Sunday, November 17, 2019

MENTERI KABINET, Hired dan Fired


Momentum 20 Oktober biasanya dikaitkan dengan reshuffle kabinet. Apakah tahun ini juga issue tersebut akan bergulir ?. Studi kepuasan masyarakat atas kerja menteri, ujung-ujungnya dikaitkan juga dengan tingkat kepercayaan publik dan legitimasi. Begitu juga penilaian UKP4 atas jajaran kabinet. Kalau ada media menyebutkan bahwa Presiden SBY harus lakukan reshuffle untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik tahun 2012 atau bahkan nanti di Oktober 2013, maka berarti sejarah seperti akan berulang. Hal serupa juga mendera Presiden Megawati Soekarnoputri di tahun 2003-an, desakan melakukan reshuffle atas minimal dua menteri ketika itu, hanya setahun menjelang Pemilu 2014.

Dua tiga hari lalu, berkembang lagi issue untuk adanya pembenahan kementerian tertentu. Apapun yang akan dibenahi oleh Presiden atas kabinetnya, satu hal yang sangat penting sebagai prinsip dalam kepemimpinan birokrasi Presiden sebagai pemimpin eksekutif, yaitu bahwa tugas pembantu presiden ialah mempermudah kerja presiden. Dan, setiap langkah menteri dalam seremonial kepada publik harus betul-betul ditujukan untuk membangun kepercayan publik kepada pemerintah yang berkuasa dan bahkan kepada partai yang berkuasa.

Kepemimpinan Politik Menteri dalam Birokrasi

Bagi Presiden SBY, persoalan reshuffle tentu bukan lagi terkait dengan proyeksi 2014, akan tetapi lebih kepada perspektif perlunya kemantapan jaminan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga upaya pembangunan naisonal yang sedang berlangsung akan tetap berjalan dengan baik. Kepercayaan rakyat harus secara terus menerus dibangun dan atau dipertahankan oleh partai politik pemenang Pemilu penyelenggara negara. (Perlu diingat lagi, salah satu fungsi parpol adalah to run to win the election to govern). Tidak ada pilihan kecuali kerja keras membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan cara menjalankan fungsi-fungsi politik eksekutif secara efektif. Maka, dalam hal ini, fungsi kepemimpinan birokrasi para Menteri menjadi penting. Kelemahan dalam kerja birokrasi kementerian akan menggerus kepercayaan rakyat.

Kepemimpinan birokrasi Menteri akan memberi pengaruh akhirnya pada legitimasi negara. Menurut Bruce Gilley (2009), bahwa legitimasi negara bersumber pada :
Pertama, sumber khusus, particularistic seperti ikatan sejarah (historical bound concept) yang dapat berbeda-beda di berbagai negara menurut waktu dan tempat. Di Indonesia, konsep partikularistik seperti ini cukup banyak seperti misalnya ikatan sejarah pembebasan Irian Barat, sejarah kontribusi Seulawah kepada NKRI, juga Kota Bukittinggi sebagai pusat pemerintahan daurrat, Jogjakarta sebagai ibukota RI saat agresi Belanda dan sebagainya.
Kedua sumber sosiologis, rasa positif yang tumbuh di masyarakat terhadap negara (positive feelings about the state). Dalam negara yang sangat besar seperti Indonesia, maka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan yang menimbulkan rasa positif, termasuk kebanggaan-kebanggaan menjadi sangat penting.
Ketiga, pengorganisasian pembangunan (developmental concept) yaitu pengorganisasian produksi dan distribusi dalam kaitan akses kesejahteraan masyarakat.
Keempat, aktualisasi demokrasi ( democratic concept), berkaitan dengan hak asasi masyarakat, peran masyarakat sipil, hak-hak politik, sosial dan hak sipil lainnya;
serta kelima, kerja birokratik, kekuatan dan efektifitas lembaga-lembaga negara dan pemerintahan, serta keberlangsungan rejim (bureaucratic concept).

Reshuffle sebagai implikasi hiring-firing ?

Issue reshuffle yang mengemuka saat ini menyangkut beberapa sebab, yang hampir seluruh issuenya dapat dikaitkan dengan kerja jajaran birokrasi kementerian. Menyangkut sebab korupsi misalnya, dalam konsep birokrasi, korupsi adalah kegagalan menjalankan tugas (Heywood, 2002). Oleh karena itu setiap indikasi korupsi berarti menampakkan ketidak-mampuan dalam menjalankan tugas. Menyangkut sebab lemahnya kebijakan seperti moratorium, penyelesaian program dan agenda kerja, dalam konsep birokrasi dengan ciri impersonal, akuntabel, dan hirarkis (chain of command), maka disini ada persoalan kebijakan, agenda atau program, yang seharusnya clear, continues dan consistent diselesaikan. Itu semua untuk menjamin sasaran dalam konsep kerja prinsipal-agen (principals and agents) yang harus diselesaikan tuntas oleh birokrasi kementerian (sebagai agents) untuk memenuhi harapan Presiden sebagai principals (yang mendapat mandat suara langsung dari rakyat).
Format “ Principals-Agents” menurut David de Ferranti, Justin Jacinto, Anthony J. Ody dan Graeme Ramshaw (2009), merupakan pengaturan dimana satu aktor merupakan Agent yang diberi penugasan dan akan berguna bagi aktor lain yang disebut Principals. Model ini mulanya murni merupakan model pengelolaan bisnis, dan berkembang penerapannya dalam hubungan warga negara dengan penyelenggara negara atau pemerintah.

Model asli hubungan Principals-Agents secara teoritik tergambar dimana pemilik usaha menyewa manajer untuk menjalankan usaha. Pemilik usaha tentu saja mempunyai berbagai sasaran dan harapan serta cara untuk perusahaan beroperasi. Pemilik usaha tentu juga lebih menginginkan perolehan profit dalam jangka panjang yang dapat menyelamatkan nilai-nilai ekuitas perusahannya. Begitupun ada harapan dalam cara mengelola resiko usaha sehingga tidak menjadi bangkrut. Masalah sering timbul karena kepentingan Agents secara substansial tidak sejalan dengan kepentingan Principals, dan dimana Principals tidak dapat dengan mudah melakukan obervasi terhadap kinerja Agents. Selain itu, Principals juga kerap tidak dapat menjamin Agents konsisten berada dalam satu kepentingan yang sama dengan Principals, karena dapat terjadi dimana Agents akan mencari yang maksimal menurut pandangan dan untuk dirinya, termasuk (potensi) penyimpangan seperti kolusi kontrak, nepotisme dll. Begitu pula, cukup penting dimana Agenst dalam hal memandang resiko berbeda derajat sensitifitas dengan pandangan Principals atas resiko dimaksud.

Obersvasi kepada perilaku dan pekerjaan Agents, merupakan dasar dalam upaya untuk perbaikan dan peningkatan (corrective actions). Principals membutuhkan informasi yang akurat, relevan dan setiap waktu tentang apa yang dilakukan oleh Agents. Dalam hal ada indikasi kesalahan dari kerja Agents, maka Principals akan sesegera mungkin melakukan koreksi sebelum makin menumbukan kerusakan-kerusakan dan keruntuhan perusahaan (extensive damages).

Format Principals-Agents juga dapat di pakai dalam model Politik dan Pemerintahan seperti diutarakan oleh David de Ferranti dkk. Berposisi sebagai Agents adalah kementerian. Dan berposisi sebagai Principals adalah rakyat yang memiliki suara dan dalam hal ini diartikan Presiden sebagai refleksi perolehan suara rakyat diatas 60 % pada Pilpres 2009. Dalam konsep tersebut , maka Agents di-hire ( dipilih, ditunjuk ) atau di-fire (diberhentikan, dipecat) oleh Principals. Disitulah kemudian muncul issue reshuffle kabinet, karena rasa ketidak puasan rakyat seperti dilansir lembaga survey melalui media dan juga atas evaluasi menyeluruh ”kerja” Agents oleh UKP4. Apakah seorang menteri dipilih atau diberhentikan, sebagaimana Agents di-hire atau di-fire, maka kurang lebih begitulah konsepnya.
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Gakkum KLHK Raih Penghargaan Terbaik se-Asia Pasific

Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) terpilih sebagai penerima Asia Environmental Enforcement Awards tahun 2019 yang diselenggarakan oleh the United Nations Environment Programme (UNEP), bekerja sama dengan the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), the United Nations Development Programme (UNDP), INTERPOL dan the Secretariat of Convention on International Trade in Endangered Species, serta dengan dukungan Pemerintah Norwegia.

Asia Environmental Enforcement Awards bertujuan untuk mempublikasikan pencapaian luar biasa organisasi dan individu di Asia dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas.

Dari 6 kategori penilaian, yakni kolaborasi, dampak, inovasi, integritas, kepemimpinan gender serta kerja sama Asia-Afrika, Gakkum KLHK berhasil meraih 3 kategori penghargaan, yakni dalam kategori inovasi, integritas dan kepemimpinan gender. Hal ini menjadikan Gakkum KLHK sebagai peraih penghargaan dengan kategori terbanyak dalam ajang ini.

Pemberian penghargaan edisi keempat ini diselenggarakan di United Nations Conference Center Bangkok, 13 November 2019 dan dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani.

Selain Gakkum KLHK, pemenang penghargaan lainnya berasal dari India, Laos, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura.

"Keberhasilan Gakkum KLHK tidak terlepas dari peran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya untuk kepemimpinannya yang luar biasa dalam mendorong inovasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Apresiasi melalui penghargaan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan penegakan hukum secara tegas," kata Rasio dilansir  Kamis (14/11/2019).

Keberhasilan Gakkum KLHK dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Center of Intelligence untuk mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan juga memperoleh perhatian dari dunia internasional melalui penghargaan dalam kategori inovasi. Read More...

Rapat Perdana dengan Komisi IV, Menteri Siti  Paparkan Target KLHK 2020-2024

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengikuti Rapat Kerja Perdana dengan anggota Komisi IV DPR RI di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu 6 November 2019.

Dalam rapat perdana ini Menteri Siti memperkenalkan Wakil Menterinya yang baru dipilih Presiden Joko Widodo yaitu Alue Dohong beserta jajarannya.

Pembahasan utama pada rapat ini, Menteri Siti menjelaskan agenda pembangunan LHK 2020-2024 yang disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Agenda itu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh.

Untuk melaksanakan agenda tersebut pada 2020, KLHK memperoleh pagu anggaran sekitar Rp9,3 Triliun.

"Dengan anggaran tersebut KLHK akan menyukseskan Misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Ma'ruf Amin yang salah satunya adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan," ucap Menteri Siti.

Untuk mewujudkan misi tersebut, KLHK akan melakukan kebijakan yang mendukung pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi
melalui upaya melanjutkan kebijakan satu peta.

Kemudian juga melakukan mitigasi perubahan iklim melalui
pencegahan kebakaran hutan,
penanaman kembali lahan-lahan kritis,
pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan,
melanjutkan konservasi lahan gambut,
mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan.

Selain itu meningkatkan pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat, serta
memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau.

Berikutnya KLHK juga akan melakukan kebijakan penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup melalui rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi laut, serta Daerah Aliran Sungai (DAS); penegakan hukum yang tegas atas tindakan perusakan lingkungan; dan
mempercepat...

Read More...
Program KLHK Ini Akan Serap Jutaan Tenaga Kerja

Selain program Perhutanan Sosial dan TORA yang memberi akses pada masyarakat untuk sejahtera dari kawasan hutan di sekitar mereka, Pemerintah melalui KLHK juga memiliki program rehabilitasi hutan yang mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi.

Anggaran untuk rehabilitasi hutan mencapai Rp3,9 triliun. Sebanyak 230.043 ha areal kawasan hutan direhabilitasi dengan dana APBN 2019. Diluar itu, akan direhabilitasi 414 ribu ha di areal IPPKH, atau total dapat menjadi 644 ribu ha.

Rehabilitasi diarahkan pada 15 DAS prioritas, 15 Danau prioritas, Daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, dan daerah hulu dari 65 bendungan/waduk. Dengan partisipasi HTI, RE, Masyarakat, dan Hutan Rakyat sekitar 400 ribu ha, maka secara keseluruhan dapat ditanam 1.044.000 ha.

''Ini akan memberi banyak manfaat. Semisal untuk jangka pendek (1-2 tahun), akan ada 9,224 juta orang serapan tenaga kerja secara langsung melalui pembibitan dan penanaman areal rehabilitasi yang tersebar di seluruh Indonesia,'' ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya sebagaimana dilansir media, Rabu (6/11/2019).

Program rehabilitasi hutan menjadi salah satu materi yang disampaikan Menteri LHK pada Rakornas KADIN 2019 di Jakarta.

Dilanjutkan Siti Nurbaya, manfaat rehabilitasi hutan untuk jangka menengah (5-10 tahun), akan ada 112,7 juta M3 penambahan bahan baku kayu, setara Rp67,62 Triliun. Selain itu 15-20 juta ton penurunan erosi di 15 DAS, dan 2-15 ton/ha penurunan muatan sedimentasi di 15 DAS.

''Sedangkan untuk jangka panjang (10-15 tahun), penurunan frekuensi banjir dan tanah longsor di DAS prioritas,'' katanya.

KLHK juga menyediakan bibit gratis untuk masyarakat, ada 1 juta bibit lebih disiapkan untuk tiap Provinsi se Indonesia. Program ini untuk mengajak masyarakat bikin hutan di halaman dan atau lingkungan rumah sendiri.

''Hanya dengan modal satu KTP, bisa dapat 25 bibit pohon gratis. Juga kita berikan gratis pada komunitas ataupun lembaga pendidikan. Kita ingin mengajak masyarakat melakukan hal sederhana, namun memiliki arti besar untuk...

Read More...
Rakyat Kelola Hutan, Program KLHK Semakin Ramah Investasi

Melalui program kerja Perhutanan Sosial dan TORA, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berhasil menggeser penguasaan lahan di Indonesia. Sepanjang periode 2015-2019 proporsi pemanfaatan kawasan hutan untuk masyarakat meningkat drastis dari 1,24 % menjadi 54,96 %.

Ini menjadi peluang besar bagi kalangan dunia usaha. Untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan berbagai langkah koreksi yang semakin ramah investasi dan ramah lingkungan agar masyarakat dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dapat sejahtera dan hutan tetap lestari.

''Semakin didukung dengan prioritas pembangunan Pemerintah periode 2019-2024 yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur untuk menghubungkan sentra-sentra ekonomi terhadap pasar, serta mempermudah aksesibilitas pemasaran produk khususnya produk/komoditas dari areal perhutanan sosial. Ini peluang besar bagi kalangan dunia usaha,'' jelas Menteri LHK Siti Nurbaya sebagaimana dilansir media, Rabu (6/11/2019).

Dalam paparan yang juga disampaikan pada kalangan pengusaha saat Rakornas KADIN 2019 ini, Siti Nurbaya menerangkan melalui program Perhutanan Sosial, hutan dikelola secara lestari oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Program perhutanan sosial dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

''Saat ini akses kelola perhutanan sosial telah diberikan seluas 3.421.548,55 Hektar, sebanyak 6.081 Unit SK dan telah dimanfaatkan oleh ± 763.853 KK,'' ungkap Siti Nurbaya.

Untuk menjaga hutan lestari dan rakyat sejahtera, KLHK telah mengeluarkan berbagai kebijakan, al: Integrasi hulu-hilir-pasar, Peningkatan produktivitas hutan, Penyederhanaan regulasi untuk investasi, Sinkronisasi tugas dan kewenangan pusat dan daerah terkait hutan produksi, Peningkatan daya saing industri dan ekspor, Multi usaha dan diverifikasi produk hasil hutan, serta Pemberian akses...

Read More...
Terobosan Pemerintah Hadapi Karhutla di 2020


Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia. Pasca karhutla 2015, pemerintah telah mengambil langkah koreksi besar-besaran yang efektif menekan karhutla di 2016-2018. Namun masih tingginya ancaman karhutla seperti di 2019, membuat pemerintah terus melakukan berbagai terobosan.

''Memasuki tahun 2020, pemerintah akan melakukan setrategi pencegahan berbasis desa, mengintensifkan upaya pengendalian karhutla dan memperkuat aksi pencegahan di tingkat tapak,'' ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya sebagaimana dilansir media, Rabu (6/11/2019).

Dalam paparan yang juga disampaikan pada kalangan pengusaha saat Rakornas KADIN 2019 ini, Siti Nurbaya menerangkan bahwa untuk pencegahan berbasis desa, akan ada sinergisitas antara KLHK dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Desa (Kemendes) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Diantaranya untuk inventarisasi desa-desa rawan karhutla, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya dengan mengandalkan sawit, mengembangkan penerapan teknologi pembukaaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan mekanisasi pertanian.

Selain itu perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan diharuskan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam pencegahan karhutla yang telah diatur oleh regulasi, dan membantu masyarakat desa sekitar kawasannya untuk mengembangkan alternatif usaha perekonomian.

Untuk dukungan anggaran terkait pencegahan karhutla, selain dari dukungan Pemerintah Pusat (APBN), juga akan diperkuat melalui Dana Desa, dan Pemerintah daerah (APBD, DBH-DR).

Dalam catatan sejarah panjang karhutla, Indonesia pernah mengalami beberapa karhutla hebat di antaranya tahun 1994 (5,9 juta ha), 1997-1998 (11,8 juta ha), 2006 (3,8 juta ha), dan 2015 (2,6 juta ha).

Indonesia berhasil menekan karhutla di tahun 2016 (438,3 ribu ha) dan 2017 (165,4 ribu ha), melalui langkah koreksi seperti penguatan sistem pengendalian karhutla, moratorium izin gambut, moratorium izin sawit, tata kelola ekosistem gambut, hingga pada...

Read More...
Paparan Lengkap Menteri LHK pada Rakornas Kadin


Paparan Lengkap Menteri LHK pada Rakornas Kadin
''Menjaga Iklim Investasi yang Ramah Lingkungan''

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, mengajak pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia untuk membuka lapangan kerja pada sektor kehutanan. Berbagai langkah koreksi yang ramah investasi dan ramah lingkungan telah dilakukan KLHK, sebagaimana sasaran kerja mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGS).

Hal ini disampaikan Siti Nurbaya pada Rakornas KADIN untuk Agribisnis, Pangan dan Kehutanan di Jakarta, 5 November 2019.

Tiga pesan utama yang disampaikan yaitu mengenai peningkatan lapangan kerja; membangun produksi, untuk ekspor; serta usaha KLHK menjaga iklim investasi yang ramah lingkungan

Program kerja pemerintah yang membuka peluang bagi dunia usaha, diantaranya melalui Perhutanan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria yang mengalokasikan kepemilikan lahan bagi masyarakat. Pada periode 2015-2019 proporsi pemanfaatan kawasan hutan untuk masyarakat telah meningkat dari 1,24 % menjadi 54,96 %.

''Pada lingkup kerja dunia usaha terkait KLHK, ruang untuk membuka lapangan kerja sangat luas, yaitu melalui hutan sosial dan TORA, serta langkah-langkah rehabilitasi lahan melalui penanaman pohon secara luas di tengah masyarakat untuk pemulihan lingkungan,'' jelasnya.

KLHK juga telah melakukan berbagai langkah korektif sektor LHK demi untuk kelancaran investasi di Indonesia, seperti penyempurnaan sistem kerja (dalam hal penyediaan lahan, perizinan/lingkungan dan format pembinaan/pengawasan, dll). Menurutnya dalam upaya lanjut menyempurnakan sistem kerja yang baik dalam dunia usaha KADIN maupun grass root di lapangan, maka diperlukan langkah kolaboratif bersama.

Tak lupa ia menyampaikan ucapan terima kasih atas langkah-langkah yang telah ditempuh oleh dunia usaha untuk mengatasi karhutla dan dalam mendukung operasi pemerintah dalam mengendalikan karhutla di daerah-daerah remote/terpencil.

''Tahun 2019 ini ada sekitar 79 perusahaan...

Read More...
Pesan Menteri LHK pada Pembukaan Kejuaraan Karate Pra Kualifikasi PON 2019

Menteri LHK, Siti Nurbaya membuka Kejurnas Karate Pra Kualifikasi PON 2019 yang merupakan ajang kualifikasi nasional karate untuk meraih tiket menuju PON 2020. Dalam sambutannya Menteri Siti meminta para karateka yang berlaga pada kejurnas ini untuk menunjukkan kemampuan terbaik sebagai karateka sejati dan terus berjuang untuk meraih prestasi.

Sebagai generasi muda, para karateka yang berlaga pada kejurnas ini dikatakan Menteri Siti merupakan kekuatan bangsa Indonesia yang harus dibina dengan benar, supaya menjadi sumber daya manusia yang berkarakter dan mampu bersaing tidak hanya di kancah nasional saja, melainkan mampu bersaing hingga taraf internasional.

"Karate, merupakan salah satu cabang olahraga bela diri yang mengedepankan pembentukan insan olahraga melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan mampu bersaing di kancah yang lebih tinggi, tidak hanya di tingkat nasional tapi hingga kompetisi tingkat internasional," ujar Menteri Siti di depan para karateka yang berkumpul di Hall Basket Senayan, Jakarta, 5 November 2019.

Menteri Siti selaku Dewan Penasehat PB FORKI melihat jika terbentuknya karateka-karateka terbaik Indonesia tidak hanya didukung oleh usaha keras berlatih, namun dukungan dari penyelenggaraan kompetisi yang berkelanjutan dan adil/fair juga merupakan kunci keberhasilan membangun olah raga karate Indonesia yang berprestasi.

Oleh karenanya untuk kejurnas kali ini yang berlangsung sejak tanggal 4 hingga 6 November 2019, telah didahului dengan penataran dan ujian bagi wasit/juri FORKI sejak tanggal 31 Oktober hingga 3 November yang lalu. Ujian ini bertujuan agar terjadi peningkatan kompetensi dan ukuran kemampuan sumber daya manusia wasit/juri FORKI dalam memimpin pertandingan secara jujur, adil dan mengedepankan fair play, sehingga menghasilkan tontonan kompetisi yang ketat, berbobot, profesional, dan membanggakan.

"Satu hal yang juga akan saya tekankan, agar peran wasit/juri mengedepankan netralitas, tidak berpihak kesana-sini, tidak berpihak pada perguruan atau Pengprov FORKI,...

Read More...
Menteri LHK Ajak KADIN Buka Lapangan Kerja

Menteri LHK Siti Nurbaya pada Rakornas KADIN untuk Agribisnis, Pangan dan Kehutanan di Jakarta tanggal 5 November 2019, di hadapan sekitar 120 pengusaha anggota Organisasi KADIN, utamanya mengajak KADIN membuka lapangan kerja pada sektor kehutanan. Secara spesifik Menteri Siti menyebutkan agenda agroforestry pada program Hutan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria yang akan sekaligus mengalokasikan kepemilikan lahan bagi masyarakat tani. Hadir petinggi KADIN bersama di atas podium, Ketua Umum KADIN Rosan, dan Wakil Ketua Umum Franky Wijaya.

Tiga pesan yang dijelaskan oleh Menteri Siti yaitu : peningkatan lapangan kerja; membangun produksi, untuk ekspor; serta dijelaskan juga bagaimana KLHK berusaha untuk tetap menjaga iklim investasi yang ramah lingkungan.

Menteri Siti menegaskan bahwa, "pada lingkup kerja dunia usaha terkait KLHK, maka ruang untuk membuka lapangan kerja sangat luas, yaitu melalui hutan sosial dan tanah obyek reforma agraria dari hutan / TORA, serta melalui langkah-langkah rehabilitasi lahan, penanaman pohon secara luas di tengah masyarakat untuk pemulihan lingkungan."

Semua itu memerlukan man-days atau tenaga kerja yang sangat banyak. Melalui ruang kerja dan usaha sosial tersebut juga akan terbangun konfigurasi bisnis yang lebih harmonis antara bisnis skala besar dan bisnis masyarakat dalam tujuan peningkatan kapasitas dan know how masyarakat dalam mengelola usaha dengan basis sumberdaya alam khususnya bidang pertanian secara luas seperti pangan, kebun, peternakan dan perikanan budidaya.

Hal ini sekaligus juga penting untuk penguatan program ketahanan pangan dengan pola agroforestry hutan sosial atau kerjasama dunia usaha dan KPH untuk pangan. Hal itu telah diatur dalam Permen LHK no 81 tahun 2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan.

Sudah banyak terjadi aksi perubahan/corrective action yang dilakukan oleh pemerintah/KLHK dan diantaranya telah diimplementasikan, namun masih harus terus diuji lapangan, diperiksa dan ditangani ekses yang...

Read More...
KLHK dan FAO Jajaki Kerja Sama Baru untuk Perkuat Pengendalian Perubahan Iklim Sektor Kehutanan dan Lahan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menerima langsung Food and Agriculture Organization (FAO) Representative, Stephen Rudgard di ruang kerjanya, Senin (4/10). Pertemuan ini membahas rencana tindak lanjut kerja sama yang telah dan sedang dilaksanakan, serta kerja sama baru.

Stephen Rudgard menyampaikan ucapan "Selamat kepada Ibu Siti Nurbaya yang telah dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri LHK pada Kabinet Indonesia Maju". Selanjutnya Stephen menanyakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Menteri Siti pada periode 2019-2024. Secara singkat, Menteri Siti menyampaikan hal-hal yang menjadi penekanan Presiden RI Joko Widodo saat terpilih menjadi Menteri LHK pada periode II yaitu urusan industri hijau, hutan sosial, carbon trading, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Kerjasama baru antara FAO dengan KLHK berjudul Strengthening Indonesian Forest and Land Monitoring for Climate Actions. Rancangan proyek ini bertujuan untuk memungkinkan Indonesia meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan, serta mengatalisasi aksi mitigasi perubahan iklim, sebagai kontribusi signifikan terhadap komitmen global untuk menahan peningkatan suhu rata-rata global hingga di bawah 2 derajat Celcius.

Proyek kerja sama baru ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas teknis dan koordinasi kelembagaan untuk National Forest Inventory (NFI) dan National Forest Monitoring System (NFMS). Proyek ini juga akan merancang ulang kedua sistem di atas agar berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan yang akan lebih memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan.

KLHK dan FAO sebelumnya juga telah melakukan berbagai kerjasama, diantaranya adalah kolaborasi terkait peningkatan tata kelola hutan dan implementasi legalitas kayu dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). KLHK dan FAO telah menandatangani perjanjian kerjasama FAO-EU Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) Programme pada 24 Mei 2018. Perjanjian tersebut memberikan dukungan bagi inisiatif-inisiatif oleh lembaga pemerintah, sektor swasta, LSM dan para pihak lainnya dalam...

Read More...
Menteri Siti pada jajaran KLHK: Kerja Serius, Jagalah Kedaulatan Negara

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengingatkan kembali seluruh jajaran di kementeriannya untuk terus bekerja serius melayani kepentingan publik. Terlebih lagi KLHK pada periode ini secara organisasi dan kepemimpinan bersifat 'melanjutkan' dari pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode sebelumnya.

Ini disampaikan Siti Nurbaya saat memimpin Rapat Teknis Operasional Percepatan Implementasi Program-Program Hints KLHK bersama unsur pimpinan dan perwakilan UPT seluruh Indonesia di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

"Kerja harus serius. Jangan lalai dan lemah menjaga kedaulatan negara. Apalagi menyalahgunakan wewenang untuk hal yang tidak benar. Saya pasti akan lebih cerewet lagi pada periode ini," tegas Siti Nurbaya.

Beberapa hints utama kerja KLHK yang dibahas secara spesifik adalah TORA, Reforma Agraria, Perhutanan Sosial, Mitra Konservasi, HTI/HTR, Kebakaran Hutan dan Lahan, Ibu Kota Negara, Carbon Credit and Trade, Pilah Sampah, Sistem penunjang efektifitas dan percepatan, sistem komunikasi publik, sistem pembinaan daerah, sistem logbook, Proklim, dll.

"Perintah Presiden sangat serius dan harus ditaati, serta disikapi serta dijalankan secara serius oleh seluruh jajaran, karena ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kekurangan dan menyempurnakan pekerjaan, baik konsep maupun operasional," jelasnya.

Ia menegaskan kembali fokus kerja harus sesuai dengan Visi-Misi Presiden, dengan pijakan ideologis menuju Indonesia Maju. Salah satunya mencapai lingkungan hidup berkelanjutan, melalui pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi, mitigasi perubahan iklim, penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup.

Untuk kebijakan tata ruang secara berkeadilan di antaranya dengan melanjutkan kebijakan satu peta untuk menghindari tumpang tindih penggunaan ruang, pengendalian, dan pengawasan kepatuhan pelaksanaannya serta menindak tegas penyimpangan.

Terkait mitigasi perubahan iklim akan terus memperkuat pencegahan kebakaran hutan, penanaman kembali lahan kritis,...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Support oleh googlebisnis.com