat luas hutan Indonesa sekitar 144 juta hektar. Luas hutan ini kemudian menjadi sekitar 137 juta hektar pada  sekitar tahun 1992-1997 pada era padu serasi antara tata ruang hutan dan tata ruang wilayah. Serta kemudian pada penerapan penuh tata ruang wilayah ditahun 2007 danseterusnya tercatatluas areal hutan menjadi 126 juta  hektar. Yang bisa dilihat dari isni ialah bahwa selama proses itu telah terjadi pelepasan kawasan hutan untyuk masyarkat seluas tidak kurang dari 18 juta hektar, yang harusnya sudah bisa menunjukkan kesjehteraan masyarakat. Apa yang terjadi bahwa ketika era pemerintahan Presiden Jokowi ini dimulai, dalam Nawa Cita Presiden diidentifikasi dengan baik adanya permasalahan tenurial, konflik dan lain-lain. Begitu pula kesenjangan dalam land holding atau pengelolaan lahan. Data perijinan menunjukkan bahwa tidak kurang dari 43 juta areal kawasan hutan telah diberikan ijin sejak tahu 1980-an seperti HPH, HTI, pelepasan menjadi penggunaan lain seperti kebun, tambang dan lain-lain. Perijinan itu di waktu yang lalu lebih banyak diberikan kepada korporat atau sekitar 96 % sedangkan hanya sekitar 4 % dalam bentuk perijinan bagi masyarakat. Presiden Jokowi melalui Nawa Cita melakukan langkah korektif. Mengubah dan menjadikan keberpihakan kepada rakyat  lebih mengemuka, diaktualisasikan. Dengan 43 juta hektar areal berijin tersebut,  ditambahkan dengan areal ijin hutan sosial seluas 12,4 juta hektar serta pencadangan kawasan untuk  tanah reforma agraria, serta dengan memproyeksikan bahwa penambahan ijin untuk korporat dibatasi secara proporsional dan tidak akan berkembang luas, diproyeksikan bahwa perubahan proporsi perjinan akan bergeser dari 96 % bagi korporat dan 4 % bagi rakyat, akan menjadi sekitar 29-31 % untuk rakyat dan sekitar 69-71 % untuk korporat.

Persoalannya lebih lanjut, pola perijinan rakyatyang bagaimana yang tepat untuk betul-betul dapat menjawab bagi hadirnya kesejahteraan rakyat? Maka pengembangan kebijakan perhutanan sosial menjadi tidak mudah serta-merta dirumuskan, dan harus dilakukan denganhati-hati dan harus dapat diyakini implementasinya dapat berjalan baik. Itu sebabnya maka penetapan kebijakan tidak dapat langsung serta-merta dirumuskan. Tetapi  dirumuskan dalam formulasi yang tepat dan komprehensif.
 

 
Beriringan dengan kebijakan reforma agraria dan perhutanan  sosial, Presiden Jokowi juga terus memikirkan konsep pengembangan ekonomi yang berkeadilan. Dengan mendapatkan saran, masukan dan berbagai referensi dan digodok  secara teknis  dalam koordinasi Menko Perekonomian, MenLHK, Menteri BUMN dan Menteri ATR serta KSP (era Teten Masduki),  terus diyakinkan kepada Presiden. Pada akhirnya dapat ditetapkan kebijakan Presiden Jokowi untuk kernagka pemerataan ekonomi terdapat 3 elemen dasar yaitu : 1) akses kepada aset (dalam hal ini lahan); 2) kesempatan untuk berusaha serta 3) kapasitas manajamen oleh SDM/masyarakat.

Dalam kerangka inilah maka Program Perhutanan Sosial berkembang secara utuh dan menjadikan penanda baru eraJokowi untuk membangun kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan, yang ditetapkan ancer-ancer arahnya pada bulan September 2016  bagi kebijakan perhutanan sosial.

Dalam proses yang panjang sejak akhir 2014 dan sepanjang tahun 215 serta sebagain waktu di tahun  2016, upaya untuk meyakinkan Presiden menjadi bagian sangat penting akan hadirnya program Perhutanan  Sosial penanda baru  di era Presdien Jokowi ini.

Menteri LHK melakukan konfirmasi  empirik di lapangan, simulasi perkembangan kebijakan, stimulasi, fasilitasi pendampingan aktivis   di lapangan. Konfirmasu langsung ditengah-tengah masyarakat, dengan  kunjungan kerja  lapangan untuk melihat format bisnis, pembinaan kelembagaan kelompok tani hutan, orientasi ekonomi kreatif, potensi wisata, dan industri kayu rakyat guna menopang upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan melalui skema Perhutanan Sosial.

Beberapa snapshots  yang dilakukan oleh MenLHK sebagai berikut :

Untuk skema Hutan Kemasyarakatan, saya berkunjung ke Kalibiru Kabupaten Kulon Progo. Di sana rakyatmemanfaatkan ekowisata pemandangan yang indah dan mampu meningkatkan ekonomi rakyat disekitarnya.

Adapun untuk skema Mitra Konservasi saya berkunjung ke Tahura Wan Abdurahman di Lampung. Di sini saya melihat agroforestry dan rakyat setempat yang dulunya merambah dan melakukan penebangan ilegal, sekarang menikmati HHBK (hasil Hutan Bukan Kayu), kelimpahan air dan terbebas dari longsor, banjir, dan kebakaran hutan.Selain itu di Gedong Wani, saya melihat potensi pengembangan pangan dan ternak melalui Kemitraan dengan KPHP.

Selanjutnya untuk skema Hutan Desa/Hutan Nagari saya berkunjung ke Hutan Nagari Sungai Buluh di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Di sana rakyat mengelola hutan dengan kearifan lokal dan menerapkan hukum adat nagari.Ada Lubuk Larangan dengan sungainya yang jernih, kalau ada penduduk yang mengambil ikan tanpa upacara adat, dikenakan sanksi pembayaran 10 sak semen. Juga saya hadir di Desa Indudur  Kabupaten Solok, dengan konsep kelembagaan yang telah cukup baik melalui kelembagaan Peraturan Nagari.

Untuk skema pembayaran jasa lingkungan tata air (Payment for Environmental Services/ PES), saya berkunjung ke Rawa Danau Kabupaten Serang, Banten. Di sana kelompok tani hutan mau menanam, dan memelihara hutan di pekarangannya dan menjaga Cagar Alam Cidanau karena ada pembayaran dari pengguna air di Cilegon yaitu Krakatau Steel, Asahimas, dan Candra Asri yang membutuhkan air untuk kegiatan industri dan air minum kota Cilegon. Di sini kelompok tani sebagai sellers dan industri di Cilegon sebagai buyers.

Untuk skema Hutan Adat saya mendatangi Masyarakat Hukum Adat Amatoa di Kajang, kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saya masuk di Hutan Adat yang berfungsi produksi dimana struktur hutan, strata canoppy, terjaga dengan baik, karena mereka mempraktekan tebang pilih atau memungut Hasil Hutan Bukan Kayu-nya untuk kebutuhan sendiri. Ketika memasuki kampung adat dan bersama-sama di balai pertemuan adat, bisa kita rasakan suasana kebatinan yang sulit diutarakan, dan terasa ketulusan para tetua adat, juga saya mendengarkan penjelasan bagaimana aktualisasi selama ini dan saya melihat  konsep kelembagaan  dengan nilai-nilai yang diaktualisasikan dlaam keselrasan prinsip-prinsip budaya desa adat dengan pola kerja  desa administratif/pelayanan umum.  Saya  kira ini sangat penting sebagai aktualisasi pengakuan dan perlindungan oleh negara atas Masyarakat Hukum Adat.

Demikian juga untuk skema HTR, saya mengunjungi Desa Hajran di Jambi dimana rakyat setempat akan mengusahakan jenis-jenis tanaman cepat tumbuh untuk membangun industri veneer milik sendiri. Ini juga sejalan dengan perintah Bapak Presiden kepada Kementerian LHK dan APHI agar menyusun Road Map Industri Perkayuan untuk membangkitkan kejayaan industri perkayuan di Indonesia, yang juga sednag dbahasa leh KEIN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional)

Untuk skema Hutan Rakyat, saya datang ke Kalimantan Selatan ke Desa Telaga Langsat Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk bertemu dan berdialog dengan anggota kelompok tani Hutan Rakyat Silvopastur. Di sini Hutan Rakyat dikelola dengan baik antara lain ditanami jenis pohon, juga ada ternak sapi yang sehat dan kotorannya digunakan untuk biogas, ada kolam ikan, dan lebah madu sekitar 500 koloni yang tersebar hingga kecamatan-kecamatan.

Cukup sulit mengekspresikan dengan kata-kata,  tentang pancaran kondisi masyarakat yang memilki harapan besar, ketulusan,  kejujuran, kegembiraan, optimisme dan semangat yang besar untuk perwujudan Perhutanan Sosial di  Indonesia secara utuh.
 

 
Dengan keyakinan yang ada, digulirkan secara resmi program Perhutanan Sosial pada 21 September 2016 dan selanjutnya melangkah dengan segala perangkat regulasi dan berbagai aktivitas. Tidak mudah, cukup rumit di lapangan dan penuh tantangan.  Beberapa kali Presiden Jokowi melakukan observasi lapangan sambil melakukan penyerahan keputusan tentang SK Perhutanan Sosial di luar Jawa dan di Jawa.  Dalam perjalanan ini juga terus dilakukan  pembelajaran di tengah masyarakat untuk terus ditingkatkan agar implementasi dapat berlangsung baik. Terus menerus petunjuk lapangan diberikan oleh Presiden kepada Menko Ekuin, MenLHK  dan MenBUMN serta seluruh jajaran yang terlibat.
 
 

 
Era Presiden Jokowi, Penanda Baru

Konsep perhutanan sosial harus mampu sejahterakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.Penegasan Presiden Jokowi pada penyerahan SK Perhutanan Ssial di Kaliantan Tengah : “Hutanharusmendatangkankesejahteraanbagimasyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Konsep perhutanan sosial akan memberikan aspek legal masyarakat menanam di hutan rakyat.Semangat perhutanan sosial memunculkan keadilan sosial. Masyarakat hidup di perhutanan sembari melestarikan sumberdaya hutan” ( Jokowi, 21 Desember 2016,Pulang Pisau, Palangkaraya.Kalimantan Tengah ).
 
 
 
Target Program Pehrutanan Sosial dituangkan dan dijabarkan, dalam Renstra Kementerian LHK dan berdasarkan data Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dengan Keputusan Menteri Nomor SK.4865/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2017 tanggal 25 September 2017. Maka dari sinilah mulai Perhutanan Sosial Era Baru.
 

 
Selanjutnya, dilakukan penyerahan SK Perhutanan Sosial di Kabupaten Pulang Pisau (20 Desember 2016), dan diikuti dengan Pencanangan Hutan Adat di Istana Negara (tanggal 30 Desember 2016).
Yang harus diperhatikan, bahwa lahan kawasan bukan untuk dibagi-bagikan, tetapi berupa akses kelola kawasan hutan, pemberian hak dan izin pemanfaatan kawasan hutan negara, untuk kemakmuran rakyat.

Sejak diberikan kali pertama oleh Presiden RI, hingga kini telah direalisasikan areal perhutanan sosial bagi rakyat seluas 1.573.459.04 Ha,  berupa SK Ijin bagi sebanyak 4.345 SK dan mencakup 364.717KK di seluruh Indonesia.

Melengkapi target 12,7 Juta Ha (RPJMN 2015-2019), terus dilakukan penyesuaian dari berbagai implementasi lapangan.  Penyederhanaan Peraturan Terkait Skema PS menjadi 2 Permenhut yaitu P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Aplikasi Perijinan Perhutanan Sosial secara online (Akses Kelola Perhutanan Sosial) online, difasilitasid na didukung oleh POKJA Perhutanan Sosial di pusat dan daerah, serta kegiatan Pendampingan PS  dan Fasilitasi Peningkatan kapasitas Usaha PS. Berbagai model juga terus berkembang. Pola kerja bersama rakyat dan swasta dalam kolaborasi  untuk mengatasi masalah-masalah tenurial di lapangan juga diharapkan berangsur hilang dan konflik lahan yang selalu menjadi momok bagi rakyat desa harus  segera berakhir.

Proram Perhutanan Sosial era Presiden Jokowi ini sangat penting bagi kemajuan rakyat yang  ditandai dengan ciri-ciri : utuh, tidak sekedar pemberdayaan masyarakat sebagai peerja, tetapi masyarakat sebagai dan dalam kapasitas sebagai  pelaku usaha.  Ada fasilitasi yang utuh, dimana akses terhadap lahan usaha disertai dengan  akses fasilitasi pemerintah seperti sarana usaha tani termasuk permodalan  usaha serta perintisan bersama pola off-taker, penerima produk akhir, dan dalam cluster usaha, sehingga timbul interaksi ekonomi dan sentra ekonomi domestik, juga dapat terbangun kohesi sosial masyarakat dalam kondisi yang jauh lebih baik dan rakyat akan lebih optimis menatap masa depan.


Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Kampung Gadis, Kelola Lingkungan Sehat, Produktif Dan Rendah Emisi

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Sigit Reliantoro mengunjungi Kampung Berkualitas Guyub, Aman, Damai, Indah, Sejahtera (GADIS) Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Jawa Tengah.Pada kunjungan tersebut Menteri LHK berkesempatan untuk melihat pengelolaan Bank Sampah Beo Asri dan meresmikan Program Desa Mandiri Energi melalui inovasi teknologi ramah lingkungan Eco Smart Greenhouse Hidroponik terintegrasi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 1.000 Watt Peak (WP).Inovasi Eco Smart Greenhouse Hidroponik bermanfaat bagi masyarakat untuk proses pembibitan hidroponik dengan menggunakan panel surya sebagai sumber listrik untuk otomatisasi penyiraman bibit.Menteri Siti mengapresiasi karena program ini telah membuahkan hasil bagi kelompok petani hidroponik, yaitu berupa peningkatan pendapatan ekonomi kelompok yang berasal tidak hanya dari menjual produk sayuran, namun juga dari menjual bibit-bibit tanaman hidroponik."Secara efektif, masyarakat memperoleh peningkatan pendapatan sebesar Rp 500.000/bulan dibandingkan dari sebelumnya masyarakat harus membeli bibit Rp1.200.000/unit per bulan," ujar Menteri Siti.Sementara itu Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji bercerita jika dirinya sejak pertama menjabat Bupati Cilacap mengetahui jika kampung di bantaran rel kereta adalah lokasi  kumuh, tempat pembuangan sampah, kawasan kenakalan remaja, dan lokasi sering terjadi kecelakan di rel kereta api. Namun setelah bekerja sama dengan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU IV Cilacap, lokasi ini menjadi lebih produktif, sehat dan mandiri."Kampung yang kumuh ini kita ubah menjadi kampung yang sehat, bukan hanya ditata untuk menjadi indah saja, tapi juga bagaimana agar juga bisa menghasilkan," tutur Bupati Tatto.Program GADIS diinisiasi sejak tahun 2017 dengan pendampingan dari PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan, kesehatan dan pendidikan.Kelompok...

Read More...
Green Leadership Indonesia Siapkan Generasi Tangguh Lingkungan

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Prof. Siti Nurbaya meresmikan Pelatihan dan Pendidikan kepada 350 pemuda dari berbagai regional dalam tajuk “Green Leadership Indonesia (GLI) angkatan ke-2” secara virtual, Sabtu (17/9/2022).

Program Green Leadership Indonesia ini diinisiasi oleh Institut Hijau Indonesia, serta didukung oleh Walhi, KNTI dan HUMA. Program ini akan memfasilitasi anak muda sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki perspektif keadilan sosial dan lingkungan hidup dan keberpihakan kepada lingkungan hidup.

Program ini ingin menjaring calon pemimpin yang berasal dari beragam latar belakang agar semua segmen dalam masyarakat memiliki calon pemimpin yang punya prespektif green dan keberpihakan nyata bagi penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Para peserta didik akan ditemani oleh para leaders, akademisi, praktisi, dan aktivis yang memiliki rekam jejak panjang dalam bidang masing-masing.

Sebelumnya, GLI angkatan 1 yang lalu telah menelurkan sebanyak 118 leaders dari berbagai daerah di Indonesia. Menteri Siti sendiri telah mewisuda mereka pada bulan Desember tahun 2021. Kini, terdapat peningkatan jumlah siswa menjadi 350 peserta yang terbagi dalam 9 regional yang menjadikan program pelatihan dan pendidikan lebih merata.

Menteri Siti dalam sambutannya mengungkapkan kegembiraan dan apresiasinya kepada GLI  dan seluruh generasi muda Indonesia yang aktif dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan dan sumber daya alam yang cukup krusial saat ini.

Menurut Menteri Siti, keadilan merupakan kata kunci yang harus diwujudkan dalam setiap aspek, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta dalam pembangunan secara umum, yaitu adil secara sosial dan adil secara ekologis. 

“Seperti cita-cita negara Indonesia ketika didirikan yaitu untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itulah yang akan kita wujudkan bersama dan ditempuh melalui pencapaian tujuan negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan...

Read More...
Menteri LHK Di Universitas Syiah Kuala Tegaskan Ekosistem Leuser

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya hadir sebagai Dies Reader pada Sidang Terbuka, dalam rangka memperingati milad ke-61 Universitas Syiah Kuala (USK), di Banda Aceh, Kamis (15/9). Menteri Siti juga memberikan orasi ilmiah berjudul Indonesia's Folu Net Sink 2030: Penguatan Tata Kelola dan Konservasi Sumber Daya Hutan Berbasis Lanskap."Indonesia's Folu Net Sink 2030 diharapkan tidak hanya dapat mencapai target dalam penurunan emisi GRK, namun juga sekaligus dapat dijadikan momentum untuk mempercepat proses penguatan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia, dalam hal ini konservasi sumber daya hutan berbasis lanskap," kata Menteri Siti.Berbicara lanskap di Provinsi Aceh, tidak terlepas dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Keberadaan KEL, menjadikan Provinsi Aceh satu-satunya yang memiliki nilai kekayaan alam key wildlife atau hidupan liar kunci tertinggi dan terlengkap. KEL juga merupakan satu-satunya kawasan hutan di Indonesia yang menjadi habitat empat satwa langka yakni harimau, gajah, orang utan, dan badak.KEL adalah suatu lanskap luas yang terdiri dari lanskap konservasi, perlindungan, produksi, dan pemukiman masyarakat. Ini menegaskan bahwa KEL bukan seluruhnya merupakan lanskap konservasi dan perlindungan, namun juga merupakan lanskap produksi dan pemukiman masyarakat."Lanskap produksi di KEL diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi kehutanan yang mendukung perekonomian masyarakat lokal dan masyarakat adat serta sektor dunia usaha," tutur Menteri Siti.Lebih lanjut, Menteri Siti menjelaskan bahwa KEL dengan luas areal lebih dari 2,5 juta hektar tidak sama dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang merupakan kawasan konservasi seluas lebih kurang 830 ribu hektar. TNGL menjadi bagian dari KEL."KEL itu jadi seperti watershed area, dimana pada areal tersebut terdapat segala kegiatan dengan land use dan Land Utilization Type atau LUT yang bermacam-macam menurut tradisi masyarakat. Jadi ada LUT konservasi, LUT pertanian rakyat, bahkan pemukiman. Jadi KEL merupakan ruang hidup yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat....

Read More...
Indonesia's Folu Net Sink 2030: Penguatan Tata Kelola dan Konservasi Sumber Daya Hutan Berbasis Lanskap

Indonesia's Folu Net Sink 2030: Penguatan Tata Kelola dan Konservasi Sumber Daya Hutan Berbasis Lanskap     

Read More...
Generasi Muda Berwawasan Lingkungan Berperan Penting Dalam Pengendalian Perubahan Iklim

 Pelibatan generasi muda dalam pengendalian perubahan iklim sangatlah penting. Keberadaan generasi muda saat ini, menjadi yang terbesar dalam sejarah. Ini saatnya generasi muda Indonesia menunjukkan potensi besar yang dimiliki, dan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan.“Inilah saatnya bagi kita semua untuk melakukan aksi nyata dalam pengendalian perubahan iklim,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya pada Soft Launching Green Leadership Indonesi (GLI) angkatan ke-2 Tahun 2022 yang digelar di Jakarta, Selasa (13/9).Komitmen kepedulian generasi muda terhadap lingkungan ini, disampaikan Menteri Siti, ditegaskan pada pertemuan Youth 20 (Y20) di Balikpapan pada sambutan Co-Chair Y20 tanggal 21 Mei lalu. Mereka tidak hanya ingin menerima sumberdaya alam dan lingkungan yang baik di masa datang. Mereka menyatakan bahwa sekarang, ikut dalam memikirkan, merencanakan dan mengembangkan kebijakan serta pengambilan keputusan tentang sumberdaya alam dan lingkungan di Indonesia.“Saya sangat menghargai itu dan terima kasih atas kemajuan dan kedewasaan dalam berpikir dan bersikap seperti itu. Sungguh luar biasa dan sangat membanggakan,” ujarnya.Menteri Siti mengatakan tentu harus ada langkah-langkah dan sistematika kerja menuju dan tiba pada proses tersebut. Sebagaimana inisiatif dari Green Leadership Indonesia yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk terus mengembangkan diri. Bersama generasi muda, perlu terus dikembangkan kerja-kerja lingkungan secara nyata di lapangan, di seluruh pelosok tanah air.“Kita membutuhkan generasi penerus dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia ke depan, yang dibekali pendidikan, pengetahuan dan leadership (kepemimpinan). Ini adalah awal dari potensi untuk membangun dan menjaga lingkungan hidup, melalui generasi muda berwawasan lingkungan yang mencintai Indonesia,” kata Menteri Siti.Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Espen Barth Eide, yang juga hadir pada kesempatan tersebut mengatakan generasi muda baginya amat berarti. Peran generasi muda juga menjadi aspek penting dalam kerja...

Read More...
Kerjasama Baru Indonesia – Norwegia Pada Pengurangan Emisi GRK Sektor Kehutanan Dan Penggunaan Lahan Lainnya

 Kemitraan baru antara Indonesia dan Norwegia dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) tentang Partnership in Support of Indonesia’s Efforts to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Forestry and Other Land Use telah ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Espen Barth Eide di Jakarta 12 September 2022.Mou ini akan memperkuat upaya Indonesia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, adapun ruang lingkup kerja sama meliputi: (1) Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan melindungi dan mengelola hutan dengan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat; (2) Peningkatan kapasitas untuk memperkuat penyerapan karbon hutan alam melalui pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial, termasuk mangrove; (3) Konservasi keanekaragaman hayati; (4) Pengurangan emisi gas rumah kaca dari kebakaran dan kerusakan lahan gambut; (5) Penguatan penegakan hukum; (6) Komunikasi, konsultasi dan pertukaran pengetahuan pada lingkup internasional tentang kebijakan dan agenda iklim, kehutanan dan tata guna lahan; dan (7) Pertukaran informasi dan pengetahuan pada tingkat teknis, "ujar Menteri Siti.Menteri Siti menegaskan jika MoU ini tidak hanya mencerminkan kemitraan dan kesepakatan berbasis hasil kedua negara. Namun mencakup keterlibatan yang lebih luas terkait isu-isu iklim dan pengelolaan hutan di Indonesia."MoU tersebut menekankan pentingnya manfaat yang dapat diberikan secara nyata dan langsung pada masyarakat, serta bagi kemajuan Indonesia sesuai dengan tata kelola dengan mengedapankan prinsip transparansi, akuntabel, inklusif, serta partisipatif. Seperti yang tercermin dalam upaya Indonesia untuk terus memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan hutan lestari, antara lain melalui penetapan UU Cipta Kerja sebagai dasar hukum," ujar Menteri Siti.Selaras dengan itu Menteri Barth Eide mengaku terkesan dengan perjuangan Indonesia dalam mengendalikan perubahan iklim khususnya melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan...

Read More...
Menteri LHK Indonesia Ajak Menteri Iklim Dan LH Norwegia Ke Salah Satu Titik Rehabilitasi Mangrove

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Republik Indonesia, Prof. Siti Nurbaya mengajak Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Espen Barth Eide ke salah satu lokasi prioritas rehabilitasi mangrove yaitu di Teluk Balikpapan (11/9/2022). Kedua menteri tersebut mengunjungi dan melakukan penanaman mangrove di Desa Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser utara, Kalimantan Timur.Kunjungan kerja kali ini, kedua menteri tersebut didampingi juga oleh Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Hartono, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK, Agus Justianto, Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) KLHK, Dyah Murtiningsih, serta para pejabat pimpinan tinggi dari KLHK, BRGM dan Kementerian Kelautan Perikanan.Menteri Siti menerangkan bahwa kedatangan Menteri Espen Barth Eide dan kegiatan penanaman hari ini adalah bentuk niat untuk kerja sama baru Norwegia dan Indonesia dalam bidang iklim dan lingkungan khususnya REDD+."Hari ini kita ada di salah satu spot kerja BRGM, untuk rehabilitasi mangrove yang juga bagian dari upaya kita untuk mengatasi degradasi lahan. Selama di Balikpapan, kita akan berdiskusi tentang rehabilitasi mangrove dan juga tentu tentang Indonesia FOLU Net Sink 2030," ungkap Menteri Siti.Menteri Espen Barth Eide usai melakukan penanaman mangrove mengungkapkan bahwa pihaknya senang dapat hadir di Desa Sotek, sebagai simbol untuk kerja sama kuat dan solid Indonesia dengan Norwegia. "Kami bangga dan sangat menyukai kerja nyata Pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Menteri Siti yang fokus dalam agenda penyelamatan lingkungan,” terang Menteri Espen Barth Eide.Menteri Espen Barth Eide juga menyampaikan bahwa ekosistem mangrove, serta kawasan hutan pada umumnya memiliki peran yang sangat penting bagi seluruh dunia, sebagai pengendali dampak perubahan iklim dengan menyerap emisi.Desa Sotek termasuk salah satu wilayah kerja BRGM dalam melakukan percepatan rehabilitasi mangrove. Desa ini berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU. Tahun lalu, luas wilayah...

Read More...
Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo, Kerja Sama Pemerintah Dan Dunia Usaha Untuk Pulihkan Lingkungan

 Pemerintah mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam percepatan pemulihan lingkungan, termasuk upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan atau reforestasi. Salah satu kunci pertama dan memegang peranan penting untuk mencapai hal tersebut yaitu penyediaan bibit berkualitas untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang lebih masif dan terstruktur.Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah secara jelas dan tegas memberikan arahan untuk membangun persemaian dengan skala besar pada setiap provinsi. Hal ini dilakukan guna mendukung pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk reklamasi areal/lahan bekas tambang.Menindaklanjuti arahan Presiden RI tersebut, Kementerian LHK dan PT. Sinarmas, Tbk menandatangani nota kesepahaman untuk membangun Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dan Managing Director APP Sinar Mas, Suhendra Wiriadinata, disaksikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta, Selasa (6/9).“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, Pembangunan Pusat Persemaian dapat dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU atau Public Private Partnership. Kerja public private partnership dinilai Bapak Presiden sangat positif, dimana dunia usaha dapat mendukung pembangunan persemaian skala besar di berbagai provinsi di Indonesia,” kata Menteri Siti saat launching Pembangunan Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo.Kementerian LHK telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 6 ha di Kawasan Hutan/KHDTK Kemampo, yang masuk pada wilayah Desa Kayu Ara Kuning,  Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai lokasi pembangunan pusat persemaian, yang nantinya dapat memproduksi lebih kurang 10 juta batang per tahun. Bibit yang akan diproduksi meliputi jenis tanaman MPTS endemik, tanaman estetika dan tanaman penghasil Hasil Hutan Bukan Kayu.Lebih lanjut, Menteri Siti menyampaikan bahwa lokasi persemaian disiapkan oleh Kementerian LHK dan kerja bersama...

Read More...
Peringati HKAN 2022, Menteri LHK Lepasliarkan 108 Ekor Curik Bali

 Dalam Puncak peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) tahun 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prof. Siti Nurbaya dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, didampingi Plt. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Bambang Hendroyono melepasliarkan 108 ekor Curik Bali (Leuchopsar rothschildi) ke habitat alaminya (2/9). Pelepasliaran ini dilakukan di tiga lokasi yaitu Pantai Karangsewu (14 ekor), Teluk Brumbun (80 ekor), dan Labuhan Lalang (14 ekor), Provinsi Bali. Burung tersebut berasal dari masing-masing kandang habituasi yang berada di Resort Gilimanuk, Resort Teluk Brumbun, dan Resort Teluk Terima. Curik Bali yang dilepasliarkan telah melalui proses habituasi selama lebih dari 4 (empat) bulan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap habitat alaminya dan diperiksa secara rutin kesehatannya.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prof. Siti Nurbaya dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa telah terjadi pemulihan populasi Curik Bali di Taman Nasional Bali Barat, hingga April 2022 sebanyak 452 ekor. Peran konservasi ex situ link to in situ telah berhasil menyelamatkan populasi curik Bali. “Curik Bali sebagai bagian penting dari rantai makanan dan ekosistem, untuk itu harus terus dilakukan pengembangan metode-metode pengembangbiakan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, desa adat, pihak swasta, serta akademisi dan media,” ucap Siti Nurbaya.  Pada tahun 1900-an curik bali hanya dijumpai di kawasan TNBB dengan jumlah populasi yang sangat rendah. Di tahun 2001 hanya tersisa 6 (enam) ekor. Hal ini menjadi pertimbangan International Union for Conservation of Nature (IUCN) sejak tahun 1966, memasukkan curik bali sebagai satwa yang hampir punah (critical endangered).  Pemerintah Indonesia dengan komitmennya untuk melestarikan keanekaragaman spesies dan genetik beserta eksositemnya, kemudian menetapkan curik Bali sebagai satwa dilindungi sekaligus menjadikan kawasan yang merupakan habitatnya sebagai Taman Nasional dengan salah satu mandatnya untuk melindungi Curik Bali.Balai Taman Nasional Bali Barat yang mempunyai...

Read More...
G20 Sepakati Kerjasama Peran Lautan Dalam Peningkatan Aksi Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim

 Salah satu isu prioritas Presidensi Indonesia melalui Climate Sustainability Working Group (CSWG) G20 adalah peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim (enhancing land- and sea-based actions to support environment protection and climate objectives). Indonesia didukung oleh seluruh negara anggota G20 mendorong isu ini agar dibahas mengingat pentingnya peran lautan di dalam peningkatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.Menandai proses awal dari kerjasama CSWG G20, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan GIZ dan German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection (BMUV), menggelar Workshop mengenai “G20 Partnership for Ocean-based Actions for Climate Mitigation and Adaptation” pada Kamis, 1 September 2022 di Nusa Dua Bali yang merupakan side event pertemuan CSWG."Laut dan iklim saling terkait, sehingga adanya perubahan iklim akan mempengaruhi laut dalam berbagai aspek," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada sambutannya secara virtual dalam side event ini.Siti pun mengungkapkan jika hasil workshop ini dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan negara-negara G20, mengingat anggota G20 terdiri dari negara-negara yang memiliki garis pantai dan mempunyai peran vital dalam memperkuat penurunan emisi gas rumah kaca, mempromosikan peran penelitian, serta inovasi dan pengembangan teknologi.Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang juga memberikan sambutannya secara virtual menggarisbawahi bahwa laut dan ekosistem pesisir memiliki fungsi penting dalam pengendalian perubahan iklim, misalnya mangrove dan padang lamun yang dapat menyerap dan menyimpan karbon sebesar 30-50%."Penting bagi Indonesia untuk menterjemahkan komitmen menjadi tindakan nyata yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat pesisir dan memastikan masa depan dalam membangun ekonomi kelautan yang berkelanjutan," ujar Menteri Sakti.Workshop yang...

Read More...
Move
-

Artikel Siti Nurbaya

Top Headline
Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya- Indonesia’s FOLU Net Sink 2030: Inovasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Read More...
Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Sambutan Menteri LHK dalam Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Read More...
Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030

Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030. Jakarta, 4 April 2022 


Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam
Jakarta , 24 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55
Jakarta, 21 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan
Jakarta, 28 Oktober 2021

Read More...
Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Read More...
Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Dengan Tema
“Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan Dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat”.         

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi...

Read More...

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018   Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan
Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan...

Read More...
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018





































































































Read More...

Manajemen Komunikasi Era Digital Dalam Lingkup KLHK






















  

Read More...
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya

Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk...

Read More...


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)
          PENDAHULUANReformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
....Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula,...

Read More...

Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan merupakan agenda reformasi yang paling signifikan. Pelaksanaan pemilu presiden secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden, yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, serta pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 56 Sampai dengan Pasal 119, yang disempurnakan dengan UU Nomor Undang-Undang No 12 tahun 2008, mempertegas perubahan yang signifikan tersebut.

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 
Powered by